Connect with us

Klaster Keluarga Jadi Sumber Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta Selama Sepekan Terakhir

Jakarta – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat klaster keluarga menjadi sumber lonjakan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan, dari data 11–17 Januari 2021, proporsi klaster keluarga terus meningkat dibanding pekan-pekan sebelumnya.

“Saat ini sudah mencapai 44 persen, dari sebelumnya 40 persen, 41 persen, dan 43 persen,” kata Dwi melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Januari 2021.

Menurut dia, penularan klaster dari anggota keluarga naik imbas libur natal dan tahun baru kemarin. Sedangkan, klaster perkantoran menurun, yaitu 2,7 persen.

Data 3-17 Januari 2021 menunjukkan sudah ada 442 klaster keluarga dengan 1.241 kasus positif yang mayoritas melakukan perjalanan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten.

“Rata-rata dengan menggunakan kendaraan pribadi.”

Adapun puncak penambahan kasus Covid-19 efek libur akhir tahun diprediksi bakal terjadi dalam 14 hari sesudah libur, yakni pada 17 Januari – 31 Januari 2021. Lonjakan kasus usai libur panjang tersebut perlu diwaspadai bersumber dari peningkatan klaster keluarga.

Dwi mengimbau agar masyarakat terus meningkatkan perilaku 3M dan menghindari kerumunan. Selain itu, perlu juga mengingatkan sesama agar selalu menerapkan protokol kesehatan.

Bagi warga yang sudah memiliki hasil positif dari pemeriksaan Covid-19 dapat menghubungi Puskesmas terdekat untuk mengetahui keluhannya. Bagi pasien tanpa keluhan dan keluhan ringan, diarahkan isolasi mandiri atau isolasi terkendali.

Sedangkan, bagi pasien dengan keluhan sedang, berat dan kritis akan diarahkan dirawat di RS dan Puskesmas dapat membantu mencarikan rujukan.

“Atau, apabila warga kesulitan, dapat menghubungi Posko Tanggap Covid-19 Dinas Kesehatan DKI Jakarta 24 jam di nomor 112 atau kontak 081 112 112 112,” ujarnya.

Dwi melaporkan hari ini ada penambahan kasus Covid-19 sebanyak 3.789 orang.

“Penambahan hari ini terdapat 885 kasus dari akumulasi satu rumah sakit BUMN dan TNI yang baru dilaporkan hari ini,” kata Dwi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Ini Bertambah 5.702 Orang, Kini Tercatat Total Ada 1.577.526 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah memperlihatkan data bahwa penularan virus corona masih terjadi, sehingga kasus Covid-19 terus bertambah. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (13/4/2021), terdapat 5.702 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total kasus Covid-19 hingga saat ini ada 1.577.526, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satgas Covid-19 melalui data yang diterima wartawan pada Selasa sore. Data juga bisa diakses melalui situs Covid19.go.id.

Data pemerintah juga menunjukkan bahwa terdapat penambahan pasien Covid-19 yang sembuh. Dalam sehari, jumlahnya mencapai 6.349 orang. Sehingga, total pasien yang sembuh setelah terinfeksi virus corona kini berjumlah 1.426.145 orang sejak awal pandemi.

Akan tetapi, masih ada kabar duka dengan adanya penambahan pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Pada periode 12-13 April 2021, terdapat 126 pasien Covid-19 yang tutup usia. Dengan demikian, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia kini mencapai 42.782 orang.

Melihat data tersebut, maka saat ini tercatat ada 108.599 kasus aktif Covid-19 di Tanah Air. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini ada 58.450 orang yang berstatus suspek.

Kasus baru pada periode ini diketahui setelah pemerintah memeriksa 77.522 spesimen dalam sehari. Pada saat bersamaan, ada 50.641 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 13.489.825 spesimen dari 9.060.658 orang yang diambil sampelnya. Dengan catatan, satu orang bisa diambil sampelnya lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 kini sudah tercatat di 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi di Indonesia. Artinya, sudah lebih dari 99 persen wilayah di Tanah Air yang terdampak penularan virus corona.

Baca Selengkapnya

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya