Connect with us

Menkumham Yasonna Instruksikan Jajarannya Antisipasi Munculnya Klaster Perkantoran Covid-19

Menkumham Yasonna Laoly

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menginstruksikan seluruh jajaran serius mengantisipasi covid-19. Hal ini ditekankan menyusul adanya sejumlah pegawai yang terkonfirmasi positif terpapar virus korona.

“Saya sangat berharap kepada seluruh pimpinan, baik di pusat, wilayah, maupun UPT (unit pelaksana teknis) untuk tetap memperhatikan bahaya penyebaran covid-19 di lingkungan kerja masing-masing demi mencegah munculnya klaster-klaster perkantoran,” ujar Yasonna, Selasa, 18 Agustus 2020.

Dia meminta jajarannya segera mengambil tindakan yang dibutuhkan jika didapati pegawai terjangkit virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, tersebut. Dia menekankan keselamatan menjadi yang paling utama, tanpa mengabaikan pelayanan kepada masyarakat.

Yasonna menyampaikan beberapa arahan khusus terkait penanggulangan penularan covid-19 di lingkungan Kemenkumham. Pertama, Yasonna meminta seluruh fasilitas pelayanan publik dijalankan dengan penerapan protokol kesehatan yang benar.

“Terapkan penggunaan masker, berlakukan physical distancing di ruang tunggu, sediakan hand sanitizer, dan lakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada setiap ruangan,” tutur Guru Besar Kriminologi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut.

Yasonna juga meminta tes cepat berkala setiap bulan bagi seluruh pegawai Kemenkumham sebagai bentuk antisipasi penyebaran covid-19. Ketiga, menteri berusia 67 tahun itu memerintahkan penyelenggaraan tes usap bagi pegawai berdasarkan hasil tes cepat reaktif.

Selain itu, Yasonna memerintahkan pelaksanaan tracing dan penyampaian informasi berjenjang terkait pegawai yang terjangkit covid-19. Selain itu, lockdown dan penyemprotan pada gedung tempat pegawai yang positif terjangkit perlu dijalankan.

Seluruh jajaran harus mengedepankan sistem kerja dari rumah, terutama bagi pegawai berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit penyerta. Dia juga meminta penggunaan teknologi informasi pelayanan publik dimaksimalkan serta revisi anggaran untuk pengendalian covid-19.

“Seluruh jajaran Kemenkumham harus bersatu padu dan bergotong royong ikut serta bersama jajaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk berjuang menghadapi pandemik covid-19 ini,” kata Yasonna.

Dia pun menekankan jajarannya harus meningkatkan serapan anggaran. Selain itu, Yasonna memberi penekanan khusus terkait pencegahan penularan di lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Supaya betul-betul diperhatikan dengan baik petugasnya, warga binaannya, narapidananya, hingga tahanannya. Di daerah-daerah tertentu yang masih tinggi tingkat penularan covid-19, tetap menggunakan protokol kunjungan yang ketat, pakai mekanisme virtual melalui teleckonferensi supaya jangan terjadi tamu membawa virus masuk ke dalam,” ucap Yasonna.

Dalam kesempatan itu, Yasonna menyampaikan telah menandatangani instruksi menteri agar jajarannya melaksanakan tugas dan fungsi Kemenkumham dengan mengedepankan protokol kesehatan. Instruksi tersebut ini tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Umumkan Tarif Listrik Januari-Maret 2021 Tidak Naik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM telah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik Januari-Maret 2021 untuk 13 pelanggan nonsubsidi per 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 tidak mengalami perubahan besaran tarif tenaga listrik atau tetap.

Tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap.

“Meskipun terdapat perubahan parameter ekonomi makro 3 bulan terakhir, pemerintah menetapkan tidak ada perubahan tarif listrik, baik bagi pelanggan listrik subsidi maupun pelanggan nonsubsidi,” ujar Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi melalui siaran pers, Jumat 4 Desember 2020.

Sebanyak 25 golongan pelanggan ini tetap diberi subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukkan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.

Pemerintah juga memberi perlindungan sosial atas dampak Covid-19 melalui pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta pelanggan bisnis kecil 450 VA dan industri kecil 450 VA.

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi, yang dihitung secara 3 bulanan (untuk periode triwulan I menggunakan realisasi Agustus—Oktober 2020), maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.

