Connect with us

DEFA Turut Menjadi Andalan ASEAN untuk Mewujukan Epicentrum of Growth

Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menlu Retno LP Marsudi memberikan pernyataan pers, di JCC, Jakarta, Kamis (07/09/2023)

Jakarta – Digelar di Jakarta sejak Selasa lalu, rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 tiba pada puncaknya pada Kamis (7/09). Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setidaknya telah memimpin 12 pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Negara ASEAN maupun negara mitra. Di samping itu juga dilakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para Pemimpin Negara yang hadir.

“Walaupun ditengah situasi yang sulit, Keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan,” tegas Presiden Joko Widodo dalam sesi Press Conference KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Kamis (7/09). Dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menko Airlangga dan Menteri Luar RI Negeri Retno Marsudi.

Beberapa isu penting dalam KTT ke-43 ASEAN yang menjadi diskusi utama dan deliverables yakni mewujudkan ekosistem kendaraan listrik ASEAN, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ketahanan energi, implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), ketahanan pangan, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan terkait investasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum.

“Salah satu yang juga menjadi andalan dari epicentrum of growth itu adalah Digital Economic Framework Agreement. Jadi ini adalah masterplan yang dibuat dikepemimpinan Indonesia dimana Digital Economic Framework Agreement itu mencakup sebuah perjanjian yang sangat dalam mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, kemudian digital id, cyber security, retraining, reskilling, infrastruktur, interoperability di ASEAN. Kalau tanpa ini, ekonomi di ASEAN diperkirakan tahun 2030 adalah 1 triliun (USD). Nah, ini bisa meningkat menjadi 2 triliun (USD). Target perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan di tahun 2025 dan drafting-nya sudah disiapkan dan Thailand bertugas untuk mengikuti ini sampai 2025,” kata Menko Airlangga dalam Press Conference KTT ASEAN ke-43.

Selanjutnya untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik, ASEAN Leaders Declaration on the Developing Electric Vehicle Ecosystem menjadi deliverables penting dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Potensi kekayaan alam berupa nikel menjadi bahan baku utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan mewujudkan end-to-end EV industry ecosystem di ASEAN. Usulan Indonesia terhadap ASEAN Plus Three (APT) Leaders Declaration on Developing Electric Vehicle Ecosystem mendapat dukungan penuh dari negara-negara APT yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea.

“Kalau DEFA itu kita membuat ekosistem digital jadi public private partnership dan kita sudah melihat banyak perjanjian yang tidak bisa mengikuti terhadap perkembangan transformasi dari pada AI. DEFA kita sudah melihat hampir seluruh perjanjiannya itu, dan itu semua sudah kita petakan. Jadi, DEFA itu kita sudah deep dive untuk kepentingan digital ke depan,” ujar Menko Airlangga dalam sesi doorstop dengan awak media.

Sementara itu terkait ketahanan energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa salah satu yang juga dijadikan leaders declaration adalah interkonektivitas daripada energi di dalamnya memperkuat Trans- ASEAN Power Grid. ASEAN mengedepankan pengembangan energi hijau dengan potensi hingga 32 gigawatt (GW).

Dalam KTT ASEAN ke-43 ini juga menyepakati untuk mendorong implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT). Sebelumnya pada KTT ke-42 ASEAN telah disepakati ASEAN Leaders Declaration (ALD) on Regional Cross-Border Payment and LCT. Indonesia juga telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan Malaysia dan Thailand pada tahun 2018, dengan Jepang pada tahun 2020, dan dengan Tiongkok pada tahun 2021. Transaksi LCT yang sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS) pada Januari sampai dengan April 2023 mencapai USD2.1 miliar. Transaksi LCT dengan Malaysia yang mencapai USD202.7 juta per bulan merupakan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan transaksi LCT di tahun 2023.

“Kita punya Chiang Mai Initiative sekarang ada 240 billion melalui ADB, ini akan diperbaiki mekanismenya karena mekanismenya lebih tidak sederhana dibandingkan IMF, jadi itu menjadi PR ke depan,” pungkas Menko Airlangga.

Kemudian tentang ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea, serta Amerika Serikat telah memberikan dukungan penuh baik berupa pembiayaan maupun technical assistance terhadap program riil dari AOIP. Inisiatif AOIP tersebut penting untuk menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan prosperity di ASEAN dengan dukungan penuh dari para mitra ASEAN.

Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum tahun ini terdapat concrete deliverables yang berisi 93 proyek dengan nilai sekitar USD38.2 miliar. Secara lebih rinci, terdapat 81 proyek dengan nilai USD34.53 miliar pada sub tema infrastruktur hijau dan rantai suplai resilien, 4 proyek dengan nilai USD736.36 juta pada sub tema pembiayaan berkelanjutan dan inovatif, dan 8 proyek dengan nilai USD2.94 miliar transformasi digital inklusif.

Terkait dengan ketahanan pangan, deliverables ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia menghasilkan ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises. Negara-negara ASEAN dan mitra sepakat bahwa ketahanan pangan di ASEAN penting untuk mitigasi terhadap bencana alam serta perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024

Oleh

Fakta News
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto : DPR RI

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.

“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.

“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.

“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.

Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis

Oleh

Fakta News
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.

“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.

Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.

Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit

Oleh

Fakta News
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat kunspek di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.

Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.

Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.

“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya