Connect with us

MUI Terbitkan Tausiah Dukung Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Ketum MUI KH Miftachul Akhyar

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiah tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 Sinovac. MUI mendukung program pemerintah menggunakan vaksin halal demi mencegah terjadinya penularan COVID-19.

Tausiah itu dikeluarkan MUI pada 12 Januari 2020. Surat ditandatangani Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.

“Mendukung program vaksinasi COVID-19 yang menggunakan vaksin halal–dalam tahap ini Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero)–sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah semaksimal mungkin terjadinya penularan wabah COVID-19 di tengah masyarakat,” demikian bunyi salah satu poin tausiah MUI.

MUI juga mendorong pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksin COVID-19. Edukasi ini perlu melibatkan sejumlah elemen masyarakat.

“Meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya vaksinasi dalam rangka memutus mata rantai peredaran Covid-19. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara persuasif, melibatkan seluruh elemen dari berbagai latar belakang, termasuk elemen tokoh keagamaan sehingga ada kesadaran yang utuh mengenai pentingnya vaksinasi serta tentang halal dan thayyibnya vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Science Co. Ltd. dan PT Bio Farma (Persero) yang akan digunakan,” tulis MUI.

Berikut ini 7 poin tausiah MUI soal vaksin COVID-19:

Menyikapi rencana Pemerintah untuk kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang akan dilaksanakan mulai 13 Januari 2021 dan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang produk vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero) serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi, dengan bertawakkal kepada Allah SWT dan sebagai kontribusi dalam upaya mewujudkan kemaslahatan maka Majelis Ulama Indonesia menyampaikan taushiyah sebagai berikut:

  1. Mendukung program vaksinasi Covid-19 yang menggunakan vaksin halal –dalam tahap ini Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Science Co. Ltd dan PT. Bio Farma (Persero)– sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah semaksimal mungkin terjadinya penularan wabah Covid-19 di tengah masyarakat.
  2. Mengapresiasi perhatian Pemerintah dalam upaya penyediaan vaksin yang halal dan thayyib sebagai upaya perlindungan menyeluruh terhadap umat dan masyarakat, baik pada aspek keselamatan jiwa maupun aspek keyakinan keagamaan.
  3. Mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam untuk mengikuti program vaksinasi dengan menggunakan vaksin yang halal dan thayyib, sebagai upaya melindungi diri dari penularan wabah dengan cakupan peserta vaksin yang minimal 70% dari populasi agar efektif terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).
  4. Meminta Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya vaksinasi dalam rangka memutus mata rantai peredaran Covid 19. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan secara persuasif, melibatkan seluruh elemen dari berbagai latar belakang, termasuk elemen tokoh keagamaan sehingga ada kesadaran yang utuh mengenai pentingnya vaksinasi serta tentang halal dan thayyibnya vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Science Co. Ltd. dan PT Bio Farma (Persero) yang akan digunakan.
  5. Mendorong Pemerintah untuk terus mengikhtiarkan ketersediaan dan ketercukupan vaksin halal dan thayyib guna bisa dimanfaatkan secara merata bagi masyarakat agar cakupan vaksinasi bisa meluas, dan terwujud kesehatan masyarakat (public health) yang paripurna.
  6. Di samping vaksinasi, MUI mengimbau masyarakat, khususnya umat Islam untuk tetap melakukan ikhtiar menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebugaran, serta ikhtiar batiniah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjauhi maksiat, memperbanyak shadaqah, membaca doa daf’ul bala’, qunut nazilah, dan berdoa kepada Allah SWT agar wabah Covid-19 segera diangkat oleh Allah SWT.
  7. MUI mendukung semua ikhtiar yang dilakukan anak bangsa untuk menghasilkan produk-produk dalam negeri dalam rangka mendeteksi, mencegah maupun mengobati Covid-19, seperti GeNose, vaksin Merah Putih dan produk-produk lainnya.

Demikian taushiyah ini disampaikan dan kepada para pihak untuk dapat menjadikannya sebagai pedoman serta dapat menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mewujudkan kemaslahatan dan keselamatan bagi umat dan bangsa.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Digitalisasi UMKM, Menkominfo: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Pelaku UMKM

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku. Dalam Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, Kamis (10/06/2021) lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07% PDB Indonesia.

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari total populasi UMKM sebanyak 64,2 juta. Oleh karena itu diperlukan kerja bersama untjuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM.

“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM dan UMi onboard. Kita juga ingin scale up, meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka,” ujarnya dalam Forum Ekonomi Digital I, dikutip dari laman kominfo.go.id Kamis (17/6).

Johnny menegaskan digitalisasi UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-Commerce dan ekosistem UMKM itu sendiri. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

“Diantaranya infrastruktur digital, pelindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” paparnya.

Dalam penguatan iklim usaha sektor ekonomi digital, Johnny mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair level of playing field yang adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.

“Penciptaan fair level of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia perlu diisi untuk produksi UMKM dan Ultra Mikro serta hasil produksi lainnya,” paparnya.

Sanksi Platform Dagang

Dalam Forum Ekonomi Digital yang diselenggarakan Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya itu, Menkominfo menegaskan Pemerintah akan memberi sanksi tidak hanya administratif apabila menemukenali ada platform dagang Indonesia yang memberlakukan kebijakan predatory pricing.

“Ini saya ingin ingatkan, Pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi, sangat jelas guideline dan guidance-nya Pemerintah. Saya minta tolong perhatian, banyak sekali data-data yang memberikan gambaran ekonomi Indonesia diisi lebih dari 58% oleh produk bangsa-bangsa lain,” tandasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian menurut Menteri Johnny adalah penerapan ketentuan dengan kehadiran signifikan economic presence yang saat ini dinilai tidak lagi bergantung pada physical presence.

“Bahkan, penerapan pajak digital atas transaksi-transaksi digital. Saya ingin ingatkan juga untuk diperhatikan. Dalam teks new nexus system, dunia bergerak ke economic presence bukan physical presence. Ini harus kita perhatikan, saya harap dimaklumi yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai karena physical presence tidak ada disini, lalu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi mengambil manfaat dari economic presence. Ini ruang digital sudah ekstrateritorial,” paparnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Minta Polda Jabar Siapkan Penyekatan Cegah Wisatawan Masuk ke Bandung Raya

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta Polda Jawa Barat menyiapkan penyekatan untuk mencegah wisatawan masuk ke Bandung Raya. Bandung saat ini dalam status Siaga 1 menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya hanya mengarahkan, teknisnya ada di Pak Kapolda,” kata dia, di Bandung, Rabu (16/6).

Dia mengatakan, sejumlah titik akan diberlakukan penyekatan.

“Polda sudah menyiapkan weekend ini, penyekatan untuk memastikan tidak banyak orang ke Bandung Raya yang kegiatannya tersier, bukan primer atau sekunder yang penting,” kata dia.

Gubernur menghimbau wisatawan agar jangan dulu berkunjung ke wilayah Bandung Raya.

“Khususnya weekend ini, dihimbau lagi agar para wisatawan jangan datang dulu ke bandung Raya karena situasinya sedang Siaga 1. Kapasitas rumah sakit sudah di atas 80 persen.  Kalau ada keteledoran, dan ngotot datang, nanti membuat situasi lebih tidak terkendali,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan Siaga 1 untuk Bandung Raya akan dievaluasi sepekan lagi.

“Kita evaluasi per 7 hari melalui sebuah hasil-hasil yang terukur, apakah nanti ada pelonggaran dan sebagainya,” kata dia.

Menurut dia, dengan situasi Siaga 1 tersebut diberlakukan Work From Home di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 25 persen dari pegawai yang boleh bekerja di kantor, selebihnya bekerja dari rumahnya masing-masing.

“Itu sebagai bagian dari pengendalian situasi kedaruratan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, disiplin protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Jadi disiplin hanya kuncinya. Mau seganas apa tipe-tipenya, jawabannya sama, disiplin lebih ketat, lebih kuat, dan kurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenkes Pastikan Vaksin yang Digunakan Vaksinasi Gotong Royong Dibedakan dengan Program Vaksinasi Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Program Vaksinasi Gotong Royong yang diinisiasi pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) bertujuan mempercepat pemberian vaksin kepada para pekerja. Pengadaan vaksin untuk program tersebut sepenuhnya dibiayai oleh perusahaan, tidak dibebankan ke karyawan.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid menerangkan Permenkes No. 18 Tahun 2021 dikeluarkan untuk melengkapi aturan mengenai penggunaan merek vaksin Gotong Royong dan vaksin program pemerintah. Ia mengatakan vaksin yang digunakan untuk Vaksinasi Gotong Royong dan program pemerintah dibedakan.

“Vaksin yang digunakan pada program vaksinasi pemerintah dan vaksin Gotong Royong tidak boleh sama jenis dan mereknya. Vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavac, dan Pfizer tidak digunakan untuk program Gotong Royong. Namun pada Permenkes tersebut dijelaskan vaksin yang didapatkan dari hibah dengan merek yang sama dengan program Gotong Royong, bisa digunakan untuk vaksinasi program pemerintah,” papar dr. Nadia dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (16/6/2021).

“Seperti vaksin Sinopharm sejumlah 500 ribu dosis yang berasal dari hibah Negara Uni Emirat Arab beberapa waktu lalu. Meski vaksin Sinopharm digunakan untuk Gotong Royong, tapi karena berasal dari hibah maka vaksin tersebut dapat diperuntukan bagi vaksin program pemerintah nantinya,” imbuhnya.

Diungkapkan dr. Nadia, Vaksinasi Gotong Royong menggunakan vaksin merek Sinopharm dan Cansino. Dengan diferensiasi jenis vaksin, stok vaksin dari masing-masing program tidak saling terganggu.

Chairman of the Indonesia Health Economic Association Prof. Hasbullah Thabrany menambahkan Vaksinasi Gotong Royong sangat bermanfaat bagi anggota KADIN. Setelah pekerja divaksin, maka produktivitas perusahaan diyakini bakal meningkat.

“Dengan partisipasi anggota KADIN ini, memperluas cakupan vaksinasi bagi tenaga kerja Indonesia, maka para pekerja bisa kembali berproduksi,” sebut Prof. Hasbullah.

Selain itu, program vaksinasi yang diupayakan KADIN dan pengusaha Indonesia membantu mempercepat pencapaian herd immunity. Regulasi pemerintah melalui Permenkes No. 18 tahun 2021 dibuat untuk menghindari politisasi Vaksinasi Gotong Royong dan vaksin program pemerintah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Tantangan utama saat ini untuk vaksin Gotong Royong adalah memenuhi permintaan dari 28 ribu perusahaan yang sudah mendaftar melalui KADIN. Arahan pemerintah saat ini adalah mengalokasikan vaksin gelombang pertama untuk sektor manufaktur di daerah Jabodetabek,” papar Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani.

Sinta menyampaikan KADIN mengimbau perusahaan yang sudah mendaftar agar bersabar, karena suplai vaksin untuk program vaksinasi Gotong Royong ini datang secara bertahap. Bio Farma memiliki komitmen sekitar 15 juta dosis vaksin Sinopharm untuk menyukseskan program ini.

“Selain itu, masyarakat dan perusahaan perlu tahu bahwa program vaksin Gotong Royong ini tidak wajib. Semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis dari pemerintah, sehingga apabila tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti vaksin Gotong Royong, sangat dianjurkan untuk mengikuti vaksinasi program pemerintah,” urai Shinta.

Baca Selengkapnya