Sepanjang Agustus-Oktober 2020 terdapat perubahan parameter ekonomi makro rata-rata per 3 bulan dengan realisasi kurs sebesar Rp14.773,87 per dollar AS, ICP sebesar US$39,04 per barrel, tingkat inflasi sebesar -0,01 persen, dan Harga Patokan Batubara (HPB) sebesar Rp651,72 per kg.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Minta TNI-Polri Kerja Sama dan Sinergi Sukseskan Pilkada Serentak 2020

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Manado – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta aparat keamanan, TNI-Polri bekerja sama dan bersinergi guna menyukseskan perhelatan demokrasi di 270 daerah. Hal itu dikatakannya saat menjadi Inspektur di Apel Pergeseran Pasukan Dalam Rangka pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Polda Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (04/12/20).

“Rekan-rekan yang BKO (Bawah Kendali Operasi) dari Polda ke daerah-daerah, baik rekan-rekan dari jajaran TNI maupun jajaran Polri, yang utama saya minta bisa bekerja sama, itu dulu, bisa bekerja sama baik TNI dan Polri sebagai satu tim,” kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga meminta TNI-Polri sebagai tiang utama pengamanan Pilkada untuk menjaga kekompakan, serta menjaga fisik dan mental untuk mengawal proses demokrasi yang panjang.

“Karena TNI dan Polri lah tiang utama, kalau kita berbicara mengenai masalah pengamanan. Kemudian antar tiap-tiap orang, tiap-tiap regu yang ditunjuk di titik-titik tertentu juga harus kompak, kemudian siapkan mental dan fisik karena ini memerlukan waktu yang panjang, memerlukan kesiapan, setelah itu bekerja sama dengan kewilayahan yang di back up, koordinasi antar pimpinan, koordinasi juga di tingkat bawah, karena sekali lagi perlu adanya teamwork, kerjasama, sinergi,” tuturnya.

Sinergi juga perlu dibangun dengan jajaran penyelenggara Pemilu, serta aparat pengaman lainnya untuk mengamankan setiap tahapan pilkada, utamanya untuk menghindari konflik pada saat pemungutan suara.

“Selain itu juga perlu membangun hubungan dengan penyelenggara KPU dan Bawaslu, unsur pengaman lainnya yaitu Linmas dan Satpol PP, karena nanti yang masuk di TPS yang diperbolehkan secara hukum hanya Linmas, TNI dan Polri ada di luar garis TPS. Amankan betul agar satu tidak terjadi gangguan konvensional, kekerasan, intimidasi, kemudian money politic, serangan fajar, apalagi konflik,” terangnya.

Untuk itu, Mendagri Tito menekankan pentingnya membangun hubungan dan komunikasi dengan semua pihak. Sinergi dan kerja sama yang baik menjadi salah satu elemen penting kesuksesan penyelenggaraan Pilkada.

“Oleh karena itu deteksi intelijen rekan-rekan, bangun hubungan dengan semua pihak menjadi sangat penting, mendengar suara sedikit yang akan panas segera selesaikan, lebih baik mencegah sedini mungkin dibanding masyarakat sudah berkumpul setelah itu terjadi aksi massal, akan lebih sulit mengatasi, kemudian jaga juga hubungan baik dengan tokoh masyarakat, jangan bersikap arogan,” pesan Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sepanjang 2020, Polri Sudah Tangkap 32 Orang Kelompok MIT

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono

Jakarta – Tim Densus 88 Antiteror Polri sudah menangkap sebanyak 32 orang terduga teroris yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Penangkapan puluhan anggota MIT tersebut dilakukan sepanjang tahun 2020.

“Sepanjang 2020 sebanyak 32 terduga teroris kelompok MIT yang diamankan tim Densus 88,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 4 Desember 2020.

Argo menjelaskan, 32 terduga teroris yang ditangkap ini berperan dalam mendukung dana maupun orang-orang yang akan masuk ke wilayah Poso, Sulawesi Tengah.

“Ini yang terkait dengan simpatisan di luar Sulawesi Tengah seperti di Jakarta, Sumatera dan tempat lainnya,” katanya.

Lebih lanjut, Argo menerangkan bahwa kelompok MIT juga mendapatkan bantuan dari jaringan teroris yang berada di Filipina Selatan.

Diketahui, saat ini aparat gabungan TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Tinombala masih memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok MIT kembali berulah usai diduga menjadi pelaku pembunuhan empat warga yang merupakan satu keluarga di Desa Lembontonga, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Kapolri Jenderal Idham Azis pun memerintahkan anak buahnya terus memburu kelompok Ali Kalora cs tersebut. Bahkan, jenderal bintang empat tersebut menegaskan agar anak buahnya tak segan menembak mati jika ada perlawanan dari kelompok tersebut.

Baca Selengkapnya