Connect with us

Kompartemen Kebencanaan IKA ITS: Penerapan Teknologi Tepat Guna Sangat Dibutuhkan pada Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi Semeru

Damoak Erupsi Semeru

Jakarta – Kompartemen Kebencanaan IKA ITS (KK IKA ITS) kembali merilis gerakan kepedulian terhadap bencana kemanusiaan Semeru, Lumajang. Melalui aktifitas “Giat Mitigasi Semeru 2022” menerjunkan tim untuk melaksanakan Assesment teknologi tepat guna dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak Semeru pasca bencana.

Sejak Kamis hingga Sabtu, 20-22 Januari 2022 KK IKA ITS menerjunkan 17 relawan mahasiswa berbagai jurusan di ITS, dengan didampingi Ginanjar Yoni Wardoyo, ST. MT. CEIA dan Ahmad Yazid Basthomi dari Dewan Pakar serta Radian Jadid (Humas KK IKA ITS). Mereka dibagi menjadi dua tim, untuk melakukan giat di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, Lumajang.

Kegiatan ini sekaligus sebagai Kegiatan Pasca-Pelatihan (KPP) dari Pelatihan Dasar Relawan Penanggulangan Bencana Dalam Penguatan Nilai Kebangsaan yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 6-9 Januari 2021.

Ginanjar menjelaskan bahwa mereka menjalankan aktifitas pendataan dan verifikasi terkait kondisi peternak dan hewan ternak yang dimilikinya. Juga terkait dengan pakan ternak, dilakukan asesmen mengenai ketersediaan dan kelayakannya serta dilakukan mitigasi ternak berupa penyiapan teknologi pembuatan pakan ternak ekstrak sebagai pakan alternatif dengan berbagai keunggulannya.

Selanjutnya juga dilaksanakan pemetaan terkait Early Warning Sistem (EWS) dikawasan sepanjang aliran lahar Semeru. Tim juga melakukan ferifikasi terkait normalisasi sungai kawasan tersebut.

Yazid, yang mendamping para relawan mahasiswa di Candipuro membeberkan apa saja yang sudah dilakukan. Temuan check point,  belum tercapainya proyek normalisasi sungai aliran lahar membuat material masih bertumpuk diatas dan masih berpotensi menimbulkan luapan liar ke daerah pemukiman, perkebunan dan jalan disekitar bentang aliran dibawah gladak perak hingga Kampung Renteng dan Bondeli.

Bahkan pasca banjir material 2 Januari sudah membuka jalur luapan material kearah hilir  yang sekian lamanya dianggap aman, yaitu daerah dam dan tanggul Sumber Rejo hingga Ringin Putih.

Material yang sudah terkirim dikawasan hilir dikhawatirkan akan terus bertambah seiring curah hujan tinggi yang diprediksikan masih terjadi hingga Pebruari.

Untuk itu perlu upaya yang lebih cepat serta efektif dari Pemda Lumajang terkait rekomendasi tim pakar ITS yakni normalisasi sungai, EWS serta berbagai upaya mitigasi penanggulangan bencana berupa penyiapan, edukasi dan menggandeng berbagai stake holder/ elemen masyarakat  didaerah rawan agar selalu siap dan tanggap terhadap potensi bencana susulan nyata ini.

Bersinergi dengan kelompok relawan serta potensi masyarakat lokal, didapatkan beberapa hasil dari Giat Mitigasi Semeru 2022 KK IKA-ITS, diataranya : Sebelas lokasi check point yang sangat membutuhkan EWS diantaranya adalah Sumbersari, Gumukmas, Curah Kobokan, Kampung Renteng, Kebondeli, Jugosari, Ringin Pogok, Sumberejo, Ringin Putih, Liwek dan Supiturang. Assesment sistem EWS terus dimutakhirkan bersinergi dengan tim SARSu (SAR Surabaya) yang dipandu dan dimotori oleh Cak Bagonk  serta Om Dicky.

Sedang didevelopment rancangan dari sistem sirene atau lampu emergency berikut design tiang/penyangga/tower, sekaligus power pendukungnya apabila penempatannya jauh dari sumber listrik, misalkan aki atau panel surya.

“Arek-arek ITS yang istimewa telah memverifikasi 11 lokasi check point, dari Gladak Perak sampai dengan Ringin Putih Sumber Rejo di hilir. Anak-anak sdh bikin 3 paper sebagai oleh-oleh dari Candipuro  serta assesment potensi 3 desa untuk implementasi teknologi tepat guna (TTG) yang siap dipresentasikan,” tutur Yazid.

