Connect with us
Parlemen

Ketua DPR: Rapat Gabungan Akan Bahas Penyebab Banyaknya Korban Penyelenggara Pemilu 

Korban Penyelenggara Pemilu 
Bamsoet saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (14/05/19).(Foto: DPR)

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR RI yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri untuk segera menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian untuk mencari tahu lebih detail terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya berbagai teori konspirasi yang kadangkala menyesatkan masyarakat.

“Sebenarnya KPU maupun pemerintah dan DPR RI sudah mengantisipasi hal ini dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS. Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan,” ujar Bamsoet saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (14/05/19).

Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pengarah (AMP-TKP) Din Syamsuddin, Sekretaris (AMP-TKP) Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang dan Nasrullah.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan Pemilu 2019. Karenanya perbaikan mutlak dilakukan.

“Penggabungan Pilpres dan Pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya sedang ditinjau ulang untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres,” tutur Bamsoet.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Ingin Pernyataannya Diplintir, Mendagri Sebut Kunker Anies Clear

Oleh

Fakta News
Mendagri Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mempersoalkan kunjungan kerja (kunker) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke luar negeri. Anies telah mengajukan izin.

Tjahjo menyampaikan Anies juga baru satu kali kunker ke luar negeri. Anies berkunjung ke Kolombia dan Amerika Serikat dalam sekali jalan.

“Terkait izin ke luar negeri Pak Anies Baswedan sudah clear. Dia sudah izin ke luar negeri termasuk perpanjangan izin juga sudah lapor,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019.

Tjahjo meluruskan pernyataan adanya kepala daerah atau wakil kepala daerah ke luar negeri tanpa izin. Dia meminta hal itu dicek ke Imigrasi. Dia jugaberdalih tak pernah mengaitkan hal itu dengan kunker Anies.

“Saya tidak singgung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, malah saya sebut kunjungan kerjanya sudah ada izin, hal ini saya tegaskan untuk tidak dipelintir pernyataan saya dan ini saya luruskan,” pungkas dia.

Kunker Anies menuai komentar miring. Anies meninggalkan Jakarta saat DKI tak memiliki wakil.

Anies terbang ke Kolombia dan Amerika selama 10 hari, terhitung dari 9-18 Juli 2019. Anies pergi ke Kolombia untuk menjadi pembicara World Cities Summit.

Selepas dari Kolombia, Anies melanjutkan penerbangannya ke Amerika Serikat untuk menghadiri United States-Indonesia Society (USINDO).

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Kembali Yakinkan Koalisi, PAN: Kami Ingin Bergabung dan Tulus Bantu Pemerintahan Jokowi

Oleh

Fakta News
Waketum PAN Bara Hasibuan

Jakarta – Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di periode kedua.

“Kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi, kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye (Jokowi),” kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Bara menyebut saat ini arah politik PAN memang cenderung ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pernyataan Zulkifli cukup jelas menggambarkan niat PAN, meskipun saat ini belum diputuskan secara resmi.

“Memang arahnya ke sana dan saya rasa statement Pak Zul sudah clear. Pemerintahan ini bagus dan akan kita dukung tanpa syarat apa-apa, saya kira ini ada intensi PAN ke Jokowi,” ujar dia.

Kendati demikian, Bara menegaskan PAN tidak memaksakan diri. PAN, kata dia, memahami kewenangan Jokowi sebagai presiden dalam menentukan komposisi pemerintahannya.

“Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa,” ucap Bara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Incar Kursi Ketua MPR, PDIP: Demokrat Harus Yakinkan Parpol Pendukung, Bukan Ungkit Masa Lalu

Oleh

Fakta News
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari

Jakarta – Partai Demokrat (PD) menjadikan nostalgia kemesraan dengan PDIP di parlemen 2009 sebagai salah satu ‘modal’ dalam mengincar kursi Ketua MPR 2019-2024. PDIP menyatakan modal nostalgia kemesraan saja tak akan membantu Demokrat untuk menggapai keinginan tersebut.

“Kalau mau diingat konteks kemesraan PDIP dan PD, pada waktu itu PDIP sih karena berada di posisi kedua terbesar ya pada saat itu, sehingga ketika meminta dukungan PD pun sudah sepantasnya karena kita juga cukup kuat,” kata Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Senin (22/7/2019) malam.

Eva mengatakan PD saat ini harus bisa meyakinkan semua partai mendukung mereka menjabat ketua MPR. “Tapi kuncinya pada saat ini adalah bagaimana PD meyakinkan semua partai-partai untuk mau mendukung PD sebagai ketua. Dan bukan hanya parpol-parpol, tapi juga DPD,” ucap Eva.

Eva lalu berbicara soal kiprah Taufik Kiemas. Menurutnya, selain punya modal di partai, PDIP bisa menjabat ketua MPR karena sosok Taufik Kiemas yang kompeten.

“Nah pada saat Pak Taufik dulu upaya keras dilakukan. Selain modalnya kuat karena menjadi terbesar kedua pada saat itu di bawah PD, maka DPD juga mendukung beliau, Pak TK. Jadi lebih kepada partai dan figur ya,” tutur Eva.

Eva berharap PD bisa membuktikan memiliki kader kompeten untuk posisi ketua MPR. Dia mengatakan modal kemesraan masa lalu saja tak bakal cukup mengantarkan Demokrat mendapatkan kursi ketua MPR.

“Jadi mungkin kesempatannya di temen PD sekarang juga mengajukan figur yang tepat karena misalkan di PKB Cak Imin sendiri yang mungkin maju. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan modal masa lalu, tapi juga figur yang kuat. Dan Pak TK dikenal sebagai figur yang diterima semua parpol karena pribadi beliau dekat dengan ketum-ketum,” jelas Eva.

“Jadi menurutku saatnya sekarang kalau PD mau juga ingin posisi seperti PDIP di masa Pak TK maka figur ini penting untuk kemudian membuat orang segan menolak. Sah saja kalau PD ingin kursi di pimpinan,” imbuhnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya