Menko Airlangga: JBIC Menjadikan Indonesia sebagai Prioritas Utama, dan Tertarik untuk Masuk ke Sektor Kesehatan dan Pangan
Jakarta – Pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang baru Nobumitsu Hayashi digelar di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin (25/07). Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Pertemuan selama hampir 2 jam itu berlangsung dengan pembahasan yang lebih fokus kepada berbagai proyek JBIC yang ada di Indonesia.
Mengawali pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa JBIC berperan besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan maupun penasihat dalam berbagai proyek infrastruktur. JBIC setiap tahun membuat survei atas perusahaan manufaktur Jepang yang melakukan bisnis di luar Jepang (Survey on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies).
Seperti kita ketahui pada survei tahun 2021, dari Daftar “Promising Countries for Overseas Business”, Indonesia masih di peringkat ke-6 atau di bawah Vietnam dan Thailand.
“Indonesia ingin lebih tinggi dari Vietnam dan Thailand, inilah alasan utama kenapa kami menemui JBIC di Tokyo,” ungkap Menko Airlangga.
JBIC memiliki spesialisasi yang salah satunya adalah pembiayaan di sektor energi.
“Beberapa proyek infrastruktur utama seperti Pembangkit Listrik Tanjung Jati-B, Jawa 1, dan pembangkit panas bumi Sarula dan Muara Laboh, serta proyek LNG Tangguh. Proyek-proyek ini menyediakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.” ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menambahkan bahwa fokus Indonesia untuk dua tahun ke depan adalah memulihkan ekonomi dan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, yang salah satunya didukung oleh ketersediaan infrastruktur energi. Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk melaksanakan transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) pengurangan emisi karbon 29% pada 2030.
Pemerintah Jepang juga telah melakukan banyak kolaborasi dengan Indonesia dalam pengurangan emisi karbon. Salah satunya melalui skema Joint Crediting Mechanism (JCM). Skema ini juga sedang dipertimbangkan sebagai bagian dalam kerja sama pendanaan JBIC dengan Indonesia dalam program transisi energi.
Proyek besar yang juga menjadi pembahasan adalah terkait Proyek Masela yang akan menjadi semakin strategis, terutama pasca perang Ukraina dan Rusia dan karena melonjaknya kebutuhan gas dari negara-negara G7. Gas menjadi sangat penting karena dapat digunakan sebagai bahan baku ammonia, pupuk, dan gas juga bisa digunakan membangun methanol yaitu salah satu blending untuk biofuel.
Nilai investasi proyek ini mencapai US$19,85 miliar. Namun demikian, proyek ini mempunyai tantangan ke depan yaitu adanya percepatan transisi energi, persyaratan dekarbonisasi, dan perubahan industri hulu migas, sehingga perlu dievaluasi dan diidentifikasi ulang mengenai ruang lingkup proyeknya.
Gubernur JBIC Hayashi menyampaikan, “Indonesia negara sangat strategis dan merupakan customer JBIC terpenting, karena itu saya sangat berbahagia bisa bertemu langsung dengan Menko Airlangga dan Menteri Agus. Dukungan JBIC di bidang energi dengan mendukung listrik 11,6 GW yang sangat membantu pembangunan ekonomi Indonesia.”
Selain membahas mengenai energi, pertemuan juga membahas pengembangan sektor otomotif di Indonesia. Di Indonesia, hampir 90% prinsipalnya berasal dari Jepang dan JBIC ikut membiayai pengembangan sektor otomotif.
“Kami mendukung investasi perusahaan Jepang di sektor manufaktur terutama di sektor otomotif, karena dengan dukungan kuat Pemerintah RI selama ini, otomotif Jepang menjadi sangat dicintai di Indonesia bahkan melebihi di Jepang sendiri. JBIC akan lebih mendorong peningkatan nilai dari investasi yang sudah ada,” terang Gubernur Hayashi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang berharap agar ada proyek-proyek industri manufaktur yang besar di Indonesia dapat didukung oleh JBIC. Gubernur Hayashi menyambut baik harapan Menteri Agus dan menjanjikan akan terus mendukung investasi perusahaan Jepang di industri manufaktur, khususnya sektor otomotif.
Menko Airlangga juga menyampaikan harapan agar JBIC juga mendorong investasi di sektor lain yang sangat potensial, terutama sejak masa pandemi dan krisis global ini, yaitu sektor kesehatan (medical) dan sektor pangan (food).
“Sektor Kesehatan sudah mengembangkan layanan Kesehatan di KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), yaitu di KEK Kesehatan di Sanur Bali. Di KEK boleh melakukan penelitian clinical-trial dan memungkinkan Dokter Asing untuk bisa praktek,” terang Menko Airlangga.
Di kesempatan itu pula, Menko Airlangga mengingatkan, sejalan dengan terjadinya krisis global yang salah satunya di bidang pangan dan pupuk, maka dia pun mengundang JBIC untuk membiayai.
Gubernur Hayashi menerangkan, “JBIC sangat mendukung tawaran investasi di bidang pangan dan pupuk, seiring meningkatnya jumlah populasi penduduk, kebutuhan pangan juga akan terus meningkat. Namun, pangan dan pupuk ini memerlukan supply chain yang baik. JBIC akan sangat mendukung investasi baru di pangan dan pupuk.”
Menteri Agus menambahkan bahwa pada September 2022 akan ada acara Business Forum yang mengulas Industri Farmasi, sehingga dia mengundang JBIC untuk berpartisipasi.
Dalam penutupnya Menko Airlangga mengatakan, “Kami sangat senang mendengar bahwa proyek-proyek utama di Indonesia akan menjadi prioritas bagi JBIC. Indonesia yang mempunyai populasi dan ukuran ekonomi terbesar di kawasan sangat tepat untuk menjadi prioritas utama JBIC.”
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