Terkait munculnya gerusan baru di Curah Kobokan, dibentuk tim khusus mitigasi karena gerusan tersebut dikhawatirkan akan membuka jalur aliran ke daerah Sumber Wuluh sebagai daerah yang dirasakan paling aman, terpadat dan jalur penghubung strategis saat ini.  Tim ini akan pandu oleh relawan lokal kaki gunung semeru sekaligus survivor erupsi awal APG (awan panas guguran) dan lahar dingin semeru, Pak Nur dan Mas Agung.

Sedangkan assesment dan mitigasi area atau bentang aliran lahar  terbaru dari Gladak Perak, Kamar Kajang, Kampung Renteng, Bondeli, Gondoruso, hingga Ringin Putih di hilir. Akan dilanjutkan dan  dipandu oleh Pak Kholis.

Untuk assesment dari Tim Pronojiwo terkait potensi desa dan penerapan teknologi tepat guna (TTG), diantaranya pembuatan pakan ternak ekstrak sebagai pakan alternatif serta potensi desa lainnya akan terus dimatangkan  dan dibimbing langsung oleh Siti Zullaekah, Ph.D. (Pakar Bioeteknologi) selaku Dewan Pakar KK IKA-ITS.

Radian Jadid, Humas KK IKA-ITS menyatakan bahwa dengan dialihkannya masa tanggap darurat Bencana Erupsi Semeru menjadi masa transisi dan menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi, maka peran relawan khusunya yang bergerak di bidang teknologi dan community development  masih sangat dibutuhkan. Untuk itulah Kompatermen Kebencanaan IKA ITS bergandengan dengan Direktorat Kemahasiswaan ITS menerjunkan timnya guna mensupport upaya tersebut, sebagai bentuk tanggung jawab sosial kampus menjalankan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian masyarakat.

“Alhamdulillah para intelektual civitas akademika ITS dan para alumninya masih dapat memberikan kontribusi nyata dan turut berperan dalam menanggulangi bencana dalam kerja-kerja kemanusiaan. Hasil Giat Mitigasi Semeru 2022 kali inisudah cukup menggembirakan. Selanjutnya akan terus dibahas,dibimbing dan dipertajam sehingga siap untuk dikembalikan dan disumbangkan kembali ke daerah terdampak dalam bentuk kajian maupun program yang bermanfaat, partisipatif dan berkelanjutan.” pungkas Jadid.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Legislator Dorong Sekolah dan Universitas Dikelola oleh Satu Lembaga Saja

Oleh

Fakta News
Legislator Dorong Sekolah dan Universitas Dikelola oleh Satu Lembaga Saja
Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR, Senin (18/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijaya mendorong pendidikan di universitas maupun sekolah dinaungi oleh satu kelembagaan. Baik itu yang dibawah Kementerian Agama (Kemenag) maupun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Menurutnya, saat dikeluarkan peraturan dari Kementerian Agama, pihak institut islam harus mengikuti regulasi yang telah ditentukan. Begitu juga dengan peraturan yang di keluarkan oleh Kemendikbudristek itu juga tidak boleh diabaikan, maka untuk itu sangat berbeda dengan sekolah ataupun universitas yang memakai dengan satu peraturan dibawah Kemendikbudristek.

“Idealnya pendidikan dikelola oleh satu Kementerian saja. Karena banyak pihak sekolah, universitas islam yang cukup kewalahan dalam berbagai aspek, karena aturan dua duanya itu harus diikuti,” pungkasnya kepada Parlementaria dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama di Gedung DPR, Senin (18/3/2024).

“Terdapat perbedaan data antara di Kementerian Agama dan Kemendikbudristek sehingga banyak yang datanya tidak singkron saat dimasukkan. Sehingga pihak institut islam harus bekerja dua kali,” sebut Politisi PDI Perjuangan ini. Untuk itu, pihaknya berharap agar pemerintah dapat mengatur regulasi yang bisa dijalankan oleh sekolah pendidikan dibawah Kementerian Agama.

Baca Selengkapnya

BERITA

Baleg DPR Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat Melalui Pilkada

Oleh

Fakta News
Baleg DPR Setuju Gubernur Jakarta Dipilih Rakyat Melalui Pilkada
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senayan, Jakarta Senin (18/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Pemilihan secara langsung oleh rakyat harus dipertahankan dan dikonkritkan sebagai penghargaan tertinggi atas aspirasi daerah untuk memilih Kepala Daerah berdasarkan asas demokrasi. Oleh karena itu, Kepala Daerah adalah kepalanya rakyat. Demikian disampaikan Kemendagri menanggapi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 74 Halaman 24 dari Pasal 10 Ayat 2 RUU Usulan DPR Ayat 2.

“Usulan dari Pemerintah ayat dua berbunyi sebagai berikut, Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara berpasangan melalui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dari DPD RI, pendapatnya mengikuti Undang Undang Dasar (UUD) Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi Gubernur, Bupati dan Walikota masing masing sebagai kepala Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis,” bunyi usulan dari Pemerintah.

Merespon hal itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas saat memimpin Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Pembahasan DIM RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Senayan, Jakarta Senin (18/3/2024) kemudian menyatakan bahwa Baleg DPR RI setuju dengan usulan Pemerintah tersebut.

“Tadi ada usulan Pemerintah walaupun kita usulan resmi kelembagaan kita kemarin itu adalah ada penunjukan ya, tapi sekarang Pemerintah mengusulkan dengan satu konsekuensi yang berbeda dengan UU DKI sekarang, kalau ini kita setujui,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Baleg DPR juga menyetujui usulan bahwa pemenang Pilkada tidak lagi dengan sistem 50+1 melainkan suara terbanyak. “Itu artinya sama dengan Pilkada-Pilkada yang lain, suara terbanyak. Artinya ini juga tentu sudah mempertimbangkan menyangkut soal pembelahan, aspek sosiologisnya, pembiayaannya, karena kalau sampai dua putaran seperti yang terjadi tahun 2017.  Nah sekarang konsekuensinya siapa yang pemenang langsung selesai, begitu Pemerintah ya?” tanyanya.

Menjawab pertanyaan Supratman, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menyatakan sebagaimana aturan Kepala Daerah yang telah tertuang dalam UU Pilkada bahwasanya daerah dan daerah-daerah khusus lainnya seperti Provinsi Aceh, daerah khusus di Provinsi Provinsi Papua sama dengan berlakunya Pilkada yaitu satu kali pemilihan dan pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya.

Menanggapi jawaban Kemendagri, Supratman lantas meminta persetujuan dari segenap Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang hadir. “Setuju ya,” tanya Supratman yang kemudian dijawab “Setuju,” secara serempak di Ruang Rapat Baleg DPR RI itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Rieke Diah Desak Tindakan Tegas Kasus PT Taspen: Selamatkan Dana Pensiun Jutaan PNS!

Oleh

Fakta News
Rieke Diah Desak Tindakan Tegas Kasus PT Taspen: Selamatkan Dana Pensiun Jutaan PNS!
Anggota Komisi VII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti dugaan indikasi permainan kotor dalam pengelolaan dana peserta PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). Selain itu, dirinya mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keamanan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

“Berulangkali dalam rapat Komisi VI DPR RI, saya selaku anggota mempertanyakan keamanan dana peserta PT. TASPEN. Jawabannya selalu sama, “aman”. Saya pertanyakan karena ada indikasi-indikasi kuat permainan kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola PT. TASPEN,” kata Rieke Diah Pitaloka melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (18/03/2024).

Lebih lanjut, Rieke menegaskan pentingnya mencegah kejadian serupa dengan kasus yang melanda PT. ASABRI dan PT. JIWASRAYA agar tidak menimpa PT. TASPEN. Dirinya menekankan bahwa tabungan dan pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.

“Uang ratusan triliun yang terakumulasi di PT. TASPEN adalah potongan gaji para pekerja yang bekerja pada negara, bukan uang gratisan dari negara,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam penyelidikan terhadap PT. TASPEN, Rieke juga mengapresiasi upaya dari mantan istri Dirut PT. TASPEN, Rina Lauwy, beserta pengacaranya, yang gigih memperjuangkan mengungkap kasus tersebut. Rieke juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan penyelidikan terhadap indikasi investasi fiktif dana potongan gaji PNS di PT. TASPEN oleh terduga Dirut Taspen, saudara Kosasih.

“Nasib dana pensiun jutaan PNS ada di tangan KPK. Saya yakin KPK akan membongkar kasus ini tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Barat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan surat cekal kepada Dirut PT. TASPEN yang terlibat dalam indikasi korupsi dana PNS di PT. TASPEN. Tak hanya itu, ia juga akan mengusulkan agar kasus PT. TASPEN menjadi agenda utama pada masa sidang berikutnya di Komisi VI DPR RI.

“Saya mendesak pemerintah untuk keluarkan surat cekal kepada Dirut PT. TASPEN, Kosasih, dan para pihak yang terindikasi kuat terlibat dalam indikasi kuat korupsi dana PNS di PT. TASPEN,” beber Rieke.

Dengan demikian, perjuangan Rieke ini dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk menyelamatkan ratusan triliun potongan gaji jutaan PNS di seluruh Indonesia. Dengan menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap PT. TASPEN, agar berharap potensi korupsi dapat dicegah dan keamanan dana pensiun para pekerja negara terjamin. “Selamatkan ratusan triliun  potongan gaji jutaan PNS di seluruh Indonesia! Cekal Dirut TASPEN!,” tutupnya.

Baca Selengkapnya