Connect with us

Hasto: Amandeman UUD 1945 Hanya Terkait GBHN, Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim agenda amandemen terbatas UUD 1945 yang getol disuarakan partainya tak akan melemahkan sistem presidensial yang ada saat ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial, yaitu presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Presiden dan/atau wakil memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak dapat dijatuhkan atas dasar kepercayaan politik,” ujar Hasto lewat keterangan tertulis pada Selasa, 13 Agustus 2019.

Diketahui, saat ini draft kajian amandemen terbatas UUD 1945 telah selesai dilakukan di level MPR dan tengah dibahas di fraksi-fraksi MPR RI. Kajian MPR merekomendasikan perubahan terbatas UUD 1945 khusus pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan hukum dan wewenang MPR.

Ada usulan mendorong perubahan terbatas untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana itu menuai pro kontra.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai kalau MPR diletakkan sebagai lembaga negara tertinggi akan merusak sistem presidensil yang diterapkan setelah amandemen UUD 1945. Sejak diamandemen empat kali pada 1999-2002, konstitusi sudah mengubah struktur ketatanegaraan. Sehingga, tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR, dan Indonesia kini sudah menganut sistem presidensil yang lebih efektif.

Dengan konstruksi saat ini, Bivitri mengatakan tidak adanya lembaga tertinggi membuat proses check and balance lebih baik. Sebab, dalam sistem presidensil, semua lembaga berada dalam tingkat yang setara.

“Apakah presiden paling tinggi? Tidak juga. Kan check and balance DPR dan DPD memiliki sistem yang memungkinkan mereka megawasi kinerja presiden,” kata Bivitri kepada Tempo, Ahad, 11 Agustus 2019.

Menurut Bivitri, tak masuk akal jika GBHN didengungkan kembali karena Indonesia tak memiliki arah. Pasalnya, sudah ada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi visi 20 tahun. Undang-undang tersebut, kata Bivitri, serupa bahkan lebih baik dari GBHN.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Istana: Presiden Perintahkan Kapolri Tindak Aktor Kerusuhan Tanpa Pandang Bulu

Oleh

Fakta News
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani

Jakarta – Terkait kerusuhan di Papua Barat dan Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau semua pihak untuk saling memaafkan supaya ketersinggungan yang melatarbelakanginya bisa reda. Hukum tetap ditegakkan. Dia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak pelaku kerusuhan.

“Untuk menciptakan ketertiban umum dan penegakan hukum, Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak aktor kerusuhan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Jokowi mengutamakan nilai-nilai toleransi di atas segala persoalan bangsa yang plural ini. Nilai-nilai dalam hidup bersama itu perlu terus dijunjung tinggi oleh Indonesia.

“Presiden juga menegaskan bahwa nilai-nilai keberagaman, toleransi, saling menghargai, penting untuk terus-menerus dibicarakan dan dipahami bersama oleh kita semua, sebagai bangsa yang besar,” kata Dani, sapaan Pramodhawardani.

Dia menyatakan, penjelasan Jokowi terkait insiden di Jawa Timur dan Papua sudah cukup jelas, yakni mengimbau agar semua pihak menahan diri terhadap sikap dan tindakan provokasi dari pihak manapun.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat saling memaafkan terkait demonstrasi berujung rusuh di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Kerusuhan terjadi buntut insiden pengamanan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

“Saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah memaafkan. Emosi itu boleh tetapi memaafkan lebih baik. Sabar itu lebih baik,” kata Jokowi di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) kemarin.

Pemerintah ditegaskan Jokowi tetap menjaga kehormatan warga Indonesia, termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat. “Yakinlah pemerintah terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” tutur Jokowi.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Kominfo Identifikasi 2 Konten Hoaks Terkait Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mengidentifikasi adanya dua konten tidak benar alias hoaks terkait kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

“Hoaks tersebar melalui media sosial dan pesan instan,” kata Pelaksana Tugas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Adapun hoaks pertama yaitu foto mahasiswa papua tewas dipukul aparat di Surabaya. Dalam foto tersebut, tampak seorang pria tersungkur di lantai dengan tulisan “1 korban meninggal dunia pemukulan oleh, Aparat keamanan TNI/POLRI. Mahasiswa Papua di Surabaya.”

Ferdinandus mengatakan foto tersebut hoaks, mengutip keterangan dari Markas Besar Polri. Gambar tersebut ternyata adalah foto korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di TKP laka lantas, Jalan Trikora, depan TK Paut DOK V Atas Distrik Jayapura Utara. Adapun kejadiannya terjadi pada 19 Februari 2019 pukul 07.30 WIT.

Hoaks kedua yaitu soal personel Polres Surabaya yang menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Menurut Ferdinandus, Kasat Intel Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Asmoro telah membantah terjadinya penculikan. “Kepolisian hanya mewawancarai dan memeriksa kedua orang tersebut,” kata Ferdinandus.

Untuk itu, Kominfo pun mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA. Sebab, perilaku tersebut dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua ini terjadi tepatnya di Jalan Kalasan Nomor 10, Pacar Keling, Surabaya pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Pengepungan dan penggerebekan dilakukan oleh aparat TNI. Kemudian, Satpol PP dan ormas juga terlibat. Sebanyak 43 mahasiswa digelandang ke Kantor Polres Surabaya. Namun setelah beberapa jam, mereka dilepas.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi dan Pimpinan Parpol Koalisi Akan Hadiri Muktamar V PKB

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengundang para ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh lainnya untuk menghadiri pembukaan Muktamar V di Bali pada Selasa, 20 Agustus.

Juru bicara Muktamar V Eko Putro Sandjojo mengatakan, sejumlah ketua umum partai politik sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh disebut akan hadir didampingi sekjen partai masing-masing.

“Yang confirm hadir Ibu Mega dengan Pak Hasto, Pak Airlangga dengan sekjennya, Pak Surya Paloh dengan sekjennya,” kata Eko kepada Tempo, Senin, 19 Agustus 2019.

PKB juga mengundang partai-partai yang bukan merupakan pendukung Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Menurut Eko, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani juga mengonfirmasi kehadirannya. Selain itu dia menyebut akan ada pula perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, dan sejumlah menteri juga dijadwalkan hadir.

“Beberapa menteri yang hadir dan mengisi acara antara lain Menko Kemaritiman, Menkumham, Menristekdikti, dan lain-lain,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

Rangkaian Muktamar V Partai ini akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj.

Ketua Steering Committee Muktamar, Ida Fauziyagmh mengatakan, sejumlah agenda yang dibahas adalah perumusan platform perjuangan PKB lima tahun mendatang, mereview Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta memilih dan menetapkan ketua umum.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya