Ibu Kota Baru dan Metaverse

Ada yang MULAI terjadi paska pembahasan kita tentang awal mula Metaverse pekan lalu. Namun pekan ini, situasi lebih tepatnya adalah ada yang SEDANG terjadi. Sebagai sekilas pengingat mengenai apa itu Metaverse, ia pertama kali diciptakan dalam novel fiksi ilmiah Snow Crash (1992) oleh Neal Stephenson. Idenya adalah untuk menciptakan ruang virtual yang berfungsi menjembatani dunia nyata dan dunia digital untuk meningkatkan pengalaman keduanya. Terinspirasi situasi fiksi dari novel tersebut, kini para ahli teknologi mutakhir (futurist tech) tergoda untuk berandai bagaimana jika Metaverse dapat mengubah semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari bermain game, berbelanja, belajar, menghadiri konser, hingga melakukan operasi. Beberapa akan melanjutkan perjalanan profesional mereka secara online. Beberapa akan kembali bekerja di tempat. Metaverse dapat menggabungkan perjalanan ini untuk pengalaman yang sepenuhnya imersif
Salah satu contoh paling menarik dari metaverse dikenal sebagai Web 3.0, atau Web 3-D. Seiring dengan kemajuan dalam Extended Reality (XR) — yang memadukan augmented reality, realitas virtual, dan realitas campuran untuk menciptakan sejumlah pengalaman digital dan fisik — inovasi ini memungkinkan penciptaan kembaran versi digital (Digital Twin), misalnya, untuk menciptakan pemandangan spasial kota, gedung, pusat konvensi, rumah, dll., untuk perencanaan yang efisien dan pelaksanaan desain yang lebih baik. Nah, dari sinilah saya akan menjabarkan mengenai apa yang sedang terjadi di ruang fisik dan digital Indonesia. Kita semua tentu telah mendengar sejak dua tahun belakangan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tepatnya di antara wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Timur. Rencana ini kian matang dan kian dekat dilakukan karena saya dengar Komisi I DPR RI yang bertugas dalam panitia khusus (pansus) RUU IKN sedang bekerja keras untuk mendorongnya masuk ke sidang paripurna sesegera mungkin. Bahkan ada kabar yang menyatakan RUU ini harus rampung dalam satu bulan agar bisa segera dijadikan acuan menuju proses pemindahan IKN yang akan dimulai dalam tahun ini.
Ketika DPR RI bekerja membentuk landasan regulasinya, BAPPENAS adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja DPR RI dengan pemerintah (13/01/22) menyatakan bahwa Bappenas tengah membangun IKN dalam versi Metaverse. Ia bahkan mengklaim IKN versi Metaverse akan siap dalam empat bulan. Warga Indonesia akan dapat melihat bentukan awal IKN secara jelas dan nyata tidak dalam bentuk maket, hologram, atau gambar peta desain konvensional, melainkan dalam bentuk digital dan reaktif.
Pada dasarnya, visualisasi digital sebuah landscape, pemandangan atau struktur gedung sudah jamak dilakukan perusahaan real estate dan arsitektur yang telah menggunakan teknologi WEB 3-D selama pandemi. Mereka dapat melakukannya berkat perusahaan pendukung metaverse seperti Matterport dan VPIX360. Situasi pandemi dua tahun terakhir di seluruh dunia telah memaksa sektor pemerintahan juga berinovasi dengan teknologi untuk “membuat Kota Pintar menjadi lebih pintar.” Bayangkan manfaat potensial dari memiliki replika digital kota yang hampir lengkap — model virtual jalan, bangunan, dan ruang publiknya — dikombinasikan dengan umpan informasi waktu nyata dari sensor dan sumber data lainnya. Warga dapat memvisualisasikan dampak konstruksi baru sebelum melakukan peletakan batu pertama. Dengan menganalisis data real-time dan historis, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah pemeliharaan dan mengurangi waktu dan perbaikan yang mahal. Digital Twin dapat membantu kota merencanakan sistem transportasi, mitigasi menghadapi banjir, dan memperingatkan pejalan kaki tentang area dengan polusi tinggi.
Terdapat beberapa negara di dunia yang mulai dibangun dengan memanfatkan teknologi Digital Twin. Di India, negara bagian Andhra Pradesh sedang membangun kota pertama yang direncanakan sejak awal dengan Digital Twin saat mendirikan ibu kota barunya, Amaravati. Sistem ini akan memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengelola proses perizinan, memantau kemajuan konstruksi dan mengevaluasi rencana desain, memungkinkan mereka untuk memahami hal-hal seperti bagaimana bangunan akan merespons iklim panas dan lembab.
Singapura telah menginvestasikan $73 juta dalam proyek Virtual Singapore-nya, model kota tiga dimensi digital yang dapat digunakan sebagai tempat uji coba oleh lembaga pemerintah, bisnis, dan peneliti untuk membangun kota yang lebih tangguh. Model digital akan memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk bereksperimen dengan model penyebaran jaringan nirkabel yang berbeda untuk mengoptimalkan jangkauan, membantu pemilik bangunan mengidentifikasi tempat terbaik untuk memasang panel surya, dan memungkinkan perencana kota untuk menganalisis pola pejalan kaki untuk meningkatkan taman dan rute evakuasi. Digital Twin menunjukkan bagaimana Metaverse dapat digunakan untuk menciptakan tempat tinggal serta komunitas yang cerdas, aman dan efisien.
Bicara soal kesiapan ekosistem, Korea Selatan adalah negara yang serius membangun infrastruktur Metaverse. Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Korea Selatan mengatakan bahwa negara tersebut telah meluncurkan aliansi industri untuk mendukung pengembangan teknologi dan ekosistem Metaverse. Sebagai negara yang eksistensi ekonomi liberalnya bersandar kepada para chaebol alias kelompok industrialist, tak heran apabila aliansi baru ini terdiri dari 17 perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk operator nirkabel utama SK Telecom Co, serta raksasa otomotif Hyundai Motor Co., dan delapan kelompok industri, seperti Asosiasi Bisnis Internet Seluler Korea. Perusahaan dan kelompok industri akan bekerja sama untuk berbagi tren dan teknologi metaverse, dan membentuk kelompok konsultatif untuk masalah etika dan budaya yang terkait dengan pasar metaverse. Aliansi ini juga akan melakukan proyek pengembangan metaverse bersama.
Kementerian Sains Korea Selatan bahkan mengatakan akan memberikan dukungan kepada aliansi, terutama dalam membantu perusahaan membangun platform metaverse terbuka. Teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan di Korea Selatan, dengan SK Telecom saat ini mengoperasikan aplikasi Jump VR-nya, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain di ruang virtual. Sebagai bagian dari uji coba platform metaverse, pada bulan Maret 2021 lalu, operator seluler tersebut telah mengadakan upacara penyambutan untuk mahasiswa baru di Universitas Soon Chun Hyang pada platform VR-nya.
Indonesia yang kini tengah sibuk dengan proyek mega-planning IKN, nampaknya juga serius ingin menciptakan ekosistem Metaverse yang integratif di lokasi ibukota baru. Fiber Optic Infrastructure diharapkan tidak berhenti di 4.0 atau 5.0. Apalagi ramai diberitakan bahwa perusahaan SpaceX milik Elon Musk meminta lahan khusus untuk landasan pesawat super cepat di IKN baru nanti. Artinya akan ada banyak kemungkinan yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi dapat dimasukkan ke dalam perencanaan IKN tersebut.
Meski demikian, apakah benar membahas Metaverse di Indonesia masih terlalu dini ? Saya pribadi tidak merasa membahas Metaverse adalah sebuah ketabuan di tengah situasi kesenjangan ekstrim yang kini memang masih nyata terjadi di Indonesia. Saya juga tidak melihat Bappenas membentuk IKN di ruang Metaverse sebagai sebuah ambisi berbasis tren teknologi semata. Metaverse di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Menurut saya, teknologi mungkin tidak lagi menjadi penghalang utama untuk pengalaman dalam lingkungan virtual yang imersif. Pengalaman pertama ini sudah dimungkinkan menggunakan perangkat yang sebagian besar dari kita sudah miliki: smartphone. Pabrikan telepon sudah memasukkan kemampuan augmented reality ke dalam perangkat baru. Plus, Anda sekarang dapat menempatkan sebagian besar ponsel cerdas yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir ke dalam headset dan segera disuguhi pengalaman VR yang cukup baik.
Saya rasa penghalang paling substansial untuk metaverse ada pada skala sosio-politik, ketimbang teknis. Rintangan teknis kemungkinan dapat diatasi seiring waktu, sementara masalah sosial dapat menjadi lebih rumit dari waktu ke waktu (ingat soal deep fake, ujaran kebencian, buzzer politik, dsb ?). Seperti ulasan tulisan saya pekan lalu, yang akan menjadi tantangan dari Metaverse ini bukanlah hardware-nya, melainkan kesiapan ekosistem serta reaksi di ranah sosial, agama, hukum dan ekonomi. Dari keempat bidang itu, saya kira yang saat ini menunjukkan keluwesan baru bidang ekonomi. Telah banyak pelaku NFT melakukan aktivitas jual beli di alam virtual. Mulai dari properti, seni, hingga pakaian. Hal yang masih kurang dirasa nyaman dari transaksi crypto ini adalah fluktuasinya yang tajam serta regulasinya yang masih ‘fluid’ sehingga resikonya terhitung besar bagi yang tak siap modal besar dan mental besar (karena chance kehilangan aset juga besar).
Oleh karenanya, bisa jadi dalam 3-4 tahun mendatang, pencicip Metaverse di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya adalah kelompok ekonomi mapan dan terdidik. Meski demikian, bukan tidak mungkin pengalaman kelompok elit tersebut hanya berselisih 1-2 tahun saja hingga teknologi tersebut bisa dicicip massal oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya mengatakan hal ini berlandaskan kenyataan bahwa prinsip metaverse itu sebetulnya sudah ada saat ini dan cukup familiar bagi sebagian besar manusia yang sudah memiliki pengalaman terhubung dengan internet. Sehingga pra kondisi tersebut menjadi basis yang salah satunya dapat mempercepat transformasi teknologi di masyarakat. Beberapa video game online sudah memasukkan transaksi di dalamnya, dalam konsep virtual reality dan simulasi. Disana, pemain dapat membeli dan menjual item, karakter, tanah, dan pakaian di dalam game. Dengan demikian, game online sudah menyerupai pola Metaverse, yang membuat dunia maya serasa hidup dengan interaksi sosial ekonomi.
Di Indonesia telah hadir perusahaan rintisan yang berbasis teknologi realitas virtual (Virtual Reality) dan realitas berimbuh (Augmented Reality), yakni Arutala. Ini adalah perusahaan yang pada 2020 telah resmi bergabung dalam program Oculus Independent Software Vendor (ISV). OCULUS adalah perusahaan dibawah Meta (ex-Facebook) yang memproduksi Oculus Quest, Oculus Rift, dan Oculus Go. Semuanya adalah medium yang nanti digunakan untuk masuk ke Metaverse. Teknologi Arutala bahkan telah digunakan di sektor kesehatan, pertambangan, dan alat berat. Bahkan mereka memiliki misi bisa menjadi mitra dalam digitalisasi pendidikan, dimana saat ini sektor pendidikan masih banyak yang melakukan blend learning system (pembelajaran tatap muka langsung dan jarak jauh).
Melihat semua yang sedang terjadi di awal tahun ini, tidak berlebihan bila kita meyakini masa depan akan datang lebih awal. Apabila Metaverse hadir lebih cepat, saya berharap ia akan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan inovatif. Meski demikian, manusia dengan segala pencapaian teknologi dan budayanya selalu harus waspada dengan tantangan yang sifatnya sustainability (berkelanjutan). Bagaimanapun dalam ruang Metaverse, avatar kita tetap dikendalikan oleh realitas diri yang nyata di dunia. Ia memiliki batasan energi, waktu, dan kesempatan. Membangun metaverse yang kuat untuk masa depan teknologi bukan hanya tentang menciptakan pengalaman VR yang paling imersif atau membuat web lebih terdesentralisasi. Ada berbagai komponen yang terlibat dalam mensukseskan metaverse, dan banyak di antaranya bergantung pada kemampuan untuk menggunakan teknologi dan inovasi secara etis dan berkelanjutan.
Dewi Arum Nawang Wungu
Senior Researcher Indopolling Research and Consulting

BERITA
Kolaborasi Tokoh Petani Jawa Timur dengan RBPR

Jakarta – Pada hari Rabu, 27 September 2023, team Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) bekerja sama dengan Rumah Petani Ganjar menyambangi simpul simpul kelompok petani Jawa Timur di Desa Bangsring, Banyuwangi, Jawa Timur. Tujuan kedatangan team RBPR ini untuk berdialog guna mendengar langsung keluhan para petani tentang apa yang mereka hadapi selama ini.
Dalam dialog ini hadir sekitar 200 petani dan Chandra Astan Calon Legislatif DPR RI dari partai PDI Perjuangan yang didampingi oleh team RBPR yang diwakili oleh Ammarsjah dan Kepala media Centre RBPR Dono Prasetyo.
Para petani mengeluhkan betapa sulitnya mendapatkan pupuk subsidi karena distribusi pupuk subsidi sering tidak tepat sasaran, padahal mereka sudah masuk elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), kedepannya petani berharap distribusi subsidi pupuk dapat dilakukan dari hulu sampai hilir dan diberikan tepat sasaran sesuai e-RDKK. Lebih lanjut para petani juga mengeluhkan jarangnya para pengambil kebijakan untuk turun kelapangan sehingga membuat banyak informasi yang tidak sinkron, mengenai hal ini para petani menginginkan agar saluran informasinya segera diperbaiki supaya tidak ada lagi masalah dilapangan yang sebenarnya bisa dimitigasi.
Agar semua keluhan ini bisa di himpun dan memdapat solusi yang komprehensif dari semua permasalahan ini, para petani disarankan berhimpun dalam satu wadah bisa berbentuk koperasi petani. Menurut pengurus Rumah Petani Peduli Ganjar, Chandra Astan, mereka yg berkumpul disini mewakili sekitar 1300 petani. Sehingga pendirian koperasi petani sangat di mungkinkan.
“Selain dengan mendirikan koperasi sebagai wadah untuk mengelola kios pupuk, sehingga mampu menjamin ketersedian pupuk bagi anggotanya, kita juga bisa memikirkan pasar bersama agar bisa menghadapi harga yang tidak stabil, sekaligus nengupayakan hilirisasi produk pertanian untuk mendapatkan nilai lebih bagi petani,” kata Chandra pada kesempatan yang sama.
Dalam acara ini para petani mempertanyakan soal penghapusan subsidi pupuk, namun Ammarsjah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak pernah ada keinginan pemerintah untuk penghapusan subsidi pupuk ,
“Sampai sekarang pemerintah tidak pernah berniat menghapus subsidi pupuk, yang ada adalah upaya menjadikan subsidi pupuk lebih tepat sasaran dengan cara subsidi langsung ke petani dengan fasilitas e Walet,” ujar Ammarsjah.
Rencananya tahun depan Jawa Timur akan di jadikan pilot projek sistem subsidi langsung ini, diharapkan kejadian kelangkaan pupuk subsidi dan permainan harga bisa di berantas dengan tidak adanya disparitas harga di pasaran, seperti keluhan petani Banyu wangi saat ini.
Dalam kesempatan yang sama Sapto Raharjo, Seknas Jatim, menjawab keluhan beberapa petani penggarap hutan terkait Perhutanan Sosial, “Silahkan bapak ibu petani inventarisis semua permasalahan yang ada, saya akan coba sambungkan kepada pihak yang berwenang.” ujarnya.
Setelah selesai acara dialog, kemudian mereka beramah-tamah. Di acara ini Ammarsjah juga menegaskan bahwa team RBPR akan sekuat tenaga selalu hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan rakyat.
BERITA
Sekjen DPR Harap Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi Jadi ‘Role Model’ bagi Kementerian & Lembaga di Indonesia

Jakarta – Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan telah secara resmi memberikan amanat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien akuntabel, serta bebas dari korupsi. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui presentasi perubahan dengan menerapkan Fraud Control Plan sebagai bagian dari strategi pengendalian dalam upaya meningkatkan integritas dan efektivitas pencegahan korupsi pada lembaga perwakilan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat pidato sambutan pembukaan acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK)’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
Melalui pembangunan dan penerapan Fraud Control Plan diharapkan menjadi role model bagi Kementerian lembaga lainnya dengan mengimplementasikan sertifikasi ISO 37001 atau sistem manajemen anti penyuapan. “Untuk ISO ini, berapa pun cost nya saya akan siapkan dan ini menjadi komitmen kita pak. ISO itu kita harus punya target waktu berapa waktu yang harus kita selesaikan.. Saya ingin kita punya target waktu yang terukur untuk ISO ini karena ini adalah bagian alat kita,” tegas Indra berpesan.
Atas kondisi tersebut, Indra menegaskan Setjen DPR memberikan dukungan penuh terhadap kolaborasi pembangunan Fraud Control Plan berbasis ‘Si CantiK’ melalui komitmen pencegahan korupsi maupun sumber daya yang dibutuhkan. “Tidak lupa tentu saya bersama pimpinan mengucapkan terimakasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya membagikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir disini atas waktunya,” tutur Indra.
Sebagaimana diketahui, ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) yang secara resmi telah di-launching oleh Ittama Setjen DPR RI merupakan hasil gagasan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura selaku Peserta PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023. ‘Si CantiK’ tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI.
Melalui sistem ‘Si CantiK’ berbasis sertifikasi ISO 37001 (standar internasional pengaturan tentang sistem manajemen anti penyuapan) itu, Furcony mengharapkan sistem pencegahan penyuapan tersebut menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi role model untuk Kementerian atau Lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengawasan internal Pemerintah di Indonesia.
Acara diawali dengan sambutan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sekaligus secara resmi membuka acara dan launching Si CantiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dilanjutkan foto bersama serta penandatanganan komitmen. Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan atas penilaian implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada masing-masing penerima penghargaan.
Peringkat pertama diraih oleh Biro Umum Setjen DPR RI, peringkat kedua diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI dan peringkat ketiga diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI. Pengharhaan diserahkan langsung oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini.
Turut hadir Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Plt. Inspektur Utama Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Auditor Ahli Utama Inspektorat Utama Setjen DPR RI Piping Effrianto, Inspektur Kota Bogor Pupung W. Purnama, Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI Sentot Rahmat, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI Suseno, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, Koordinator Pencegahan Korupsi II BPKP Iswahyudi.
BERITA
Ittama Setjen DPR RI Resmi Launching ‘Si CantiK’ Sistem Pencegahan Anti Korupsi

Jakarta – Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI secara resmi me-launching Sistem Pencegahan Anti Korupsi atau disingkat ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dalam rangka membangun kolaborasi Fraud Control Plan (FCP) berbasis sistem pencegahan antikorupsi. Tak hanya itu, ‘Si CantiK’ tersebut bertujuan untuk semakin meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI.
Hal itu disampaikan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura yang juga sebagai Pelopor ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) saat diwawancarai Parlementaria di selasar Gedung Nusantara DPR RI di sela-sela acara ‘Knowledge Sharing Kolaborasi Pembangunan Fraud Control Plan Berbasis Sistem Pencegahan Anti Korupsi (Si CantiK)’ yang digelar di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2023).
“Jadi ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) ini adalah suatu bentuk regulasi ya, regulasi kebijakan untuk sebagai pelopor menghitung atau mendeteksi adanya korupsi ya. Sehingga kami memang membangun kolaborasi Fraud Control Plan (FCP) berbasis sistem pencegahan anti korupsi yaitu lebih dikenal ‘Si CantiK’,” ujar Furcony.
“Karena tujuannya apa, saya membangun Fraud Control Plan berbasis Si CantiK agar pertama meningkatkan nilai integritas pegawai Setjen DPR RI. Kemudian yang kedua, juga kami ingin saya sebagai penggagas Fraud Control Plan. Tentu saja setiap Kementrian setiap lembaga membuat atau melakukan kebijakan sistem pencegahan anti korupsinya di sesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing. Jadi tidak bisa sama, jadi di instansi kami parameternya adalah melalui Si CantiK,” tandas Furcony.
Melalui sistem ‘Si CantiK’ berbasis sertifikasi ISO 37001 (standar internasional pengaturan tentang sistem manajemen anti penyuapan) itu, Furcony mengharapkan sistem pencegahan penyuapan tersebut menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi role model untuk Kementerian atau Lembaga lainnya khususnya yang berkaitan dengan aparatur pengawasan internal Pemerintah di Indonesia.
“Kedepannya, karena sistem ini adalah berbasis kebijakan. Ya saya kebetulan memang salah satu pelopor Fraud Control Plan di DPR RI yang memang belum pernah ada ya. Jadi kami akan menuangkan dalam bentuk regulasi dalam bentuk kebijakan berupa SK Sekretaris Jenderal DPR RI tentang pedoman implementasi pelaksanaan Fraud Control Plan,” pungkas Furcony.
Sebagaimana diketahui, ‘Si CantiK’ (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) yang secara resmi telah di-launching oleh Ittama Setjen DPR RI merupakan hasil gagasan Inspektur II Ittama Setjen DPR RI Furcony Putri Syakura selaku Peserta PKN 1 Angkatan 58 Tahun 2023. Acara diawali dengan sambutan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sekaligus secara resmi membuka acara dan launching Si CantiK (Sistem Pencegahan Anti Korupsi) dilanjutkan foto bersama serta penandatanganan komitmen.
Acara kemudian ditutup dengan penyerahan penghargaan atas penilaian implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diserahkan oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini kepada masing-masing penerima penghargaan. Peringkat pertama diraih oleh Biro Umum Setjen DPR RI, peringkat kedua diraih oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Setjen DPR RI dan peringkat ketiga diraih oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI.
Turut hadir Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini, Plt. Inspektur Utama Setjen DPR RI Mohammad Djazuli, Auditor Ahli Utama Inspektorat Utama Setjen DPR RI Piping Effrianto, Inspektur Kota Bogor Pupung W. Purnama, Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Kementerian Keuangan RI Sentot Rahmat, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI Suseno, Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Herda Helmijaya, Koordinator Pencegahan Korupsi II BPKP Iswahyudi.