Melanggar UU Konsumen Dua Mantan Petinggi Asuransi Allianz Life Indonesia jadi Tersangka
Jakarta – Buntut ditetapkannya mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, pihaknya masih menanti proses penyidikan yang berjalan di kepolisian. Kasusnya sendiri, terkait pengaduan dugaan pelanggaran Undang-undang (UU) perlindungan konsumen yang melibatkan mantan petinggi PT Asuransi Allianz Life Indonesia kepada pemegang polisnya.
Terkait kasus tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi mengatakan, pihaknya belum dapat memberikan pendapat lebih jauh. Riswinandi mengaku, pihaknya akan terlebih dahulu menanti hasil penyidikan yang dilakukan pihak penegak hukum, sebelum menentukan langkah yang akan ditempuh OJK untuk menyikapi persoalan tersebut.
“Prosesnya kan ada pengaduan ke penegak hukum, dan sedang berproses di sana. Posisi kami menunggu, tentu berkoordinasi hasilnya gimana,” kata Riswinandi ketika ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Rabu (27/9/2017).
Apabila terbukti melakukan pelanggaran, Riswinandi mengungkapkan, ada berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan terkait. Menurutnya, pengenaan sanksi tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. “Pengaduannya kan ke kepolisian, makanya kami tunggu lengkap ceritanya baru bisa ambil tindakan. Sekarang belum bisa kasih tindakan,” ujarnya.
Kasus Penipuan
Seperti diketahui, Polisi menetapkan dua orang pejabat perusahaan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai tersangka terkait kasus penipuan. Keduanya adalah Head of AHCS Claim & Medical Hotline Yuliana Firmansyah dan mantan Presiden Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling.
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Adi Deriyan. “Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka,” katanya, pada, Rabu (27/9/2017).
Sementara itu, kuasa hukum pelapor Alvian Lim menyebutkan kasus ini bermula dari proses klaim asuransi kliennya yang merupakan nasabah layanan asuransi Allianz. Klaim nasabah ditolak karena tidak bisa menyertakan catatan medis lengkap dari Rumah Sakit.
Penolakan klaim nasabah, PT Asuransi Allianz, menurut Alvian, menjalankan upaya yang terbilang licik dan itu sangat jelas melanggar hukum.”Kasus ini fenomenal dan unik karena pertama kalinya di Indonesia penolakan klaim berujung pada pidana dan bukan perdata,” katanya.
Diungkapkan Alvin, jika selama menjalani perawatan di RS para korban tak bisa melakukan klaim untuk rembesan. Menurutnya, mereka (asuransi Allianz) mencari celah agar klaim tak bisa dikabulkan, maka mereka meminta catatan medis lengkap yang jelas melanggar hukum. Hal ini tertuang dalam Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis.
“Yang bisa diberikan kepada pasien dan asuransi adalah resume medis (ringkasan) bukannya rekam medis lengkap,” ujar pengacara korban.
Sementara itu Ifranius Algadri sebagai korban mengatakan, dirinya sebenarnya tidak begitu tertarik pada Asuransi tersebut. Namun dirinya dipaksa oleh pihak Allianz untuk bergabung. “Saya awalnya ditawarkan dikejar-kejar, setelah bergabung sejak tahun lalu dan saat saya sakit, 14 hari kerja tidak dibayarkan. Klaim sakit tidak dibayar. Dua kali sempat mediasi dengan Allianz tapi mentok,” bebernya.
Terkait dengan penolakan klaim itu, bukan pertama kalinya. Pada 26 April 2017, seorang nasabah PT Asuransi Allianz juga mengeluhkan hal yang sama. Dalam surat aduannya kepada publik, korban—sebut saja Linda– mengaku pada tanggal 16 sampai 24 September 2016, dia dirawat di RS Deli Medan karena sakit typus. Dia sudah mengajukan klaim dengan dilengkapi dokumen sesuai ketentuan polis ke PT Allianz Life.
“Pada tanggal 7 Desember 2016, diberitahukan bahwa klaim saya ditolak karena data klarifikasi tidak sesuai. Saya merasa sangat kecewa karena sebelumnya dijanjikan proses klaim adalah 14 hari kerja dan setelah menunggu beberapa bulan klaim saya ditolak dengan alasan mengecewakan,” katanya dalam surat terbukanya ke publik.
Lanjutnya, Linda sudah berusaha mencari dan melengkapi data tersebut dan pada tanggal 9 Januari 2017, dia kemudian kembali mengirimkan semua data tambahan yang diperlukan tersebut ke kantor Allianz Medan. Setelah dua minggu menunggu dan datang lagi, klaimnya tetap ditolak. “Sebagai nasabah, saya sudah memenuhi semua kewajiban saya. Lalu mengapa klaim saya ditolak walaupun sudah melengkapi semua data yang diminta,” tulis Linda.
Menanggapi hal tersebut, PTAsuransi Allianz Life Indonesia telah menyampaikan pernyataan resmi. Dalam Keterangan tertulisnya, pada Senin (25/9/2017), manajemen Allianz Life Indonesia menyebutkan kabar tersebut menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan serta sedikit banyak mempengaruhi kegiatan penjualan kepada calon nasabah.
Oleh karenanya, pihak Allianz menegaskan bahwa jajaran pimpinan perusahaan memberi perhatian serius terhadap kasus tersebut dan sepakat untuk mempercayakan dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan.
Allianz juga menekankan, sangat menghormati hak nasabahnya dan secara bersamaan memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kepercayaan nasabah.
Proses klaim merupakan salah satu titik temu yang sangat penting bagi perusahaan dengan nasabah, sehingga perusahaan senantiasa menjaga agar segala keputusan yang ada telah dikaji dengan cermat dan berdasarkan prinsip penuh kehati-hatian.
Di samping itu, perusahaan juga terus melakukan berbagai inovasi pelayanan yang bertujuan untuk semakin mempermudah nasabah dan mitra bisnis dalam berbagai kegiatan terkait dengan kepemilikan polis asuransi jiwa dan kesehatannya.
Profil Joachim
Pria kelahiran Jerman ini memulai kariernya di Allianz sejak 1982 sebagai Apprenticeship di Allianz Versicherung-AG.
Dengan pengalaman selama 28 tahun mengisi posisi senior di Allianz, Joachim kemudian ditunjuk sebagai Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia menggantikan Jens Reisch.
Sebelum beralih posisi ke Allianz Life Indonesia, dia sempat menjabat sebagai CEO and Country Manager Allianz Ukraina selama 3 tahun. Saat ini posisi Joachim di Allianz Life Indonesia telah digantikan Joos Louwerier. Allianz mengumumkan penunjukan Joos pada pertengahan tahun ini.
Dalam website resmi Allianz disebutkan Joachim telah memutuskan untuk melanjutkan karirnya di luar Allianz.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
