Hasil Tracing Dinkes DKI Temukan 24 Orang Positif Covid-19 Usai Kontak Erat dengan Anies dan Riza
Jakarta – Sebanyak 24 orang yang memiliki kontak erat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Corona. Hal itu diketahui setelah Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melakukan tracing atau penelusuran.
Anies terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12) dini hari. Anies melaksanakan tes PCR di Balai Kota, Senin (30/11) siang.
Sementara itu, Wagub Ahmad Riza Patria lebih dahulu dinyatakan positif Corona. Riza Patria terkonfirmasi positif Corona pada Jumat (27/11) lalu.
Baik Anies maupun Riza Patria kini melakukan isolasi mandiri. Anies mengaku tetap akan memimpin rapat melalui virtual.
Kemudian, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melakukan tracing atau penelusuran. Total ada 437 orang dilakukan tes swab oleh petugas Dinkes DKI. Dari 437, ada 158 orang yang kontak erat dengan Anies, sedangkan 279 lainnya kontak erat dengan Ahmad Riza Patria.
“Sesuai dengan definisi dari Kemenkes bahwa kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Jadi pelacakan kontak (contact tracing) yang kami lakukan bukan menyatakan siapa yang tertular dari Gubernur maupun Wakil Gubernur, tapi siapa saja yang tertular bersama Gubernur dan Wakil Gubernur. Data kasus konfirmasi positif hasil contact tracing bukan menentukan penularannya dari Gubernur maupun Wakil Gubernur, tapi menentukan klaster kasus yang bersamaan terjadi selama masa inkubasi COVID-19,” kata Kadinkes DKI Jakarta Widyastuti melalui keterangan tertulis di situs PPID Pemprov DKI Jakarta, Rabu (2/12/2020).
“Hingga Selasa (1/12) kemarin, kami di Dinkes DKI Jakarta dan jajaran telah mencatat 158 orang telah dilakukan tes usap dari kontak erat Gubernur dan 279 orang telah dilakukan tes usap dari kontak erat Wakil Gubernur sehingga total pelacakan kontak kasus sejauh ini adalah 437 orang,” imbuhnya.
Ia mengatakan dari hasil tracing itu, sebanyak 24 orang dinyatakan positif Corona. Ia merinci 158 orang yang melakukan kontak erat dengan Anies hasilnya 5 positif Corona, 111 negatif, dan 42 orang menunggu hasil.
Sedangkan untuk 279 orang yang kontak erat dengan Wagub Riza Patria dari tracing 28 November sampai 1 Desember 2020, hasilnya 19 positif Corona, 185 negatif, dan 75 lainnya masih menunggu hasil. Dengan demikian, saat ini ada 24 orang positif Corona dari kontak erat Gubernur dan Wagub DKI Jakarta.
Meski demikian, ia mengatakan 24 orang yang dinyatakan positif Corona itu belum tentu tertular dari Anies dan Riza Patria. Untuk itu, Dinkes masih terus melakukan penelusuran lebih lanjut.
“Sekali lagi, kami menegaskan bahwa mereka yang terkonfirmasi positif dari hasil pelacakan kontak tidak menentukan sumber penularannya adalah Gubernur ataupun Wakil Gubernur. Saat ini belum ditemukan kasus positif di antara mereka yang berinteraksi langsung dengan Gubernur baik dari keluarga maupun tim kerja setelah Gubernur dikonfirmasi positif. Kepada mereka yang terkonfirmasi positif sedang dalam proses penelusuran lebih lanjut. Beberapa kasus ditemukan bahwa periode penularan sebelum berinteraksi dengan Gubernur dan merupakan bagian dari klaster keluarga masing-masing. Jadi kami mendata ada klaster terpisah yang ditemukan karena dilakukan tes masif di lingkungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur,” tuturnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
