Connect with us

Klaim Bisa Jadi Penengah, Partai Demokrat Juga Minat Incar Kursi Ketua MPR

Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengklaim partainya bisa menjadi penengah memanasnya perebutan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh sejumlah partai. Syarief, sapaan Sjarifuddin, justru merasa partainya paling bisa diterima oleh partai-partai lain untuk menempati jabatan ketua MPR.

“Tidak ada resistensi dengan partai-partai koalisi dan Partai Demokrat sudah sangat terbiasa berkolaborasi dengan semua partai politik,” kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Syarief sebelumnya mengakui partainya juga menginginkan kursi ketua MPR. Mengungkit era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014, Syarief mengatakan hubungan Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di parlemen bisa sangat mesra.

Kala itu posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat dijabat oleh politikus Demokrat Marzukie Ali, sedangkan ketua MPR diberikan kepada PDIP, yakni Taufik Kiemas (almarhum).

“Pada saat itu kan Demokrat sebagai pemenang pemilu, kemudian PDIP sebagai oposisi, terjadi deal. Dan deal itu di politik itu sangat bagus buat bangsa dan negara, pada saat itu,” kata Syarief.

Mengingat PDIP dipastikan menempati jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Syarief menilai partainya layak mendapatkan posisi ketua MPR. Dia pun tak menutup kemungkinan Demokrat membentuk paket bersama PDIP.

Syarief mengklaim Demokrat memiliki banyak kader yang bisa diajukan untuk menjadi ketua MPR. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah memikirkan siapa calon yang akan ditawarkan untuk menempati posisi itu. “Tinggal waktunya, kapan untuk dimulai lobi-lobi fraksi dan lobi-lobi antarketua umum.”

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Gubernur Koster Minta Menko Luhut untuk Diam dan Tak Berpolemik Soal Reklamasi Teluk Benoa Bali

Oleh

Fakta News
Gubernur Bali I Wayan Koster

Denpasar – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan Perpres 51/2014 yang memungkinkan Teluk Benoa untuk reklamasi masih berlaku. Gubernur Bali Wayan Koster meminta polemik ini dihentikan, apalagi setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menjadikan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi.

“Perpres memang tidak dicabut tapi Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan). Memang di dalamnya ada pengaturan Teluk Benoa sebagai kawasan yang bisa dimanfaatkan dalam perpres, tapi jangan lupa untuk melaksanakan perpres ada kewenangan menteri teknis yaitu menteri kelautan dan perikanan,” kata Koster kepada wartawan di Denpasar, Bali, Senin (15/10/2019).

Koster mengingatkan wilayah perairan menjadi kewenangan kementerian kelautan dan perikanan. Dia berkeyakinan dengan Kepmen KKP nomor 46/2019 itu kawasan Teluk Benoa tidak boleh direklamasi.

“Walaupun perpres tidak dicabut tapi yang memiliki kewenangan untuk menentukan kawasan itu konservasi itu adalah menteri kelautan dan perikanan, dan menteri sudah mengeluarkan kawasan konservasi maritim. Walaupun ada Perpres 51 di situ memungkinkan reklamasi tapi oleh menteri kelautan dan perikanan itu sudah tidak boleh lagi dilaksanakan lagi reklamasinya, karena kewenangannya ada di menteri kelautan dan perikanan,” ujar Ketua DPD PDIP Bali itu.

Dia menambahkan Perpres yang dirilis oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa digunakan untuk mereklamasi Teluk Benoa lagi. Dengan status Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi maritim celah untuk melakukan reklamasi sudah tertutup.

“Perpres ini ada tapi tidak efektif, tidak dapat dilaksanakan karena sudah ditutup oleh menteri kelautan dan perikanan celah itu, khusus untuk Teluk Benoa aja. Sesuai keputusan menteri KKP, surat yang ditujukan gubernur Bali yang mohon Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi maritim,” tegasnya.

Koster pun tegas meminta Luhut tidak berpolemik lagi soal reklamasi di Teluk Benoa. Dia menegaskan dengan Keputusan Menteri Susi, reklamasi di kawasan Teluk Benoa tidak bisa dilakukan.

“Jadi berhentilah berpolemik. Kan Pak Menko cuma bilang perpres 51 masih berlaku, tapi tidak bisa dilaksanakan. Saya minta Pak Menko sebaiknya jangan lagi berpolemik, diam saja,” tutur Koster.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Perpres 51 tahun 2014 sampai saat ini belum diubah. Dalam Perpres tersebut, Teluk Benoa memang dinyatakan termasuk dalam zona pemanfaatan ruang yang bisa dilakukan pembangunan, salah satunya reklamasi.

“Ya sepanjang saya tahu begitu, belum ada pikiran itu (dibatalkan reklamasi),” Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat (11/10).

Baca Selengkapnya

BERITA

Prioritas Legislasi Harus Sejalan Dengan Rencana Kerja Pemerintah

Oleh

Fakta News
Prioritas Legislasi Harus Sejalan Dengan Rencana Kerja Pemerintah
Anggota DPR RI Firman Soebagyo. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan, dalam rencana kerja DPR RI periode 2019-2024 terutama di bidang legislasi agar tidak terlalu banyak, namun harus menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah. Regulasi yang dibutuhkan oleh pemerintah, akan menjadi skala prioritas utama di bidang legislasi.

“Rencana kerja lima tahunan itu harus jelas. Kalau legislasi itu, saya usulkan jangan terlalu banyak kayak yang lalu, tetapi sesuai dengan rencana kerja pemerintah saja. Dalam lima tahun rencana kerja pemerintah, regulasi apa yang dibutuhkan? Itu yang kita bikin skala prioritas utama, baru skala prioritas kedua dan skala prioritas berikutnya,” kata Firman saat dihubungi melalui sambungan telepon, baru-baru ini.

Jadi, lanjut Firman, tahapan-tahapan dalam pembuatan legislasi harus terukur. Ia juga mencontohkan beberapa undang-undang diantaranya tentang Mineral dan Batubara (Minerba), Minuman Beralkohol (Minol) hingga tentang perkelapasawitan yang sangat dibutuhkan regulasinya, namun ternyata masih diabaikan dalam penyelesaiannya.

Ada undang-undang yang kita butuh, namun kita abaikan. Seperti UU Minerba tidak selesai, mengenai Minol yang sampai sekarang masih menimbulkan ketidakpastian investasi. Kemudian perkelapasawitan yang sudah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara hampir Rp 500 triliun itu kita abaikan dan tidak kita lindungi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih kuat,” rincinya.

Ia menambahkan, DPR RI memang mempunyai mandatori pembuatan undang-undang. Tetapi undang-undang itu haruslah diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara, bukan untuk kepetingan kelompok atau atas nama orang per orang atau pula atas nama kepentingan asing. Akan sangat bahaya bila pembuatan undang-undang diintervensi oleh kepentingan kelompok atau golongan.

“Undang-undang yang kita susun, ini harus ada kesepakatan bersama antara Pemerintah, DPR dan DPD RI. Kalau undang-undang yang kita buat, asas manfaatnya bagi bangsa dan Negara ada atau tidak? Memenuhi  rasa keadilan atau tidak? Ada diskriminasi atau tidak? Bila diberlakukan, undang-undang ini bisa sejalan atau tidak? Nah kalau tidak, maka itu akan rentan di judicial review,” tukas politisi Fraksi Partai Golkar itu. (es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Biro Kepegawaian Akan Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan

Oleh

Fakta News
Biro Kepegawaian Akan Tingkatkan Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmat Budiaji akan melakukan peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmat Budiaji mengatakan akan melakukan peningkatan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjan di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Hal tersebut penting dilakukan guna memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

“Saya akan mencoba memperjuangkan pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan untuk teman-teman PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), karena kami juga tidak mau ada satu pun pekerja di lingkungan Setjen dan BK DPR yang tidak dilindungi BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya saat melakukan audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaa di Ruang Kerja Biro Kepegawaian DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2019).

Dalam memperjuangakan pemenuhan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi PPNPN, Aji, sapaan akrabnya, mengaku telah melakukan audiensi dengan beberapa pihak diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara / Reformasi Birokrasi (PAN/RB), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan BPJS bidang Ketenagakerjaan.

“Kami telah mengundang beberapa pihak untuk mengkaji bagaimana mekanisme untuk menjadikan PPNPN menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang masih akan kami pikirkan mekanismenya seperti apa, beriringan dengan ini kami juga sedang memikirkan dasar hukumnya,” tuturnya, seraya mebgungkapkan prinsipnya  adalah setiap penerima upah dari penyelenggara negara wajib mendapat perlindungan BPJS bidang Ketenagakerjaan.

Seperti diketahui, hingga kini masih banyak pekerja di Indonesia yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal berdasakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dengan jelas menyatakan bahwa setiap pekerja yang menerima upah wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal tersebut diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang secara jelas menyatakan siapa siapa saja yang harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. (rnm/es)

Baca Selengkapnya