KKP Gelar Bulan Cinta Laut di Timur Indonesia, Menteri Trenggono: Kedisplinan Harus Kita Tingkatkan
Morotai – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar kegiatan Bulan Cinta Laut (BCL) untuk mengampanyekan pentingnya menjaga kesehatan laut sebagai sumber kehidupan maupun penopang pertumbuhan ekonomi. Kali ini, KKP menyasar sejumlah wilayah pesisir di timur Indonesia yang ada di Maluku Utara dan Papua.
Kegiatan bersih pantai dan laut dimulai dari Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pantai Kastela pada Selasa (8/3/2022) pagi. Sebanyak 2,6 ton sampah berhasil dikumpulkan dalam kegiatan yang melibatkan pemda dan berbagai lapisan masyarakat tersebut.
Siang harinya, kegiatan BCL berlangsung di pantai SKPT Morotai. Ini merupakan kegiatan BCL perdana yang digelar di pulau kecil terluar dengan peserta puluhan pelajar dan sejumlah nelayan.
“Melalui gerakan kita bisa sampaikan kepada dunia, bahwa sampah dan kebersihan laut bukan hanya tanggung jawab masyarakat Morotai atau indonesia, tapi juga dunia,” ujar Menteri Trenggono di Morotai.
Sebagai pulau kecil terluar, sampah-sampah di Pulau Morotai tidak hanya berasal dari aktivitas masyarakat setempat, tapi juga sampah yang berbawa arus laut. Sehingga Menteri Trenggono berharap, kegiatan BCL dapat mendorong masyarakat setempat untuk rutin melakukan bersih-bersih pantai.
Dia juga meminta masyarakat yang tinggal pulau-pulau padat penduduk maupun di perkotaan untuk lebih bijak dan bertanggung jawab dalam mengelola sampah yang dihasilkan.
“Satu hal dari kegiatan ini, yang perlu kita gerakkan menjadi kedisplinan kita semua. Pelajar, masyarakat, nelayan, kita semua, harus mencintai laut. Kalau laut kotor, akan mempengaruhi tangkapannya juga,” paparnya.
Kegiatan BCL menjadi salah satu wujud komitmen KKP dalam penanganan sampah plastik di laut dengan target pengurangan sampah plastik 70% hingga tahun 2025 sesuai mandat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Saat ini, kebocoran sampah plastik ke lautan mengalami penurunan sebesar 15,3% dari periode tahun 2018 sampai dengan 2020.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo mengungkapkan, kepedulian terhadap pengelolaan sampah terus ditingkatkan oleh pihaknya. Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia berdasarkan BPS khususnya untuk pengelolaan sampah berada di angka 0,72, dari rentang 0–1.
“Artinya tingkat ketidakpedulian kita terhadap pengelolaan sampah tergolong tinggi. Inilah yang menjadi pemicu dan pemacu kebocoran sampah hingga masuk ke laut,” ujar Victor.
Victor menambahkan, sampah yang tidak dikelola dengan baik menjadi ancaman bagi laut dan akan berdampak kepada kehidupan manusia. Sampah plastik misalnya, jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan proses pelapukan menjadi berukuran kecil dan sangat kecil, mikro dan nano plastik yang akan merusak ekosistem pesisir dan termakan oleh biota laut. Hal ini menyebabkan produktivitas perairan laut akan menurun dan masuk ke rantai makanan sehingga berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan manusia.
Karenanya, KKP yang juga tergabung dalam Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai koordinator terus menggandeng berbagai pihak untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut.
“Untuk mendukung pelestarian lingkungan pesisir dan laut, pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, perlu kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, keterlibatan lembaga pendanaan serta masyarakat termasuk generasi muda. Kolaborasi dan kebersamaan dalam penanggulangan sampah di laut harus terus ditumbuhkan agar menjadi kebiasaan dan budaya,” pungkasnya.
Kegiatan Bulan Cinta Laut selanjutnya akan digelar di Raja Ampat, Papua Barat dan Bali. Kegiatan yang kick off pada akhir Januari lalu ini juga akan diikuti oleh pelajar hingga berbagai lapisan masyarakat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
