Connect with us

Mayoritas Kader Demokrat Ingin Gabung ke Pemerintahan Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui sebagian besar kader partainya ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun partai belum mengambil keputusan secara resmi.

“Mayoritas memang ingin bergabung. Dengan catatan, kalau memang chemistry dan kebersamaan bisa dibangun,” kata Syarief kepada wartawan, Selasa, 13 Agustus 2019.

Syarief mengatakan sikap politik Demokrat baru akan ditentukan melalui rapat majelis tinggi partai. Di sisi lain pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Jokowi.

“Kalau memang sudah pasti, pada saatnya akan disampaikan secara resmi,” imbuhnya.

Menurut Syarief hubungan Demokrat dan Presiden Jokowi telah terbangun dengan baik. Namun ia belum yakin akan diterima oleh seluruh partai koalisi Jokowi.

“Yang jadi pertanyaan apakah partai koalisi welcome terhadap penambahan koalisi dari Demokrat? Karena unsur kebersamaan itu patut dibangun,” bebernya.

Senada, Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan Demokrat ingin berkontribusi aktif membantu pemerintah menyelesaikan masalah kebangsaan. Demokrat ingin menguatkan pemerintahan Jokowi.

“Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan,” ucap Ferdinand.

Namun, Demokrat tetap menyerahkan penuh keputusan kepada Jokowi. Menurut dia, bila Jokowi mengajak Demokrat, partainya siap memberikan dukungan.

“Tetapi kita tidak ingin menekan, memaksa atau apa pun karena kita tahu posisi kita kemarin berseberangan. Tapi kita punya semangat yang sama dengan Pak Jokowi,” ucap Ferdinand.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Soal Perppu KPK, Presiden Jokowi: Pemerintah Masih Mempertimbangkan

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, pemerintah masih melihat, mempertimbangkan kemungkinan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persoalannya, undang-undangnya (UU No. 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, red) sendiri belum berjalan.

“Kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewas (Dewan Pengawas), pimpinan KPK yang terbaru nanti kita evaluasi. Saya kira perlu mengevaluasi ya seluruh program yang hampir 20 tahun ini berjalan,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri Pentas #Prestasi TanpaKorupsi, yang digelar di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12) pagi.

Presiden memberi contoh, yang pertama, penindakan itu perlu. Tapi, menurut Presiden, pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan korupsi itu tidak terjadi.

Yang kedua, lanjut Presiden, hal yang juga sangat penting, rekrutmen politik. Ia menegaskan, jangan sampai proses rekruitmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya.

“Itu akan berbahaya sekali,” ujarnya.

Yang ketiga, Presiden berharap ada fokus. Jangan semuanya dikerjain, enggak akan menyelesaikan masalah. “Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang kongkret, bisa diukur,” terang Presiden.

Sementara terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Presiden mengakui penindakan itu perlu. Tetapi setelah OTT, menurut Presiden, setelah harus ada perbaikan sistem masuk ke sebuah instansi itu.

Misalnya, sebuah provinsi gubernurnya ditangkap, OTT. Setelah ditangkap mestinya sistem perbaikan itu masuk ke sana, sistemnya.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, dirinya nanti akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal tersebut, baik mengenai pembangunan sistem, perbaikan sistem. Baik mengenai hal yang berkaitan dengan rekruitmen sistem di politik.

Mengenai fokus itu, Presiden Jokowi menjelaskan, apakah kita ingin fokus perbaikan misalnya di sisi eksekutif daerah atau di sisi pemerintah pusat atau di sisi kepolisian atau di sisi kejaksaan, harus ditentukan fokusnya.

“Sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat penting,” tegasnya.

Soal Hukuman Mati

Sebelumnya menjawab wartawan mengenai hukuman mati bagi koruptor yang tidak sempat dijawabnya saat berdialog dengan siswa-siswi SMKN 57 Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, Kalau masyarakat memang berkehendak seperti itu ya dalam rancangan undang-undang pidana tipikor itu dimasukan.

“Tapi sekali lagi juga tergantung pada yang ada di legislatif,” kata Presiden seraya menambahkan kalau dikehendaki masyarakat pemerintah bisa saja yang mengambil inisiatif.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

100 Ribu Orang Meninggal Per Tahun, Presiden Jokowi Siapkan Payung Hukum Pemberantasan Penyakit TBC

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju menerima audiensi delegasi Aksi Stop TBC di Dunia, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sangat peduli dalam pemberantasan penyakit Tuberculosa atau TBC atau TB di tanah air, karena jumlah korbannya sangat besar sekali yaitu 300 orang dalam sehari atau 100 ribu orang meniggal dalam setahun.

