Lembaga Pengelola Dana Abadi ITS Gelontorkan Beasiswa bagi Mahasiwa Baru
Jakarta – Tak ingin mahasiswa baru kehilangan harapan berkuliah, ITS memberikan beasiswa dana abadi untuk puluhan mahasiswa baru. Agenda Silaturahim dan Penandatanganan Pakta Integritas Penerima Beasiswa Dana Abadi ITS dilakukan di Ruang Sidang Senat, Gedung Rektorat ITS, Senin (28/8)/2023).
Melalui program beasiswa dana abadi ini, ITS menawarkan kesempatan bagi calon mahasiswa baru yang potensial menjadi mahasiswa berprestasi.
Rektor ITS, Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M. Eng., IPU, ASEAN. Eng., menyatakan bahwa ITS seringkali memberikan beasiswa hanya bagi yang sudah menjadi mahasiswa ITS. Setidaknya, sekitar 70 miliar rupiah pertahun dikeluarkan ITS untuk 5.000 hingga 6000 mahasiswa untuk bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan jenis bantuan lainnya. Padahal banyak yang ingin masuk ITS, tapi tabungannya tidak mencukupi.
“Mau masuk ITS ada SPI, SPA, dan UKT. Akhirnya kami berinisiatif mengalokasikan beasiswa dari Dana Abadi ITS untuk mensupport adik-adik semua,” ujar pria asal Sidoarjo tersebut.
Setelah menjadi mahasiswa, kesempatan mendapat beasiswa itu banyak sekali. Dari ITS, dari lembaga luar, perusahaan, bahkan dari alumni juga memberikan beasiswa. Yang kesempatannya terbatas adalah beasiswa bagi calon mahasiswa baru.
Inilah yang mendasari ITS memberikan Beasiswa bagi 46 mahasiswa baru tahun masuk 2023 ini. Wakil Rektor ITS bidang I, Prof. Dr. Ir. Adi Supriyanto, MT., mengatakan bahwa beasiswa dana abadi ini tidak main-main.
“Lebih dari 19 ribu orang pendaftar, yang memenuhi syarat hanya 110 peserta, padahal pagu kita sekitar 300. Sementara yang lulus tes skema beasiswa ini hanya 61 orang, dan yang mendaftar ulang hanya 46 orang,” jelasnya.
Menurut informasi dari Direktur Pendidikan ITS, Prof. Dr. Eng. Siti Machmudah, ST., M.Eng., 46 mahasiswa baru penerima beasiswa dana abadi tahun 2023 terdistribusi ke beberapa fakultas di ITS. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan ITS diperoleh 13 FTEIC; 10 FDKBD; 8 FTSPK; 7 FTIRS; 5 FSAD; 2 FKK, dan 1 FTK. Jadi dari sekian pendaftar, fakultas dengan penerima bantuan terbanyak adalah Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC), yakni sejumlah 13 mahasiswa.
Direktur Lembaga Pengelola Dana Abadi (LPDA) ITS, Dr. Ir. Machsus, ST., MT., menginformasikan untuk beasiswa dana abadi ini, ITS setidaknya telah menggelontorkan dana sebesar 1,58 miliar rupiah. Alokasi dana untuk beasiswa tersebut bukan diambil dari pokok dana abadi, melainkan berasal dari hasil pengembangannya.
“Sebagaimana prinsip wakaf, pokoknya ditahan, yang dimanfaatkan atau dishodaqohkan hanya hasilnya, sehingga dana abadi its tidak berkurang dan bertambah terus dari waktu ke waktu,” ujar Cak Machsus, yang juga Sekum IKA ITS PW Jatim.
“Ini luar biasa. Kami dibebaskan dari biaya SPI, karena kami hanya pelaku UMKM di kota Malang. Saya berterima kasih kepada bapak Rektor sehingga anak kami bisa berkuliah di ITS. Semoga anak kami bisa membanggakan ITS,” tutur M. Nasrudim Nafi, orang tua salah seorang penerima beasiswa.
Rektor ITS juga menyampaikan terima kasih kepada Direktur LPDA ITS, Dr. Ir. Machsus, ST., MT. atas peningkatan nilai Dana Abadi ITS.
“Akhir 2019 dananya hanya 124 juta rupiah, tapi saat ini sudah hampir menyentuh 80 miliar rupiah. Dana Abadi ini kan konsepnya wakaf. Kita titipkan di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Wakaf itu tidak boleh berkurang, tapi hasilnya yang kita gunakan,” ungkap Ashari.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
