Connect with us

Kecam Amien Rais Soal Pemindahan Ibukota, Golkar: Pernyataan Amien Rais Asumsi Tak Berdasar

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily

Jakarta – Golkar menilai pernyataan Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota merupakan persembahan untuk Beijing tidak mencerminkan sikap seorang mantan Guru Besar. Golkar menyebut pernyataan Amien hanyalah asumsi yang tidak berdasar.

“Saya heran dengan sikap seorang Amien Rais dengan pernyataannya seperti itu. Pernyataan itu tidak mencerminkan bahwa beliau ini seorang eks guru besar Ilmu politik dan akademisi. Pernyataan itu lebih banyak didasari oleh asumsi-asumi yang sangat tidak mendasar,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

Ace heran mengapa Amien Rais bisa mengaitkan rencana pemindahan ibu kota dengan Beijing. Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak ada kaitannya dengan negara lain.

“Apalagi mengkait-kaitkan dengan Beijing segala macam. Itu sesuatu yang sama sekali tak relevan untuk dikaitkan,” jelasnya.

Ace mengingatkan, pemindahan ibu kota sudah menjadi rencana presiden sebelum Joko Widodo (Jokowi). Hanya saja, menurut Ace, di era pemerintah Jokowi rencana pemindahan ibu kota lebih konkret.

“Wacana rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan sesungguhnya bukan sesuatu yang baru disampaikan oleh para presiden sebelum Presiden Jokowi. Hanya saja wacana pemindahan ini, di era Presiden Jokowi jauh lebih maju dengan menyebutkan daerah yang lebih jelas, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” papar Ace.

Diberitakan sebelumnya, Amien Rais meminta Presiden Jokowi membatalkan rencana pemindahan ibu kota. Dia menilai jika pemerintah tetap memindahkan ibu kota negara, hal itu dilakukan demi pemerintah China.

“Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu nggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain. Jadi dibatalkan, selesai. Kita orang Melayu tanpa ada basa-basi,” tutur Amien dalam seminar ‘Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota’ di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

“Kalau mereka tetap akan mindah ibu kota padahal dipersembahkan untuk Beijing, ini pertanda memang wallahualam,” imbuhnya.

Baca Juga:

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Haji 2020 Batal, Inilah Prosedur Pengembalian Setoran Lunas Bipih Reguler

Oleh

Fakta News

Jakarta – Jemaah yang sudah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan usai keputusan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1441H/2020M yang disampaikan oleh Menag, Fachrul Razi Selasa (2/6) kemarin.

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama mencatat ada 198.765 jemaah haji reguler yang melunasi Bipih 1441H/2020M.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 tahun 2020 tentang tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M mengatur bahwa jemaah yang telah melunasi Bipih tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih.

“Jemaah yang batal berangkat tahun ini, dapat mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasannya,” jelas Muhajirin di Jakarta, Rabu (3/6).

Meski diambil setoran pelunasannya, menurut Muhajirin, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun 1442H/2021M.

Menurut Muhajirin, jemaah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Kepala Kankemenag Kab/Kota tempat mendaftar haji.

Jemaah juga harus menyertakan:  a) bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih; b) fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama Jemaah Haji dan memperlihatkan aslinya; c) fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya; dan d) nomor telepon yang bisa dihubungi.

Permohonan jemaah tersebut selanjutnya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kepala Seksi (Kasi) yang membidangi urusan Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kankemenag Kab/Kota. Jika dokumen dinyatakan lengkap dan sah, Kasi Haji akan melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat.

Tahapan berikutnya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kankemenag Kab/Kota mengajukan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih secara tertulis dan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi;

2) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan setoran pelunasan Bipih dan melakukan konfirmasi pembatalan setoran pelunasan Jemaah Haji pada aplikasi SISKOHAT;

3) Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri atas nama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengajukan permohonan pengembalian setoran pelunasan Bipih secara tertulis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) c.q. Badan Pelaksana BPKH;

4) BPS Bipih setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, segera melakukan transfer dana pengembalian setoran lunas Bipih ke rekening Jemaah Haji dan melakukan konfirmasi transfer pengembalian setoran pelunasan pada aplikasi SISKOHAT.

“Seluruh tahapan ini diperkirakan akan berlangsung selama sembilan hari. Dua hari di Kankemenag Kab/Kota. Tiga hari di Ditjen PHU. Dua hari di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dan, dua hari proses transfer dari Bank Penerima Setoran ke rekening jemaah,” jelas Muhajirin.

Lantas, bagaimana jika jemaah haji yang batal berangkat tesebut meninggal dunia? Muhajirin menjelaskan bahwa nomor porsinya dapat dilimpahkan. Pelimpahan porsi tersebut bisa dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.

“Pengganti porsi itu bisa menjadi jemaah haji 1442H/2021M selama kuota haji Indonesia masih tersedia,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Ingatkan Program Pemulihan Ekonomi Harus Hati-hati, Transparan, dan Akuntabel

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

“Ini penting sekali. Karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan, ini penting,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (3/6).

Terkait perubahan postur Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2020, Presiden mendapatkan laporan bahwa berbagai perkembangan dalam penanganan Covid-19 dan langkah strategis pemulihan ekonomi membawa konsekuensi adanya tambahan belanja yang berimplikasi pada meningkatnya defisit APBN.

Untuk itu, Presiden juga meminta Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Menteri Keuangan, Menteri Bappenas melakukan kalkulasi lebih cermat, lebih detail, lebih matang terhadap berbagai risiko fiskal ke depan.

“Dan saya ingin tekankan lagi agar perubahan postur APBN betul-betul dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel sehingga APBN 2020 bisa dijaga, bisa dipercaya, dan tetap kredibel,” kata Presiden.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Program Pemulihan Ekonomi Harus Berikan Manfaat Nyata pada Pelaku Usaha

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa program pemulihan ekonomi nasional harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha serta ada konsep berbagi beban bersama antara Pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan dan pelaku usaha.

“Program pemulihan ekonomi nasional memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, utamanya sektor industri padat karya agar mereka tetap mampu beroperasi, ini penting,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (3/6).

Selain itu, Presiden minta program tersebut dapat mencegah terjadinya PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para pekerjanya atau karyawannya.

“Sektor industri padat karya perlu menjadi perhatian. Hati-hati sekali lagi untuk industri padat karya karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak. Sehingga guncangan pada sektor ini akan berdampak pada para pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya,” imbuh Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta konsep berbagi beban.

Sharing pain, menurut Presiden, harus menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK, perbankan dan pelaku usaha harus betul-betul bersedia memikul beban, bergotong royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional.

“Dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar para pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan, PHK masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan tetap stabil, dan tentu saja pergerakan roda ekonomi terus bisa kita jaga,” jelas Presiden.

 

(hels)

Baca Selengkapnya