Connect with us

Dukung Pidato Soekarno Jadi Warisan Ingatan Dunia, Tjahjo: Peran Arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa untuk Dunia

Menteri Tjahjo saat membuka Pekan Memori Kolektif Dunia dan Webinar Internasional "Soekarno Mengguncang Dunia: To Build the World a New" yang digelar oleh ANRI secara virtual, Senin (11/10) (Kemenpanrb)

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa arsip negara merupakan memori kolektif yang berperan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Menurutnya lika-liku perjalanan sebuah negara dapat tercatat dengan baik dalam arsip sebagai informasi aktual atas peristiwa penting yang telah dilalui.

“Sebagai memori kolektif, arsip merupakan endapan informasi bangsa yang mengandung nilai-nilai mendasar bagi pendidikan karakter, jati diri bangsa, serta berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme,” jelas Menteri Tjahjo saat membuka Pekan Memori Kolektif Dunia dan Webinar Internasional “Soekarno Mengguncang Dunia: To Build the World a New” yang digelar oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara virtual, Senin (11/10).

Mengutip dari Bung Karno, Tjahjo menyampaikan bahwa presiden pertama Indonesia tersebut berkeinginan kuat untuk menciptakan peran arsip sebagai sumber pembelajaran sejarah perjalanan bangsa.

“Tentunya, arsip juga berperan sebagai pertanggungjawaban nasional atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Arsip, sebagai warisan dokumenter perjalanan sebuah bangsa dan negara juga berfungsi sebagai ingatan dunia yang perlu dilestarikan. Sebagai khazanah sejarah bangsa, arsip memainkan peran yang strategis untuk terus dapat menjaga identitas bangsa Indonesia bagi generasi yang akan datang,” paparnya.

Melalui Pekan Memori Dunia: Memory of World, memori kolektif bangsa dapat didiseminasikan dengan baik. Pada tahun ini, ANRI mengusung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok dan pidato Presiden Soekarno di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 dengan judul To Build the World a New sebagai ingatan kolektif dunia atau memory of the world dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisations (UNESCO).

Atas prakarsa tersebut, Menteri Tjahjo pun menyampaikan dukungannya.

“Kami dari Kementerian PANRB sangat mendukung upaya ANRI menjadikan tonggak sejarah Indonesia menjadi ingatan kolektif dunia. Terlebih, dua peristiwa penting tersebut merupakan tujuan nasional Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan perdamaian dunia,” tutur Tjahjo.

Tjahjo menuturkan pada masa tersebut, Indonesia memainkan peran strategis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dimulai pada KTT Asia Afrika pada April 1955 di Bandung, Indonesia mulai menonjolkan diri dalam percaturan politik dunia.

Kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan KTT Gerakan Non-Blok I di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selalu menyuarakan pengurangan ketegangan antara dua blok besar dunia yang berkuasa pada saat itu, untuk mencapai perdamaian dunia.

Berkaca dari dua tonggak sejarah Indonesia tersebut, Menteri Tjahjo menyimpulkan bahwa arsip memiliki tiga peran dalam konteks kebangsaan. Pertama, sebagai endapan memori bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk merangkai sejarah perjalanan bangsa.

Kedua, arsip berperan dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik negara. Ketiga, arsip juga memiliki peran sebagai sarana pencarian identitas bangsa.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa dunia kearsipan membutuhkan pembaharuan dan inovasi, baik dari cara penyimpanan, perawatan, hingga pemanfaatan teknologi.

“Sehingga peran arsip sebagai pemersatu dan pembaharu bangsa dapat terus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara, dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto mengatakan pengajuan arsip pidato Soekarno menjadi warisan dunia UNESCO tersebut didasarkan oleh pemikiran presiden pertama RI tersebut yang berpengaruh dalam hubungan internasional.

“Ini representasi puncak pemikiran dan perjuangan Soekarno dalam memimpin Indonesia dan memiliki pengaruh signifikan secara internasional,” kata Imam.

Koleksi arsip pidato Soekarno tersebut tersimpan di ANRI dan Indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara sahabat untuk mengajukannya sebagai warisan dokumenter PBB.

Selain pidato Soekarno tersebut, ANRI juga mengajukan dua arsip untuk menjadi warisan dokumenter UNESCO, yakni Arsip KTT Gerakan Non-Blok I dan Hikayat Aceh. Arsip KTT Gerakan Non-Blok I merupakan joint nomination yang diajukan bersama Serbia dan Aljaziar, serta telah mendapatkan letter of support dari negara yang menghadiri KTT tersebut.

“Sementara itu, arsip Hikayat Aceh diajukan bersama-sama antara Indonesia dan Belanda, karena ini milik ANRI dan KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) Belanda,” ujar Imam.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkeu: APBN 2023 Dirancang Fleksibel Hadapi Gejolak Perekonomian Global

Oleh

Fakta News
Menkeu Sri Mulyani didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri memberikan keterangan pers usai SKP tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023 yang mampu bertahan di tengah guncangan perekonomian global dan gejolak ketidakpastian yang sangat tinggi.

“APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, ini kita sering menyebutnya sebagai shock absorber,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna (SKP) tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2023, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (08/08/2022).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa di dalam SKP Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar APBN dijaga agar tetap kredibel, berkelanjutan, dan sehat.

Pada tahun 2022 ini, Dana Moneter Internasional (IMF) menurunkan proyeksi ekonomi dari 3,6 persen mejadi 3,2 persen untuk tahun ini. Di tahun mendatang, IMF memproyeksikan pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia masih terus terjadi.

“Tahun depan akan lebih lemah lagi dari 3,6 ke 2,9 persen dari sisi pertumbuhan ekonomi global. Ini artinya bahwa lingkungan global kita akan menjadi melemah, sementara tekanan inflasi justru meningkat,” terangnya.

Sementara itu, pada tahun 2022, IMF mengatakan akan terjadi kenaikan inflasi global sebesar 6,6 persen di negara-negara maju dan 9,5 persen di negara-negara berkembang. Kenaikan inflasi yang sangat tinggi di negara maju tersebut, memicu pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas, yang memacu capital outflow dan volatilitas di sektor keuangan.

“Inilah yang harus kita terus kelola di dalam negeri. Kami bersama Pak Gubernur Bank Indonesia di dalam terus meramu kebijakan fiskal dan moneter secara fleksibel namun juga pada saat yang sama efektif dan kredibel. Karena ini adalah suatu persoalan yang kombinasi dari baik kebijakan fiskal maupun moneter bekerja sama dengan kebijakan struktural,” ujar Menkeu.

Realisasi Semester I Tahun 2022

Dalam keterangan persnya, Sri Mulyani juga memaparkan mengenai realisasi anggaran pada semester I tahun 2022. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada dalam posisi yang sangat baik dan akan terus dipertahankan pada semester II tahun 2022.

“Dilihat dari pertumbuhan ekonomi di kuartal II yang mencapai 5,44 persen dan ini adalah pertumbuhan yang sangat impresif tinggi karena tahun lalu kuartal II itu pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 7,1 (persen). Jadi baseline-nya sudah tinggi tahun lalu kuartal II dan tahun ini tetap bisa tumbuh di atas 5 persen bahkan di atas perkiraan optimis kami yaitu 5,2 (persen) ternyata realisasinya 5,44 (persen),” jelasnya.

Ditambahkan Menkeu, kondisi perekonomian Indonesia sudah seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, baik dihitung dari sisi level GDP tahun 2021 maupun 2022. Defisit APBN juga masih relatif moderat.

“Presiden tadi menyampaikan bahwa pertumbuhan defisit APBN harus di bawah 3 persen dan dijaga dari sisi sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas-prioritas nasional,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menkeu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup kuat ini harus dijaga dari faktor-faktor pendukung domestik, seperti konsumsi, investasi, serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal III dan kuartal IV pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” tandasnya.

Baca Selengkapnya