Dukung Pidato Soekarno Jadi Warisan Ingatan Dunia, Tjahjo: Peran Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa untuk Dunia
Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa arsip negara merupakan memori kolektif yang berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Menurutnya lika-liku perjalanan sebuah negara dapat tercatat dengan baik dalam arsip sebagai informasi aktual atas peristiwa penting yang telah dilalui.
“Sebagai memori kolektif, arsip merupakan endapan informasi bangsa yang mengandung nilai-nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme,” jelas Menteri Tjahjo saat membuka Pekan Memori Kolektif Dunia dan Webinar Internasional “Soekarno Mengguncang Dunia: To Build the World a New” yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara virtual, Senin (11/10).
Mengutip dari Bung Karno, Tjahjo menyampaikan bahwa presiden pertama Indonesia tersebut berkeinginan kuat untuk menciptakan peran arsip sebagai sumber pembelajaran sejarah perjalanan bangsa.
“Tentunya, arsip juga berperan sebagai pertanggungjawaban nasional atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Arsip, sebagai warisan dokumenter perjalanan sebuah bangsa dan negara juga berfungsi sebagai ingatan dunia yang perlu dilestarikan. Sebagai khazanah sejarah bangsa, arsip memainkan peran yang strategis untuk terus dapat menjaga identitas bangsa Indonesia bagi generasi yang akan datang,” paparnya.
Melalui Pekan Memori Dunia: Memory of World, memori kolektif bangsa dapat didiseminasikan dengan baik. Pada tahun ini, ANRI mengusung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok dan pidato Presiden Soekarno di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 dengan judul To Build the World a New sebagai ingatan kolektif dunia atau memory of the world dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisations (UNESCO).
Atas prakarsa tersebut, Menteri Tjahjo pun menyampaikan dukungannya.
“Kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung upaya ANRI menjadikan tonggak sejarah Indonesia menjadi ingatan kolektif dunia. Terlebih, dua peristiwa penting tersebut merupakan tujuan nasional Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan perdamaian dunia,” tutur Tjahjo.
Tjahjo menuturkan pada masa tersebut, Indonesia memainkan peran strategis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dimulai pada KTT Asia Afrika pada April 1955 di Bandung, Indonesia mulai menonjolkan diri dalam percaturan politik dunia.
Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selalu menyuarakan pengurangan ketegangan antara dua blok besar dunia yang berkuasa pada saat itu, untuk mencapai perdamaian dunia.
Berkaca dari dua tonggak sejarah Indonesia tersebut, Menteri Tjahjo menyimpulkan bahwa arsip memiliki tiga peran dalam konteks kebangsaan. Pertama, sebagai endapan memori bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai sejarah perjalanan bangsa.
Kedua, arsip berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik negara. Ketiga, arsip juga memiliki peran sebagai sarana pencarian identitas bangsa.
Tjahjo juga menyampaikan bahwa dunia kearsipan membutuhkan pembaharuan dan inovasi, baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi.
“Sehingga peran arsip sebagai pemersatu dan pembaharu bangsa dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan pengajuan arsip pidato Soekarno menjadi warisan dunia UNESCO tersebut didasarkan oleh pemikiran presiden pertama RI tersebut yang berpengaruh dalam hubungan internasional.
“Ini representasi puncak pemikiran dan perjuangan Soekarno dalam memimpin Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan secara internasional,” kata Imam.
Koleksi arsip pidato Soekarno tersebut tersimpan di ANRI dan Indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara sahabat untuk mengajukannya sebagai warisan dokumenter PBB.
Selain pidato Soekarno tersebut, ANRI juga mengajukan dua arsip untuk menjadi warisan dokumenter UNESCO, yakni Arsip KTT Gerakan Non-Blok I dan Hikayat Aceh. Arsip KTT Gerakan Non-Blok I merupakan joint nomination yang diajukan bersama Serbia dan Aljaziar, serta telah mendapatkan letter of support dari negara yang menghadiri KTT tersebut.
“Sementara itu, arsip Hikayat Aceh diajukan bersama-sama antara Indonesia dan Belanda, karena ini milik ANRI dan KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) Belanda,” ujar Imam.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
