Aliyah Mustika Apresiasi BPJS Kesehatan Siapkan Posko Pelayanan Gratis di Pelabuhan Makassar
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Aliyah Mustika Ilham mengapresiasi atas upaya BPJS Kesehatan yang menyiapkan posko pelayanan kesehatan gratis bagi para mudik yang akan pulang kampung Lebaran Idulfitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan.
“Tentu kita dukung selama itu bermanfaat bagi masyarakat utamanya pemudik yang pulang kampung berlebaran,” ujar Aliyah saat sosialisasi program JKN-KIS kepada peserta BPJS Kesehatan di Makassar, Sabtu (6/4/2024).
Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Minggu (7/4/2024), Aliyah tetap akan mengevaluasi apabila dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan bagi pemudik terjadi kendala ataupun masalah pada musim mudik tahun ini, meskipun sejauh ini belum ada laporan masuk soal kendala tersebut.
“Nanti Kita akan evaluasi dan kami ikut memantau perkembangan sejauh mana dan juga keterlibatan daripada pemerintah provinsi, kota dan kabupaten terkait pelayanan arus mudik yang dilaksanakan masyarakat menyambut Idulfitri,” papar Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Untuk pelayanan posko kesehatan gratis disiapkan BPJS Kesehatan terbagi di beberapa daerah seperti di Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur, Pelabuhan Merak, Banten, Rest Area Tol KM 88A Purwakarta, Rest Area Tol Ungaran KM 429A Jawa Tengah, Terminal Purabaya Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.
Posko pelayanan kesehatan gratis mudik lebaran tersebut di mulai 5-9 April 2024. Sedangkan untuk Mudik BPJS Kesehatan saat arus balik ditempatkan di Rest Area Banjaratma KM 260B Brebes pada 13-15 April 2024.
Aliah menjelaskan, selain arus mudik Lebaran, dalam sosialisasi terkait JKN-KIS yang kini diberlakukan pemerintah untuk tahun 2024, kata dia, sudah ada 50 persen kesiapan Rumah Sakit di Indonesia menangani pasien peserta BPJS Kesehatan.
“Kami berharap ada timbal balik dari pihak pelayanan kesehatan dalam mengakomodir masyarakat, khususnya pasien yang sudah memiliki Kartu BPJS Kesehatan aktif dan tidak merasakan atau tidak dianaktirikan oleh pihak pihak pelayanan kesehatan tersebut,” katanya menegaskan.
Karena sesungguhnya, kata dia, pemerintah sudah mencanangkan bahkan mewajibkan semua warga negara harus menjadi bagian kepesertaan BPJS Kesehatan. Tentunya ini harus diperhatikan oleh pihak pemerintah sendiri, khususnya pelayanan kesehatan dan Kementerian Kesehatan.
“Masyarakat sudah mematuhi aturan tersebut dan menjadi kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tetapi, kalau tidak dibarengi atau ditunjang dengan pelayanan kesehatan, tentu masyarakat akan merasa tersia-siakan karena mereka sudah memperhatikan kewajibannya dan bisa menuntut haknya mereka,” tutur dia.
Di tempat yang sama, Asisten Manajer BPJS Kesehatan Cabang Makassar Muh Syahrul menambahkan, pihaknya terus melaksanakan sosialisasi tentang manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam program JKN-KIS sebagai bentuk perlindungan kesehatan.
“Kami juga menekankan kepada perusahaan agar memperhatikan pekerjanya untuk mendapatan jaminan kesehatan dengan mendaftarkannya. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018,” katanya menambahkan.
Sebelumnya, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Andi Afdal meresmikan Posko Mudik BPJS Kesehatan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada Jumat 5 Maret 2024. Ia menyebutkan, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 96 persen atau hampir seluruh rakyat Indonesia sudah di lindungi jaminan kesehatan sehingga disadari mayoritas penumpang sudah terdaftar patut mendapat jaminan kesehatan.
“Makanya saat mudik seperti ini kita pantau kadang kala ada kelelahan sehingga kita siapkan Posko Mudik supaya mereka bisa istirahat sejenak melepas lelah serta bisa berkonsultasi dengan dokter yang kami siapkan dibantu juga dari Kantor Kesehatan Pelabuhan,” ujarnya seusai peresmian posko tersebut.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
