Muswil IKA ITS Jawa Timur Aklamasi Pilih Eri Cahyadi Jadi Ketua Umum 2023-2027
Jakarta – Setelah sempat rehat dan tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19, Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pengurus Wilayah Jawa Timur (IKA ITS PW Jatim), Sabtu 28 Januari 2023 menyelenggarakan Musyawarah Wilayah untuk pertanggungjawaban kepengurusan lama dan memilih Ketua Umum yang baru. Dalam Muswil yang berlangsung di Graha Sabha Nugraha, Jl. Gentengkali No.33 Surabaya, Eri Cahyadi (Alumni D3 Sipil ITS Angkatan 1996) terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat.
Eri Cahyadi yang sekarang menjabat Wali Kota Surabaya dalam paparannya menyampaikan tentang tanggung jawab sejarah ITS. Eri berharap keluarga besar ITS seyogyanya menyadari strategisnya posisi dan besarnya tanggungjawab kepada sejarah peradaban bangsa. ITS harus melahirkan dengan konsep visioner yang menciptakan gagasan-gagasan besar yang praktis untuk kepentingan masyarakat.
“Alumni ITS diharapkan menjadi pejuang intelektual yang mengangkat nama ITS lebih tinggi sebagai sebuah lembaga/institusi, bukan individu. Kaum intelektual yang dilahirkan dan dibesarkan di ITS tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keilmuan dan budi luhur kemanusiaan universal,” ujarnya.
Eri megatakan keluarga besar ITS harus hadir dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta menyelesaikan problem masyarakat, industrI, pemeritahan pusat dan daerah. Kolaborasi dan sinergitas antara ITS, IKA ITS, dunia usaha dan pemerintahan untuk pembangunan yang lebih integral, dengan pilot project pembangunan Surabaya Raya dan Madura.
Eri juga menekankan tentang pentingnya memanfaatkan riset ITS dan potensi alumninya untuk pembangunan, serta dikolaborasikan dengan berbagai pihak untuk memperbesar kemanfaatannya, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Semua potensi baik dari dosen, mahasiswa dan alumni ITS diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.
“Kita percaya di ITS, pengetahuan dan kebajikan adalah satunya kata dan perbuatan dalam kebersamaan. Ini saatnya menunaikan janji dan memenuhi tanggungjawab sejarah kita. Vivat ITS” pungkas Eri.
Harus Laksana Guntur, alumni Teknik Mesin ITS dan Guru Besar di ITS sangat sependapat dan mengapresiasi visi misi yang disampaikan Eri Cahyadi dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi bangsa melalui sinergitas potensi keluarga besar ITS. Guntur, yang sekarang menjabat Kaprodi Pascasarjana Teknik Mesin ITS, dan oleh teman-teman alumni ITS Angkatan 93 didapuk menjadi koordinator ‘30 tahun Angkatan 93 ITS mengabdi untuk bangsa’ menyampaikan bahwa alumni ITS khususnya angkatan ‘93 siap bersinergi dengan Cak Eri selaku Ketua Umum IKA ITS PW Jatim dalam membangun dan memajukan bangsa.
“Melalui inovasi dan hilirisasi teknologi, ITS harus jadi penggerak ekonomi nasional dan mensejahterakan masyarakatnya. Kunci sukses Indonesia adalah pada sinergitas dari seluruh komponen masyarakatnya, termasuk alumni ITS. ITS harus berani melangkah, menjadi motor pembangunan Jawa Timur dan Indonesia,” tegas Profesor pertama Alumni ITS dari Angkatan ’93 tersebut.
Toni Widiajaya, alumni FTK ITS yang hadir dalam Muswil tersebut memberikan beberapa catatan dan harapan. Kepengurusan IKA ITS Jatim ke depan harus bervariasi terutama harus menjangkau angkatan muda sebagai potensi besar yang harus didayagunakan. Ia mengkritisi adanya fenomena beberapa pengurus dari periode pertama IKA ITS PW Jatim yang tidak terganti, apa karena tidak ada yang mau jadi pengurus atau karena info kepengurusan tidak sampai pada alumni lain yang lebih muda tentunya, atau pengurus tersebut tidak mau mundur.
“Berilah kesempatan pada generasi yang lebih muda untuk berbakti kepada almamater dan bangsa melalui keterlibatan menjadi pengurus IKA ITS,” pesan Toni.
Pada acara yang juga dihadiri oleh Rektor ITS, Ketua Umum IKA ITS (virtual), berbagai tokoh dan alumni senior yang telah berkiprah secara nasional, utusan dari Komisariat Jurusan, peserta peninjau dari para alumni muda serta civitas akademika ITS tersebut, juga disediakan layanan dari tim Disdukcapil Kota Surabaya yang mengadakan kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Agus Imam Sonhaji (alumni Mesin ITS angkatan 90) didampingi Ivan Wijaya (Mesin Kapal ITS ’93), Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan.
Banyak anggota IKA ITS seperti Prof Ashari (Rektor ITS), Prof Triyogi Yuwono (Senat ITS), Prof Jazidie (Alumni ITS, Rektor UNUSA), Prof Ivan Fanani (Dewan Pendidikan Jawa Timur), Sritomo Wignjosoebroto (Senior TI ITS), Sita Pramesthi (Dewan Pendidikan Surabaya), para senior dan alumni lainnya serta beberapa pejabat yang turut hadir dan melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
“Aktivasi IKD ini memudahkan para undangan yang hadir segera memiliki identitas digital. Kami berharap aktifitas semacam ini mampu mengedukasi warga Indonesia khususnya Kota Surabaya untuk segera melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital mereka melalui kantor Kecamatan terdekat atau di Mall Pelayanan Publik (SIOLA). Kedepan segera kita kembangkan agar semua kelurahan bisa melayani aktifitas IKD ini sehingga semua warga Surabaya beridentitas digital,” tutur Ivan.
BERITA
Komisi III Terus Buka Kesempatan Masyarakat untuk Adukan Persoalan Hukum
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau terkait dengan penanganan permasalahan lelang yang melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas (TBS) dan juga menghadirkan para pihak-pihak yang terkait. Habib menyampaikan RDPU ini berupaya untuk mengurai permasalahan yang ada. Dia pun menyampaikan bahwa Komisi III terus membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengadukan persoalan hukum.
Habib menjelaskan kesempatan pengaduan masyarakat kepada Komisi III adalah amanat undang-undang. Oleh sebab itu Komisi III mengundang seluruh pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang jelas dan berimbang. Menurutnya rapat ini untuk menindaklanjuti pengaduan PT. TBS dengan mengundang Kapolda Riau beserta jajaranya dan juga pihak yang terkait, untuk mendengarkan dan mencari solusi yang terbaik, atas permasalahan yang ada.
“Komisi perlu mendengarkan informasi yang lebih lengkap supaya informasinya bisa memenuhi cover both side. Hampir setiap minggu kami meluangkan satu hari untuk Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat. Setiap masyarakat mengadukan insyaallah kami luangkan waktu,” papar Habib di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sebelumnya, PT TBS mengadu ke Komisi III DPR RI untuk mendapat perlindungan terkait sengketa aset dengan BRI. Aduan ini dilakukan lantaran PT TBS merasa mendapat intimidasi hukum dari pihak-pihak yang berpolemik dengan perusahaannya.
Sebelumnya pada 28 Desember 2023, BRI melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang melakukan pelelangan terhadap lahan milik PT TBS yang terdiri dari 14 bidang tanah yang diperuntukkan antara lain untuk perkebunan kelapa sawit seluas 17.612,5723 Ha terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. PT TBS telah menjalankan usahanya serta ikut membangun daerah setempat sejak 1986.
Lahan tersebut sebelumnya dijadikan jaminan untuk fasilitas kredit pada PT BRI Tbk. berupa fasilitas kredit ‘Perjanjian Pemberian Kredit Transaksional Khusus Kredit Modal Kerja (KMK), Forex Line dan Pengakuan Hutang, sejak 2018.
Karena terdampak Covid-19 pada 2022, PT TBS kemudian kesulitan melakukan pembayaran cicilan kepada BRI. Saat itu, untuk pembayaran fasilitas kredit yang diberikan BRI, PT TBS telah memohon agar dapat dilakukan restrukturisasi atas kewajiban pembayaran guna penyelesaian pembayaran kredit.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Jo. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum.
Setelah mendengarkan keterangan para pihak terkait, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menjelaskan, bahwa kasus di atas dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama ada kasus wanprestasi, di mana itu masuk perdata. Kemudian kasus pidana ini masuk di bagian pencurian, yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Dirkrimum Kapolda Riau.
Kemudian yang ketiga adalah kasus tata usaha negara, yaitu terhadap gugatan lembaga negaranya. Adapun kasus yang sedang berjalan saat ini yaitu adalah gugatan terhadap lembaga negara PTUN, perdatanya belum diajukan gugatan. “Makanya harus dibagi tiga kasusnya. Ini saja guidance-nya pimpinan supaya tidak lari kesana kemari,” ujar Adies.
BERITA
Perkuat Legislasi DPR, Sekjen DPR Lantik Dua Pejabat Fungsional
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 2 (dua) pejabat fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Ia menekankan momen ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan organisasi pemerintah yang ‘miskin struktur, namun kaya fungsi’.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat membacakan pidato untuk agenda pelantikan pejabat fungsional yang digelar secara hybrid di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Dirinya ingin pelantikan ini memberikan dampak positif terhadap visi dan misi Setjen DPR RI.
“Pengangkatan pejabat fungsional perlu dibina dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja demi menciptakan organisasi pemerintah yang ‘miskin struktur, namun kaya fungsi’. Sehingga, memberikan dampak positif bagi organisasi ini sesuai dengan visi dan misinya,” tutur Indra.
Lebih lanjut, Indra menerangkan perubahan tatanan pemerintahan terkini menuntut organisasi pemerintah untuk bekerja fleksibel sekaligus cerdas. Maka dari itu, sebutnya, kehadiran pejabat fungsional diharapkan bisa menjaga keseimbangan dan kesinambungan instansi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tidak hanya itu saja, dirinya menyatakan Setjen DPR RI juga sedang berusaha mengubah paradigma organisasi untuk menjadi organisasi tanpa batas (boundaryless organization). Harapannya, Setjen DPR RI menjadi organisasi pemerintahan yang terbuka dengan berbagai eksplorasi ide dan keputusan sehingga para pegawai dapat mengembangkan kompetensi secara optimal di manapun nantiya ditugaskan.
“Tak lelah kami ingatkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah ketidakpastian dan perubahan cepat yang menuntut setiap aparatur untuk tidak berhenti berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi digital. Jangan bosan belajar dan terus mengembangkan potensi diri,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dua orang pejabat fungsional yang dilantik adalah Wahyu Dermawan menjadi Perisalah Legislatif Ahli Muda dan Rachmi Suprihartanti Septiningtyas menjadi Analis Legislatif Ahli Madya. Masing-masing dari jabatan tersebut mendukung pekerjaan DPR RI dalam upaya asistensi legislasi.
BERITA
Legislator Dorong Sekolah dan Universitas Dikelola oleh Satu Lembaga Saja
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya mendorong pendidikan di universitas maupun sekolah dinaungi oleh satu kelembagaan. Baik itu yang dibawah Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurutnya, saat dikeluarkan peraturan dari Kementerian Agama, pihak institut islam harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Begitu juga dengan peraturan yang di keluarkan oleh Kemendikbudristek itu juga tidak boleh diabaikan, maka untuk itu sangat berbeda dengan sekolah ataupun universitas yang memakai dengan satu peraturan dibawah Kemendikbudristek.
“Idealnya pendidikan dikelola oleh satu Kementerian saja. Karena banyak pihak sekolah, universitas islam yang cukup kewalahan dalam berbagai aspek, karena aturan dua duanya itu harus diikuti,” pungkasnya kepada Parlementaria dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR, Senin (18/3/2024).
“Terdapat perbedaan data antara di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek sehingga banyak yang datanya tidak singkron saat dimasukkan. Sehingga pihak institut islam harus bekerja dua kali,” sebut Politisi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengatur regulasi yang bisa dijalankan oleh sekolah pendidikan dibawah Kementerian Agama.