Connect with us

Andi Arief Sebut Oposisi Selalu Gagal, Sinyal Demokrat Ingin Merapat ke Pemerintah?

Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief

Jakarta – Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief mengatakan tidak ada oposisi yang berhasil dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Menurutnya, gerakan-gerakan kontra pemerintah hanya dapat dijalankan rakyat dan mahasiswa saat reformasi.

“Tidak ada oposisi yang berhasil di sejarah politik kita, kecuali oposisi rakyat, gerakan mahasiswa melawan Soeharto,” ucap Andi Arief kepada wartawan, Minggu (28/7/2019).

Andi Arief menyebut PDIP di 5 tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga gagal menjadi oposisi. PDIP lantas berhasil di Pemilu 2014, menurut Andi Arief, karena Partai Demokrat (PD) yang berkuasa saat itu tidak berhasil menemukan figur yang tepat.

“PDIP lima tahun pertama jadi oposisi gagal, lima tahun kedua di 2014 berhasil karena melawan oposisi juga Gerindra. Partai yang berkuasa saat itu tidak menemukan figur tepat,” ucap Andi Arief.

Andi Arief menyebut contoh oposisi yang bisa dibilang sukses salah satunya ialah partai baru yang berhasil menemukan figur tepat ketika pemilu. Di Pemilu 2019, partai-partai oposisi gagal membuktikannya.

“Sebetulnya kisah oposisi sukses itu adalah ketika ada partai baru yang ikut pemilu memiliki figur tepat. Misalnya PDIP di 1999 dan Partai Demokrat di 2004. Partai Gerindra dengan figur Prabowo gagal di 2009. Tempat oposisi itu ada di partai baru, PSI, Perindo, dan lain-lain gagal di 2019,” imbuh dia.

Andi juga berbicara soal isu politik SARA. Menurutnya, jika ada partai politik yang mengedepankan isu itu di lima tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, mereka pasti ditolak masyarakat.

“Dengan karakter masyarakat yang plural dan menolak politik SARA, maka jika ada partai yang menggunakan politik SARA di luar pemerintahan, nggak akan ketemu rumus bisa sukses berkuasa dan akan terus menjadi sekte dalam politik Indonesia,” sebut Andi Arief.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Ungkap Pentingnya Pembangunan Infrastruktur bagi Indonesia

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

Jakarta – Mengapa memilih infrastruktur sebagai fokus pemerintahan dalam lima tahun pertama? Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo acap kali mengatakan bahwa infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.

Namun, Presiden ternyata memiliki sejumlah alasan lain mengenai pilihan program utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.

“Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki fondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” ujar Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.

Untuk diketahui, Forum A1 yang kali ini mengangkat tema “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” digelar oleh Inisiator Indonesia. Forum tersebut menghadirkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan sebagai narasumber.

Saat ditanyakan mengenai pertanyaan sebelumnya tersebut, Presiden mengatakan, infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Saat ini, negara Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya.

“Kita masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain dalam Indeks Daya Saing. Kita ingin berada pada posisi di depan,” ujarnya.

Namun, menurutnya, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Di balik itu semua terdapat manfaat dan arti lain yang diungkap oleh Presiden.

“Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Upaya Berantas Kejahatan Lingkungan Hidup, KLHK Diganjar Penghargaan dari PBB

Oleh

Fakta News
Dirjen Gakkum KLHK Rasio Rido Sani (tengah) saat menerima penghargaan Asia Environmental Enforcement Awards 2019. (Foto: KLHK)

Jakarta – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terpilih sebagai salah satu penerima Asia Environmental Enforcement Awards tahun 2019. Asia Environmental Enforcement Awards bertujuan untuk mempublikasikan pencapaian luar biasa organisasi dan individu di Asia dalam memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas.

“Penghargaan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Penghargaan ini diterima Rasio di Bangkok, Thailand, Rabu, 13 November 2019. Selain Indonesia, pemenang penghargaan juga berasal dari India, Laos, Republik Rakyat Tiongkok, dan Singapura.

Adapun ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Development Programme (UNDP), INTERPOL, The Secretariat of Convention on International Trade in Endangered Species, dan dengan dukungan Pemerintah Norwegia.

Rasio mengatakan, penghargaan ini menunjukkan upaya memberantas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan lintas batas di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.

Dari enam kategori, Indonesia meraih penghargaan di tiga kategori yaitu kategori inovasi, integritas dan kepemimpinan gender. “Hal ini menjadikan penegakkan hukum KLHK sebagai peraih penghargaan dengan kategori terbanyak dalam penghargaan ini,” kata dia.

Dengan meraih penghargaan kategori inovasi, Rasio mengatakan keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan juga memperoleh perhatian dari dunia internasional. Melalui inovasi pemanfaatan peralatan digital, pelaksanaan patroli siber di sosial media dam e-commerce, serta penggunaan teknologi geospasial, kata dia, aktivitas ilegal terkait kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan bisa terus dipantau.

 

Adn

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendikbud Nadiem Dukung Rencana Kemenag Rombak Buku Pelajaran Agama Berkonten Khilafah

Oleh

Fakta News
Mendikbud Nadiem Makarim

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mendukung rencana Kementerian Agama yang akan merombak 155 judul buku pelajaran agama Islam.

“Saya akan selalu mendukung apa arahan Presiden sama apa yang Pak Menag ingin lakukan,” kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Nadiem mengaku belum sempat berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi terkait rencana perombakan judul buku itu. Namun, ia menegaskan akan mendukung inisiatif tersebut.

Kementerian Agama dikabarkan akan merombak 155 judul buku pelajaran agama yang memiliki konten tentang khilafah. Buku yang dirombak mulai dari buku kelas 1 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Ami mengatakan, dalam buku yang dirombak harus dijelaskan khilafah ada dalam sejarah tapi tidak serta merta bisa diterapkan di Indonesia saat ini.

Menurut dia, membuat ulang buku agama sejak tingkat SD agar anak dapat terhindar dari pengaruh masyarakat luar dengan isu radikal. “Sejak awal sudah dicekoki oleh pikiran yang intoleran, eksklusifitas, itu semua harus diantisipasi. Efektifnya insya Allah tahun depan awal sudah bisa dipakai bukunya, cukup banyak dan bukan pekerjaan ringan juga,” kata Kamaruddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya