Connect with us

Luncurkan Aplikasi E-Visa, Yasonna Harap Jajarannya Beri Pelayanan Makin Cepat, Mudah, dan Transparan

Menkumham Yasonna H Laoly saat peluncuran aplikasi e-visa

Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap penerapan e-visa (visa elektronik) bagi warga negara asing yang hendak masuk ke Indonesia bisa membantu pemulihan ekonomi lewat akselerasi investasi dan wisata setelah pandemi COVID-19 berakhir.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat meluncurkan aplikasi e-visa dan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (Sipkumham) di sela-sela syukuran Hari Dharma Karyadhika atau HUT Kemenkumham, Selasa (27/10).

“Penerapan layanan visa elektronik diharapkan dapat membawa pesan positif pada dunia luar bahwa Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dan siap menjadi tujuan investasi,” kata Yasonna dalam keterangan tertulis di Jakarta.

Hal ini, menurut dia, sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi melalui akselerasi investasi atau penanaman modal asing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan juga akselerasi dalam bidang kunjungan wisatawan asing ketika saatnya nanti pandemi sudah berakhir.

Yasonna menyebut aplikasi visa daring merupakan inovasi jajarannya untuk memberikan pelayanan yang makin cepat, mudah, dan transparan.

Dengan aplikasi e-visa tersebut, kata dia, orang asing yang berniat masuk ke Indonesia kini hanya perlu mengajukan permohonan visa serta mengisi data yang diperlukan secara daring dengan mengakses situs www.visa-online.imigrasi.go.id.

Persetujuan atas permohonan visa juga akan disampaikan secara daring lewat surat elektronik tanpa perlu dicetak di kertas.

Peluncuran tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia berharap adanya aplikasi tersebut dapat membuat layanan visa lebih transparan, cepat, mudah, tanpa mengesampingkan faktor keamanan data dan perlintasan.

Apresiasi serupa juga meluncur dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama. Menurut dia, kemudahan akses dalam mengurus visa menjadi salah satu poin penting dalam pemilihan destinasi pariwisata.

“E-visa memberikan kemudahan bagi calon wisatawan mancanegara untuk mengajukan visa melalui penjamin secara elektronik dan memperoleh visa elektronik di mana pun berada,” katanya.

Selain e-visa, pada kesempatan tersebut Yasonna juga memperkenalkan aplikasi Sipkumham. Aplikasi ini diklaim sebagai database permasalahan hukum dan HAM pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI).

Aplikasi ini disebut memadukan teknologi crawling dan machine learning dari kurang lebih 80 media daring dan media sosial Twitter satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Melalui aplikasi ini, Kemenkumham akan memberikan akses basis data bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas di bidang hukum dan HAM, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, biro hukum pemerintah daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah, serta perguruan tinggi.

“Dengan adanya database tersebut, diharapkan permasalahan pelayanan publik dapat direspons lebih cepat serta bisa dipetakan secara komprehensif dan real time,” ucapnya.

Menurut Yasonna, penerapan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semacam aplikasi e-visa dan Sipkumham merupakan bagian dari revolusi birokrasi digital kementerian yang dipimpinnya. Ia berharap inovasi digital sejenis menular ke seluruh jenis pelayanan publik Kemenkumham.

“Saat ini Kemenkumham ingin melakukan lompatan yang lebih besar agar seluruh pelayanan publik berjalan secara digital sehingga pelayanan akan makin cepat, mudah, dan transparan,” kata menteri 67 tahun itu.

Pada kesempatan itu, Yasonna juga menyampaikan penghargaan Kemenkumham secara virtual kepada 22 individu serta 20 lembaga dan instansi yang selama ini menjalin kerja sama dengan Kemenkumham.

Adapun Yasonna secara khusus menyebut Gubernur Bali I Wayan Koster, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Nana Sudjana, dan Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol. Sugeng Hariyanto dalam seremoni pemberian penghargaan tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah dan KPU Sepakat Pemilu 2024 Diadakan pada 14 Februari

Oleh

Fakta News
verifikasi kpu

Jakarta – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat tanggal Pemilu 2024 akan digelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

“Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi 14 Februari ini Rabu, dan Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun,” kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah sepakat pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 digelar pada 14 Februari.

Tito mengatakan jika Pemilu diselenggarakan pada Februari, akan ada jarak waktu yang cukup menuju Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November.

“Kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga akan memberikan ruang dengan adanya pemilu dan pilkada serentak yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November,” kata Tito.

Sebelum rapat digelar, Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menegaskan, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu berupaya mencapai kesepakatan soal tahapan dan jadwal Pemilu 2024 pada hari ini.

Menurutnya, jadwal pemilu penting untuk segera ditetapkan agar persiapan menuju Pemilu 2024 dapat segera dilakukan dengan matang.

“Semoga di dalam raker Komisi II dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu hari ini, dapat ditetapkan tahapan dan jadwal Pemilu 2024, termasuk tanggal pemungutan suara Pemilu 2024,” kata Luqman. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Berikan Tambahan Modal bagi Pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres

Muara Enim – Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut diberikan untuk menambah modal para pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.

Santi, salah satu pedagang yang menerima bantuan tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya suntikan modal tersebut. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 telah menyulitkan dirinya dan teman-teman pedagang lainnya.

“Ini digunakan buat modal lagi sebab di tengah pandemi Covid ini modal kami sudah tidak ada. Untung ada Pak Jokowi,” ujar Santi.

Saat menghampiri Santi, Presiden Jokowi sempat menanyakan harga-harga sembako di Pasar Baru Tanjung Enim. Tak hanya itu, Presiden juga menyempatkan membeli cabai sebanyak dua kilogram.

“Beli cabai dua kilo, aku dikasih uang Rp200 ribu sama santunan uang Rp1,2 juta. Aku terima kasih sama Pak Jokowi,” imbuhnya.

Fitri, pedagang tempe yang juga mendapatkan bantuan, juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Baginya, uang tersebut akan dipakai sebagai tambahan modal usaha.

“Buat Bapak Joko Widodo terima kasih sudah langsung datang ke sini untuk membantu masyarakat untuk menambah modalnya. Terima kasih Bapak sudah turun langsung ke sini. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain terima kasih,” ujar Fitri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Tekan Impor Rp 80 Triliun

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi di Muara Enim
Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp 80 triliun.

“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Impornya Rp 80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 sampai Rp 70 triliun,” ujar Presiden dalam sambutannya, mengutip Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

“Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,” kata Presiden.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp 7 triliun.

“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

Presiden Jokowi di Muara Enim

Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” tambahnya.

Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.

“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian. []

 

 

Baca Selengkapnya