Connect with us
Obituari Juanito Carlos Djamal 'Toa"

Ini adalah Toa: Yang Suarakan Hati Nurani, Suarakan Pertemanan, Yang Bicara Kebebasan

UNTUK JUANITO “TOA” CARLOS DJAMAL

Ini adalah toa

Yang suarakan hati nurani

Ini adalah toa

Yang suarakan pertemanan

Ini adalah toa

Yang bicara kebebasan

Kesedihan yang kita rasakan masing-masing

adalah kekuatan untuk terus melangkah

bila kita suarakan bersama toa

Ini adalah toaku toamu toakita

Ini adalah toa

Karena suaranya keras

Ini adalah toa

Karena kerjanya wataknya sama keras dengan suaranya

Ini adalah toa

Yang umumkan masa lalu adalah penting

Membentuk diri jadi sekarang

Ini adalah toa

Itulah cukilan puisi dari Pitono Adhi, salah satu sahabat almarhum Juanito Carlos Djamal atau akrab disapa Toa, yang telah meninggalkan kita pada 11 Februari 2019 silam. Puisi yang menggambarkan sekilas pribadi dan sikap almarhum dalam kesehariannya bersama keluarga, sahabat, maupun lingkungan pertemanan selama ini.

Hari ini, tepat 55 tahun lalu Juanito Carlos Djamal atau lebih dikenal dengan panggilan “Nito” di kalangan keluarga dan teman sekolahnya atau “Toa” sebutan teman kampusnya di Institut Teknologi Bandung (ITB), lahir pada 14 Mei 1967—tahun-tahun penuh gejolak.

Almarhum Toa masuk ITB jurusan Arsitek pada 1985, mewarisi situasi carut marut peninggalan generasi 70-an. Dewan Mahasiswa (DM) sudah tidak ada, yang tersisa adalah organisasi bentukan yang meski terus melakukan perlawanan tapi sifatnya sporadis.

Organisasi yang dibolehkan tidak lagi dapat membawa agenda politik, melawan berarti drop out dari kuliah. Mahasiswa tidak saja dijauhkan dari politik, tetapi juga tersekat dengan problem masyarakatnya, menjadi menara gading yang terasing dari kehidupan keseharian.

Almarhum Toa adalah segelintir manusia yang biasa keluar dari pakem yang ditanam Rezim Orde Baru. Perlu diingat melawan pakem menjadi aktivis pembela masyarakat adalah kemewahan pada masa itu. Bukan saja lingkungan tidak mendukung, melainkan resikonya juga berat. Menjadi aktivis pada masa itu resikonya sangat berat, ibaratnya sebelah kaki dipenjara, sebelah lagi di kuburan. Bukan saja harus punya keberanian dan ketabahan lahir batin, melainkan juga harus cerdik dalam bergerak.

Almarhum Toa tidak saja aktif di lembaga peninggalan Dewan Mahasiswa (Dema) yang terus-menerus mempertahankan roh perlawanan terhadap rezim penindas, seperti Pusat Studi Ilmu Kemasyarakatan (PSIK) dan Komite Pembelaan Mahasiswa (KPM), tetapi juga Himpunan dan Unit Aktivitas Kemahasiswaan. Toa pun pernah menjadi Ketua Unit Basket, aktif di Program Pengenalan Lingkungan Kampus (PPLK) yakni program orientasi mahasiswa baru selama setahun penuh.

Dan pada situasi krisis pada 1989, ketika sejumlah aktivis kampus ditangkapi dan dipenjara buntut dari protes kasus Talangsari Lampung pada saat penerimaan mahasiswa baru ITB tahun 1989, yang kemudian lebih dikenal sebagai “Peristiwa 5 Agustus”, almarhum Toa mengambil alih kepemimpinan KPM dan melakukan gerakan perlawanan bawah tanah bersama dengan Suluh Tripambudi, mahasiswa Elektro angkatan 86 yang ditunjuk memimpin KOMPPAK (Komite Mahasiswa Penanggulangan dan Pemulihan Aktivitas Kampus), organisasi kemahasiswaan bentukan FKHJ (Forum Komunikasi Himpunan Jurusan).

Sekali lagi, almarhum Toa adalah salah satu dari sedikit orang pada masa itu yang berani menunjukkan sikap perlawanan. Rumah tempat tinggalnya di Bukit Dago Utara juga merupakan salah satu basis perlawanan dan sering menjadi tempat berkumpul para aktivis. Tidak saja aktivis Bandung, tapi dari Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Surabaya Malang, Makasar, Salatiga, dan daerah lainnya.

Ketika terjadi penyerbuan tentara ke IAIN Sunan Gunung Djati di Jatinangor Bandung, almarhum Toa juga ambil bagian dalam mengkonsolidasikan kasus ini menjadi Solidaritas Mahasiswa se-Bandung yang kemudian melahirkan organisasi tingkat kota, yakni Badan Koordinasi Mahasiwa Bandung yang lebih sering disebut “BAKOR”. Almarhum Toa selalu berada dalam pusaran gerakan perlawanan ini. Di mana ada ketidakadilan, di sanalah ia hadir.

Usai tamat di ITB, almarhum Toa menempuh karier profesionalnya. Namun, ketika terjadi puncak perlawanan terhadap Rezim Orde Baru pada 1998, sekali lagi darah perlawanan terhadap ketidakadilan memaksa almarhum Toa turun ke gelanggang.

Dari markas di Jalan Danau Mahalona, almarhum Toa adalah salah seorang yang aktif mendukung gerakan perlawanan mahasiswa 98. Setelah Reformasi 98, almarhum Toa kembali pada kehidupan profesionalnya.

