Connect with us

Draft Amandemen Kelima UUD 1945 Era Amien Rais Dipertanyakan Keberadaannya

Amien Rais,
Mantan Ketua MPR Amien Rais

Jakarta – Pakar hukum tata negara Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mempertanyakan keberadaan draf amandemen kelima Undang-undang Dasar atau UUD 1945 yang pernah disusun di era Ketua MPR Amien Rais. Feri bercerita, draf itu disusun oleh ahli yang dipimpin oleh Sri Soemantri Martosoewignjo, guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran.

“Waktu itu dibentuk Komisi Konstitusi yang diketuai Profesor Sri Soemantri, dan menghasilkan naskah perubahan kelima,” kata Feri dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019. Komisi Konstitusi tersebut dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2002.

Feri mengatakan, draf perubahan itu disusun para pakar karena empat kali amandemen sebelumnya dinilai sarat muatan politis. Draf kelima ini, kata dia, dinilai baik lantaran tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran partai politik.

Proses penyusunan draf tersebut juga dilakukan dengan menyandingkan perubahan pertama hingga keempat. Feri mengaku sempat ikut membaca draf yang disebutnya amat bagus itu.

Namun sayangnya, rumusan perubahan kelima ini tak pernah dibahas hingga sekarang. Menurut Feri, draf itu sebenarnya sudah diserahkan kepada Amien Rais, selaku ketua MPR saat itu.

“Namun sayang setelah diberikan kepada Amien Rais waktu itu ketuanya, naskah draf perubahan kelima ini disembunyikan hingga sekarang, tidak dipakai,” kata Feri.

Feri berujar draf ini yang semestinya dirujuk jika MPR ingin melakukan amandemen UUD 1945. Dia menilai aneh jika MPR tak membahas rumusan itu, malah mengedepankan pendapat partai-partai politik.

Majelis Permusyawaratan Rakyat memang telah merampungkan draf amandemen UUD 1945. Agenda utama yang diklaim akan dilaksanakan ialah mengembalikan kewenangan MPR membentuk haluan negara.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Akhiri Dualisme Kepemimpinan, Kemenkumham Sahkan Dekopin Sri Untari

Oleh

Fakta News
Dr. Sri Untari MAp

Jakarta – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin Dr Sri Untari MAp mendapat pengakuan secara hukum dari pemerintah pusat dengan terbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan, No PPE. PP. 06.03-1017 tentang Pendapat Hukum yang mengesahkan keberadaan Dekopin Dr Sri Untari.

Maka dengan surat tersebut mengakui Dekopin yang dipimpin Sri Untari sebagai Dekopin yang sah. Surat pengesahan tersebut disampaikan langsung Dirjen Perundang-Undangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum kepada Dr Sri Untari MAp.

Pengesahan itu berdasarkan pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut, Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 disahkan oleh Pemerintah.

Usai mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah, di tanggal 11 Juli 2020 lalu,  Sri Untari berziarah ke Makam Bung Hatta dan langsung memimpin upacara Hari Koperasi di halaman makam Bung Hatta.

“Kita sudah sah jadi Dekopin yang disahkan pemerintah, setelah memperoleh Surat Pendapat Hukum dari pemerintah. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita disebut Dekopin SU alias Sri Untari, maka sekarang sudah sah jadi Dekopin,” ujarnya usai melakukan ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta.

Sri Untari menambahkan, namun ini baru pertempuran awal babak kedua, sehingga pihaknya butuh sinergitas dan soliditas serta memiliki kesamaan visi. Tujuannya untuk sama-sama membangun Dekopin yang kuat dan memiliki integritas, kemanfaan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk masyarakat dengan niat tulus, membangun koperasi Indonesia dengan segala potensi dan permasalahan yang ada.

Menurutnya, keberadaan Dekopin ini yang memiliki jaringan dan asosiasi-asosiasi atau wadah koperasi, akan aktif menjalankan tiga (3) fungsi. Yaitu edukasi, fasilitasi dan advokasi. Bagaimana kita membangun perkoperasian.

“Jadi yang kita lakukan adalah tugas untuk melakukan 3 fungsi itu,” tegasnya.

Masih kata dia, untuk memuluskan tiga fungsi tersebut, pihaknya akan melakukan lima (5) hal, yaitu pertama harus memiliki trust atau kepercayaan.

“Sebab tanpa trust, kita tidak akan bisa mengajak Dekopinwil, Dekopinda para induk koperasi dan gerakan koperasi untuk membangun dan membangkitkan koperasi Indonesia,” ujarnya lagi.

Kedua, lanjut Sri Untari, Dekopin harus memiliki soliditas. Harus bersatu karena tanpa persatuan Dekopin tidak akan kuat. “Maka itu saya mau koperasi kita berusaha bangkitkan,” tegasnya.

Ketiga, harus memiliki komunikasi yang solid antar person Dekopinwil dan Delopinda dengan pemerintah sebagai mitra dalam membangun koperasi Indonesia.

Keempat, harus transparansi di dalam Dekopin ini kita bangun transparansi atau keterbukaan dengan dasar dasar demokrasi sebagai dasar koperasi. Tutur Sri setelah melaksanakan yang 4 hal tersebut, maka diusahakan yang kelimanya tandas dia adalah kebersamaan dan gotong- royong, seperti yang digaungkan Bung Hatta. Yaitu membangun ekonomi Indonesia yang kuat dengan koperasi.

“Ya itulah lima prinsip kerja kedepan semoga kita bisa bangun Dekopin dan perkoperasian indonesian,” pungkasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Per 14 Juli Total Kasus Covid-19 Berjumlah 78.572, Sembuh 37.636, Meninggal 3.710

Oleh

Fakta News
Juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Per hari ini, ada penambahan 1.592 kasus terkonfirmasi positif Corona, sehingga total menjadi 78.572 kasus.

“Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 23.001 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa hari ini adalah 1.097.468 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapat kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.591 orang, sehingga totalnya kita sekarang sudah mencapai 78.572 orang,” kata juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto, dalam akun YouTube BNPB, Selasa (14/7/2020).

Adapun jumlah angka pasien sembuh dari COVID-19 hari ini juga bertambah 947. Total pasien yang sudah dinyatakan sembuh ada 37.636. Sedangkan pasien yang meninggal bertambah 54, sehingga total menjadi 3.710.

Yuri menyampaikan beberapa hal penting terkait pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Tanah Air yang telah dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pada 13 Juli 2020. Pedoman terbaru itu merevisi aturan sebelumnya yang telah dicabut.

“Revisi ini adalah serial yang kita gunakan sebagai pedoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pengendalian COVID-19 ini baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten kota,” ucap Yuri.

Yuri mengatakan dalam pedoman terbaru itu secara prinsip ada beberapa perbedaan mendasar yang akan segera disosialisasikan secara terus menerus. Menurutnya, dalam bab survei epidemiologi pemerintah akan menggunakan beberapa definisi operasional baru.

“Di antaranya, kita tidak lagi menggunakan definisi operasional yang ada direvisi 4 dengan istilah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, orang tanpa gejala, kasus konfirmasi, kita akan ubah menjadi kasus suspect, kasus probable, kemudian kita juga akan definisikan tentang kasus konfirmasi, kemudian kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi, dan kematian,” katanya.

Sementara itu, anggota Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Nasional Percepatan untuk Penanganan COVID-19 dr Reisa Broto Asmoro kembali mengingatkan masyarakat terkait pentingnya menggunakan masker saat berada di luar rumah. Menurutnya, masker harus digunakan secara baik dan benar agar terhindar dari penularan virus.

“Maka semua orang wajib menggunakan masker, meskipun tidak memiliki gejala penyakit atau merasa sehat,” katanya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

165 Pasien Covid-19 di Secapa AD Bandung Dinyatakan Sembuh

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pasien Covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) Bandung yang sembuh semakin bertambah.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Nefra Firdaus mengatakan ada 67 orang yang dinyatakan negatif berdasarkan dua kali tes swab sampai Selasa, 14 Juli 2020.

“Jadi dari 1.280 pasien positif Covid-19 di Secapa AD pada pagi ini (Selasa) berkurang 165 orang menjadi tinggal 1.115 orang,” kata Nefra dalam keterangan tertulis.

Nefra mengatakan sebanyak 101 pasien positif di Pusdik Pom belum dilakukan tes swab kedua karena baru bisa dilakukan sepekan setelah swab pertama.

Secapa TNI AD Bandung menjadi klaster baru penularan Covid-19. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, mengatakan terungkapnya penghuni Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) yang tertular Covid-19 terjadi tidak disengaja.

Andika menjelaskan klaster Secapa AD berawal dari dua perwira siswa yang berobat di Rumah Sakit Dustira di Kota Cimahi.

“Yang satu keluhan karena bisul, berarti demam karena adanya infeksi dan satu lagi masalah tulang belakang atau HMP. Tapi ternyata saat mereka di-swab dan positif,” ujar dia.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya