Dukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas, PLN Resmikan Layanan Listrik Tanpa Padam di Labuan Bajo
Jakarta – PT PLN (Persero) menerapkan proyek percontohan layanan listrik tanpa padam atau zero down time (ZDT) di kawasan Wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, penerapan layanan ZDT merupakan bentuk layanan premium dari PLN untuk mendukung program pemerintah yang menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas.
Tak hanya itu, layanan ini juga disiapkan untuk menyambut para peserta KTT G20 pada 2022 dan ASEAN Summit di tahun 2023 nanti. Labuan Bajo telah dipastikan menjadi salah satu site visit peserta dalam pelaksanaan KTT G20.
“PLN diamanahi pemerintah untuk mengawal kesuksesan acara tersebut,” kata Darmawan dalam siaran pers, Selasa (22/2/2022).
Pelanggan pertama yang mendapatkan layanan ZDT adalah Hotel Sylvia. Nantinya, pelanggan akan menikmati layanan penyaluran tenaga listrik dengan status terbaik dan terhandal dibandingkan dengan yang sudah ada.
“Dengan pelayanan listrik yang andal tanpa kedip di Labuan Bajo ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan negara-negara yang berkunjung terhadap kualitas pasokan listrik di Indonesia pada umumnya,” kata dia.
Terkait keunggulan layanan ZDT, lanjut Darmawan, pelanggan juga mendapatkan prioritas menyala ketika terjadi gangguan pembangkit atau jaringan meluas. Selain itu, tidak ada pengurangan daya jika terjadi defisit daya pada sistem.
Keunggulan lainnya adalah layanan privat dan cepat dari petugas khusus PLN di unit setempat, serta meningkatkan nilai tambah dalam persaingan bisnis hotel.
“Dalam program layanan ZDT di Labuan Bajo ini terdapat 12 pelanggan eksisting yang akan migrasi ke layanan ZDT, Hotel Sylvia dengan Tarif B3 daya 555 KVA adalah salah satu dari 12 pelanggan yang sudah komit untuk beralih ke Layanan ZDT,” ungkapnya.
Latar belakang ZDT Labuan Bajo telah direncanakan sejak 2020, yang menggabungkan konsep peningkatan keandalan tenaga listrik di pelanggan yang dibarengi dengan peningkatan pendapatan bagi PLN.
Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara PLN, Adi Priyanto menambahkan, dalam layanan ZDT, suplai listrik ke pelanggan didapat dari dua sumber penyulang atau lebih yang berbeda dan beroperasi secara paralel. Dengan begitu, apabila salah satu sumber atau penyulang listrik mengalami gangguan, pelanggan tetap menyala karena masih mendapatkan suplai oleh sumber listrik yang lain.
Adi menambahkan PLN juga meningkatkan sarana pendukung kelistrikan dengan penambahan trafo 30 MVA di GI Labuan Bajo dan juga pembangunan transmisi line GI Labuan Bajo – PLTMG Rangko.
“Langkah ini makin memperkuat interkoneksi sistem kelistrikan Flores yang memastikan kecukupan suplai listrik ke kawasan Labuan Bajo,” ujar Adi.
Guna memastikan layanan tersebut, PLN menggelontorkan investasi lebih dari Rp 84 miliar untuk membangun infrastruktur kelistrikan dan pendukungnya.
“Layanan ZDT ini pertama kali kami aplikasikan di NTT dan di Indonesia Timur, yaitu di Labuan Bajo. Ini merupakan komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” jelas Adi.
Selain pilot project ZDT, PLN juga tengah melakukan rekonfigurasi konstruksi jaringan listrik saluran kabel tanah di Kawasan Super Prioritas Labuan Bajo yang meliputi kawasan Puncak Waringin, Kampung ujung, Marina, Kampung Tengah, Jl. Pantai Pede, dan kawasan Perhotelan.
Ketua Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Shana Fatina menilai langkah PLN dalam meningkatkan sistem kelistrikan di NTT, khususnya di Labuan Bajo mampu meningkatkan kepercayaan serta daya tarik investor untuk bisa masuk ke Labuan Bajo.
“Saat ini Labuan Bajo merupakan destinasi wisata super prioritas, di mana semua mata tertuju pada Labuan Bajo. Dengan dukungan kelistrikan yang andal dari PLN maka pariwisata di Labuan Bajo bisa lebih menarik wisatawan dan investor,” ujar Shana.
Alief Khunaefi, GM Hotel Silvia mengapresiasi penerapan layanan listrik tanpa kedip di Labuan Bajo. Langkah ini mampu meningkatkan layanan pelaku pariwisata kepada pelanggan.
“Apalagi, Labuan Bajo didapuk menjadi beberapa event internasional, sehingga peningkatan keandalan listrik mampu meningkatkan layanan perhotelan dan instrumen pariwisata lain kepada masyarakat,” ujar Alif.
Tidak hanya itu, Selain Hotel Silvia yang sudah energize PLN juga melakukan penandatanganan SPJBTL (Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) Layanan Khusus ZDT atas nama Hotel La Prima dengan tarif daya layanan B3/555 KVA, Bintang Flores Hotel tarif daya layanan B3/345 KVA dan Hotel Jayakarta dengan tarif daya Layanan B3/260 KVA.
Berikutnya 8 pelanggan yang akan menyusul Bandara Komodo, Terminal Multi Purpose Pelindo III, Rumah Sakit Siloam, Denny Square, PT Prima Pratama Citra, Plataran Komodo, PT Indo Ferry Property, PT Tribali Manunggal Jaya sebagai Pelanggan ZDT di NTT pada tahun 2022 ini.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