Panggilan nurani almarhum Toa kembali tergerak ketika ancaman Orde Baru muncul lagi. Saat itu, pada 2014, menantu Soeharto, Prabowo Subianto, menjadi calon presiden.

Almarhum Toa bersama teman-temannya melawan dengan mendeklarasikan Komunitas Alumni ITB untuk Jokowi. Mereka berkeyakinan bahwa kembalinya anasir Orde Baru ini akan membawa Indonesia setback, kembali ke masa pemerintahan otoriter.

Deklarasi dukungan kepada Jokowi (Joko Widodo) untuk memimpin Indonesia ini diikuti deklarasi dari kampus-kampus lainnya, seperti UGM, UI, ITS, IPB, Trisakti, UKI, Moestopo, STIEB, UNWIM, Universitas Sam Ratulangi, dan kampus lain di Indonesia. Kampus-kampus tersebut kemudian bersepakat membentuk Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT). Almarhum Toa adalah salah satu organisatornya. Almarhum Toa berkeyakinan bahwa inilah saatnya ORANG BAIK MEMIMPIN INDONESIA.

Setelah Jokowi memenangkan Pemillu 2014, almarhum Toa dan beberapa teman dari organ relawan pendukung Jokowi membentuk Komite Pembela Nawacita (KPN). KPN dibentuk oleh beberapa unsur relawan, di antaranya almarhum Toa, almarhum Viktor Sirait, Roy Maningkas, Hilmar Farid, almarhum Dedy Mawardi, Oesmar Tanjung, Hendrik Sirait, Pitono Adhi Aloysius, Ammarsjah, Panel Barus, Ochip, Joko, Jones, Irwan Firdaus, Misno, Adrian, Robik, Juneidi, Wignyo, Nazar, dan beberapa kawan lainnya.

Diktumnya adalah banyaknya penumpang gelap yang mencoba membelokan agenda Nawacita Presiden Jokowi. Komite ini kemudian berubah nama menjadi Komite Pengggerak Nawacita (KPN) yang mencoba menerjemahkan gagasan Presiden Jokowi pada dua tema, yakni “Keadilan Ekonomi” dan “Membangun dari Pinggiran”.

KPN menerjemahkannya dengan menyosialisasikan program pemerintah melalui “Kabar Nawacita” yang dipimpin Panel Barus dan membangun jembatan infrastruktur desa yang akrab disebut “Jembatan Nawacita”. Almarhum Toa, almarhum Viktor, Misno, dan Nandang menjadi tulang punggung pembangunan jembatan ini.

Alamrhum Toa begitu menghayati dan menunjukkan passion-nya sedemikian rupa sehingga sering program ini diplesetkan menjadi “Jembatan Toacita”. Almarhum Toa merencanakan pembangunan 10 jembatan. Jembatan pertama di Desa Cibatu Kec Cikembar, Sukabumi, sudah terwujud dengan pembiayaan dari kalangan sendiri. Beberapa komisaris yang berasal dari relawan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk mewujudkan jembatan ini. Jembatan kedua dan ketiga tertunda, almarhum Toa memfokuskan pada pembangunan Jembatan Nawacita #4, yang pembiayaannya mendapat bantuan dari program CSR Pertamina.

Totalitas almarhum Toa dalam menyelesaikan Jembatan Nawacita #4 ini terlihat jelas, nyaris tidak memedulikan kondisi kesehatannya. Di tengah kesibukannya yang lain, baik sebagai komisaris di PT Rolas Nusantara Medika, yang merupakan penghargaan Presiden Jokowi atas dedikasi almarhum Toa, sebagai ayah yang selalu hadir bagi kedua putrinya, yakni Nayla dan Rayna.

Almarhum Toa juga sangat aktif melakukan kegiatan konsolidasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi dan SMA kepada Presiden Jokowi untuk sekali lagi memimpin bumi pertiwi yang kita cintai ini. Almarhum Toa tidak rela Nusantara dirusak oleh kepentingan sempit.

Seperti diketahui, almarhum Toa diakhir hidupnya tengah mengerjakan Jembatan Nawacita di Sukabumi bersama kawan-kawan Komite Penggerak Nawacita (KPN).

Tanpa kenal lelah, ia kuras waktu, pikiran dan energinya untuk mewujudkan pembangunan Jembatan Nawacita yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Dan untuk menghargai hasil karya beliau, kawan-kawan KPN sepakat untuk memberi nama jembatan yang akan kelar beberapa hari lagi itu dengan Jembatan Juanito Carlos Djamal.

Di mata para sahabat sosok almarhum Toa atau Nito menjadi pemersatu orang-orang dan beragam komunitas. Sikap almarhum ini diharapkan dapat terus dipelihara, dan diteruskan oleh para sahabat, teman, maupun handai taulan.

Selamat Jalan Pejuang, Selamat Jalan Sahabat Kami. Tenanglah di pangkuan Sang Khalik. Kami sahabatmu berjanji untuk meneruskan apa yang telah engkau mulai dan menjalankan amanat terakhirmu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memberikan keterangan pers usai SKP tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa di dalam SKP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.

Pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen untuk tahun ini. Di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.

“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Menkeu.

Realisasi Semester I Tahun 2022

Dalam keterangan persnya, Sri Mulyani juga memaparkan mengenai realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022.

“Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1 (persen). Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 (persen) ternyata realisasinya 5,44 (persen),” jelasnya.

Ditambahkan Menkeu, kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, baik dihitung dari sisi level GDP tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat.

“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat ini harus dijaga dari faktor-faktor pendukung domestik, seperti konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal III dan kuartal IV pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” tandasnya.

Baca Selengkapnya