Film Turah Terpilih Sebagai Wakil Indonesia di Oscar 2018
Jakarta – Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS) selaku penyelenggara Academy Awards atau Oscar untuk kali kesekian menunjuk Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI) melakukan seleksi atas film Tanah Air yang diikutkan untuk dikategori Best Foreign Language Film Award atau Film Berbahasa Asing Terbaik.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, PPFI yang juga didukung Pusat Pengembangan Film Kemdikbud langsung membentuk Komite Seleksi beranggotakan para insan film yang kompenten dan mumpuni dari berbagai kemampuan yang menentukan film mana yang akan dikirim ke Academy Awards 2018.
Komite Seleksi tahun 2017 diketuai aktris yang juga produser film Christine Hakim, bersama 12 orang anggota lainnya, seperti Alim Sudio, Benni Setiawan, Fauzan Zidny, Firrnan Bintang, Jenny Rachman, Marcella Zalianty, Mathias Muchus, Reza Rahadian, Roy Lolang, Tya Subiyakto, Wina Armada dan Zairin Zain.
Komite ini mengumumkan satu judul film yang akan mewakili Indonesia di ajang bergengsi tersebut. Lewat selembar surat keputusan yang disetujui oleh 13 orang komite seleksi, Christine mengumumkan Film Turah akan mewakili Indonesia untuk berkompetisi di kategori Film Berbahasa Asing Terbaik Academy Awards ke-90 yang akan digelar di Dolby Theatre Hollywood, 4 Maret 2018.
“Berdasarkan keputusan dan sesuai pedoman pelaksanaan kategori Foreign Languange Award di Oscar, maka komite seleksi menetapkan bahwa film produksi Fourcolors Films, Turah, terpilih sebagai film untuk mewakili Indonesia di ajang Oscar kategori film bahasa asing,” kata Ketua Komite Seleksi, Christine Hakim, di Plaza Indonesia, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Christine mengatakan, proses seleksi hingga terpilihnya film Turah dilakukan dengan beberapa metode. Bahkan, Komite Seleksi juga harus mempelajari beberapa film yang pernah meraih Piala Oscar di tahun sebelumnya. “Kami juga mempelajari dan menganalisa dari jauh dari hasil yang menang Foreign Language film sebelumnya. Sehingga kita mendiskusikan mana film yang kira-kira dapat menarik perhatian di sana,” kata Christine.
Film Turah bukan satu-satu karya anak Indonesia yang ikut seleksi menuju Oscar. Ada seratusan judul film lainnya yang menjadi pesaing ketat dalam seleksi itu. “Seleksi banyak, kita seleksi dari sekitar 130 judul,” kata Christine.
Menurut Christine, film Turah sangat luar biasa. Salah satu yang menjadi kekuatan film tersebut, tambahnya, kejujuran dan kesederhanaan. Film Turah juga relevan dengan krisis kemanusiaan yang tengah terjadi di dunia. Apalagi tema-tema seperti itu biasanya diincar oleh Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), penyelenggara Oscar.
“Kekuatannya, kejujuran, dan kesederhanaannya, dari segi tematik dan penggarapannya. Pesannya kuat, di antara kemunafikan kehidupan. Gantung diri sebagai kekalahan, menjadi cermin untuk kita semua,” ujar Christine.
Sebelum itu, film Turah juga telah ditayangkan dari festival satu ke festival lainnya. Film yang melibatkan para pemain lokal yang belum terkenal itu pun meraih sejumlah penghargaan seperti Geber Award dan Netpac Award dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival, serta kategori Asian Feature Film Special Mention diraih dalam Singapore International Film Festival.
Sinopsis film Turah
Film Turah merupakan garapan sutradara Wicaksono Wisnu Legowo yang diproduseri Ifa Isfansyah dan tayang di bioskop pada 16 Agustus 2017. Film berbahasa ngapak khas daerah Tegal, bercerita tentang permasalahan sosial kehidupan pada tatanan lapisan masyarakat kelas bawah. Film ini realita kehidupan di Kampung Tirang, Tegal. Kerasnya persaingan hidup, yang menyisakan orang-orang kalah dari Kampung Turah. Awalnya mereka semua dijangkiti oleh sifat pesimisme dan juga diliputi perasaan takut. Terutama kepada Darso, yaitu juragan kaya yang telah memberi para penduduk ‘kehidupan’. Namun mereka bangkit, berjuang untuk melawan rasa takut mereka dan memperjuangkan hak mereka.
Pakel, dan para sarjana penjilat di lingkaran Darso melakukan berbagai cara dan membuat para warga kampung semakin bermental kerdil. Hal itu dimaksudkan agar tercipta situasi memudahkan Darso untuk terus mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya.
Hingga datang pertolongan pada orang-orang tersebut melalui diri Turah dan Jadag, yang memberikan harapan agar dapat terlepas dari kehidupan tanpa daya tersebut. Bersama Turah dan Jadag, keberanian mereka timbul untuk melawan rasa takut, termotivasi pula dari apa yang telah mereka alami. Turah dan Jadag berusaha sekuat daya mereka berdua, dan juga dari orang-orang di Kampung Tirang agar mereka tak lagi jadi manusia yang kalah dan manusia sisa-sisa.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
