Connect with us

Demokrat Ingin Gabung, PDIP: Sudah Sangat Terlambat, Harusnya Sebelum Pilpres

Oposisi Penting
Andreas Hugo Pareira

Jakarta – Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai Demokrat terlambat mengutarakan keinginannya bergabung ke koalisi pemerintah. Menurut dia, sikap tersebut seharusnya dilakukan sejak lama.

“Seharusnya sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan,” kata Andreas di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2019.

Andreas mengatakan keinginan kader-kader Demokrat bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bisa diartikan muruah Demokrat memang lebih dekat kepada petahana. Situasi ini juga dibaca sebagai bentuk keinginan Demokrat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“Tentu dengan harapan ada power sharing dalam kabinet nanti,” ungkapnya.

Andreas mengatakan keputusan soal Demokrat ada di tangan Presiden terpilih Jokowi. Ia meyakini Jokowi akan lebih lebih jeli melihat kemungkinan dukungan yang mengalir setelah kemenangan di Pemilihan Presiden 2019.

“Dan mengelola dukungan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun ke depan tetap efektif,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengakui sebagian besar kader partainya ingin bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, Demokrat belum memutuskan sikap resmi lantaran masih menunggu hasil rapat majelis tinggi.

“Mayoritas memang ingin bergabung. Dengan catatan, kalau memang chemistry dan kebersamaan ya bisa dibangun,” kata Syarief, Selasa, 13 Agustus 2019.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Polda Jatim Sita 2 Mobil Mewah dari Keluarga Cendana Terkait Investasi Bodong MeMiles

Oleh

Fakta News
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko

Surabaya – Selain memeriksa cucu mantan Presiden Soeharto, Ari Sigit, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim juga menyita 2 mobil mewah dari 2 anggota keluarga Cendana atau keluarga mantan Preiden Soeharto, Rabu (22/1/2020).

Kedua mobil tersebut disita karena merupakan reward atau pemberian dari PT Kam and Kam selaku pengelola MeMiles kepada kedua anggota keluarga Cendana yang merupakan member MeMiles.

2 unit mobil mewah itu jenis Toyota Alphard warna hitam dengan nomor polisi B 2989 PKJ dan B 2787 PKJ. Kedua mobil tersebut pada Rabu siang sudah terparkir di depan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, 2 unit kendaraan tersebut adalah reward bagi 2 anggota keluarga Ari Sigit berinisial E dan S.

“Kedua kendaraan mewah itu bukan reward bagi Ari Sigit,” kata dia.

Namun, kedua anggota keluarga tersebut berhalangan hadir dalam pemeriksaan hari ini karena alasan sakit. “2 anggota keluarga lainnya mengkonfirmasi akan hadir pada agenda pemeriksaan selanjutnya,” ujar Trunoyudo.

Penyidik, kata dia, memang fokus pada pengembalian aset investasi MeMiles.

Hingga saat ini, sudah ada puluhan kendaraan yang disita dari para member termasuk milik publik figur penyanyi Ello dan Eka Deli.

Sementara aset uang tunai yang sudah disita mencapai Rp 128,4 milliar.

Dalam penyidikan kasus tersebut, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelimanya adalah KTM (47), FS (52), E (54), PH (22) dan terakhir W selaku bagian distribusi reward kepada para member.

Kelimanya bertugas di PT Kam and Kam yang mengoperatori investasi bodong MeMiles.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Tekan Isu SARA dan Hoaks, Wapres Ma’ruf Sebut Pemerintah Akan Berikan Edukasi Soal Pilkada 2020

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah melalui berbagai lembaga akan memberikan edukasi mengenai Pilkada 2020 kepada masyarakat. Tujuannya, sambung Ma’ruf, agar pilkada nanti tak dikotori isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta hoaks yang berpotensi memicu konflik sosial.

“Ya kami tentu mengedukasi masyarakat melalui berbagai kelembagaan termasuk melalui KPU sendiri, melalui pemerintah daerah dan pihak keamanan. Dan kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu sara, tidak ada lagi hoaks,” ujar Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).

Ma’ruf mengatakan pemerintah telah menyampaikan edukasi tersebut lewat kegiatan dialog di forum. Dialog dilakukan baik di tingkat lokal maupun daerah.

“Nah, itu kita sudah mulai dengan berbagai dialog, berbagai forum-forum nasional maupun di berbagai daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyangkut soal SARA, menyangkut soal hoaks atau juga etnis bisa juga menjadi sumber konflik,” katanya.

Ma’ruf menuturkan pemerintah kerap melakukan olah strategi penangkalan-penangkalan atas isu SARA dan hoaks. Pemerintah mengedepankan strategi penangkalan, baru kemudian penegakan hukum atau sanksi.

“Kita harapkan nanti di Pilkada tidak muncul (isu SARA dan hoaks). Yang sering kita olah juga kemungkinan untuk melakukan penangkalan-penangkalan. Apa nanti perlu ada sanksi yang diberikan lalu memunculkan itu, itu bagian yang sedang kita upayakan,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menerangkan ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020. Ke-270 daerah itu terdiri atas 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

“Tahun 2020 pilkada akan diikuti 270 daerah,” ucap Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (13/06/2019).

Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena pelaksanaan Pilkada Kota Makassar diulang. 

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Belum Kantongi Izin Setneg, DPRD DKI Minta Revitalisasi Monas Disetop

Oleh

Fakta News
Kawasan Monas yang tengah mengalami revitalisasi

Jakarta – Komisi D menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengantongi izin Sekretariat Negara (Setneg) untuk melakukan revitalisasi Monas. Masalah izin ini menurutnya sesuai dengan Keppres 25 Tahun 1995 tentang Penataan Kawasan Medan Merdeka.

“Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pemda DKI terhadap revitalisasi kawasan Monas. Ini informasi dari Setneg,” ucap anggota Komisi D Pantas Nainggolan saat rapat dengan Pemprov DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2020).

Asisten Sekda Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Yusmada Faizal menyebut Pemprov memiliki hak pengelolaan. Namun, untuk lebih jelasnya akan dilakukan kajian dan dilaporkan kembali kepada Komisi D.

“Masterplan Monas kan hak pengelolaan kawasan dari DKI. Kita semua yang merawat. Dari Ruang Agung, tugu. Tapi aturan seperti apa, nanti akan diperjelas. Bahkan UPK (Unit Pengelola Kawasan), itu kita,” ucap Yusmada.

“Kalau (pembangunan halte) MRT (di Monas), kan konteks ada bangunan di Ring 1. Tapi, apakah setiap kegiatan Monas harus izin, saya cari tahu dulu,” sambung Yusmada.

Pemerintah pusat memang dilibatkan dalam sayembara desain Monas. Ketua Komisi D Ida Mahmudah menyebut pelibatan jangan hanya sayembara, tapi juga saat proyek revitalisasi dilaksanakan.

“Itu kan sayembara, oke. Tapi, mulai pelaksanaan, bagaimana? Apakah begitu kebeletnya Monas harus begitu bagus? Kalau (target) sampai tahun 2021, kan nggak harus ngejar Formula E,” ucap Ida.

Ida meminta Pemprov DKI Jakarta berkomunikasi dengan Sekretariat Negara. Selama itu, pembangunan diminta ditunda.

“Pokoknya semua kegiatan di Monas bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Mensetneg terkait Kepres. Semua aturan (daerah) tetap kalah dengan Keppres,” kata Ida.

 

Chrst

Baca Selengkapnya