Connect with us

Menkumham: Kesadaran Hukum Desa sebagai Modal Dasar Nasional

Mataram – Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah berdampak positif dan menjadi modal dasar nasional bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Demikian disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly saat melakukan pengukuhan desa binaan menuju desa sadar hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2022.

“Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu modal besar bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi, sangat mendukung iklim investasi,” papar Yasonna, Senin (21/03/2022).

Disambut Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, Yasonna Laoly datang langsung ke Provinsi yang baru saja usai menyelenggarakan event MotoGP ini untuk melakukan pengukuhan desa binaan menuju desa sadar hukum, di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB, Mataram.

Sebanyak 63 desa/kelurahan di NTB diusulkan menjadi desa binaan menuju desa sadar hukum Tahun 2022. Usulan yang tertuang dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB tersebut diserahkan Zulkieflimansyah kepada Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, Haris Sukamto.

Pada proses selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan SK tentang Pemberian Penghargaan Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan Provinsi NTB kepada 63 desa tersebut.

Namun demikian, SK Menkumham hanya dapat dikeluarkan apabila desa/kelurahan yang diusulkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Karenanya, Yasonna meminta seluruh pihak melakukan pemantauan terhadap desa/kelurahan yang berstatus binaan tersebut.

“Saya perlu mengingatkan dan mengimbau Bapak/Ibu dan Hadirin sekalian untuk selalu memonitoring dan memperhatikan dengan seksama terhadap Desa/Kelurahan yang telah berstatus Desa/Kelurahan Binaan, sebelum nantinya akan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI,” tegas Yasonna.

“Karena status atau predikat tersebut, sesuai aturan, dapat ditinjau kembali atau bahkan dicabut apabila kondisi di lapangan sudah tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Pengukuhan desa sadar hukum ini, menurut Yasonna, merupakan sinergi antara Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB.

“Ini adalah wujud konkrit dari sinergi Kemenkumham dengan pemerintah daerah di NTB baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota,” jelas Yasonna.

Sesuai aturan yang ada, kriteria penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum meliputi 4 (empat) dimensi, yaitu: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi. Hasil penilaian berdasarkan 4 dimensi tersebut akan menghasilkan 3 tingkat kategori, yaitu: Kelurahan Memiliki Tingkat Kesadaran Hukum Tinggi, Cukup atau Rendah.

Selain pengukuhan desa binaan, pada momen itu juga Yasonna menyaksikan penandatanganan dokumen hibah oleh Gubernur Zulkieflimansyah untuk Kemenkumham. Adapun aset yang dihibahkan adalah lahan dan bangunan yang nantinya dipergunakan sebagai tempat bagi unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena telah bersedia menghibahkan sebagian lahan dan bangunan yang nantinya dipergunakan sebagai tempat untuk UPT Pemasyarakatan. Tentunya ini akan sangat mendukung dan bermanfaat dalam memaksimalkan kegiatan Pemasyarakatan utamanya dalam pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara,” pungkas Yasonna.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kementerian Pertahanan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. Upacara tersebut merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Setibanya di tempat acara sekitar pukul 18.10 WIB, Presiden Jokowi disambut oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Upacara kemudian dimulai dengan laporan komandan upacara, Kolonel Arm. Anom Wirasunu, kepada Presiden Jokowi selaku inspektur upacara.

Presiden selanjutnya memimpin prosesi mengheningkan cipta untuk menghormati para pejuang bangsa dan para pahlawan yang telah gugur. Setelah itu, upacara penurunan bendera Merah Putih dilakukan yang kemudian disusul dengan kumandang Andhika Bhayangkari.

Rangkaian upacara diakhiri dengan laporan dari komandan upacara kepada inspektur upacara serta penghormatan kebesaran.

Selepas upacara tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyaksikan parade pasukan. Defile tersebut menampilkan pasukan dari tiga matra TNI yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditambah kadet Universitas Pertahanan dan komponen cadangan.

Ketua Panitia Acara Syukuran dan Ramah Tamah HUT ke-77 TNI Tahun 2022, Brigjen TNI Zainul Arifin, mengatakan bahwa upacara penurunan bendera Merah Putih dan Parade Senja ini digelar sebagai salah satu bentuk syukur sekaligus penghormatan kepada para pahlawan dan purnawirawan.

“Kita berharap dari acara defile, parade, penurunan bendera, dan syukuran ini kita berharap menghormati para sesepuh kita, para senior kita yang telah mendahului maupun yang sudah purnawirawan. Kita tetap bersatu, bersama dalam membangun bangsa Indonesia ini,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Pelaku Usaha dan Investor di IKN

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi sebelum memimpin rapat mengenai pembangunan IKN, Selasa (04/10/2022), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin rapat bersama jajarannya untuk membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 4 Oktober 2022. Dalam keterangannya selepas rapat, Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan bahwa pemerintah mempersiapkan tiga hal, antara lain rancangan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor yang akan melakukan usahanya di IKN.

“Ada beberapa insentif fiskal dan nonfiskal yang memang kita rancang bersama-sama dengan Kementerian Investasi dan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), serta juga tim interdep (antarkementerian) dari (Kementerian) Keuangan, dari Bappenas, dan dari kementerian lain yang terkait untuk membuat para investor nanti dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya. Itu akan bermanfaat buat semua pihak, mereka yang bermukim di sana ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri,” ujar Bambang di Kantor Presiden, Jakarta.

Hal kedua yang disiapkan oleh pemerintah, lanjut Bambang, yaitu Badan Usaha Milik Otorita yang akan menangani aspek-aspek kepengusahaan di IKN. Menurut Bambang, pihaknya menerima banyak masukan dari proses sosialisasi bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terkait Badan Usaha Milik Otorita tersebut yang diharapkan akan membantu kelincahan Badan Otorita IKN dalam menciptakan iklim usaha yang baik dan berkelanjutan.

“Jadi kepengusahaan dalam IKN Nusantara itu akan ditangani oleh Badan Usaha Milik Otorita yang tentunya nanti akan ber-partner, melakukan deal-deal, melakukan strukturisasi ataupun financial engineering bersama-sama dengan para investasi dan pelaku usaha lainnya dengan harapan agar ini dapat tercipta satu iklim usaha yang sangat baik dan juga keberlanjutannya. Jadi sustainability dari investment-nya juga akan kita perhatikan dengan baik ke depannya,” jelasnya.

Hal ketiga yang dibahas dalam rapat tersebut yaitu pelaksanaan jajak pasar atau market sounding sebagai kelanjutan dari sosialisasi peluang investasi yang telah dilakukan oleh Badan Otorita IKN bersama Kadin. Menurut Bambang, Presiden Jokowi akan memimpin langsung jajak pasar tersebut dengan mengundang para investor potensial dan melakukan dialog dalam satu forum pada pertengahan Oktober.

“Kita akan melakukan itu dengan mengundang para potential investor dan kita akan melakukan dialog satu forum—yang saya kira ditunggu oleh banyak pihak—untuk mengetahui seberapa jauh kita sudah mempersiapkan apa-apa yang harus kita bangun, apa-apa yang kita harus upayakan, agar iklim usaha, iklim investasi, kemudian juga yang paling penting adalah kota itu sendiri kita siapkan sehingga nanti kita memiliki kota yang benar-benar green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable ke depannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Inilah Progres Pengembangan Lumbung Pangan di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah terus mendorong pengembangan lumbung pangan atau food estate di berbagai daerah di tanah air, mulai dari Sumatra hingga ke Papua. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mencapai 60 ribu hektare.

“Jadi beberapa food estate yang dilaporkan ke Bapak Presiden, yaitu progres dari food estate di Kalimantan Tengah. Ini yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian itu sekitar 60 ribuan hektare, di mana tahun 2020 itu 30 ribu hektare, kemudian di tahun 2021 itu 14 ribu hektare, dan kemudian ada ekstensifikasi sebanyak 16 ribu hektare,” ungkap Airlangga usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (04/10/2022).

Terkait pengembangan lumbung pangan di Kalteng, ungkap Airlangga, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menyediakan saluran air dan membantu dalam pengolahan lahan.

“Presiden mengarahkan bahwa untuk pengembangan pembuatan saluran air dan pengolahan lahan itu akan ditugaskan kepada Kementerian PUPR sehingga nanti Kementerian Pertanian tinggal masuk pada lahan yang sudah siap dan juga untuk pengembangan selanjutnya juga di lahan yang sudah siap, disiapkan oleh Kementerian PUPR,” ujar Airlangga.

Sementara untuk pengembangan lumbung pangan di Sumatra Utara dari target 22 hektare telah terealisasi sebesar 7 hektare.

“Ini diberikan penugasan kepada Bupati Humbang Hasundutan sebagai penanggung jawab sesuai dengan keputusan dari Menko Marinves. Namun ini akan punya potensi lebih besar lagi dan diberi tugas kepada Menteri Pertanian untuk juga melakukan intervensi kegiatannya,” kata Airlangga.

Kemudian untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah menyiapkan Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur sebagai daerah pengembangan lumbung pangan dengan komoditas jagung dan sorgum. Di Sumba Timur akan ditanami sorgum di lahan seluas 1.000 hektare.

“Belu dipersiapkan seluas 559 hektare dan ini komoditasnya adalah jagung dan ini akan terus diikuti oleh pemerintah. Demikian pula di Sumba Tengah seluas 10 ribu hektare dan ini realisasinya sudah hampir 10 ribu hektare. Ini ketersediaan air dan pupuk menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Selanjutnya untuk wilayah Papua, pemerintah mendorong pengembangan lumbung pangan di wilayah Merauke dan Keerom.

“Kalau Merauke bisa mendekati 1 juta hektare sedangkan di Keerom sekitar 3.000 hektare,” tandasnya.

Baca Selengkapnya