Hoax Perparah Keadaan di Rakhine
Jakarta – Dunia tengah bereaksi melihat betapa pilunya berbagai tindak kekerasan di negara bagian Rakhine, sebelah utara Myanmar. Sudah beberapa dekade belakangan, warga Rohingya mengalami perlakuan sewenang-wenang di Myanmar, dan kewarganegaraan mereka tidak diakui.
Namun sayangnya, di saat-saat seperti ini masih saja ada oknum yang malah membuat keadaan kian gaduh dengan menyebarkan foto-foto palsu di media sosial. Foto-foto dan video terkait Rohingya tersebut pun mengandung unsur hoax yang turut memperparah keadaan.
Dilansir BBC, Minggu (3/9), sebagian besar foto memang memperlihatkan kesadisan yang tentu saja memancing amarah besar. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa informasi resmi sangat terbatas di sana. Bahkan akses wartawan pun kerap terbentur di wilayah yang saat ini dipenuhi ketidakpercayaan dan rivalitas antara kelompok muslim Rohingya dan sebagian besar penduduk Buddha di Rakhine itu. Beberapa dari mereka yang berhasil masuk sekalipun , masih tetap kesulitan mengumpulkan informasi lantaran situasi yang tidak pasti.
Kira-kira enam hari lalu, tepatnya pada 29 Agustus 2017, Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek, mengunggah empat foto dari akun Twitternya. Isinya menuntut komunitas internasional untuk menghentikan genosida etnis Rohingnya.
Cuitannya tersebut pun langsung direspons ribuan “retweet” dan mendapatkan ribuan “like” dari netizen. Beberapa menyerukan amarah pertanda setuju, namun beberapa berbunyi kritik yang meragukan keaslian foto tersebut. Tiga hari setelah cuitan pertama, Simsek justru menghapusnya.
Cuitan Simsek yang sudah dihapus. Sumber BBC.
Foto pertama menunjukkan jasad yang sudah membusuk. Foto ini disebut paling sulit diketahui sumbernya. Namun beberapa respons netizen menyebut bahwa foto tersebut bukan berasal dari aksi kekerasan terbaru, melainkan memperlihatkan korban badai Topan Nagis yang terjadi pada Mei 2008. Komentar lain mengatakan foto itu merupakan korban kecelakaan perahu di Sungai Myanmar.
Foto kedua pun palsu. Foto tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang menangisi pria yang tewas terikat di pohon. Foto tersebut telah dikonfirmasi berasal dari Aceh, Indonesia dan diambil pada 2003 oleh seorang fotografer yang bekerja di Reuters.
Foto ketiga memperlihatkan ada dua bayi yang menangis melihat jasad ibunya. Ini juga palsu. Foto itu berasal dari Rwanda dan diambil oleh Albert Facelly yang bekerja untuk Sipa pada 1994. Bahkan foto tersebut sudah populer lantaran merupakan salah satu dari beberapa foto yang memenangkan World Press Award.
Lalu foto keempat memperlihatkan sejumlah orang terendam di kanal. Meski belum dipastikan sumbernya, namun foto tersebut bisa ditemukan di sebuah situs yang meminta dana untuk membantu korban banjir di Nepal-yang belum lama terjadi.
Itu hanya beberapa foto yang kebetulan dimuat oleh orang penting di Turki. Sementara di ranah media sosial, foto-foto lain yang menunjukkan kekejaman yang diklaim memperlihatkan korban pembunuhan massal sudah tersebar. Beberapa pun sulit diverifikasi.
Belum lama juga, tim dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mengaku sudah melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran hak asasi di negara bagian Rakhine, pun menolak menggunakan foto atau video yang tidak mereka ambil sendiri. Mereka beralasan sangat sulit menilai keaslian materi foto-foto tersebut.
Namun temuan Komisi HAM PBB, mengenai adanya kekejaman luar biasa terhadap komunitas Rohingya, yang menurut mereka tergolong kejahatan kemanusiaan ditolak oleh pemerintah Myanmar. Sayangnya, Pemerintah Myanmar justru kemudian menolak mengeluarkan visa bagi sejumlah pencari fakta, termasuk wartawan, ke negara bagian Rakhine.
Namun, dari beberapa sumber yang dikumpulkan, situasi terbaru di negara bagian Rakhine, memang memperlihatkan sebuah gambaran jelas akan adanya konflik serius yang sudah memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Intina sikap keterbukaan Pemerintah Myanmar sangat diperlukan. Terlebih saat ini beredar kabar bahwa etnis Rohingya tengah mengalami situasi yang amat buruk lantaran diserang oleh tentara dan warga sipil bersenjata.
Permasalahannya sekarang, untuk memastikan keakuratan gambar yang beredar, dibutuhkan waktu lama, mengingat minimnya akses yang diberikan bagi pihak netral ke area tersebut. Pastinya, berhati-hatilah dalam menyikapi liarnya disinformasi media sosial.
Empat hal diduga tengah terjadi di Rakhine:
Pekan lalu, setelah ketegangan yang terjadi berminggu-minggu, militan dari Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan atau ARSA menyerang sedikitnya 25 pos polisi
Bentrokan terjadi di sejumlah wilayah, bahkan ada yang melibatkan penduduk desa Rohingya yang bergabung dengan kelompok ARSA untuk melawan petugas keamanan
Namun, menurut beberapa laporan, di beberapa titik kejadian, petugas keamanan, yang kadang didukung oleh warga Buddha bersenjata, membakar desa-desa Rohingya dan menembaki penduduk
Di titik lain, komunitas Buddha juga diserang dan sebagian warganya terbunuh
PBB memperkirakan sekitar 40.000 warga Rohingya telah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh, dan mengisahkan soal kekerasan dan penyiksaan
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
