Connect with us
Juanito "Toa" Carlos Djamal

Mengenang 1 Tahun Wafatnya Relawan Penggerak Nawacita

Juanito Carlos Djamal atau lebih dikenal dengan panggilan “Nito” di kalangan keluarga dan teman sekolahnya atau “Toa” sebutan teman kampusnya di Institut Teknologi Bandung (ITB), lahir pada 14 Mei 1967—tahun-tahun penuh gejolak.

Toa besar dan tumbuh ketika bulan madu Orde Baru dengan kelompok Islam dan kampus, yang melegitimasi kekuasaannya usai. Kekecewaan masyarakat kampus terhadap Rezim Soeharto sudah dimulai ketika Organisasi Kemahasiswaan di ITB menyatakan diri kembali ke kampus pada awal 1970-an. Peristiwa penembakan Rene L. Conrad pada 6 Oktober 1970, dan rangkaian gelombang protes dari kampus di penjuru Nusantara menjadi pemicunya.

Orde Baru dalam mempertahankan kekuasaan menggunakan politik garis keras. Represi yang sangat berlebihan tidak saja pada organisasi politik yang tidak sepaham, tetapi juga pengendalian pers, ormas Islam, dan organisasi kemahasiswaan.

Fusi partai politik merupakan langkah Rezim Soeharto untuk mengebiri demokrasi di Indonesia. Rezim ini pun melebarkan fungsi militer di Indonesia, mulai dari pembentukan dwifungsi ABRI (sekarang TNI) dan pembentukan lembaga teritorial yang dikuasai oleh ABRI sampai tingkat desa seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa). Kemudian pembentukan lembaga ekstrayudisial Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Laksus Kopkamtib) dengan kekuasaan menangkap dan menahan orang tanpa batas waktu serta penggunaan UU subversif dan pasal karet 154 KUHP yang penggunaannya sesuai selera rezim saat itu.

Juanito “Toa” Carlos Djamal

Laksus Kopkamtib ini kemudian berubah menjadi Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional atau Bakorstanas pada 1980-an. Badan ini merupakan tangan rezim Orde Baru mengendalikan masyarakat dengan pendekatan yang sangat represif atas nama ‘stabilitas nasional’.  Teror dan pencabutan hak-hak sipil mewarnai era ini, penculikan, pembunuhan dan pemenjaraan menjadi pemandangan biasa bagi mereka yang dianggap mengancam kestabilan pemerintahan Rezim Soeharto.

Tidak kurang beberapa kejadian penting yang menelan korban terjadi di era ini, di antara yang menonjol adalah Peristiwa Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari 1974. Demonstrasi terhadap kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka sebagai bentuk protes atas dominasi modal asing di Indonesia.

Gerakan Anti-Kebodohan dan beberapa gerakan perlawanan muncul di era ini pula. Sampai puncaknya Soeharto memerintahkan menyerbu kampus ITB pada 1978 ketika mahasiswa menyatakan “Tidak Mempercayai dan Tidak Menginginkan Soeharto Kembali sebagai Presiden Republik Indonesia!”.

Gejolak itu melahirkan konsep Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau yang disingkat dengan NKK/BKK. Lewat NKK/BKK, pemerintah secara mutlak mengendalikan kehidupan kampus dengan melarang mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan berpolitik. Dewan Mahasiswa (DM) yang merupakan lembaga otonom beserta perangkatnya dibubarkan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara

Oleh

Fakta News
Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal. Dengan ini, DPR menjadi Kementerian/Lembaga pertama selain Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan terhadap aset berharga milik negara tersebut.

“Salah satu kehormatan bagi kami, DPR menjadi instansi pertama diluar Kemenkeu yang diberikan kehormatan yang diberikan kerja sama untuk meng-cover asuransi di beberapa Gedung DPR dari kebakaran, bencana dan sebagainya. Asuransi ini diberikan kepada instansi-instansi dengan pengelolaan BMN, baik kapitalisasi maupun administrasinya. Jadi ini menjadi semangat agar kita mengelola BMN dengan lebih baik lagi. Terlebih minggu lalu DPR baru mendapat BMN Award,” kata Indra seusai acara di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Asuransi tersebut dinilai penting mengingat sebagian Kompleks DPR merupakan peninggalan budaya atau herritage, sudah mencapai usia puluhan tahun. Indra menilai asuransi ini sangat penting bukan secara kemanfaatan nilai saja, tetapi agar menjadi catatan bagi semua pegawai untuk berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini, semua pihak dapat menjaga aset negara dan tidak berbuat seenaknya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Barang Milik Negara, Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman yang berharap dengan terpilihnya DPR menjadi K/L pertama yang menjalin asuransi ini, bisa menimbulkan multiplier effect bagi instansi lainnya. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga mengamankan aset negaranya guna menghindari kejadian tak terduga, seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

KPU Ungkap Ada 7 Bapaslon yang Tak Penuhi Syarat sebagai Peserta Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
phpu, firma, hukum,kpu, mahkamah, konstitusi, mk, hasyim

Jakarta – Sebanyak 7 bakal pasangan calon kepala daerah dinyatakan tak memenuhi syarat (TMS) sebagai peserta Pilkada 2020. Rinciannya, 1 bapaslon gubernur dan wakil gubernur serta 6 bakal paslon bupati dan wakil bupati. Data itu bersumber dari sistem informasi pencalonan (Silon) hingga 29 September yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik kepada wartawan, Kamis (1/10/2020).

“Sumber Silon 29 September 2020 pukul 12.00 WIB,” kata Evi.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan bakal paslon tak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada.

Bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono-Imron Rosyadi, dinyatakan TMS karena Agusrin merupakan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Pada saat mendaftar sebagai peserta Pilkada, Agusrin belum genap 5 tahun selesai menjalani pidana.

Sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019, mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah hanya apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara.

Alasan serupa juga menyebabkan bakal paslon bupati dan wakil bupati Nias Utara, Fonaha Zega-Emanuel Zebua, dinyatakan TMS. Fonaha belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani masa pidananya.

Hal yang sama juga terjadi pada bapaslon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan, Hipni-Melin Haryani Wijaya. Dalam hal ini, Melin Haryani merupakan mantan terpidana yang belum melewati jeda 5 tahun sejak selesai menjalani hukumannya.

Alasan serupa juga menyebabkan bapaslon bupati dan wakil bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Rizky Veryani TMS.

“Surat keterangan bebas dari lapas dinyatakan tidak memenuhi syarat karena surat dari lapas Kelas IIA Mataram menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 adalah pembebasan bersyarat, sedangkan pembebasan akhirnya pada tanggal 28 Maret 2016,” ujar Evi.

“Bahwa terhitung masa pembebasan akhir pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan masa pendaftaran tanggal 6 September 2020 calon H Syaifurrahman Salman belum melewati jangka waktu 5 tahun,” tutur dia.

Sementara itu, bapaslon bupati dan wakil bupati Solok, Iriadi DT Tumanggung-Agus Syahdeman, dinyatakan TMS karena tak lolos pemeriksaan kesehatan. Kemudian, bapaslon bupati dan wakil bupati Banggai, Herwin Yatim-Mustar Labolo dinyatakan tidak memenuhi syarat karena terjadi pelanggaran administrasi.

“Bapaslon sebagai petahana bupati melaksanakan pelantikan ASN pada tanggal 22 April 2020. Dugaan pelanggaran administrasi tersebut direkomendasikan sebagai pelanggaran kepada KPU Kabupaten Banggai yang sebelumnya sudah di lakukan proses klarifikasi kepada saksi-saksi,” kata Evi.

Terakhir, bapaslon bupati dan wakil bupati Merauke, Herman Anitu Basik Basik-Sularso, dinyatakan TMS karena ijazah SMA bacalon bupati tidak terdaftar di sekolah yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Otsus Papua Tetap Berlaku, Mahfud: Pemerintah Tengah Susun Perpanjang Anggaran Otsus

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan otonomi khusus (Otsus) Papua akan terus berlaku sejak ditetapkan tahun 2001 silam. Saat ini pemerintah sedang pembahasan anggaran Otsus Papua yang akan diperbarui tahun 2021.

Mahfud dalam konferensi pers virtual memaparkan bahwa ada kesalahan narasi terkait Otsus Papua. Dia menjelaskan bahwa Otsus Papua akan terus berlaku sejak diputuskan tahun 2001 silam.

“Bahwa ada kesalahan narasi di tengah masyarakat tentang otonomi khusus Papua. Di Papua berkembang di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan otonomi khusus Papua, saya tegaskan tidak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena keberlakuan otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, tidak ada perpendekan, tidak ada perpanjangan,” katanya.

Mahfud mengatakan Otsus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Sehingga tidak perlu agenda perpanjangan Otsus tersebut.

“Otonomi khusus itu adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan itu berlaku terus tidak perlu diperpanjang. Sekarang kita olah itu adalah perpanjangan dana Otsusnya. Oleh sebab itu kita tidak mengagendakan sama sekali untuk memperpanjang atau memperpendek otonomi khusus. Otonomi khusus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif,” katanya.

Saat ini, Mahfud mengatakan pemerintah sedang membahas pendanaan untuk Otsus Papua yang akan berakhir tahun 2021. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan kontrol administrasi yang lebih ketat untuk anggaran Otsus.

“Nah kita sekarang bicara dananya karena dana itu menang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan oleh negara untuk Otsus itu akan diperpanjang, akan tetapi juga di bawah kontrol administrasi yang lebih ketat sehingga bisa sampai ke masyarakat,” katanya.

Baca Selengkapnya