Google Masih Manfaatkan Celah Pajak untuk Melindungi Miliaran Dolar Pendapatan Iklan di Luar Negeri
Google berhasil menyelamatkan uangnya sebesar $ 3,7 miliar pada tahun 2016 dengan memindahkan 16 miliar euro antara Irlandia, Belanda, dan Bermuda menggunakan celah hukum yang ada dengan mensiasati pembayaran pajak yang tinggi di luar negeri, menurut sebuah laporan dari Bloomberg .
Mengutip peraturan di Belanda, laporan tersebut menjelaskan bagaimana Google terus menggunakan celah “Double Irish” dan “Dutch Sandwich” untuk memotong tagihan pajak luar negerinya. Pada 2016, Google menghemat tujuh persen lebih banyak dari tahun sebelumnya, dengan tarif pajak 19,3 persen.
“Kami membayar semua pajak yang harus dibayar dan mematuhi undang-undang pajak di setiap negara yang beroperasi di seluruh dunia,” kata Google dalam sebuah pernyataan yang diberikan kepada Bloomberg. “ Kami tetap berkomitmen untuk membantu menumbuhkan ekosistem online.”
Sama dengan Apple, yang baru-baru ini diperintahkan oleh Uni Eropa untuk membayar pajak milyaran dolar kepada pemerintah Irlandia. Google banyak menggunakan celah pajak yang misterius untuk memutar dan memindahkan pendapatan luar negeri ke negara surga bebas pajak. , dengan pemberhentian di Irlandia dan Belanda dalam perjalanan ke Bermuda, yang menikmati tingkat pajak penghasilan badan sebesar nol.
Google melakukan ini dengan menggunakan perusahaan cangkang yang efektif di Irlandia untuk mengumpulkan pendapatan iklan di luar negeri. Pendapatan itu dipegang anak perusahaan Belanda, dan perusahaan cangkang Irlandia lainnya yang secara fisik berada di Bermuda, dengan hak untuk melisensikan kekayaan intelektual Google, lalu pada akhirnya melaporkannya sebagai penghasilan.
Memindahkan uang dengan cara ini adalah disebut “Double Irish” dan “Dutch sandwich”, dan Google telah terus menggunakan celah ini di masa lalu. Irlandia mengumumkan pada tahun 2014 bahwa mereka menutup celah ini, efektif 2015, setelah pengawasan ketat, namun memberi masa tenggang diperpanjang hingga 2020 agar perusahaan mematuhi. Hal ini sama saja memberi Google kelonggaran legal untuk terus mengeksploitasi mereka selama tiga tahun lagi.
Google dilaporkan memiliki pendapatan luar negeri sebesar $60,7 miliar yang belum dipulangkan karena takut akan kehilangan 35 persen untuk pajak perusahaan yang berlaku di AS. Itu berarti uang itu harus tetap di luar negeri. Pengaturan itu mungkin berubah dalam bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang, bagaimanapun, karena undang-undang pajak baru yang disahkan oleh DPR dan Senat bulan lalu ditujukan lebih menyenangkan perusahaan dan orang kaya. Undang-undang baru tersebut menetapkan tingkat pajak minimum yang lebih murah untuk keuntungan luar negeri dan menawarkan jalan yang kurang memberatkan untuk membawa pulang uang itu secara reguler dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah.
Itu berarti Apple, Google, dan lainnya mungkin membawa lebih banyak uang ke rumah, namun tetap menikmati banyak manfaat yang diberikan oleh celah pajak ini selama puluhan tahun dari sekarang. Tidak ada indikasi jelas bahwa bisnis akan menginvestasikan kembali uang itu ke manufaktur dalam negeri, mempekerjakan, atau penerima lainnya dari rejeki nomplok yang diserahkan ke perusahaan Amerika. Beberapa perusahaan telah memanfaatkan secara strategis kesempatan PR untuk secara terbuka merayakan tagihan pajak dengan bonus $ 1.000 kepada karyawan.
J.Jams – Theverge
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
