Ciptakan SDM Hebat, Pj Gubernur Ridwan Djamaluddin: Pemprov Babel Support Beasiswa
Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin, bersama Pj Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kep. Babel Sri Utami Soedarsono, menghadiri acara Sharing Beasiswa Batch #1 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang Mahligai Rumah Dinas Gubernur, Air Itam, Pangkalpinang secara virtual, Jumat (24/2/2023).
Pada kegiatan bertema “SDM Bangka Belitung Mengglobal: Melangkah ke Luar Negeri dengan Beasiswa” itu, Pj Gubernur Ridwan secara optimis mendorong anak-anak muda agar mau belajar, dan sekolah supaya menjadi anak yang hebat.
“Jadi, kalau kita ingin maju, yang pertama harus kita tingkatkan adalah SDM-nya. Timah kita menurut para ahli umurnya 30 tahun lagi atau dua kali lipatnya, begitu pula dengan sumber daya alam lainnya. Tapi, sumber daya manusia yang merupakan sumber daya terbarukan dan tak pernah habis itu adalah sumber daya manusia,” ujarnya.
Dirinya menginginkan setidaknya ada lebih dari 50% anak-anak muda Bangka Belitung usia 19-23 tahun yang berkuliah. Saat ini diperkirakan hanya 14,85% saja yang berkuliah di Bangka Belitung, ditambah yang ada di luar Bangka Belitung. Jika ditotal hanya sekitar 30% yang menempuh perguruan tinggi. Jumlah ini menurutnya masih rendah.
“Berkuliah itu sesungguhnya bukan hanya kita mengikuti jenjang pendidikan tinggi, tapi kita belajar hal-hal yang tidak kita dapatkan jika kita tidak kuliah. Kita bisa belajar dari dosen kita, belajar dari sesama teman, dan membangun jejaring profesional ke depan,” katanya.
Ia juga berbagi pengalaman selama dirinya berkuliah di luar. Ia menilai jika selama menempuh pendidikan di luar negeri tidak ada bedanya dengan di Indonesia. Sebab katanya, pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, dan di negara manapun.
“Saya yakin kita semua lahir ke bumi dibekali oleh Tuhan dengan bekal yang sama, tergantung kita saja mau bagaimana,” katanya.
Membangun mahasiswa yang hebat juga harus didukung dengan fasilitas serta tenaga pengajar yang baik, jangan sampai ada perasaan minder dari anak-anak. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel pun mendukung hal ini dengan menyediakan beasiswa.
“Sejauh ini dengan UGM kita sudah mewacanakan untuk membuka jalur kerja sama supaya anak-anak kita bisa kuliah di UGM. Nanti saya yakin bisa diikuti oleh perguruan tinggi yang lain, dengan ITB, UI, dan lain-lain. Semua akan kita buka supaya siapa saja anak-anak di Bangka Belitung yang memang berniat untuk belajar, untuk maju, akan kami fasilitasi,” katanya.
“Semoga setelah sosialisasi ini ada yang betul-betul mendaftar dan berhasil mendapatkan beasiswa yang kita promosikan. Jika memang nantinya mendapatkan beasiswa, khususnya di luar negeri, saya mengingatkan jangan lupa semua yang didapatkan agar diniatkan sebagian untuk membangun kembali Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” katanya.
Sementara itu, Ketua Babel Around the World (BATW) Rangga Al Fatah, hadir langsung dari Rusia secara virtual. Dirinya yang saat ini sedang berkuliah di Rusia mewakili teman-teman internasional Bangka Belitung. Komunitas ini telah memiliki anggota 69 orang dan tersebar di seluruh dunia.
“Suatu kebanggaan luar biasa bagi kami diberi kesempatan membantu dan berkontribusi secara langsung untuk Bangka Belitung, terutama di bidang pendidikan,” ujarnya.
Ia bersama banyak rekan lainnya di luar negeri berharap even tersebut dapat menciptakan semakin banyak mahasiswa baru dari Negeri Serumpun Sebalai yang berkuliah di luar negeri.
“Untuk itu, kami sangat terbuka bagi adik-adik yang ingin berkuliah di luar negeri secara langsung pada hari ini, maupun nanti, dapat menghubungi Instagram kami di Babel Around the World,” katanya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
