Connect with us

BEM – KM ITS Tanamkan Nilai Kepahlawanan dan Kebangsaan Melalui Aksi Sepuluh Nopember

Jakarta – Setelah sempat vakum selama dua tahun karenan pandemi Covid-19, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS dan Keluarga Mahasiswa (KM) ITS kembali menggelar “Ritual” Renungan Suci dalam Aksi Sepuluh Nopember. Jumat malam, 11 November 2022 mereka menggelar Acara Kilas balik 10 Nopember di Kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Sepuluh Nopember, Jl. Mayjend Sungkono, Surabaya.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan Aksi Sepuluh Nopember BEM ITS-KM ITS, yakni rangkaian kegiatan yang dimulai pada 29 Oktober 2022 berupa napak tilas perjuangan, mengunjungi makam pendiri ITS untuk melakukan doa dan tabur bunga, dilanjutkan dengan Diskusi Lintas Pergerakan pada 7 November, dan ditutup dengan acara di TMP tersebut.

Sekitar 1200 mahasiwa ITS dari 7 fakultas dan 39 jurusan, berangkat dari Stadion ITS dengan menggunakan mobil dan sepeda motor. Untuk mengurangi banyaknya peserta konvoi sepeda motor dan meminimlakan resiko di jalan, panitia juga telah menyiapkan 3 mobil patwal, 2 bus, 19 truk, 1 ambulance. Sampai di TMP 10 Nopember Surabaya, mereka berkumpul sesuai dengan jurusan dan fakultas masing masing dan memulai acara sekitar pukul 21.00 WIB.

Mengambil tema “Bangkitnya Sejarah ITS dalam 10 Nopember”, BEM ITS hendak menanamkan Kembali nilai-nilai perjuangan sepuluh nopember para pahlawan yang juga menjadi hari kelahiran kampus ITS 62 tahun yang lalu. Acara dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Hymne ITS dilanjutkan sambutan dari Reyhan Noval selaku ketua pelaksana renungan, yang menekanan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan rekan-rekan mamahasiswa Lebih memahami sejarah ITS, mengambil hikman dan nilai-nilai luhur serta menerapkannya di bidang akademik dan non akademik.

Selanjutnya Dr.Eng. Yeyes Mulyadi mewakili Direktorat Kemahasiswaan ITS memberikan sabutan yang menjelaskan bahwa acara seperti ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh mahasiswa ITS sejak dulu, bahkan semenjak ia menjadi mahasiswa juga sudah ada. Kegiatan ini penting, seperti halnya Lagu Hymne ITS yang mengandung semangat dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Juga nama ITS yang mengabadikan semangat perjuangan sepuluh nopember.

Mahasiwa ITS berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. 10 Nopember merupakan perjuangan para pejuang di Surabaya dalam Dengan kegiatan ini diharapkan semua mengenal dan memahami dan tidak melupakan perjuangan para pahlawan.

“Jangan pernah lupakan perjuangan para pahlawan kita. ITS itu selalu mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, persatuan, toleransi selalu dijunjung. Terutama mahasiswa baru, harus terus bersatu, saling toleransi , saling membantu sesame mahasiwsa. jangan lupa kita doakan para pahlawan semoga mendapatkan kemuliaan di sisi Allah,” pungkas Yeyes.

Acara juga diisi teatrikal tentang perjuangan rakyat Surabaya hingga sejarah pendirian kampus ITS yang ditampilkan oleh Unit kegiatan Mahasiwa (UKM) Teater Ttiyang Alit ITS. Melalui teatrikal, nilai-nilai perjuangan diharapkan dapat tertanam dalam akal, terlukis dalam jiwa. Menjadi bekal mahasiswa dalam menata akhlaq dan budi pekerti, seperti yang diinginkan Dr. Angka Nitisastro, salah satu pendiri cikal bakal ITS.

Mereka juga mendengungkan kembali pesan Dr. Angka yang mengibaratkan semangat perjuangan itu seperti api, menyala terang ,menerangi. Jaga api semangat, api yang membara, jangan biarkan padam mesti ferseok-seok.

Selanjutnya Orasi Kebangsaan yang disampaikan oleh Magdalena Nadya (Sekertaris Menko Sospol BEM ITS) dan Agil Wahyu Ramadhan (Presiden BEM ITS). Magdalena menyampaikan tentang kesetaraan gender, bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak pada tempatnya kalau masih terjadi diskriminasi pada perempuan. Sudah bukan masanya perempuan diperlakukan berbeda dan dipandang sebelah mata. Perempuan adalah insan yang berharga dan mulia. Para perempuan jangan merendahkan diri sendiri. Kita (perempuan) sendiri yang bisa membawa perubahan. Semua mempunyai peran dan kontribusi dalam membangun bangsa,” papar Magdalena.

Acara dilanjutkan Kontempelasi Puisi yang dibawakan oleh para Presidium KM ITS, yak Ketua BEM ITS, Ketua BEM Fakultas dan Ketua Himpunan Mahasiwa se ITS. Renungan Suci dan doa bagi para pahlawan menjadi puncak acara dan dipungkasi dengan tabur bunga oleh para peserta yang hadir ke pusara para pahlawan yang dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Sepuluh Nopember Surabaya.

Agil Wahyu Ramadhan, Presiden BEM ITS 2022-2023 selaku penyelenggara kegiatan menjelaskan bahwa melalui rangkaian kegiatan Aksi Sepuluh Nopember BEM ITS-KM ITS diharapkan dapat membangkitkan nilai kebangsaan dan nasionalisme serta kepahlawanan.

Agil dalam orasinya menyampaikan bahwa mahasiswa ITS dibawa ke makam pahlawan untuk mewarisi jiwa rela berkorban dari para pahlawan. Ia mengajak mahasiswa untuk berssatu dan berkontribusi nyata untuk bgsa dan negara.

“10 Nopember adalah ulang tahun ITS, tanggal lahirnya ITS, kita disini harus mewariskan semangat kepahlawanan itu kepada mahasiswa ITS. Acara seperti ini harus dilakukan setiap tahun, dan semua mahasiswa jiwanya tergugah oleh semangat rela berkorban dan kepahlawanan,” pungkas Agil.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI

Oleh

Fakta News
Deputi Persidangan Sambut Baik Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI
Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini foto bersama usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Deputi Persidangan DPR RI Suprihartini menyambut baik atas rencana integrasi data melalui Simfoni yang sedang dikembangkan Badan Keahlian DPR RI melalui Pustekinfo. Menurutnya, Kedeputian Persidangan ini tidak dapat apa bekerja sendiri tanpa dukungan dari institusi Badan Keahlian.

Maka dari itu, dirinya berharap adanya sinergisitas antara Badan Keahlian dan kedeputian Persidangan, khususnya dalam hal integrasi data yang sangat diperlukan. Terlebih, sinergisitas dalam pelaksanaan fungsi legislasi, khususnya dalam penyusunan rancangan undang undang.

“Dalam pembahasan rancangan undang-undang, setiap Alat Kelengkapan Dewan yang melakukan penyusunan maupun pembahasan undang-undang, itu selalu dibantu oleh teman-teman dari Badan Keahlian,’ ujar Suprihartini ketika ditemui Parlementaria usai Rapat Koordinasi Badan Keahlian DPR RI bersama Alat Kelengkapan Dewan dengan Tema Penguatan Sinergi dalam Pembangunan Integrasi Data Badan Keahlian DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Ia menjelaskan bahwa data yang ada di tiap Alat Kelengkapan Dewan sangat dibutuhkan oleh Badan Keahlian untuk dapat diolah dan akan dikembalikan lagi kepada AKD. Sehingga, hasil pengolahan data yang dilakukan Badan Keahlian tersebut dapat disampaikan kepada Anggota DPR RI dalam materi kegiatan untuk persidangan, baik di fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Jadi kemanfaatannya pasti juga sangat bermanfaat untuk bapak/ibu anggota. Namun data-data ini juga nanti dari Badan Keahlian juga akan menyampaikan hasil-hasil kajian analisa maupun pembahasan isu-isu yang menjadi topik di masing-masing alat kelengkapan dewan,” lanjutnya.

Dirinya berharap, hasil dari acara tersebut dapat segera diimplementasikan, karena menurutnya semua sarana dan prasarana terkait hal tersebut sudah ada.

“Tinggal bagaimana masing-masing unit aktif dalam mengisi dan menyampaikan semua data yang ada di masing masing alat kelengkapan dewan. Juga nanti dari Badan Keahlian harus ada yang aktif juga dalam input dan mengolah data data, khususnya teman-teman di fungsional dari Pustaka, dari P3KN, dari PUU dan juga dari Puspanlak juga yang akan melakukan olah data dan kemudian akan diberikan feedback kembali kepada Alat Kelengkapan Dewan,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan

Oleh

Fakta News
Bawaslu Usul Sirekap Dihentikan, Mardani: Hitung Manual Harus Tetap Berjalan
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menanggapi usul Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menghentikan sementara agar memperbaiki penghitungan suara yang menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Menurutnya, jika Sirekap dilakukan pemberhentian sementara, perhitungan secara manual haruslah tetap berlanjut. Dikarenakan, hal itu merupakan perintah Undang-Undang Pemilu, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah perhitungan manual.

“KPU salah (jika) menghentikan proses perhitungan (manual). Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (dijelaskan) dasar perhitungan (Pemilu bersifat) manual. Salah ketika (perhitungan suara melalui) Sirekap diperbaiki, (namun perhitungan) manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan Sirekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual, segera kembali ke jalan yang benar. Rekapitulasi manual,” kata Mardani dalam video yang diunggah dalam akun media sosial pribadinya, Senin (19/2/2024).

Di sisi lain, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan, pihaknya telah menggelar rapat pleno dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, untuk menghentikan sementara Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia.

“Bawaslu minta KPU menghentikan dulu penayangan informasi data perolehan suara,” tegas Bagja kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Sebelumnya, terkait persoalan dalam Sirekap, KPU sempat menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah. Saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik

Oleh

Fakta News
Proses Penghitungan Suara, Legislator: Jangan Sampai Timbul Kekhawatiran Publik
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta KPU bekerja secara profesional terkait proses penghitungan suara yang kini tengah berlangsung. Hal ini dikatakannya, setelah sebelumnya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) mengalami berbagai macam persoalan hingga adanya menghentikan sementara proses penghitungan suara manual berjenjang di sebagian daerah.
”Saya meminta kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU agar bekerja secara profesional terkait penghitungan, bagaimana agar proses penghitungan ini tidak menimbulkan kerugiaan apalagi ada semacam pandangan bahwa KPU tidak bekerja secara profesional,” kata Guspardi saat dihubungi Parlementaria, Senin (19/2/2024).

Selain itu, Guspardi juga meminta agar kerja-kerja yang dilakukan oleh KPU tidak menimbulkan persepsi ataupun kekhawatiran publik terkait adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. ”Penghitungan-penghitungan lewat Sirekap ataupun manual jangan sampai ada indikasi menimbulkan kecurigaan (adanya kecurangan). Tentu ini tidak kita harapkan,” sambung Guspardi.

Diketahui, saat ini, proses penghitungan tengah berlangsung di level kecamatan. Kebijakan penghentian rekapitulasi itu diketahui dari beredarnya surat instruksi yang dikeluarkan beberapa KPU kabupaten/kota kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dalam surat dijelaskan, sesuai arahan KPU RI pada tanggal 18 Februari 2024, jadwal Pleno PPK harus ditunda sampai 20 Februari 2024. Hingga berita ini ditulis, pihak KPU RI belum memberikan konfirmasi atau penjelasan mengenai kebijakan itu. Sebelumnya, bahkan Bawaslu RI telah memberikan usul pada KPU untuk menghentikan sementara penggunaan Sirekap dan memperbaikinya.

Mendengar hal ini, Guspardi dengan tegas kembali menjelaskan yang diakui hasil penghitungannya adalah penghitungan manual bukan Sirekap. Hal ini karena merupakan perintah Undang-Undang, yang menerangkan bahwa dasar perhitungan pemilu adalah penghitungan manual.

”Sirekap hanya alat bantu. Tapi kita berharap penghitungannya tidak jomplang antara hasil pemilu Sirekap dengan manual. Oleh karena itu perlu ada pembenahan yang dilakukan oleh KPU, terhadap hasil pemilu Sirekap,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya