Connect with us
DPR RI

Perangi Krisis Iklim, Puan Dorong Indonesia Perbanyak Buka Investasi Proyek Energi Terbarukan

Perangi Krisis Iklim, Puan Dorong Indonesia Perbanyak Buka Investasi Proyek Energi Terbarukan
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk meningkatkan proyek investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT). Dengan membuka banyak proyek di bidang energi terbarukan, ia menilai Indonesia bisa semakin cepat mencapai target dalam memerangi krisis iklim.

“Dengan adanya pembesaran proyek investasi di bidang energi terbarukan, kita berharap upaya memerangi krisis iklim dapat semakin masif karena kita tahu dampak dari perubahan iklim sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat,” kata Puan dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Belum lama, diketahui PT PLN (Persero) menggaet kerja sama dengan perusahaan China untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia. Sembilan Nota Kesepahaman (MoU) baru saja ditandatangani dengan total nilai valuasi kerja sama sebesar lebih dari US$ 54 miliar atau sekitar Rp 848,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.718 per US$), termasuk pendanaan.

Melihat progres tersebut, dirinya mendukung pengembangan listrik melalui energi terbarukan. Ia mengatakan, proyek tersebut tentu akan berdampak pada perbaikan iklim di mana krisis iklim banyak terjadi akibat penggunaan zat karbon yang merusak atmosfer Bumi.

“Proyek ini merupakan langkah maju dalam mendorong program energi terbarukan. Saya mendukung setiap proyek yang ditujukan sebagai upaya untuk melebarkan langkah realisasi transisi energi di Indonesia, karena memang salah satu solusi utama mengatasi krisis iklim dengan membangun ekosistem energi baru terbarukan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Oleh sebab itu, ia mendorong lebih banyak lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membuka proyek EBT untuk menggaet para investor. Baginya, ini adalah waktu untuk dunia bergerak memanfaatkan energi yang tidak merusak planet.

“Dan untuk membangun kebiasaan penggunaan energi ramah lingkungan harus dimulai dari kebijakan-kebijakan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan peningkatan drastis penggunaan energi terbarukan, yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan,” jelasnya.

Puan sendiri sering sekali membawa isu pembangunan ekonomi hijau di lingkungan internasional. Dalam forum G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) ke-9 yang digelar di India beberapa waktu lalu, ia berbicara soal pentingnya negara-negara dunia berupaya mengejar pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada hal penggunaan energi terbarukan.

“Di setiap forum internasional, saya selalu mempromosikan agenda Indonesia untuk mewujudkan dunia yang lebih hijau dengan penggunaan energi terbarukan,” sebut Puan.

Isu tentang EBT juga kerap dibawa Puan saat melakukan pertemuan khusus dengan berbagai pimpinan negara. Seperti saat bilateral meeting dengan President of National Assembly of Laos, Xaysomphone Phomvihane, bulan Agustus lalu di Gedung DPR.

Salah satu isu yang dibahas dalam momen pertemuan antara Puan dengan Ketua Parlemen Laos itu adalah tentang ketahanan energi yang bersumber dari energi terbarukan. Laos diketahui muncul sebagai pemain kunci dalam EBT.

Untuk itu, Puan mendorong adanya kerja sama antara Indonesia dengan Laos dalam hal ketahanan energi yang sekaligus dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

“Saya terus membuka ruang diskusi untuk pengembangan investasi di Indonesia dalam hal energi baru terbarukan yang pastinya akan berkontribusi pada pengembangan transisi energi di Tanah Air,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

“Apalagi saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025. Bahkan di tahun 2030, saya berharap lebih dari separuh penggunaan energi terbarukan di Indonesia akan berbentuk bioenergi yang berasal dari energi surya, tenaga air, dan panas bumi,” sambung Puan.

Mewakili DPR, ia juga menegaskan berkomitmen mendukung suksesnya transisi energi di Indonesia. Hal ini krusial lantaran DPR sedang menggelar pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan demi bumi yang lebih sehat.

“Parlemen dalam hal ini mempunyai peran penting untuk memajukan undang-undang yang berkontribusi terhadap kebijakan energi jangka pendek dan jangka panjang,” ucapnya.

Atas dasar hal ini, Puan pun mendorong Pemerintah untuk semakin membuka ruang investasi di sektor transisi energi. Namun ia mengingatkan, kerja sama investasi harus dilakukan secara adil, transparan, dan menguntungkan bagi Indonesia.

“Pemerintah harus menegakkan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam perundingan dan pelaksanaan kesepakatan investasi. Informasi mengenai perjanjian, biaya, manfaat, dan ketentuan harus diungkapkan kepada publik,” tegas Puan.

Sebelum kerja sama resmi dilakukan, cucu Bung Karno tersebut pun mengingatkan Pemerintah untuk melakukan kajian dampak lingkungan yang komprehensif. Menurut Puan, hal ini guna memastikan bahwa proyek-proyek energi terbarukan yang diusulkan tidak merugikan lingkungan dan masyarakat.

“Jadi jangan hanya mengejar nilai investasi tapi melupakan dampak lain terhadap lingkungan dan masyarakat. Kita saat ini tengah mengejar perbaikan lingkungan, tapi jangan sampai realisasi kerja sama merugikan rakyat kita hanya karena ingin menggenjot investasi” tukasnya.

Di sisi lain, Puan juga menekankan pentingnya Pemerintah memastikan bahwa masyarakat daerah tempat pelaksanaan investasi memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek energi terbarukan.

“Baik dalam penyediaan tenaga kerja maupun dalam rantai pasokan kita harus mengedepankan SDM dalam negeri. Meskipun ini investasi dari luar, tapi harus menguntungkan masyarakat sekitar,” pungkas Puan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024

Oleh

Fakta News
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Foto : DPR RI

Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.

“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.

“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.

“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.

Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis

Oleh

Fakta News
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.

“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.

“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.

Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.

Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.

Baca Selengkapnya

BERITA

Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit

Oleh

Fakta News
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat kunspek di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.

Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.

Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.

“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).

Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya