Connect with us
Konflik Rohingya

Hoax Perparah Keadaan di Rakhine

Letak Rakhine di Myanmar

Jakarta – Dunia tengah bereaksi melihat betapa pilunya berbagai tindak kekerasan di negara bagian Rakhine, sebelah utara Myanmar. Sudah beberapa dekade belakangan, warga Rohingya mengalami perlakuan sewenang-wenang di Myanmar, dan kewarganegaraan mereka tidak diakui.

Namun sayangnya, di saat-saat seperti ini masih saja ada oknum yang malah membuat keadaan kian gaduh dengan menyebarkan foto-foto palsu di media sosial. Foto-foto dan video terkait Rohingya tersebut pun mengandung unsur hoax yang turut memperparah keadaan.

Dilansir BBC, Minggu (3/9), sebagian besar foto memang memperlihatkan kesadisan yang tentu saja memancing amarah besar. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa informasi resmi sangat terbatas di sana. Bahkan akses wartawan pun kerap terbentur di wilayah yang saat ini dipenuhi ketidakpercayaan dan rivalitas antara kelompok muslim Rohingya dan sebagian besar penduduk Buddha di Rakhine itu. Beberapa dari mereka yang berhasil masuk sekalipun , masih tetap kesulitan mengumpulkan informasi lantaran situasi yang tidak pasti.

Kira-kira enam hari lalu, tepatnya pada 29 Agustus 2017, Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek, mengunggah empat foto dari akun Twitternya. Isinya menuntut komunitas internasional untuk menghentikan genosida etnis Rohingnya.

Cuitannya tersebut pun langsung direspons ribuan “retweet” dan mendapatkan ribuan “like” dari netizen. Beberapa menyerukan amarah pertanda setuju, namun beberapa berbunyi kritik yang meragukan keaslian foto tersebut. Tiga hari setelah cuitan pertama, Simsek justru menghapusnya.

Cuitan Simsek yang sudah dihapus. Sumber BBC

Cuitan Simsek yang sudah dihapus. Sumber BBC.

Foto pertama menunjukkan jasad yang sudah membusuk. Foto ini disebut paling sulit diketahui sumbernya. Namun beberapa respons netizen menyebut bahwa foto tersebut bukan berasal dari aksi kekerasan terbaru, melainkan memperlihatkan korban badai Topan Nagis yang terjadi pada Mei 2008. Komentar lain mengatakan foto itu merupakan korban kecelakaan perahu di Sungai Myanmar.

Foto kedua pun palsu. Foto tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang menangisi pria yang tewas terikat di pohon. Foto tersebut telah dikonfirmasi berasal dari Aceh, Indonesia dan diambil pada 2003 oleh seorang fotografer yang bekerja di Reuters.

Foto ketiga memperlihatkan ada dua bayi yang menangis melihat jasad ibunya. Ini juga palsu. Foto itu berasal dari Rwanda dan diambil oleh Albert Facelly yang bekerja untuk Sipa pada 1994. Bahkan foto tersebut sudah populer lantaran merupakan salah satu dari beberapa foto yang memenangkan World Press Award.

Lalu foto keempat memperlihatkan sejumlah orang terendam di kanal. Meski belum dipastikan sumbernya, namun foto tersebut bisa ditemukan di sebuah situs yang meminta dana untuk membantu korban banjir di Nepal-yang belum lama terjadi.

Itu hanya beberapa foto yang kebetulan dimuat oleh orang penting di Turki. Sementara di ranah media sosial, foto-foto lain yang menunjukkan kekejaman yang diklaim memperlihatkan korban pembunuhan massal sudah tersebar. Beberapa pun sulit diverifikasi.

Belum lama juga, tim dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mengaku sudah melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran hak asasi di negara bagian Rakhine, pun menolak menggunakan foto atau video yang tidak mereka ambil sendiri. Mereka beralasan sangat sulit menilai keaslian materi foto-foto tersebut.

Namun temuan Komisi HAM PBB, mengenai adanya kekejaman luar biasa terhadap komunitas Rohingya, yang menurut mereka tergolong kejahatan kemanusiaan ditolak oleh pemerintah Myanmar. Sayangnya, Pemerintah Myanmar justru kemudian menolak mengeluarkan visa bagi sejumlah pencari fakta, termasuk wartawan, ke negara bagian Rakhine.

Namun, dari beberapa sumber yang dikumpulkan, situasi terbaru di negara bagian Rakhine, memang memperlihatkan sebuah gambaran jelas akan adanya konflik serius yang sudah memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Intina sikap keterbukaan Pemerintah Myanmar sangat diperlukan. Terlebih saat ini beredar kabar bahwa etnis Rohingya tengah mengalami situasi yang amat buruk lantaran diserang oleh tentara dan warga sipil bersenjata.

Permasalahannya sekarang, untuk memastikan keakuratan gambar yang beredar, dibutuhkan waktu lama, mengingat minimnya akses yang diberikan bagi pihak netral ke area tersebut. Pastinya, berhati-hatilah dalam menyikapi liarnya disinformasi media sosial.

Empat hal diduga tengah terjadi di Rakhine:

Pekan lalu, setelah ketegangan yang terjadi berminggu-minggu, militan dari Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan atau ARSA menyerang sedikitnya 25 pos polisi

Bentrokan terjadi di sejumlah wilayah, bahkan ada yang melibatkan penduduk desa Rohingya yang bergabung dengan kelompok ARSA untuk melawan petugas keamanan

Namun, menurut beberapa laporan, di beberapa titik kejadian, petugas keamanan, yang kadang didukung oleh warga Buddha bersenjata, membakar desa-desa Rohingya dan menembaki penduduk

Di titik lain, komunitas Buddha juga diserang dan sebagian warganya terbunuh

PBB memperkirakan sekitar 40.000 warga Rohingya telah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh, dan mengisahkan soal kekerasan dan penyiksaan

W. Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya