Connect with us

Hasto: Amandeman UUD 1945 Hanya Terkait GBHN, Presiden dan Wapres Tetap Dipilih Rakyat

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim agenda amandemen terbatas UUD 1945 yang getol disuarakan partainya tak akan melemahkan sistem presidensial yang ada saat ini.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan amandemen terbatas hanya terkait dengan haluan negara dan tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial, yaitu presiden dan wakil presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat.

“Presiden dan/atau wakil memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak dapat dijatuhkan atas dasar kepercayaan politik,” ujar Hasto lewat keterangan tertulis pada Selasa, 13 Agustus 2019.

Diketahui, saat ini draft kajian amandemen terbatas UUD 1945 telah selesai dilakukan di level MPR dan tengah dibahas di fraksi-fraksi MPR RI. Kajian MPR merekomendasikan perubahan terbatas UUD 1945 khusus pasal 2 dan 3 yang mengatur tentang eksistensi, kedudukan hukum dan wewenang MPR.

Ada usulan mendorong perubahan terbatas untuk menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana itu menuai pro kontra.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai kalau MPR diletakkan sebagai lembaga negara tertinggi akan merusak sistem presidensil yang diterapkan setelah amandemen UUD 1945. Sejak diamandemen empat kali pada 1999-2002, konstitusi sudah mengubah struktur ketatanegaraan. Sehingga, tidak ada lagi lembaga tertinggi seperti MPR, dan Indonesia kini sudah menganut sistem presidensil yang lebih efektif.

Dengan konstruksi saat ini, Bivitri mengatakan tidak adanya lembaga tertinggi membuat proses check and balance lebih baik. Sebab, dalam sistem presidensil, semua lembaga berada dalam tingkat yang setara.

“Apakah presiden paling tinggi? Tidak juga. Kan check and balance DPR dan DPD memiliki sistem yang memungkinkan mereka megawasi kinerja presiden,” kata Bivitri kepada Tempo, Ahad, 11 Agustus 2019.

Menurut Bivitri, tak masuk akal jika GBHN didengungkan kembali karena Indonesia tak memiliki arah. Pasalnya, sudah ada Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi visi 20 tahun. Undang-undang tersebut, kata Bivitri, serupa bahkan lebih baik dari GBHN.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jadi Calon Menhan, Prabowo Ingin Nyapres di 2024?

Oleh

Fakta News
Prabowo Subianto

Jakarta – Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantunya di kabinet. Keputusan Prabowo itu dinilai sebagai langkahnya untuk intip peluang dalam Pilpres 2024. Keputusannya ini juga dinilai akan membuat demokrasi RI pincang.

Sebagaimana diketahui, Prabowo dalam Pilpres 2019 merupakan rival Jokowi dan kini Prabowo diminta untuk membantu Jokowi di bidang pertahanan. Peneliti politik CSIS (Centre for Strategic and International Studies) Arya Fernandes menyebut masuknya Prabowo ke kabinet akan membuat demokrasi pincang.

“Dampak bagi demokrasi kita tentu akan pincang sekali. Karena belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi, komposisi parlemen gemuk di koalisi pemerintah. Bila hanya menyisakan PKS sebagai partai oposisi, kekuatan pemerintah di DPR sekitar 90 persen. Ke depan ini akan jadi preseden yang buruk,” ujar Arya Fernandes saat dihubungi, Senin (21/10/2019).

Selain itu, Arya menyebut bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi ini tak bisa disamakan fenomena di Amerika Serikat (AS). Pada Desember 2008, Presiden AS terpilih, Barack Obama menunjuk bekas rivalnya Hillary Clinton untuk menjadi Menlu AS.

“Kalau Obama menunjuk Hillary, orang akan melihatnya lebih soft karena dari partai yang sama, Partai Demokrat. Kalau Prabowo dan Jokowi kan beda partai. Beda platform juga. Platform politik, ekonomi, energi dan pangannya beda. Dan saya kira, jika disatukan, ini rumit juga,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa langkah Prabowo untuk masuk ke kabinet Jokowi ini ialah untuk menjaga keterpilihannya. Dia menduga, Prabowo masih berkeinginan untuk maju sebagai capres 2024.

“Saya kira Prabowo memikirkan soal stagnansi keterpilihannya sebelum berpasanganan dengan Sandi. Kalau pilihannya menerima Jokowi, saya kira untuk menjaga keterpilihannya dalam lima tahun ke depan,” tuturnya.

“Karena 2024, kan nggak ada petahana. Dengan posisi politik ini, Prabowo jadi kandidat yang kuat. Prabowo masih berkeinginan capres 2024. Dan dia melihat ini celah yang tepat. Kalau di luar kekuasaan, lima tahun dia relatif tidak dapat exposure,” sambungnya.

Sebelumnya, Prabowo memenuhi panggilan Jokowi di Istana Kepresidenan. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk membantu di bidang pertahananan.

“Beliau izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu beliau diminta di bidang pertahanan,” kata Prabowo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019).

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden, Polisi Ungkap Peran Masing-masing Tersangka

Oleh

Fakta News
eggi sujdana, bachtiar nasir
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono

Jakarta – Polda Metro Jaya menangkap 6 orang tersangka terkait upaya menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Upaya menggagalkan pelantikan presiden ini dibahas secara khusus oleh para tersangka dalam sebuah grup WhatsApp.

Keenam tersangka memiliki peran masing-masing, mereka adalah Samsul Huda (SH), Edawati (E), Firdaus Ahmad Bawazier (F), Riski Hardiansyah (RH), Hilda Rachman Salamah (HRS), dan Pepep Suswan Mulyana (P). Keenam tersangka ini terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan kasus ini bermula dari adanya sebuah grup WhatsApp ‘Fisabilillah’ yang beranggotakan 123 orang dan 5 orang admin. Grup ini diinisiasi oleh tersangka SH.

“Yang punya ide, yang punya grup WA ini adalah tersangka SH, dia membuat grup WA dan memasukkan beberapa member yang tujuannya untuk gagalkan itu (pelantikan presiden, red),” jelas Kombes Argo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/10/2019).

SH ditangkap di rumahnya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ditangkap, SH sedang merakit peluru katapel di rumah tersangka E di Jatinegara.

“Saat kita tangkap, dia sedang rakit peluru katapel dan tersangka E dan tersangka FAB, yang dapat meledak di teras rumah,” jelas Argo.

Selain itu, Samsul berperan sebagai pencari dana. Dia pulalah yang membeli perlengkapan untuk membuat peluru ketapel berikut katapelnya.

“Peran SH buat grup dan cari dana untuk beli perlengkapan ketapel dan peluru katapel, kemudian membeli dan menyediakan katapel kayu dan katapel besi,” jelasnya.

Tersangka Edawati, yang merupakan ibu rumah tangga, berperan sebagai pendana. Edawati ditangkap di rumahnya bersama Samsul dan Hilda saat membuat peluru katapel.

“Dia bergabung di grup inisial ‘F’ dan biayai pembelian katapel dan alat lainnya. Kemudian dia sediakan tempat untuk buat katapel dan bantu sediakan peluru katapel,” tuturnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gerindra Dipanggil 2 Orang, Prabowo: Saya Diminta Membantu Presiden di Bidang Pertahanan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10) sore.

Jakarta – Mantan Calon Presiden Nomor 01 pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019-2024 yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10) sore.

Usai bertemu Presiden Jokowi, Prabowo menjelaskan, dirinya bersama Edhy Prabowo diminta untuk memperkuat kabinet beliau.

“Saya sudah sampaikan keputusan kami dari partai Gerindra, apabila diminta kami siap membantu, dan hari ini resmi diminta dan kami sudah sanggupi untuk membantu,” kata Prabowo kepada wartawan.

Mengenai posisi yang ditawarkan kepadanya, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) itu mengatakan, Presiden Jokowi telah mengizinkan kepadanya untuk menyampaikan, bahwa dirinya diminta membantu di bidang pertahanan.

“Jadi tadi beliau memberi beberapa pengarahan, dan saya akan bekerja sekeras mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan,” ucap Prabowo seraya menambahkan, demikian juga halnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo.

“Beliau sendiri akan umumkan pada saat nya, Pak Presiden yang akan umumkan ya. Jadi mungkin ada sedikit konfirmasi tepatnya dimana. tapi intinya adalah beliau sendiri yang akan umumkan nanti mungkin tanggal hari Rabu,” jelas Prabowo.

Mengenai berapa jumlah menteri yang diberikan kepad Partai Gerindra, menurut Prabowo, yang dipanggil (oleh Presiden Jokowi, red) 2 (dua) orang. “Jadi berapa kira-kira, OK ya,” pungkasnya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya