Muswil IKA ITS Jawa Timur Aklamasi Pilih Eri Cahyadi Jadi Ketua Umum 2023-2027
Jakarta – Setelah sempat rehat dan tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19, Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Pengurus Wilayah Jawa Timur (IKA ITS PW Jatim), Sabtu 28 Januari 2023 menyelenggarakan Musyawarah Wilayah untuk pertanggungjawaban kepengurusan lama dan memilih Ketua Umum yang baru. Dalam Muswil yang berlangsung di Graha Sabha Nugraha, Jl. Gentengkali No.33 Surabaya, Eri Cahyadi (Alumni D3 Sipil ITS Angkatan 1996) terpilih secara aklamasi melalui musyawarah mufakat.
Eri Cahyadi yang sekarang menjabat Wali Kota Surabaya dalam paparannya menyampaikan tentang tanggung jawab sejarah ITS. Eri berharap keluarga besar ITS seyogyanya menyadari strategisnya posisi dan besarnya tanggungjawab kepada sejarah peradaban bangsa. ITS harus melahirkan dengan konsep visioner yang menciptakan gagasan-gagasan besar yang praktis untuk kepentingan masyarakat.
“Alumni ITS diharapkan menjadi pejuang intelektual yang mengangkat nama ITS lebih tinggi sebagai sebuah lembaga/institusi, bukan individu. Kaum intelektual yang dilahirkan dan dibesarkan di ITS tidak boleh melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai keilmuan dan budi luhur kemanusiaan universal,” ujarnya.
Eri megatakan keluarga besar ITS harus hadir dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta menyelesaikan problem masyarakat, industrI, pemeritahan pusat dan daerah. Kolaborasi dan sinergitas antara ITS, IKA ITS, dunia usaha dan pemerintahan untuk pembangunan yang lebih integral, dengan pilot project pembangunan Surabaya Raya dan Madura.
Eri juga menekankan tentang pentingnya memanfaatkan riset ITS dan potensi alumninya untuk pembangunan, serta dikolaborasikan dengan berbagai pihak untuk memperbesar kemanfaatannya, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. Semua potensi baik dari dosen, mahasiswa dan alumni ITS diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada di masyarakat.
“Kita percaya di ITS, pengetahuan dan kebajikan adalah satunya kata dan perbuatan dalam kebersamaan. Ini saatnya menunaikan janji dan memenuhi tanggungjawab sejarah kita. Vivat ITS” pungkas Eri.
Harus Laksana Guntur, alumni Teknik Mesin ITS dan Guru Besar di ITS sangat sependapat dan mengapresiasi visi misi yang disampaikan Eri Cahyadi dalam membangun dan memberikan kontribusi bagi bangsa melalui sinergitas potensi keluarga besar ITS. Guntur, yang sekarang menjabat Kaprodi Pascasarjana Teknik Mesin ITS, dan oleh teman-teman alumni ITS Angkatan 93 didapuk menjadi koordinator ‘30 tahun Angkatan 93 ITS mengabdi untuk bangsa’ menyampaikan bahwa alumni ITS khususnya angkatan ‘93 siap bersinergi dengan Cak Eri selaku Ketua Umum IKA ITS PW Jatim dalam membangun dan memajukan bangsa.
“Melalui inovasi dan hilirisasi teknologi, ITS harus jadi penggerak ekonomi nasional dan mensejahterakan masyarakatnya. Kunci sukses Indonesia adalah pada sinergitas dari seluruh komponen masyarakatnya, termasuk alumni ITS. ITS harus berani melangkah, menjadi motor pembangunan Jawa Timur dan Indonesia,” tegas Profesor pertama Alumni ITS dari Angkatan ’93 tersebut.
Toni Widiajaya, alumni FTK ITS yang hadir dalam Muswil tersebut memberikan beberapa catatan dan harapan. Kepengurusan IKA ITS Jatim ke depan harus bervariasi terutama harus menjangkau angkatan muda sebagai potensi besar yang harus didayagunakan. Ia mengkritisi adanya fenomena beberapa pengurus dari periode pertama IKA ITS PW Jatim yang tidak terganti, apa karena tidak ada yang mau jadi pengurus atau karena info kepengurusan tidak sampai pada alumni lain yang lebih muda tentunya, atau pengurus tersebut tidak mau mundur.
“Berilah kesempatan pada generasi yang lebih muda untuk berbakti kepada almamater dan bangsa melalui keterlibatan menjadi pengurus IKA ITS,” pesan Toni.
Pada acara yang juga dihadiri oleh Rektor ITS, Ketua Umum IKA ITS (virtual), berbagai tokoh dan alumni senior yang telah berkiprah secara nasional, utusan dari Komisariat Jurusan, peserta peninjau dari para alumni muda serta civitas akademika ITS tersebut, juga disediakan layanan dari tim Disdukcapil Kota Surabaya yang mengadakan kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Agus Imam Sonhaji (alumni Mesin ITS angkatan 90) didampingi Ivan Wijaya (Mesin Kapal ITS ’93), Kabid Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan.
Banyak anggota IKA ITS seperti Prof Ashari (Rektor ITS), Prof Triyogi Yuwono (Senat ITS), Prof Jazidie (Alumni ITS, Rektor UNUSA), Prof Ivan Fanani (Dewan Pendidikan Jawa Timur), Sritomo Wignjosoebroto (Senior TI ITS), Sita Pramesthi (Dewan Pendidikan Surabaya), para senior dan alumni lainnya serta beberapa pejabat yang turut hadir dan melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
“Aktivasi IKD ini memudahkan para undangan yang hadir segera memiliki identitas digital. Kami berharap aktifitas semacam ini mampu mengedukasi warga Indonesia khususnya Kota Surabaya untuk segera melakukan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital mereka melalui kantor Kecamatan terdekat atau di Mall Pelayanan Publik (SIOLA). Kedepan segera kita kembangkan agar semua kelurahan bisa melayani aktifitas IKD ini sehingga semua warga Surabaya beridentitas digital,” tutur Ivan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