“Kita harus bekerja sama dalam memberantas TBC,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Ketua Forum Partnership Indonesia, Arifin Panigoro, usai bersama delegasi Aksi Stop TBC di Dunia diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) siang.

Arifin menjelaskan, dalam pertemuan itu pihaknya melaporkan bahwa korban penyakit TBC di Indonesia masuk 3 (tiga) besar dunia, setelah India dan China. Karena itu, penanganan penyakit ini harus serius.

“Yang fokus kita bicarakan tadi selama ini TBC urusan di pemerintahan di Menteri Kesehatan, tapi dengan besarnya masalah susah kalau hanya Menteri Kesehatan,” ungkap Arifin.

Sebagai organisasi sipil, lanjut Arifin, pihaknya sunguh-sungguh mau membantu pemerintah dalam hal ini. Terutama terkait dengan kedatangan Rucika Ditto dari organisasi Stop TB Partnership International, yang akan menghadiri pertemuan internasinal dengan semua pemegang kepentingan/stakeholder dari pemberantasan TBC, di Jakarta, mulai Selasa (10/12) hingga Kamis (12/12).

“Karena dunia ini punya target dalam waktu 10 tahun dari sekarang, tahun 2030, kita berkeinginan untuk mengeliminasi atau meng-nol-kan TBC. Dan ini pekerjaan yang sangat tidak gampang untuk kita di Indonesia ini,” terang Arifin.

Untuk itulah agar mempermudah kerja sama antar kementerian, menurut Arifin Panigoro, saat ini sedang dirancang paying hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres) khusus tentang pemberantasan penyakit TBC.

“Supaya nanti kerja sama antara menteri kesehatan dan menteri-menteri lainnya bisa lebih lancar,” kata Arifin seraya menambahkan, Indonesia ini kan otonomi daerahnya kuat, jadi bupati/wali kota perannya sangat penting.

Karena itu, dengan Peraturan Presiden yang sedang dibuat ini nanti selain menteri kesehatan, menteri lain pun bisa ikut berperan di situ.

Saat menerima Delegasi Aksi Stop TBC di Dunia itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Hanya Penyeludupan, Mantan Dirut Garuda Juga Bisa Dijerat Pasal Penggelapan

Oleh

Fakta News
Mantan Dirut PT Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara

Jakarta – Penyelundupan yang dilakukan mantan Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara (Ari Askhara) bisa mengakibatkan dia dijerat pasal berlapis. Ari tak cuma menyelundupkan barang mewah tapi juga penggelapan.

“Terkait dengan kendaraan, Ari Askhara bisa dijerat dengan pasal tindak pidana penyelundupan barang mewah,” kata pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir kepada Medcom.id, Senin, 9 Desember 2019.

Muzakhir menuturkan Ari terancam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal menyebut:

‘Setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, bisa terjerat pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar’

Ari menyelundupkan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 Neo dari Perancis. Kendaraan Harley Davidson termasuk kategori barang mewah yang pajaknya melebihi nilai jual barang.

Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 125 persen. Importir kendaraan jenis ini dikenakan pajak impor 40 persen, PPN 10 persen, dan PPH impor 10 persen. Muzakir menyebut kasus ini membobol potensi pemasukan keuangan negara mencapai 185 persen dari harga nilai jual barang.

Ari Askhara juga bisa dijerat pasal penggelapan dalam jabatan. Hal ini diatur dalam Pasal 374 KUHP.Pasal itu berbunyi:

‘Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun’

“Jika menyalahgunakan jabatannya dipergunakan untuk kepentingan dirinya dikenakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan,” papar Muzakir.

Garuda Indonesia menjadi sorotan setelah penyelundupan Harley Davidson dan dua sepeda lipat Brompton terbongkar. Kendaraan itu ditemukan di dalam pesawat baru Garuda Indonesia jenis Airbus A330-900 seri Neo dari Toulouse, Prancis, Sabtu, 16 November 2019.

Harga motor Harley berkisar Rp200 juta-Rp800 juta. Sementara, nilai Brompton berkisar antara Rp50 juta-Rp60 juta per unit. Total kerugian negara akibat kasus ini Rp532 juta-Rp1,5 miliar.

Ari diduga kuat pemilik Harley ilegal ini. Direktur Keuangan (Dirkeu) Garuda Indonesia Fuad Rizal ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt) direktur utama menggantikan Ari.

Fuad tak tercatat dalam manifes pesawat Airbus A330-900 Neo yang membawa Harley dan Brompton selundupan. Dia bakal memegang kendali hingga rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) penentuan direktur utama definitif digelar.

Baca Selengkapnya