Connect with us

BPIP: Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Agar Penanganan Polemik Papua Lebih Terarah

Plt Ketua BPIP Hariyono

Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta pemerintah untuk membuka dialog dengan warga Papua. Dialog itu guna mengetahui tuntutan yang digaungkan itu sebenarnya diinginkan oleh warga Papua atau hanya permintaan oknum.

“Kita perlu melakukan sebuah dialog apakah saudara kita di Papua, ini yang menuntut ini sebagai sebuah tuntutan untuk perkembangan kemakmuran kesejahteraan atau untuk yang lainnya, ini kan teman-teman oknum yang nggak puas ingin memanfaatkan, yang nggak sejahtera untuk dibawa ke politik,” ujar Plt Ketua BPIP Hariyono di gedung BPIP, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Pemerintah, menurut Hariyono, perlu memetakan mana masyarakat menuntut kesejahteraan dengan kelompok yang berkepentingan politis. Dengan begitu, penanganan polemik Papua dapat lebih terarah.

“Nah ini yang sedang kami mengusulkan pada instansi terkait agar ada pemetaan itu, sehingga tidak keliru bahwa nanti saudara-saudara kita yang memang tidak tahu-menahu tentang aspek politik praktik kepentingan sesaat itu dimanfaatkan kelompok lain dan itu tidak hanya terjadi di Papua,” katanya.

Untuk itu, Hariyono mendorong pemerintah segera melakukan pendekatan. Dengan melakukan diskusi bersama warga dan tokoh masyarakat dan tokoh adat di wilayah Papua.

“Makanya justru di sini dibutuhkan sebuah musyawarah atau dialog-dialog, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa mempertemukan kepala suku untuk diajak diskusi, jadi bukan elite yang ada di luar negeri, tapi kepala suku yang justru hidup di sana,” tuturnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Akan Diberikan pada 12 Juta Pelaku Usaha

Oleh

Fakta News
Menkop UKM Teten Masduki

Jakarta – Program bantuan produktif usaha mikro akan diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro sebesar Rp2,4 juta. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Teten Masduki, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/8).

“Tahap awal kita sudah dialokasikan untuk 9,1 juta penerima dengan total anggaran Rp22 triliun,” ujar Menteri KUKM.

Latar belakan pemberian bantuan ini, menurut Teten, karena pandemi Covid-19 memberikan dampak yang serius kepada UMKM dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, dan dari permintaan/dari market.

“Pemerintah dalam program PEN yang awal sudah meng-address masalah pembiayaan bagi UMKM yang sudah bankable ya dengan program restrukturisasi dari kredit, subsidi bunga, subsidi pajak,” kata Teten.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, bersama Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, OJK, Kemenkumham, Seskab, BPKP, dan Satgas Pemulihan dan transformasi Ekonomi, Teten sampaikan Pemerintah telah menyiapkan landasan kebijakannya pengalokasian anggaran termasuk mekanisme pendataan, penyaluran, hingga pengawasan.

“Sampai saat ini telah terkumpul data sekitar 17 juta pelaku usaha mikro yang bersumber dari koperasi, kepala-kepala dinas dari berbagai daerah, OJK terutama untuk Bank Wakaf Mikro dan LKM, HIMBARA, kementerian/lembaga, BUMN dalam hal ini PNM dan Pegadaian dan BLU,” ujarnya.

Dari data tersebut, menurut Teten, akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK.

“Kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat,” katanya.

Semua, menurut Menteri KUKM, harus berpartisipasi melakukan pengawasan agar program bantuan produktif usaha mikro ini dapat disalurkan secara tepat dan tepat waktu sehingga UMKM yang saat ini sedang mengalami masalah bisa segera produktif kembali.

Teknisnya, menurut Teten, nanti penerima usaha mikro yang kriterianya adalah tidak/belum pernah menerima atau sedang menerima pinjaman dari perbankan, akan ditransfer sebesar Rp2,4 juta sekali transfer.

“Si penerimanya itu ya langsung ditransfer ke rekening si penerima. Jadi ini kami sudah siapkan, pertengahan Agustus ini juga sudah bisa kita kickoff,” pungkas Teten.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Luncurkan Program Bantuan Produktif untuk UMKM

Oleh

Fakta News
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) meluncurkan bantuan produktif untuk usaha mikro atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/8).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa pagu program tersebut sekitar Rp22 triliun dan sifatnya hibah bukan pinjaman.

Menurut Ketua Satgas PEN, Program untuk UMKM ini juga sudah ada beberapa dan besar-besar.

Pertama, bantuan likuiditas restrukturisasi untuk kredit UMKM dengan Pagu anggaran sebesar Rp78 triliun sudah disalurkan ke bank-bank HIMBARA Rp10 triliun dan telah merestrukturisasi kredit UMKM dari 620 usaha mikro atau UMKM dengan total volume kredit sebesar Rp35 triliun.

Kedua, program subsidi bunga usaha mikro atau UMKM, Pagu anggarannya Rp35 triliun, sampai sekarang baru diserap Rp1,3 triliun.

“Tetapi, penyerapan Rp1,3 triliun ini yang juga kita amati per bulannya akan sekitar tambahan Rp1 triliun, memberikan dampak kepada 13 juta usaha mikro atau UMKM dengan outstanding pinjaman sebesar Rp204 triliun,” ujar Ketua Satgas PEN.

Dengan 1 triliun ini, Budi menyampaikan bahwa sebulan dampaknya sudah sangat besar. “Sehingga kita nanti akan melihat sisa Pagu yang Rp35 triliun mungkin kita bisa usahakan ke program lain,” jelas Ketua Satgas PEN.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Selain Kedisiplinan dan Kepedulian, Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Penguasaan Iptek

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan Amanat pada Upacara Peringatan Hari Praja Muda Karana (Pramuka) Ke-59 Tahun 2020, Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/8).

Jakarta – Pengalaman selama pandemi Covid-19 selain mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kepedulian juga mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan Amanat pada Upacara Peringatan Hari Praja Muda Karana (Pramuka) Ke-59 Tahun 2020, Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/8).

“Penyelesaian masalah kesehatan membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyelesaian masalah perekonomian juga membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” tutur Presiden Jokowi.

Karakter disiplin dan peduli yang dimiliki Pramuka, menurut Presiden, akan semakin bermakna jika didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan untuk giat belajar, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya. “Jadilah SDM Indonesia yang hebat, yang cepat tanggap, dan cerdas. Rawatlah kebinnekaan, pertahankan NKRI, dan jadilah penjaga Pancasila yang sejati,” kata Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi di masa depan akan semakin berat sert kompleks karena dunia berubah dengan cepat dan penuh dengan ketidakpastian.

“Masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Ketangguhan saudara-saudara juga harus saudara-saudara buktikan dalam mengejar ilmu pengetahuan,” tuturnya.

Harapan Presiden, Pramuka menjadi generasi masa depan yang mencerahkan, terus membangun harapan tentang kejayaan Indonesia, dan Indonesia maju yang dicita-citakan bersama.

“Buatlah Indonesia selalu bangga pada Praja Muda Karana. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia,” pungkas Presiden di akhir amanat.

Turut hadir mendapingi Presiden salam kegiatan kali ini, Menpora Zainuddin Amali dan KSP Moeldoko.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya