Connect with us

Kemenko PMK Gelar Rapat Kesiapan Vaksinasi Booster dan Anak Usia 6-11 Tahun

Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas mengenai kesiapan pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga (booster) dan vaksin anak usia 6-11 tahun. Pada kesempatan tersebut, hadir sejumlah perwakilan kementerian/lembaga pemerintah dan nonpemerintah, juga berbagai asosiasi terkait.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto menjelaskan bahwa vaksinasi booster akan diberikan pada populasi yang telah mendapat vaksinasi primer lengkap (1/2/3 kali vaksin tergantung jenis dan kondisinya) yang pada waktu tertentu proteksi secara imunologi dan klinis telah menurun.

“Vaksinasi booster akan dimulai di bulan Januari 2022 untuk peserta yang sudah mendapatkan vaksin primer minimal 6 bulan sebelumnya,” ungkap Agus yang juga selaku pimpinan rapat pada Kamis (6/1).

Lebih lanjut, vaksinasi booster akan diprioritaskan untuk usia diatas 18 tahun keatas dan dilaksanakan di kabupaten/kota dengan kriteria capaian vaksinasi dosis pertama 70 % dan dosis kedua 60%. Sampai saat ini terdapat 244 kabupaten/kota yang sudah memenuhi kriteria.

Dalam upaya percepatan cakupan vaksinasi terutama daerah yang belum mencapai 70% vaksin dosis 1, untuk target lansia dan anak-anak 6-11 tahun, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan reward dan punishment. Hasil evaluasi awal Januari 2022 (Bupati Kolaka, Sultra, mampu mencapai target 70% dalam waktu 10 hari sejak tanggal 11 Desember 2021 dari capaian 50% dosis 1).

“Akan tetapi, benar bahwa kita harus berhati-hati dalam menyampaikan komunikasi publik tentang vaksinasi booster ini terutama di tingkat internasional. Mengingat, adanya aspek equity vaksin, dimana masih banyak negara lain yang cakupannya masih rendah (10%) dibawah cakupan minimal yg ditetapkan WHO,” tutur Agus.

Di samping itu, penetapan dasar hukum pelaksanaan vaksinasi booster masih menunggu evidence-based (terkait mekanisme, pembiayaan, dll) dari ITAGI yang akan mempengaruhi perubahan Perpres No. 99 Tahun 2020 dan Permenkes No. 19 Tahun 2021.

Sementara, untuk kebutuhan vaksinasi program di dalam negeri tahun 2022 dapat dipenuhi dari sisa kontrak 2021 dan hibah, di mana vaksin Covid-19 yang dipenuhi melalui hibah sebesar 97.148.300 dosis vaksin yang akan datang melalui mekanisme COVAX 2022 dan 10.200.000 dosis melalui DFAT-AUS.

“Untuk pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun masih akan terus berlanjut dengan dilakukan strategi pendekatan BIAS di sekolah/satuan pendidikan lainnya, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Lembaga Pembinaan Anak sehingga memerlukan dukungan dari Kemendikbud Ristek, Kemenag, Kemensos, Kemenkumham dan didukung dukcapil dalam upaya permasalahan NIK yang tidak terdaftar di Pcare,” timpal Agus.

“Kegiatan vaksinasi anak masih bisa dilaksanakan secara baik, baik di tempat khusus seperti LPKA dan tidak ada permasalahan NIK dan kegiatan vaksinasi anak di tempat regular (sekolah, dll.) masih bisa berlangsung terus. Sampai saat ini belum pernah terjadi kasus KIPI Serius pada anak,” sambungnya.

Terkait hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyatakan siap mendukung pelaksanaan vaksinasi booster dan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Berdasarkan data Kemenkumham. Jumlah penghuni Lapas, Rutan, dan LPKA: 273.750, Jumlah Napi/Tahanan dewasa yang sudah divaksin: 182.877, Jumlah anak di seluruh LPKA: 2.525 dan yang sudah divaksin: 1.484, Jumlah akes di Seluruh Lapas, Rutan, LPKA: 999 terdiri dari dokter Umum: 237, Dokter Gigi: 48, Perawat: 687.

Sedangkan, data Kemendikbudristek 81% (3,66 juta) dari 4,5 Juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di satuan pendidikan yang di bawah Kewenangan Pemerintah Daerah sudah menerima vaksinasi, 72% (3.26jt) diantaranya sudah 2 dosis dan sebanyak 298.442 (7%) PTK belum memperoleh vaksinasi sama sekali dan 555.293 (12%) masih dalam proses pemadanan.

Proses pemadanan masih terkendala karena 9,7% NIK yang belum sinkron dengan Dukcapil (424.107 PTK) dan sebagian masih dalam proses pemadanan dengan PeduliLindungi. Data belum termasuk PTK di Kemenag dan Kemenristekdikti.

“Terkait dengan laporan kasus meninggalnya yang diduga akibat vaksinasi Covid-19 di Kab Magetan, Komnas KIPI telah melakukan audit bersama dengan Komda KIPI dan Dinkes setempat. Hasil investigasi menunjukkan tidak ada keterkaitan kasus tersebut dengan vaksinasi Covid-19. Kasus Kematian di Kabupaten Magetan juga disimpulkan unclassifiable atau tidak cukup data,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024

Oleh

Fakta News
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta petugas dari instansi terkait terus siaga di puncak arus balik Lebaran 2024. Ia pun mengimbau pemudik untuk berhati-hati saat melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman.

“Libur Idul Fitri sebentar lagi usai, dan banyak masyarakat yang mulai kembali pulang setelah berlebaran dan berlibur dari kampung halamannya. Saya meminta pihak-pihak yang bertugas terus siaga membantu keamanan dan kelancaran para pemudik sampai arus balik selesai,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/4/2024).

Puncak arus balik Lebaran 2024 diprediksi terjadi hari ini dan besok, Senin (14/4). Puan menilai, pengawalan oleh petugas kepolisian dan Dishub bagi kendaraan pemudik perlu dilakukan di titik-titik rawan.

“Terutama bagi pemudik bermotor. Biasanya dari pelabuhan banyak kendaraan keluar di saat bersamaan setelah turun dari kapal penyeberangan. Dengan pengawalan dari petugas, keamanan pemudik akan lebih terjamin,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pihak kepolisian memperhitungkan dengan cermat saat memberlakuan rekayasa lalu lintas. Menurutnya, harus ada antisipasi khusus saat tiba-tiba ada lonjakan kendaraan signifikan. “Optimalkan pos-pos keamanan serta pos pelayanan. Dan tentunya pos kesehatan di setiap titik keramaian,” ungkap Puan. Optimalisasi pos keamanan dan pos pelayanan dinilai Puan penting sebagai langkah antisipasi. Mengingat saat arus mudik lalu, terjadi beberapa kecelakaan maut kendaraan.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mendukung kebijakan kombinasi work from office (WFO) dan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi mengurangi kemacetan saat arus balik Lebaran 2024. Puan menilai, kebijakan seperti ini bisa juga diadopsi untuk lembaga atau instansi non-Pemerintah.

“Kita sudah belajar saat pandemi Covid-19 lalu, sistem masuk bergantian ke kantor dengan metode WFH ternyata bisa membantu. Tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kantor masing-masing,” tutur Puan.

Kepada pemudik, Puan mengimbau agar selalu berhati-hati selama perjalanan arus balik. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah.

“Selalu waspada, khususnya yang membawa kendaraan pribadi. Pastikan kondisi prima, dan beristirahat saat lelah. Perhatikan juga prakiraan cuaca demi kelancaran saat perjalanan,” ucap Puan.

“Semoga semua tiba di tujuan dalam kondisi aman, dan selamat kembali beraktivitas untuk seluruh masyarakat,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Oleh

Fakta News
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi ketegasan Menlu RI, Retno Marsudi, yang tidak akan menormalisasi hubungan dengan penjajah Israel. Ketegasan Menlu Retno tersebut diambil di tengah banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

“Apresiasi Ibu Menlu yang dengan tegas membantah isu normalisasi hubungan dengan Israel. Fraksi PKS terus mendukung dan mengawal sikap yang merupakan cerminan konstitusi kita tersebut,” tegas Politisi Fraksi PKS tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakrta, Minggu (14/4/2024).

Ketegasan sikap tersebut, lanjut Jazuli, diharapkan merupakan sikap bulat dan kompak jajaran pemerintahan lainnya terutama dari kementerian yang membidangi urusan ekonomi. Hal itu karena isu normalisasi kembali mencuat yang dikaitkan dengan rencana bergabungnya Indonesia menjadi anggota OECD atau Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.

“Tidak ada alasan apapun yang membuat Indonesia menormalisasi hubungan dalam bentuk apapun dengan zionis Israel yang nyata-nyata melakukan penjajahan dan genosida atas rakyat Palestina,” tandas politisi asal Banten ini.

Jazuli Juwaini yang juga Wakil Presiden Anggota Parlemen Muslim Dunia (IIFP) menegaskan, bagi Indonesia penolakan atas penjajahan Israel adalah amanat konstitusi, yang secara tegas menyatakan tugas dan tanggung jawab untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.

“Israel jelas menjajah bangsa Palestina, merampas tanah mereka, dan membantai warga sipil anak-anak, perempuan, dan orang tua. Normalisasi hubungan dengan penjajah jelas menciderai amanat konstitusi, melukai perasaan kolektif rakyat Indonesia, sehingga haram hukumnya,” tegas Jazuli.

Sebaliknya, lanjutnya, Indonesia berdiri tegak membela hak-hak rakyat Palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. “Sampai kapanpun Indonesia pro Palestina dan anti penjajah Israel,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik

Oleh

Fakta News
Andre Rosiade Dukung Kebijakan WFH Saat Arus Balik
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (14/4/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya Menteri Perhubungan, Kakorlantas, Kapolri, hingga Menko PMK,  yang mendorong agar kantor-kantor melakukan Work From Home atau bekerja dari luar kantor selama puncak arus balik Lebaran 2024.

Menurutnya, langkah ini juga menjadi salah satu solusi antisipasi lonjakan volume lalu lintas pada periode arus balik. “Kami juga telah mendengarkan rekomendasi dari segenap pemangku kepentingan yang terlibat untuk menyarankan diberlakukan Work From Home (WFH) sehingga pemudik dapat menunda kepulangan serta memanfaatkan potongan tarif tol. Selain itu, kami juga meminta bantuan teman-teman media agar dapat terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi-informasi yang penting agar pemudik dapat mengatur waktu perjalanan,” kata Andre saat meninjau Tol Trans Jawa di KM 70, Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (13/4/2024).

Dalam keterangan kepada Parlementaria, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi atas upaya Jasa Marga yang selalu berkoordinasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Kepolisian, Kementerian Perhubungan dan Kemenko PMK yang telah sukses dalam melayani arus mudik beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kepadatan yang terlalu berarti.

“Baru saja saya mendapatkan informasi mengenai kesiapan Jasa Marga untuk menghadapi arus balik, dengan koordinasi yang telah dijalankan. Jasa Marga sudah sangat siap untuk menghadapi arus balik, di antaranya dengan menyiapkan jalur contraflow hingga 3 lajur sesuai kondisi lalu lintas beserta kelengkapannya serta akan ada safety car yang berkolaborasi dengan Kepolisian,” katanya.

Selain itu Andre juga mengapresiasi upaya Jasa Marga yang memberikan potongan tarif tol sebesar 20 persen untuk mendistribusikan lalu lintas arus balik yang puncaknya diprediksi terjadi pada Senin, 15 April 2024.

Andre mengapresiasi langkah Jasa Marga yang memberikan diskon 20 persen bagi para pemudik yang pulang pada 17-19 April 2024.

Menurut dia, kebijakan ini sebagai solusi untuk mencegah kemacetan yang luar biasa saat arus balik. “Meskipun saya tahu 20 persen itu angkanya Rp84 ribu per mobil, kurangnya penghasilan Jasa Marga. Tapi ini langkah yang perlu kita apresiasi oleh direksi Jasa Marga,” kata politisi asal Sumatera Barat ini.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyampaikan kesiapan pelayanan operasional arus balik periode Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 yang diprediksi akan mulai meningkat pada H+2 s.d H+4 Hari Raya Idul Fitri 1445H/Tahun 2024 atau pada Sabtu-Senin, 13-15 April 2024.

Pemerintah memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di instansi tertentu untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada 16-17 April 2024.

Nantinya, kebijakan WFH akan dikombinasikan dengan bekerja dari kantor atau work from office (WFO) selama periode tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, kebijakan WFH untuk ASN diberlakukan karena antusiasme mudik Lebaran tahun ini yang dinilai luar biasa besar.

Baca Selengkapnya