DEFA Turut Menjadi Andalan ASEAN untuk Mewujukan Epicentrum of Growth
Jakarta – Digelar di Jakarta sejak Selasa lalu, rangkaian agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 tiba pada puncaknya pada Kamis (7/09). Didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri lain, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo setidaknya telah memimpin 12 pertemuan yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Negara ASEAN maupun negara mitra. Di samping itu juga dilakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para Pemimpin Negara yang hadir.
“Walaupun ditengah situasi yang sulit, Keketuaan Indonesia menghasilkan banyak hal sebagai upaya menjaga perdamaian, menjaga stabilitas, dan menjaga kemakmuran kawasan,” tegas Presiden Joko Widodo dalam sesi Press Conference KTT ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Kamis (7/09). Dalam kegiatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut didampingi oleh Menko Airlangga dan Menteri Luar RI Negeri Retno Marsudi.
Beberapa isu penting dalam KTT ke-43 ASEAN yang menjadi diskusi utama dan deliverables yakni mewujudkan ekosistem kendaraan listrik ASEAN, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), ketahanan energi, implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT), ketahanan pangan, ASEAN Outlook on Indo-Pacific, dan terkait investasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum.
“Salah satu yang juga menjadi andalan dari epicentrum of growth itu adalah Digital Economic Framework Agreement. Jadi ini adalah masterplan yang dibuat dikepemimpinan Indonesia dimana Digital Economic Framework Agreement itu mencakup sebuah perjanjian yang sangat dalam mengenai digitalisasi, termasuk digital talent, kemudian digital id, cyber security, retraining, reskilling, infrastruktur, interoperability di ASEAN. Kalau tanpa ini, ekonomi di ASEAN diperkirakan tahun 2030 adalah 1 triliun (USD). Nah, ini bisa meningkat menjadi 2 triliun (USD). Target perjanjian ini diharapkan akan diselesaikan di tahun 2025 dan drafting-nya sudah disiapkan dan Thailand bertugas untuk mengikuti ini sampai 2025,” kata Menko Airlangga dalam Press Conference KTT ASEAN ke-43.
Selanjutnya untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik, ASEAN Leaders Declaration on the Developing Electric Vehicle Ecosystem menjadi deliverables penting dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Potensi kekayaan alam berupa nikel menjadi bahan baku utama dalam pengembangan kendaraan listrik dan mewujudkan end-to-end EV industry ecosystem di ASEAN. Usulan Indonesia terhadap ASEAN Plus Three (APT) Leaders Declaration on Developing Electric Vehicle Ecosystem mendapat dukungan penuh dari negara-negara APT yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, dan Korea.
“Kalau DEFA itu kita membuat ekosistem digital jadi public private partnership dan kita sudah melihat banyak perjanjian yang tidak bisa mengikuti terhadap perkembangan transformasi dari pada AI. DEFA kita sudah melihat hampir seluruh perjanjiannya itu, dan itu semua sudah kita petakan. Jadi, DEFA itu kita sudah deep dive untuk kepentingan digital ke depan,” ujar Menko Airlangga dalam sesi doorstop dengan awak media.
Sementara itu terkait ketahanan energi, Menko Airlangga mengatakan bahwa salah satu yang juga dijadikan leaders declaration adalah interkonektivitas daripada energi di dalamnya memperkuat Trans- ASEAN Power Grid. ASEAN mengedepankan pengembangan energi hijau dengan potensi hingga 32 gigawatt (GW).
Dalam KTT ASEAN ke-43 ini juga menyepakati untuk mendorong implementasi Chiang Mai Initiatives dan Local Currency Transaction (LCT). Sebelumnya pada KTT ke-42 ASEAN telah disepakati ASEAN Leaders Declaration (ALD) on Regional Cross-Border Payment and LCT. Indonesia juga telah mengimplementasikan kerja sama LCT dengan Malaysia dan Thailand pada tahun 2018, dengan Jepang pada tahun 2020, dan dengan Tiongkok pada tahun 2021. Transaksi LCT yang sebelumnya dikenal sebagai Local Currency Settlement (LCS) pada Januari sampai dengan April 2023 mencapai USD2.1 miliar. Transaksi LCT dengan Malaysia yang mencapai USD202.7 juta per bulan merupakan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan transaksi LCT di tahun 2023.
“Kita punya Chiang Mai Initiative sekarang ada 240 billion melalui ADB, ini akan diperbaiki mekanismenya karena mekanismenya lebih tidak sederhana dibandingkan IMF, jadi itu menjadi PR ke depan,” pungkas Menko Airlangga.
Kemudian tentang ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea, serta Amerika Serikat telah memberikan dukungan penuh baik berupa pembiayaan maupun technical assistance terhadap program riil dari AOIP. Inisiatif AOIP tersebut penting untuk menjaga stabilitas keamanan serta mewujudkan prosperity di ASEAN dengan dukungan penuh dari para mitra ASEAN.
Dalam ASEAN Indo-Pacific Forum tahun ini terdapat concrete deliverables yang berisi 93 proyek dengan nilai sekitar USD38.2 miliar. Secara lebih rinci, terdapat 81 proyek dengan nilai USD34.53 miliar pada sub tema infrastruktur hijau dan rantai suplai resilien, 4 proyek dengan nilai USD736.36 juta pada sub tema pembiayaan berkelanjutan dan inovatif, dan 8 proyek dengan nilai USD2.94 miliar transformasi digital inklusif.
Terkait dengan ketahanan pangan, deliverables ASEAN dibawah Keketuaan Indonesia menghasilkan ASEAN Leaders Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Time of Crises. Negara-negara ASEAN dan mitra sepakat bahwa ketahanan pangan di ASEAN penting untuk mitigasi terhadap bencana alam serta perubahan iklim yang saat ini sedang terjadi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
