Connect with us

Kemenko PMK Gelar Rapat Kesiapan Vaksinasi Booster dan Anak Usia 6-11 Tahun

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas mengenai kesiapan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga (booster) dan vaksin anak usia 6-11 tahun. Pada kesempatan tersebut, hadir sejumlah perwakilan kementerian/lembaga pemerintah dan nonpemerintah, juga berbagai asosiasi terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menjelaskan bahwa vaksinasi booster akan diberikan pada populasi yang telah mendapat vaksinasi primer lengkap (1/2/3 kali vaksin tergantung jenis dan kondisinya) yang pada waktu tertentu proteksi secara imunologi dan klinis telah menurun.

“Vaksinasi booster akan dimulai di bulan Januari 2022 untuk peserta yang sudah mendapatkan vaksin primer minimal 6 bulan sebelumnya,” ungkap Agus yang juga selaku pimpinan rapat pada Kamis (6/1).

Lebih lanjut, vaksinasi booster akan diprioritaskan untuk usia diatas 18 tahun keatas dan dilaksanakan di kabupaten/kota dengan kriteria capaian vaksinasi dosis pertama 70 % dan dosis kedua 60%. Sampai saat ini terdapat 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria.

Dalam upaya percepatan cakupan vaksinasi terutama daerah yang belum mencapai 70% vaksin dosis 1, untuk target lansia dan anak-anak 6-11 tahun, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan reward dan punishment. Hasil evaluasi awal Januari 2022 (Bupati Kolaka, Sultra, mampu mencapai target 70% dalam waktu 10 hari sejak tanggal 11 Desember 2021 dari capaian 50% dosis 1).

“Akan tetapi, benar bahwa kita harus berhati-hati dalam menyampaikan komunikasi publik tentang vaksinasi booster ini terutama di tingkat internasional. Mengingat, adanya aspek equity vaksin, dimana masih banyak negara lain yang cakupannya masih rendah (10%) dibawah cakupan minimal yg ditetapkan WHO,” tutur Agus.

Di samping itu, penetapan dasar hukum pelaksanaan vaksinasi booster masih menunggu evidence-based (terkait mekanisme, pembiayaan, dll) dari ITAGI yang akan mempengaruhi perubahan Perpres No. 99 Tahun 2020 dan Permenkes No. 19 Tahun 2021.

Sementara, untuk kebutuhan vaksinasi program di dalam negeri tahun 2022 dapat dipenuhi dari sisa kontrak 2021 dan hibah, di mana vaksin Covid-19 yang dipenuhi melalui hibah sebesar 97.148.300 dosis vaksin yang akan datang melalui mekanisme COVAX 2022 dan 10.200.000 dosis melalui DFAT-AUS.

“Untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun masih akan terus berlanjut dengan dilakukan strategi pendekatan BIAS di sekolah/satuan pendidikan lainnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Lembaga Pembinaan Anak sehingga memerlukan dukungan dari Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham dan didukung dukcapil dalam upaya permasalahan NIK yang tidak terdaftar di Pcare,” timpal Agus.

“Kegiatan vaksinasi anak masih bisa dilaksanakan secara baik, baik di tempat khusus seperti LPKA dan tidak ada permasalahan NIK dan kegiatan vaksinasi anak di tempat regular (sekolah, dll.) masih bisa berlangsung terus. Sampai saat ini belum pernah terjadi kasus KIPI Serius pada anak,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap mendukung pelaksanaan vaksinasi booster dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Berdasarkan data Kemenkumham. Jumlah penghuni Lapas, Rutan, dan LPKA: 273.750, Jumlah Napi/Tahanan dewasa yang sudah divaksin: 182.877, Jumlah anak di seluruh LPKA: 2.525 dan yang sudah divaksin: 1.484, Jumlah akes di Seluruh Lapas, Rutan, LPKA: 999 terdiri dari dokter Umum: 237, Dokter Gigi: 48, Perawat: 687.

Sedangkan, data Kemendikbudristek 81% (3,66 juta) dari 4,5 Juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di satuan pendidikan yang di bawah Kewenangan Pemerintah Daerah sudah menerima vaksinasi, 72% (3.26jt) diantaranya sudah 2 dosis dan sebanyak 298.442 (7%) PTK belum memperoleh vaksinasi sama sekali dan 555.293 (12%) masih dalam proses pemadanan.

Proses pemadanan masih terkendala karena 9,7% NIK yang belum sinkron dengan Dukcapil (424.107 PTK) dan sebagian masih dalam proses pemadanan dengan PeduliLindungi. Data belum termasuk PTK di Kemenag dan Kemenristekdikti.

“Terkait dengan laporan kasus meninggalnya yang diduga akibat vaksinasi Covid-19 di Kab Magetan, Komnas KIPI telah melakukan audit bersama dengan Komda KIPI dan Dinkes setempat. Hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterkaitan kasus tersebut dengan vaksinasi Covid-19. Kasus Kematian di Kabupaten Magetan juga disimpulkan unclassifiable atau tidak cukup data,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kolaborasi Tokoh Petani Jawa Timur dengan RBPR

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pada hari Rabu, 27 September 2023, team Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) bekerja sama dengan Rumah Petani Ganjar menyambangi simpul simpul kelompok petani Jawa Timur di Desa Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan kedatangan team RBPR ini untuk berdialog guna mendengar langsung keluhan para petani tentang apa yang mereka hadapi selama ini.

Dalam dialog ini hadir sekitar 200 petani dan Chandra Astan Calon Legislatif DPR RI dari partai PDI Perjuangan yang didampingi oleh team RBPR yang diwakili oleh Ammarsjah dan Kepala media Centre RBPR Dono Prasetyo.

Para petani mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi karena distribusi pupuk subsidi sering tidak tepat sasaran, padahal mereka sudah masuk elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), kedepannya petani berharap distribusi subsidi pupuk dapat dilakukan dari hulu sampai hilir dan diberikan tepat sasaran sesuai e-RDKK. Lebih lanjut para petani juga mengeluhkan jarangnya para pengambil kebijakan untuk turun kelapangan sehingga membuat banyak informasi yang tidak sinkron, mengenai hal ini para petani menginginkan agar saluran informasinya segera diperbaiki supaya tidak ada lagi masalah dilapangan yang sebenarnya bisa dimitigasi.

Agar semua keluhan ini bisa di himpun dan memdapat solusi yang komprehensif dari semua permasalahan ini, para petani disarankan berhimpun dalam satu wadah bisa berbentuk koperasi petani. Menurut pengurus Rumah Petani Peduli Ganjar, Chandra Astan, mereka yg berkumpul disini mewakili sekitar 1300 petani. Sehingga pendirian koperasi petani sangat di mungkinkan.

“Selain dengan mendirikan koperasi sebagai wadah untuk mengelola kios pupuk, sehingga mampu menjamin ketersedian pupuk bagi anggotanya, kita juga bisa memikirkan pasar bersama agar bisa menghadapi harga yang tidak stabil, sekaligus nengupayakan hilirisasi produk pertanian untuk mendapatkan nilai lebih bagi petani,” kata Chandra pada kesempatan yang sama.

Dalam acara ini para petani mempertanyakan soal penghapusan subsidi pupuk, namun Ammarsjah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada keinginan pemerintah untuk penghapusan subsidi pupuk ,

“Sampai sekarang pemerintah tidak pernah berniat menghapus subsidi pupuk, yang ada adalah upaya menjadikan subsidi pupuk lebih tepat sasaran dengan cara subsidi langsung ke petani dengan fasilitas e Walet,” ujar Ammarsjah.

Rencananya tahun depan Jawa Timur akan di jadikan pilot projek sistem subsidi langsung ini, diharapkan kejadian kelangkaan pupuk subsidi dan permainan harga bisa di berantas dengan tidak adanya disparitas harga di pasaran, seperti keluhan petani Banyu wangi saat ini.

Dalam kesempatan yang sama Sapto Raharjo, Seknas Jatim, menjawab keluhan beberapa petani penggarap hutan terkait Perhutanan Sosial, “Silahkan bapak ibu petani inventarisis semua permasalahan yang ada, saya akan coba sambungkan kepada pihak yang berwenang.” ujarnya.

Setelah selesai acara dialog, kemudian mereka beramah-tamah. Di acara ini Ammarsjah juga menegaskan bahwa team RBPR akan sekuat tenaga selalu hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan rakyat.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sekjen DPR Harap Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi Jadi ‘Role Model’ bagi Kementerian & Lembaga di Indonesia

Oleh

Fakta News
Sekjen DPR Harap Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi Jadi ‘Role Model’ bagi Kementerian & Lembaga di Indonesia
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Foto: DPR RI

Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah secara resmi memberikan amanat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien akuntabel, serta bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui presentasi perubahan dengan menerapkan Fraud Control Plan sebagai bagian dari strategi pengendalian dalam upaya meningkatkan integritas dan efektivitas pencegahan korupsi pada lembaga perwakilan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat pidato sambutan pembukaan acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK)’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Melalui pembangunan dan penerapan Fraud Control Plan diharapkan menjadi role model bagi Kementerian lembaga lainnya dengan mengimplementasikan sertifikasi ISO 37001 atau sistem manajemen anti penyuapan. “Untuk ISO ini, berapa pun cost nya saya akan siapkan dan ini menjadi komitmen kita pak. ISO itu kita harus punya target waktu berapa waktu yang harus kita selesaikan.. Saya ingin kita punya target waktu yang terukur untuk ISO ini karena ini adalah bagian alat kita,” tegas Indra berpesan.

Atas kondisi tersebut, Indra menegaskan Setjen DPR memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi pembangunan Fraud Control Plan berbasis ‘Si CantiK’ melalui komitmen pencegahan korupsi maupun sumber daya yang dibutuhkan. “Tidak lupa tentu saya bersama pimpinan mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya membagikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir disini atas waktunya,” tutur Indra.

Sebagaimana diketahui, ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan  Anti Korupsi) yang secara resmi telah di-launching oleh Ittama Setjen DPR RI merupakan hasil gagasan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura selaku Peserta PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023.  ‘Si CantiK’ tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI.

Melalui sistem ‘Si CantiK’ berbasis sertifikasi ISO 37001 (standar internasional pengaturan tentang sistem manajemen anti penyuapan) itu, Furcony mengharapkan sistem pencegahan penyuapan tersebut menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi role model untuk Kementerian atau Lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengawasan internal Pemerintah di Indonesia.

Acara diawali dengan sambutan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sekaligus secara resmi membuka acara dan launching Si CantiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dilanjutkan foto bersama serta penandatanganan komitmen. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan atas penilaian implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masing-masing penerima penghargaan.

Peringkat pertama diraih oleh Biro Umum Setjen DPR RI, peringkat kedua diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI dan peringkat ketiga diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Pengharhaan diserahkan langsung oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini.

Turut hadir Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Plt. Inspektur Utama Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Auditor Ahli Utama Inspektorat Utama Setjen DPR RI Piping Effrianto, Inspektur Kota Bogor Pupung W. Purnama, Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI Sentot Rahmat, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI Suseno, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, Koordinator Pencegahan Korupsi II BPKP Iswahyudi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ittama Setjen DPR RI Resmi Launching ‘Si CantiK’ Sistem Pencegahan Anti Korupsi

Oleh

Fakta News
Ittama Setjen DPR RI Resmi Launching ‘Si CantiK’ Sistem Pencegahan Anti Korupsi
Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura dalam acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK), Foto: DPR RI

Jakarta – Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI secara resmi me-launching Sistem Pencegahan Anti Korupsi atau disingkat ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan  Anti Korupsi) dalam rangka membangun kolaborasi Fraud Control Plan (FCP) berbasis sistem pencegahan antikorupsi. Tak hanya itu, ‘Si CantiK’ tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI.

Hal itu disampaikan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura yang juga sebagai Pelopor ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) saat diwawancarai Parlementaria di selasar Gedung Nusantara DPR RI di sela-sela acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK)’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

“Jadi ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) ini adalah suatu bentuk regulasi ya, regulasi kebijakan untuk sebagai pelopor menghitung atau mendeteksi adanya korupsi ya. Sehingga kami memang membangun kolaborasi Fraud Control Plan (FCP) berbasis sistem pencegahan anti korupsi yaitu lebih dikenal ‘Si CantiK’,” ujar Furcony.

“Karena tujuannya apa, saya membangun Fraud Control Plan berbasis Si CantiK agar pertama meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI. Kemudian yang kedua, juga kami ingin saya sebagai penggagas Fraud Control Plan. Tentu saja setiap Kementrian setiap lembaga membuat atau melakukan kebijakan sistem pencegahan anti korupsinya di sesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Jadi tidak bisa sama, jadi di instansi kami parameternya adalah melalui Si CantiK,” tandas Furcony.

Melalui sistem ‘Si CantiK’ berbasis sertifikasi ISO 37001 (standar internasional pengaturan tentang sistem manajemen anti penyuapan) itu, Furcony mengharapkan sistem pencegahan penyuapan tersebut menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi role model untuk Kementerian atau Lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengawasan internal Pemerintah di Indonesia.

“Kedepannya, karena sistem ini adalah berbasis kebijakan. Ya saya kebetulan memang salah satu pelopor Fraud Control Plan di DPR RI yang memang belum pernah ada ya. Jadi kami akan menuangkan dalam bentuk regulasi dalam bentuk kebijakan berupa SK Sekretaris Jenderal DPR RI tentang pedoman implementasi pelaksanaan Fraud Control Plan,” pungkas Furcony.

Sebagaimana diketahui, ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan  Anti Korupsi) yang secara resmi telah di-launching oleh Ittama Setjen DPR RI merupakan hasil gagasan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura selaku Peserta PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023. Acara diawali dengan sambutan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sekaligus secara resmi membuka acara dan launching Si CantiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dilanjutkan foto bersama serta penandatanganan komitmen.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan atas penilaian implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diserahkan oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini kepada masing-masing penerima penghargaan. Peringkat pertama diraih oleh Biro Umum Setjen DPR RI, peringkat kedua diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI dan peringkat ketiga diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI.

Turut hadir Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Plt. Inspektur Utama Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Auditor Ahli Utama Inspektorat Utama Setjen DPR RI Piping Effrianto, Inspektur Kota Bogor Pupung W. Purnama, Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI Sentot Rahmat, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI Suseno, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, Koordinator Pencegahan Korupsi II BPKP Iswahyudi.

Baca Selengkapnya