Ketua UKP PIP: Tanpa Pancasila Kita Mengalami Disorientasi
Malang – Ketua Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif, mengemukakan pendapatnya mengenai konflik yang terjadi di Rohingya. Menurutnya, masalah tersebut harus ditanggapi dengan teliti karena memiliki dimensi yang luas. Kepedulian sosial dan kemanusiaan memang hal yang baik namun jangan sampai malah memperkeruh menjadi konflik agama. Sebab jika salah langkah dalam menyikapinya, bukan tidak mungkin justru menimbulkan korban kemanusiaan yang lebih besar.
Yudi juga mengatakan, bisa saja masalah ini hanya sebagai pengalihan isu dengan mengacaukan di lokasi lain, namun bisa juga tidak. “Yang pasti, kita jangan mudah terkecoh. Permasalahan ini juga telah melibatkan pemerintah dan sudah diserakan kepada Menteri Luar Negeri RI serta LSM,” ucap Yudi Latif di saat memberikan pengarahan pada acara penutupan pengenalan studi mahasiswa baru (Pesmaba) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), di Malang, Jawa Timur, Kamis (7/9/2017).
Selanjutnya Yudi mengatakan bahwa kemanusiaan termaktub dalam sila kedua dari Pancasila dan kepedulian Pancasila tidak terbatas oleh lokasi. “Tragedi kemanusiaan di manapun akan menjadi kepedulian Pancasila, bahkan sensitivitas juga tidak dibatasi oleh lokalitas kebangsaan, tetapi bersifat umum dan berskala global,” katanya.
Dalam amanatnya di hadapan ribuan mahasiswa baru UMM tersebut, Yudi Latif secara khusus menyebut UMM sebagai miniaturnya Indonesia, karena adanya keterwakilan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia. “Belum pernah saya datang ke kampus, dan semua suku ada. Tapi di UMM, semua suku ada,” ujarnya.
Dia pun mencontohkan, sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Dimana Indonesia memiliki kemajemukan suku bangsa, budaya dan agama. Bahkan, jumlah keragaman di zamrud khatulistiwa ini berjumlah ratusan. Seperti batik yang memiliki aneka corak yang berbeda. Setiap daerah punya kekhasan dan keragaman pola masing-masing. “Tapi orang bisa menyebut dan mengenali pola seperti ini adalah batik. Itulah yang namanya Bhineka Tunggal Ika, di balik keragaman ada kesatuan,” tegasnya.
Oleh sebab itu Pancasila yang memungkinkan semua warna menyatu, sebagai perekat keragaman suku dan agama. Pancasila juga merupakan titik temu, titik pijak, dan titik tuju dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa Pancasila, masa depan bangsa Indonesia menjadi kabur dan tidak jelas arah dan tujuannya. “Bung Karno menyebut sebagai bintang penuntun kita. Tanpa Pancasila kita kehilangan nilai, kehilangan segala bentuk negara. Tanpa Pancasila kita mengalami disorientasi,” ucapnya.
Yudi juga mengatakan untuk semakin menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anak muda, tidak bisa dengan pemaksaan, apalagi tuntutan. Tetapi, harus bisa memahami suasana kebatinan anak muda sekarang dan mengantarkannya dengan cara menarik. Sosialisasi Pancasila juga tidak bisa ditentukan oleh lama waktu penyampaian materi. Jika penyampaian tidak menarik, akan membuat generasi muda merasa bosan dan kemudian memicu rasa benci.
Penegasan UKP-PIP soal Pancasila tersebut, sekaligus menyempurnakan nuansa kebangsaan Pesmaba UMM. Pada pembukaan Pesmaba, mahasiswa UMM sukses menampilkan empat flashmob bercorak kebangsaan, yaitu formasi lambang Burung Garuda, tulisan “UMM for Indonesia” dan “Jas Merah Kampus Putih”, serta formasi kepulauan Indonesia.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
