Connect with us

Tim Bantuan Hukum Nasional Akan Telaah Aspek Hukum Pemikiran dan Ucapan Tokoh

Menko Polhukam Wiranto mengumumkan akan membentuk Tim Bantuan Hukum Nasional (ist)

Jakarta – Pemerintah berencana akan membentuk Tim Bantuan Hukum Nasional yang bertugas membantu Kemenko Polhukam menelaah aspek hukum dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian masalah-masalah hukum dan keamanan nasional. Langkah ini dilakukan guna menyikapi perkembangan suhu politik tanah air baik sebelum dan sesudah gelaran Pemilu 2019.

Pakar Hukum Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita mengungkapkan, nantinya terdapat 15 ahli hukum yang tergabung dalam Tim Bantuan Hukum Nasional tersebut.

“Kayak penasihat, nanti didengarkan 15 orang ini, dibahas apakah bisa memenuhi unsur pidana atau tidak,” kata Romli dilansir Liputan6.com, Rabu (8/5/2019).

Romli menyampaikan bahwa tim tersebut nantinya bertugas menelaah dari berbagai macam aspek hukum ucapan tokoh sebelum masuk ke ranah hukum.

“Kalau nanti ada pelanggaran hukum, pidana maka nanti diserahkan ke polisi dan jaksa,” beber Romli.

Menurut Romli, polisi dan jaksa nantinya berada dalam satu atap. Polisi berperan mengumpulkan fakta-fakta hukum sebelum jatuh ke penuntutan. Selain polisi dan jaksa, turut serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Romli menjamin tim khusus ini tidak akan beririsan dengan fungsi-fungsi yang ada di kepolisian. Justru, kata dia, tim ini untuk menghindari kecurigaan masyarakat bilamana ditangani oleh aparat negara.

“Supaya tidak ada kecurigaan terhadap aparat negara,” ujar Romli.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cabai dan Bawang Diupayakan Mendapat Perlindungan Asuransi

Oleh

Fakta News
Cabai dan Bawang
Cabang dan bawai diupayakan mendapat perlindungan asuransi(Foto: Ilustrasi)

Jakarta – Dianggap penting, komoditas pertanian cabai dan bawang diupayakan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendapat perlindungan asuransi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Pertanian Tahun 2019, di Botani IICC, Bogor, Selasa 18 Juni 2019.

“Sampai sekarang, kami masih mempertimbangkan indeks risikonya. Kan untuk kedua komoditas ini besar biaya produksinya, tidak seperti padi. Kita harus melihat berapa yang di-cover asuransi, berapa besar polis, dan lainnya,” ujar Sarwo Edhy.

Kendati begitu, Sarwo Edhy mengatakan, Kementan sudah berkomitmen akan menjamin asuransi untuk bawang merah dan cabai. Hanya saja, penentuan indeks risiko ini pun harus dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari pihak asuransi hingga para ahli. “Bagaimanapun petani bawang merah dan cabai juga butuh perlindungan gagal panen seperti petani padi. Kita terus upayakan hal itu,” kata Sarwo Edhy.

Beberapa waktu lalu, asuransi pertanian ini sudah disediakan untuk padi dan ternak. Dikatakannya, Kementan pun masih terus berupaya mengedukasi petani untuk menggunakan asuransi ini. Saat ini juga sudah banyak petani yang mulai menggunakan asuransi secara mandiri. “Ini akan kita dorong. Setelah dia merasa itu ada manfaatnya, polis Rp 180.000 itu tidak akan ada artinya dibandingkan manfaat yang mereka peroleh,” kata Sarwo Edhy.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kepala BKPM: Terpilihnya Jokowi di Pilpres 2019 Disambut Baik Investor

Oleh

Fakta News
Disambut Baik Investor, Thomas Lembong
Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong(Foto: Istimewa)

Jakarta – Hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan Pemilihan Legislatif (Pileg) termasuk penyelenggaraannya, disambut baik investor. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong.

Seperti diketahui, hasil Pilpres 2019 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebagai pemenang. Mereka memperoleh 85.607.362 suara sah setara dengan 55,50 persen dari total suara sah di Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.

Saat ini, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menjadi penantang Jokowi-Ma’ruf Amin tengah menggugat hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Meskipun demikian, komunitas investor menanggapi sangat baik hasil pemilu yang sudah terjadi,” papar Thomas Lembong, Selasa (18/6/2019).

Tak hanya itu, Thomas Lembong mengungkapkan, investor langsung menyatakan minat investasinya usai pesta demokrasi digelar. Mereka juga melancarkan pertanyaan terkait peluang investasi ke depan.

“Mereka cari tahu ke kami apa peluang-peluang investasi dan arah-arah kebijakan atau terobosan, dan gagasan baru yang bisa kami antisipasi di periode keduanya Pak Presiden (Joko Widodo),” imbuh Thomas Lembong.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR RI Dorong Pengesahan Raperdasus Pengangkatan Anggota DPRD Papua Barat

Oleh

Fakta News
raperdasus, papua, barat, dprd, ketua, dpr, bamsoet
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPRD Papua Barat Pieters Kondjol, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPRD Papua Barat Yan Anton Yoteni, Anggota DPRD Papua Barat Rudi Timisela, Sahaji Refidesu dan Abu Rumkel, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Papua Barat Robert Kardinal.(DPR)

Jakarta, – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan membantu pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat. Pasalnya, hingga kini pengesahan Raperdasus tersebut masih tertunda di Kementerian Dalam Negeri.

“Pada prinsipnya, berbagai proses pembahasan Raperdasus  yang sudah selesai dibahas oleh para wakil rakyat dengan pemerintah daerah, harus dihormati dan dihargai. Jangan sampai belum adanya nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperdasus tersebut malah menimbulkan berbagai syakwasangka. Dalam pekan ini DPR RI akan mempertemukan Kemendagri dan Komisi II DPR RI guna mempercepat pengesahan Raperdasus tersebut”. Ujar Bamsoet saat menerima perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa (18/06/19).

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua DPRD Papua Barat Pieters Kondjol, Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPRD Papua Barat Yan Anton Yoteni, Anggota DPRD Papua Barat Rudi Timisela, Sahaji Refidesu dan Abu Rumkel. Sedangkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ditemani Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Papua Barat Robert Kardinal.

Bamsoet menilai, pengangkatan anggota DPRD Papua Barat melalui jalur otonomi khusus sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Khususnya, pasal 6 ayat 2 yang berbunyi DPRD Papua Barat terdiri dari angggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan perundang-undangan.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya