Menlu: Presiden Jokowi Sangat Peduli Terhadap Rohingnya dan Berharap Konflik Segera Diselesaikan
Jakarta – Tuduhan bahwa pemerintah Indonesia tidak peduli dan kurang responsive terhadap konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar dibantah oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Retno menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo sangat peduli terhadap krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingnya di Myanmar. Ia pun mengaku juga diminta presiden untuk mencari tahu apa yang dibutuhkan untuk membantu mereka menyeberang ke Bangladesh.
“Bahwa presiden Indonesia concern krisis kemanusian Rohingnya dan presiden meminta saya untuk menanyakan apa yang paling diperlukan Bangladesh saat ini dalam membantu pengungsi (Rohingnya) saat ini masuk Bangladesh,” kata Retno di Kemlu, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Menlu Retno mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memberikan bantuan terhadap etnis Rohingnya dari dua sisi yakni hulu dan hilir. Bantuan dari hulu yaitu pemerintah akan melakukan lobi politik kepada otoritas Myanmar. “Hulu itu apa yang saya sampaikan itu upaya kita untuk situasi krisis kemanusian. Hulu baik aspek politik maupun aspek kongkretnya. Sehingga pendekatan kita pendekatan komprehensif,” ujar Retno.
Sedangkan yang di maksud dengan secara hilir, pemerintah Indonesia akan melakukan bantuan kemanusian terhadap etnis Rohingnya di perbatasan Bangladesh. Karenanya Retno berkomunikasi dengan Menlu Bangladesh membahas bantuan yang diberikan untuk etnis Rohingnya.Pemerintah Bangladesh pun mengapresiasi mengenai respon aktif pemerintah Indonesia.
Menlu Retno menjelaskan kalau ia pun berkomunikasi dengan menlu Belanda dalam membantu etnis Rohingnya. Belanda juga mendukung langkah Indonesia dalam membantu etnis Rohingnya.
“Dengan Menlu Belanda yang hari ini akan melakukan komunikasi lagi tetapi sudah lakukan komunikasi kemarin antara lain, notenya adalah kami sama-sama consern. Jadi eropa mendukung apa yang dilakukan Indonesia dalam upaya situasi di Rakhine dan mereka juga memberikan support dan mereka juga mengatakan apa yang dapat dilakukan negara eropa untuk ikut membantu,” kata Retno.
Rencananya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan terbang ke Yangon, Myanmar pada Minggu (3/9/2017) sore. Tujuannya Retno akan memberikan bantuan kepada etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. “Insya Allah saya sore nanti, saya akan melakukan perjalanan ke Myanmar, sekali lagi ini perjalanan ini bawa amanah bagi masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu krisis kemanusian dapat segera diselesaikan. Tetapi juga harapan dunia Internasional agar Indonesia dapat menyampaikan harapan dunia internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan,” ucapnya.
Kunjungan Menlu Retno merupakan kunjungan Menteri Luar Negeri yang pertama kali ke Myanmar serta mengadakan pertemuan dengan otoritas pemerintah Myanmar terkait nasib warga Rohingya. Ia berharap dalam pertemuan tersebut bisa menyelesaikan masalah kejahatan kemanusian terhadap etnis Rohingnya. “Saya, dari observasi yang saya lakukan, Menlu yang pertama masuk ke Myanmar, yang akan mengadakan pertemuan dengan otoritas Myanmar. Mudah-mudahan rencana berlangsung sesuai dengan yang kita rencanakan, sekali lagi situasi dinamis mudah-mudahan tidak ada perubahan,” ujar Retno.
Apalagi, kata Retno, saat ini pemerintah Indonesia sangat memperhatikan masalah kemanusian yang dialami etnis Rohingnya. Namun ia menyerahkan keputusan dan kebijakan dalam menyelesaikan masalah tersebut kepada pemerintah Myanmar. Pemerintah Indonesia akan terus memberikan bantuan. “Kita sudah concern, tetapi sekali lagi kita bahas kita harapkan pemerintah Myanmar dapat melakukan tanggung jawab di pemerintah Myanmar. Tetapi ada bagian Indonesia dapat membantu, ada bagian di mana masyarakat Internasional dapat membantu,” ujar Retno.
Ping
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
