Connect with us

Klaim Bisa Jadi Penengah, Partai Demokrat Juga Minat Incar Kursi Ketua MPR

Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengklaim partainya bisa menjadi penengah memanasnya perebutan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh sejumlah partai. Syarief, sapaan Sjarifuddin, justru merasa partainya paling bisa diterima oleh partai-partai lain untuk menempati jabatan ketua MPR.

“Tidak ada resistensi dengan partai-partai koalisi dan Partai Demokrat sudah sangat terbiasa berkolaborasi dengan semua partai politik,” kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Syarief sebelumnya mengakui partainya juga menginginkan kursi ketua MPR. Mengungkit era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014, Syarief mengatakan hubungan Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di parlemen bisa sangat mesra.

Kala itu posisi ketua Dewan Perwakilan Rakyat dijabat oleh politikus Demokrat Marzukie Ali, sedangkan ketua MPR diberikan kepada PDIP, yakni Taufik Kiemas (almarhum).

“Pada saat itu kan Demokrat sebagai pemenang pemilu, kemudian PDIP sebagai oposisi, terjadi deal. Dan deal itu di politik itu sangat bagus buat bangsa dan negara, pada saat itu,” kata Syarief.

Mengingat PDIP dipastikan menempati jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Syarief menilai partainya layak mendapatkan posisi ketua MPR. Dia pun tak menutup kemungkinan Demokrat membentuk paket bersama PDIP.

Syarief mengklaim Demokrat memiliki banyak kader yang bisa diajukan untuk menjadi ketua MPR. Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah memikirkan siapa calon yang akan ditawarkan untuk menempati posisi itu. “Tinggal waktunya, kapan untuk dimulai lobi-lobi fraksi dan lobi-lobi antarketua umum.”

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Megawati Sarankan ASN yang Terbukti Menganut Paham Radikal Dipecat

Oleh

Fakta News
Persatuan Bangsa
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri memberikan saran ke pada Mensos Juliari Batubara untuk memecat pegawainya yang terbukti menganut paham radikalisme.

“Pak Menteri kalau ada pegawai dari Kementerian Sosial yang tidak sejalan dengan Pancasila atau terbukti radikal, pecat saja langsung,” kata Megawati di Jakarta, Senin (9/12).

Ketua Umum PDI Perjuangan ini berharap agar PNS bisa menjiwai Pancasila bahkan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu Megawati juga menyinggung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo yang memiliki tugas berat terkait ASN terpapar radikalisme.

“Seperti ASN, sekarang yang pusing kepala sebetulnya Pak Tjahjo.” Katanya.

“Saya bilang hati-hati loh Yo, kamu yang mesti mikirkan kenapa ASN bisa terpapar (radikalisme), sampai sebegitu,” paparnya.

Selain itu Megawati juga menyebut banyak masjid terpapar radikalisme, untuk itu, dia ingin membumikan nilai Pancasila di kementerian/lembaga.

“Karena kita sendiri tahu sudah sampai seberapa jauh terpaparnya masjid-masjid kita,” kata Megawati.

Menyoal itu, Megawati pernah menyampaikan hal ini kepada Jusuf Kalla, Ketua Dewan Masjid Indonesia.

“Tolong pak kalau dibiarkan saja hanya kebencian yang diberikan kepada mereka-mereka ini, rakyat kita yang perlu rohaninya diisi, tapi oleh seperti itu.”

“Bagaimana kalau kita kejadian seperti di timur tengah? Siapa yang akan menghentikan?” bebernya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Dorong Hilirisasi Riset Perguruan Tinggi, Kemenristek Alokasikan Anggaran Rp15 Triliun

Oleh

Fakta News
Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro

Padang – Kemenristek mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2020 untuk mendorong hilirisasi hasil riset di perguruan tinggi. Hal itu dilakukan agar hasil riset dapat diimplementasikan di dunia usaha dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Caranya pertama kita menyediakan dana hibah yang disediakan secara berkelanjutan, begitu satu tahapan riset selesai ada hibah lagi sehingga peneliti lebih terpacu untuk akhirnya sampai pada tahap hilirisasi dan komersialisasi,” kata Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro di Padang, seperti dikutip dari Antara, Senin (9/12/2019).

Hal itu disampaikan Bambang dalam Rapat Kerja Satuan Pengawas Internal Perguruan Tinggi Negeri dan LL Dikti se-Indonesia dengan tema Peran Satuan Pengawas Internal dalam Mengawal Perubahan Organisasi Kementerian.

Bambang menjelaskan, anggaran Rp 15 triliun itu di luar operasional dan diupayakan tepat sasaran agar hilirisasi riset lebih cepat. Tak hanya memberikan hibah, dia mengatakan, Kemenristek juga akan menggandeng pihak swasta dan BUMN sehingga peneliti tahu kebutuhan perusahaan dan masyarakat agar hilirisasi riset menjadi lebih mudah.

Bambang pun memaparkan pada 2020 fokus riset ada sembilan area meliputi pangan, kesehatan, obat, energi, teknologi maju, hingga upaya mengatasi persoalan pembangunan seperti stunting, perubahan iklim, bencana.

“Dengan demikian riset akan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” kata dia.

Sementara, terkait dengan adanya duplikasi hingga replikasi riset, Bambang mengatakan akan dikendalikan oleh program Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal itu dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi pengulangan tema yang sama.

“Tujuannya agar ada sinergi di antara para pihak yang meneliti tema yang sama sehingga bisa bekerja sama,” ujar Bambang.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Diperoleh Petunjuk Signifikan, Polri: Insyaallah Kasus Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan Segera Terungkap

Oleh

Fakta News
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol. M. Iqbal menjawab wartawan mengenai hasil pertemuan antara Kapolri dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12) petang, guna melaporkan perkembangan penanganan penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi M. Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit itu, Kapolri menyampaikan laporan tentang perkembangan penanganan kasus yang menimpa Novel Baswedan.

Menurut Iqbal, nanti ke depan tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini. “Kita sudah mendapatkan petunjuk yang signifikan tentang upaya terungkapnya kasus ini, kami sangat optimis untuk segera menyelesaikan kasus ini,” kata M. Iqbal.

Kadiv Humas Mabes Polri itu memohon doa masyarakat agar tim teknis akan segera merampungkan, dan insyaallah akan disampaikan ke publik tentang pengungkapan kasus ini.

Mengenai motif dari tindakan penyerangan terhadap Novel Baswedan itu, Irjen Pol M. Iqbal mengemukakan, Polri akan menyampaikan ke publik, ke media, setelah kasus terang benderang terungkap jelas.

Walaupun, lanjut Iqbal, di dalam mekanisme proses upaya penyelidikan dan penyidikan, Polri mempunyai teori bahwa motif itu, motif A, motif B, motif C, motif D selalu disandingkan untuk lebih memperjelas alat bukti dan petunjuk yang sudah didapat.

Saat didesak wartawan mengenai kapan persisnya hasil pengusutan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan diungkapkan, Kadiv Humas Mabes Polri mengatakan, tidak akan berapa lama lagi.

“Insyaallah tidak akan sampai berbulan-bulan. Doakan, Insyaallah daalam waktu dekat,” tegas Iqbal.

Baca Selengkapnya