Kecaman Seknas Jokowi untuk Insiden Rohingya
Jakarta – Seminggu terakhir ini, sejak meletus insiden kekerasan yang dilakukan militer terhadap suku minoritas muslim Rohingya di negara bagian Rahine di Myanmar, berbagai kecaman dilontarkan berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Termasuk di dalamnya Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi.
Seknas JOKOWI, melihat kekerasan di Rakhine antara pemeluk Budha dan Islam, terjadi sejak konflik komunal meletus 2012. Operasi militer yang massif mulai dilakukan pada Oktober 2016 di Maungdaw, di tempat Rohingya mayoritas tinggal. Militer melakukan kejahatan kemanusiaan, pemerkosaan massal, pembunuhan, termasuk bayi dan anak-anak, penyiksaan, penculikan brutal dan ratusan tewas.
Ketika serangan para militer yang gila-gilaan terjadi dua tahun lalu, dunia tak mengecam Suu Kyi sekalipun tak ada yang ia lakukan. Hal itu, karena Suu Kyi telah berkuasa dan memimpin, tapi belum berkuasa penuh. Ia diam seribu basa. Dunia berpendapat Suu Kyi butuh waktu mengelaborasi kekuasaannya yang baru 14 bulan lalu.
Namun, setelah berkuasa penuh, seperti sekarang ternyata masih sama dengan dua tahun lalu. Tak ada jejak pro demokrasi pada kebijakannya. Adanya pembatasan pers yang dulu membelanya. Suu Kyi adalah Suu Kyi, seorang pemimpin yang tak pantas memimpin demokrasi. Suu Kyi adalah anak mantan Perdana Menteri Pertama Myanmar. Suu Kyi naik bukan karena pencapaian dirinya. Suu Kyi si penerima Nobel tak beda dengan Junta Militer di Myanmar..
Apa yang terjadi di Rakhine membuat Pemerintah RI bersikap membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State. Menlu RI telah menyampaikan keprihatinan dan seruan agar semua kekerasan harus dihentikan. Proteksi harus diberikan kepada semua umat.
Oleh sebab itu, menurut Ketua Laskar Nawacita Seknas JOKOWI, Rudi Hartawan Tampubolon SE, kami siap membantu Pemerintah RI dalam hal kemanusiaan. Laskar Nawacita sudah menyiapkan relawan dan bantuan kemanusiaan lainnya untuk Rohingya.
Menurut Hartawan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kemenlu RI maupun Lembaga Kemanusiaan lainnya agar beban yang dipikul rakyat Rohingya berkurang. “Sebagai entitas ASEAN, kami wajib hukumnya membantu tetangga yang lagi kesulitan,” pungkas Rudi.
Kedubes Myanmar Dilempari Bom Molotov
Selain melontarkan kecaman dan siap membantu, rupanya insiden yang terjadi di Rakhine yang menimbalkan korban ratusan orang suku Rohingya meninggal, memunculkan sikap protes yang keras. Seperti yang terjadi di Jakarta, Minggu siang (3/9/2017), Gedung Kedutaan Besar Myanmar di Jalan KH Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, diteror serangan bom molotov. Insiden tersebut terjadi Minggu siang tadi.
Menurut Kepala Polres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Suyudi Ario Seto, serangan bom molotov di Kedubes Myanmar terjadi pada pukul 14.35 WIB. Serangan bom molotov itu diketahui seorang anggota polisi yang sedang berpatroli di sekitar Kedubes Myanmar.
“Saat itu anggota polisi bernama Bripka Tafsiful, yang sedang Patroli di Jalan Yusuf Adi Winata (belakang Kedubes Myanmar), melihat api di teras belakang lantai dua,” kata Suyudi.
Bom molotov itu dilemparkan orang tak dikenal ke lantai dua gedung Kedubes itu. Beruntung api dari pecahan bom tidak sampai membesar.
“Api berhasil dipadamkan. Dan saat padam itu ditemukan pecahan botol bir yang ada sumbunya,” lanjut Suyudi.
Saat ini, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan pelaku pelempar bom molotov. Salah satunya dengan memeriksa CCTV di sekitar tempat kejadian. Diduga serangan bom molotov ini terkait protest atas munculnya lagi pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
