Jazuli Juwaini: Bukan Hanya Perayaan Keagamaan, Idulfitri Momentum Perkuat Nilai Kebangsaan
Jakarta – Anggota DPR RI RI Jazuli Juwaini mengatakan Idulfitri bukan hanya tentang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti religiusitas, persatuan, toleransi, gotong royong, dan nasionalisme.
“Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menyebut Idulfitri merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan merenungkan amalan-amalan yang telah dilakukan selama tahun-tahun sebelumnya. Umat Islam diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Dalam konteks kebangsaan, kata Jazuli, Idulfitri harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, memperbaiki kualitas pengamalan nilai-nilai karakter, dan budaya bangsa yang termanifestasi dalam sila-sila Pancasila.
Yang pertama, Idulfitri mengajak setiap warga negara untuk kembali pada hakikat manusia sebagai mahkluk yang spiritual, mahkluk yang religius, yaitu sosok manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagai pengamalan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Manusia yang spiritual memiliki hati yang bersih, tulus, ikhlas jauh dari iri, dengki, dan prasangka buruk. Tidak ada niatan untuk mencelakai sesama anak bangsa. Tidak pula punya niatan menghancurkan bangsa yang dibangun susah payah oleh para pendiri dan pejuang bangsa ini. Jika ia seorang pemimpin ia punya kepekaan hati. Melihat semua masalah kebangsaan dan penyelesaiannya dengan hati. Bersikap adil dan mencintai seluruh rakyatnya sepenuh hati apapun latar belakang agama, suku, budaya, kepentingan dan golongannya,” pesannya.
Kedua, Idulfitri menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Silaturahim yang dilakukan di momen hari raya tidak terbatas antar umat Islam tapi melintasi suku, agama, ras, dan antargolongan, sehingga dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh rasa nasionalisme.
Dalam praktek kehidupan berbangsa, masyarakat kita punya kearifan luar biasa. Idulfitri tidak hanya perayaan bagi umat Islam tapi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar Islam dengan saling mengucap selamat, saling mengunjungi, dan saling berbagi bingkisan, hadiah, juga makanan. Inilah bentuk riil toleransi yang tidak sekadar basa-basi.
Ketiga, Idulfitri menjadi momen untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Tradisi zakat fitrah infak dan sedekah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan.
“Inilah cermin dari pengamalan sila kedua dan kelima Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sekaligus mempertebal dimensi kesalehan sosial dari ibadah puasa (dan ibadah-ibadah lainnya dalam Islam) sehingga tidak hanya mempertebal kesalehan pribadi semata,” jelas Politisi asal Banten ini.
Keempat, Idulfitri menjadi momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Nilai-nilai seperti religiusitas, disiplin, kerja keras, konsisten, persisten, dan pantang menyerah yang diajarkan dalam Islam dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bangsa Indonesia, tegasnya. menghadapi tantangan yang tidak mudah di tahun-tahun mendatang. Setiap warga negara dituntut untuk memiliki semangat nasionalisme yang kokoh sekaligus produktif sehingga bukan saja tidak luntur oleh tantangan dan ancaman tapi juga terus bergerak maju.
Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Nasionalisme bangsa mendapatkan tantangan, sekaligus ancaman dari “isme-isme” lain yang dominan seperti liberalisme, sekularisme, kapitalisme, individualisme, hingga ancaman terorisme dan radikalisme.
“Jika tidak hati-hati dan antisipasi dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, bangsa kita bisa kehilangan jati diri dan karakternya yang sejati. Sehingga mudah terombang-ambing, tidak punya prinsip dan pendirian, tidak punya martabat dan kemandirian. Momentum Idul Fitri harus mampu mempertebal jati diri dan mengokohkan nasionalisme bangsa,” tuturnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
