Jazuli Juwaini: Bukan Hanya Perayaan Keagamaan, Idulfitri Momentum Perkuat Nilai Kebangsaan
Jakarta – Anggota DPR RI RI Jazuli Juwaini mengatakan Idulfitri bukan hanya tentang perayaan keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan seperti religiusitas, persatuan, toleransi, gotong royong, dan nasionalisme.
“Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Rabu (10/4/2024).
Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga menyebut Idulfitri merupakan waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri dan merenungkan amalan-amalan yang telah dilakukan selama tahun-tahun sebelumnya. Umat Islam diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dan menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Dalam konteks kebangsaan, kata Jazuli, Idulfitri harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, memperbaiki kualitas pengamalan nilai-nilai karakter, dan budaya bangsa yang termanifestasi dalam sila-sila Pancasila.
Yang pertama, Idulfitri mengajak setiap warga negara untuk kembali pada hakikat manusia sebagai mahkluk yang spiritual, mahkluk yang religius, yaitu sosok manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia sebagai pengamalan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Manusia yang spiritual memiliki hati yang bersih, tulus, ikhlas jauh dari iri, dengki, dan prasangka buruk. Tidak ada niatan untuk mencelakai sesama anak bangsa. Tidak pula punya niatan menghancurkan bangsa yang dibangun susah payah oleh para pendiri dan pejuang bangsa ini. Jika ia seorang pemimpin ia punya kepekaan hati. Melihat semua masalah kebangsaan dan penyelesaiannya dengan hati. Bersikap adil dan mencintai seluruh rakyatnya sepenuh hati apapun latar belakang agama, suku, budaya, kepentingan dan golongannya,” pesannya.
Kedua, Idulfitri menjadi momen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Silaturahim yang dilakukan di momen hari raya tidak terbatas antar umat Islam tapi melintasi suku, agama, ras, dan antargolongan, sehingga dapat mempererat tali persaudaraan dan memperkokoh rasa nasionalisme.
Dalam praktek kehidupan berbangsa, masyarakat kita punya kearifan luar biasa. Idulfitri tidak hanya perayaan bagi umat Islam tapi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar Islam dengan saling mengucap selamat, saling mengunjungi, dan saling berbagi bingkisan, hadiah, juga makanan. Inilah bentuk riil toleransi yang tidak sekadar basa-basi.
Ketiga, Idulfitri menjadi momen untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Tradisi zakat fitrah infak dan sedekah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan.
“Inilah cermin dari pengamalan sila kedua dan kelima Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sekaligus mempertebal dimensi kesalehan sosial dari ibadah puasa (dan ibadah-ibadah lainnya dalam Islam) sehingga tidak hanya mempertebal kesalehan pribadi semata,” jelas Politisi asal Banten ini.
Keempat, Idulfitri menjadi momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme. Nilai-nilai seperti religiusitas, disiplin, kerja keras, konsisten, persisten, dan pantang menyerah yang diajarkan dalam Islam dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bangsa Indonesia, tegasnya. menghadapi tantangan yang tidak mudah di tahun-tahun mendatang. Setiap warga negara dituntut untuk memiliki semangat nasionalisme yang kokoh sekaligus produktif sehingga bukan saja tidak luntur oleh tantangan dan ancaman tapi juga terus bergerak maju.
Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif sekaligus dampak negatif. Nasionalisme bangsa mendapatkan tantangan, sekaligus ancaman dari “isme-isme” lain yang dominan seperti liberalisme, sekularisme, kapitalisme, individualisme, hingga ancaman terorisme dan radikalisme.
“Jika tidak hati-hati dan antisipasi dalam menghadapi tantangan dan ancaman tersebut, bangsa kita bisa kehilangan jati diri dan karakternya yang sejati. Sehingga mudah terombang-ambing, tidak punya prinsip dan pendirian, tidak punya martabat dan kemandirian. Momentum Idul Fitri harus mampu mempertebal jati diri dan mengokohkan nasionalisme bangsa,” tuturnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
