Connect with us

Ibu Kota Baru dan Metaverse

Penulis:
Dewi Arum Nawang Wungu
Senior Researcher Indopolling Research and Consulting

Ada yang MULAI terjadi paska pembahasan kita tentang awal mula Metaverse pekan lalu. Namun pekan ini, situasi lebih tepatnya adalah ada yang SEDANG terjadi. Sebagai sekilas pengingat mengenai apa itu Metaverse, ia pertama kali diciptakan dalam novel fiksi ilmiah Snow Crash (1992) oleh Neal Stephenson. Idenya adalah untuk menciptakan ruang virtual yang berfungsi menjembatani dunia nyata dan dunia digital untuk meningkatkan pengalaman keduanya. Terinspirasi situasi fiksi dari novel tersebut, kini para ahli teknologi mutakhir (futurist tech) tergoda untuk berandai bagaimana jika Metaverse dapat mengubah semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari bermain game, berbelanja, belajar, menghadiri konser, hingga melakukan operasi. Beberapa akan melanjutkan perjalanan profesional mereka secara online. Beberapa akan kembali bekerja di tempat. Metaverse dapat menggabungkan perjalanan ini untuk pengalaman yang sepenuhnya imersif

Salah satu contoh paling menarik dari metaverse dikenal sebagai Web 3.0, atau Web 3-D. Seiring dengan kemajuan dalam Extended Reality (XR) — yang memadukan augmented reality, realitas virtual, dan realitas campuran untuk menciptakan sejumlah pengalaman digital dan fisik — inovasi ini memungkinkan penciptaan kembaran versi digital (Digital Twin), misalnya, untuk menciptakan pemandangan spasial kota, gedung, pusat konvensi, rumah, dll., untuk perencanaan yang efisien dan pelaksanaan desain yang lebih baik. Nah, dari sinilah saya akan menjabarkan mengenai apa yang sedang terjadi di ruang fisik dan digital Indonesia. Kita semua tentu telah mendengar sejak dua tahun belakangan mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tepatnya di antara wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Timur. Rencana ini kian matang dan kian dekat dilakukan karena saya dengar Komisi I DPR RI yang bertugas dalam panitia khusus (pansus) RUU IKN sedang bekerja keras untuk mendorongnya masuk ke sidang paripurna sesegera mungkin. Bahkan ada kabar yang menyatakan RUU ini harus rampung dalam satu bulan agar bisa segera dijadikan acuan menuju proses pemindahan IKN yang akan dimulai dalam tahun ini.

Ketika DPR RI bekerja membentuk landasan regulasinya, BAPPENAS adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja DPR RI dengan pemerintah (13/01/22) menyatakan bahwa Bappenas tengah membangun IKN dalam versi Metaverse. Ia bahkan mengklaim IKN versi Metaverse akan siap dalam empat bulan. Warga Indonesia akan dapat melihat bentukan awal IKN secara jelas dan nyata tidak dalam bentuk maket, hologram, atau gambar peta desain konvensional, melainkan dalam bentuk digital dan reaktif.

Pada dasarnya, visualisasi digital sebuah landscape, pemandangan atau struktur gedung sudah jamak dilakukan perusahaan real estate dan arsitektur yang telah menggunakan teknologi WEB 3-D selama pandemi. Mereka dapat melakukannya berkat perusahaan pendukung metaverse seperti Matterport dan VPIX360. Situasi pandemi dua tahun terakhir di seluruh dunia telah memaksa sektor pemerintahan juga berinovasi dengan teknologi untuk “membuat Kota Pintar menjadi lebih pintar.” Bayangkan manfaat potensial dari memiliki replika digital kota yang hampir lengkap — model virtual jalan, bangunan, dan ruang publiknya — dikombinasikan dengan umpan informasi waktu nyata dari sensor dan sumber data lainnya. Warga dapat memvisualisasikan dampak konstruksi baru sebelum melakukan peletakan batu pertama. Dengan menganalisis data real-time dan historis, perusahaan dapat mengidentifikasi masalah pemeliharaan dan mengurangi waktu dan perbaikan yang mahal. Digital Twin dapat membantu kota merencanakan sistem transportasi, mitigasi menghadapi banjir, dan memperingatkan pejalan kaki tentang area dengan polusi tinggi.

Terdapat beberapa negara di dunia yang mulai dibangun dengan memanfatkan teknologi Digital Twin. Di India, negara bagian Andhra Pradesh sedang membangun kota pertama yang direncanakan sejak awal dengan Digital Twin saat mendirikan ibu kota barunya, Amaravati. Sistem ini akan memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengelola proses perizinan, memantau kemajuan konstruksi dan mengevaluasi rencana desain, memungkinkan mereka untuk memahami hal-hal seperti bagaimana bangunan akan merespons iklim panas dan lembab.

Singapura telah menginvestasikan $73 juta dalam proyek Virtual Singapore-nya, model kota tiga dimensi digital yang dapat digunakan sebagai tempat uji coba oleh lembaga pemerintah, bisnis, dan peneliti untuk membangun kota yang lebih tangguh. Model digital akan memungkinkan perusahaan telekomunikasi untuk bereksperimen dengan model penyebaran jaringan nirkabel yang berbeda untuk mengoptimalkan jangkauan, membantu pemilik bangunan mengidentifikasi tempat terbaik untuk memasang panel surya, dan memungkinkan perencana kota untuk menganalisis pola pejalan kaki untuk meningkatkan taman dan rute evakuasi. Digital Twin menunjukkan bagaimana Metaverse dapat digunakan untuk menciptakan tempat tinggal serta komunitas yang cerdas, aman dan efisien.

Bicara soal kesiapan ekosistem, Korea Selatan adalah negara yang serius membangun infrastruktur Metaverse. Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Korea Selatan mengatakan bahwa negara tersebut telah meluncurkan aliansi industri untuk mendukung pengembangan teknologi dan ekosistem Metaverse. Sebagai negara yang eksistensi ekonomi liberalnya bersandar kepada para chaebol alias kelompok industrialist, tak heran apabila aliansi baru ini terdiri dari 17 perusahaan terkemuka Korea Selatan, termasuk operator nirkabel utama SK Telecom Co, serta raksasa otomotif Hyundai Motor Co., dan delapan kelompok industri, seperti Asosiasi Bisnis Internet Seluler Korea. Perusahaan dan kelompok industri akan bekerja sama untuk berbagi tren dan teknologi metaverse, dan membentuk kelompok konsultatif untuk masalah etika dan budaya yang terkait dengan pasar metaverse. Aliansi ini juga akan melakukan proyek pengembangan metaverse bersama.

Kementerian Sains Korea Selatan bahkan mengatakan akan memberikan dukungan kepada aliansi, terutama dalam membantu perusahaan membangun platform metaverse terbuka. Teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan di Korea Selatan, dengan SK Telecom saat ini mengoperasikan aplikasi Jump VR-nya, yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan orang lain di ruang virtual. Sebagai bagian dari uji coba platform metaverse, pada bulan Maret 2021 lalu, operator seluler tersebut telah mengadakan upacara penyambutan untuk mahasiswa baru di Universitas Soon Chun Hyang pada platform VR-nya.

Indonesia yang kini tengah sibuk dengan proyek mega-planning IKN, nampaknya juga serius ingin menciptakan ekosistem Metaverse yang integratif di lokasi ibukota baru. Fiber Optic Infrastructure diharapkan tidak berhenti di 4.0 atau 5.0. Apalagi ramai diberitakan bahwa perusahaan SpaceX milik Elon Musk meminta lahan khusus untuk landasan pesawat super cepat di IKN baru nanti. Artinya akan ada banyak kemungkinan yang bersinggungan dengan kemajuan teknologi dapat dimasukkan ke dalam perencanaan IKN tersebut.

Meski demikian, apakah benar membahas Metaverse di Indonesia masih terlalu dini ? Saya pribadi tidak merasa membahas Metaverse adalah sebuah ketabuan di tengah situasi kesenjangan ekstrim yang kini memang masih nyata terjadi di Indonesia. Saya juga tidak melihat Bappenas membentuk IKN di ruang Metaverse sebagai sebuah ambisi berbasis tren teknologi semata. Metaverse di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Menurut saya, teknologi mungkin tidak lagi menjadi penghalang utama untuk pengalaman dalam lingkungan virtual yang imersif. Pengalaman pertama ini sudah dimungkinkan menggunakan perangkat yang sebagian besar dari kita sudah miliki: smartphone. Pabrikan telepon sudah memasukkan kemampuan augmented reality ke dalam perangkat baru. Plus, Anda sekarang dapat menempatkan sebagian besar ponsel cerdas yang dirilis dalam beberapa tahun terakhir ke dalam headset dan segera disuguhi pengalaman VR yang cukup baik.

Saya rasa penghalang paling substansial untuk metaverse ada pada skala sosio-politik, ketimbang teknis. Rintangan teknis kemungkinan dapat diatasi seiring waktu, sementara masalah sosial dapat menjadi lebih rumit dari waktu ke waktu (ingat soal deep fake, ujaran kebencian, buzzer politik, dsb ?). Seperti ulasan tulisan saya pekan lalu, yang akan menjadi tantangan dari Metaverse ini bukanlah hardware-nya, melainkan kesiapan ekosistem serta reaksi di ranah sosial, agama, hukum dan ekonomi. Dari keempat bidang itu, saya kira yang saat ini menunjukkan keluwesan baru bidang ekonomi. Telah banyak pelaku NFT melakukan aktivitas jual beli di alam virtual. Mulai dari properti, seni, hingga pakaian. Hal yang masih kurang dirasa nyaman dari transaksi crypto ini adalah fluktuasinya yang tajam serta regulasinya yang masih ‘fluid’ sehingga resikonya terhitung besar bagi yang tak siap modal besar dan mental besar (karena chance kehilangan aset juga besar).

Oleh karenanya, bisa jadi dalam 3-4 tahun mendatang, pencicip Metaverse di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya adalah kelompok ekonomi mapan dan terdidik. Meski demikian, bukan tidak mungkin pengalaman kelompok elit tersebut hanya berselisih 1-2 tahun saja hingga teknologi tersebut bisa dicicip massal oleh seluruh lapisan masyarakat. Saya mengatakan hal ini berlandaskan kenyataan bahwa prinsip metaverse itu sebetulnya sudah ada saat ini dan cukup familiar bagi sebagian besar manusia yang sudah memiliki pengalaman terhubung dengan internet. Sehingga pra kondisi tersebut menjadi basis yang salah satunya dapat mempercepat transformasi teknologi di masyarakat. Beberapa video game online sudah memasukkan transaksi di dalamnya, dalam konsep virtual reality dan simulasi. Disana, pemain dapat membeli dan menjual item, karakter, tanah, dan pakaian di dalam game. Dengan demikian, game online sudah menyerupai pola Metaverse, yang membuat dunia maya serasa hidup dengan interaksi sosial ekonomi.

Di Indonesia telah hadir perusahaan rintisan yang berbasis teknologi realitas virtual (Virtual Reality) dan realitas berimbuh (Augmented Reality), yakni Arutala. Ini adalah perusahaan yang pada 2020 telah resmi bergabung dalam program Oculus Independent Software Vendor (ISV). OCULUS adalah perusahaan dibawah Meta (ex-Facebook) yang memproduksi Oculus Quest, Oculus Rift, dan Oculus Go. Semuanya adalah medium yang nanti digunakan untuk masuk ke Metaverse. Teknologi Arutala bahkan telah digunakan di sektor kesehatan, pertambangan, dan alat berat. Bahkan mereka memiliki misi bisa menjadi mitra dalam digitalisasi pendidikan, dimana saat ini sektor pendidikan masih banyak yang melakukan blend learning system (pembelajaran tatap muka langsung dan jarak jauh).

Melihat semua yang sedang terjadi di awal tahun ini, tidak berlebihan bila kita meyakini masa depan akan datang lebih awal. Apabila Metaverse hadir lebih cepat, saya berharap ia akan menjadi ruang yang aman, inklusif, dan inovatif. Meski demikian, manusia dengan segala pencapaian teknologi dan budayanya selalu harus waspada dengan tantangan yang sifatnya sustainability (berkelanjutan). Bagaimanapun dalam ruang Metaverse, avatar kita tetap dikendalikan oleh realitas diri yang nyata di dunia. Ia memiliki batasan energi, waktu, dan kesempatan. Membangun metaverse yang kuat untuk masa depan teknologi bukan hanya tentang menciptakan pengalaman VR yang paling imersif atau membuat web lebih terdesentralisasi. Ada berbagai komponen yang terlibat dalam mensukseskan metaverse, dan banyak di antaranya bergantung pada kemampuan untuk menggunakan teknologi dan inovasi secara etis dan berkelanjutan.

 

Dewi Arum Nawang Wungu

Senior Researcher Indopolling Research and Consulting

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa, 9 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta – Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meresmikan pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak yang terletak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa kehadiran pelabuhan ini akan memperkuat daya saing Provinsi Kalimantan Barat.

“Pelabuhan ini akan memperkuat competitiveness, daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Barat, karena di sini memiliki kekuatan besar crude palm oil (CPO), alumina, bauksit, dan produk-produk lainnya,” ujar Presiden Jokowi.

Pembangunan Terminal Kijing dilakukan sejak tahun 2016 dan selesai pada Mei 2022 dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,9 triliun. Pelabuhan ini sendiri merupakan pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan yang memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta nonpeti kemas.

“Jangan sampai investasi yang besar seperti itu tidak bisa memperkuat daya saing dan tidak bisa memperbaiki konektivitas antarpelabuhan, antarpulau, dan antarnegara,” imbuhnya.

Kepala Negara juga meminta kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar akses jalan dari pelabuhan tersebut menuju Kota Pontianak bisa diperlebar. Dengan demikian, diharapkan perjalanan kendaraan pengangkut kontainer bisa berjalan dengan lancar.

“Ini Pak Menteri PU hadir, diselesaikan sekalian, sehingga perjalanan kontainer maupun yang nonpeti kemas bisa lancar dan tujuan akhir kita memperkuat daya saing itu bisa kita lakukan,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait usulan perubahan nama pelabuhan, Presiden Jokowi mempersilakan agar usulan tersebut diajukan kepada pemerintah pusat.

“Saya kira seluruh aspirasi yang ada akan kita tampung, tapi pada hari ini tadi telah kita resmikan,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Bupati Mempawah Erlina, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono.

Baca Selengkapnya