Peringatan Hari Pahlawan, Puan Bicara Perjuangan Rakyat Capai Keadilan
Jakarta – Dalam momen Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat mengenang jasa pahlawan yang berjuang demi tumpah darah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rakyat Indonesia sampai saat ini juga masih terus berada dalam kondisi perjuangan, salah satunya demi mencapai keadilan.
“Peringatan Hari Pahlawan selalu membawa kita untuk merefleksikan tentang perjuangan para pahlawan terdahulu yang rela berkorban demi kemerdekaan bangsa. Perjuangan para pahlawan itu dilakukan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/11/2023).
Meski saat ini bangsa Indonesia sudah merdeka, Puan menilai perjuangan rakyat masih harus terjadi. Bukan perjuangan melawan penjajah, tapi perjuangan melawan ketidakadilan dalam mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.
Dalam hal keadilan, menurutnya Indonesia masih harus berjuang, baik keadilan dalam hal ekonomi, pemerataan pembangunan, keadilan akses pendidikan dan kesehatan, keadilan pada hukum, keadilan mendapat pekerjaan yang layak, hingga pada keadilan untuk mendapatkan kesetaraan.
“Sampai saat ini, masih ada rakyat Indonesia yang harus berjuang bahkan hanya sekadar untuk memenuhi makannya sehari-hari. Kemakmuran yang diimpikan para pahlawan terdahulu, masih belum sepenuhnya tercapai,” tuturnya.
Terkait keadilan dalam ekonomi, cucu Bung Karno ini menyebut masih banyak rakyat Indonesia yang berada dalam garis kemiskinan. Padahal, kata Puan, asas keadilan dalam ekonomi merupakan amanat dari Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
“Seharusnya kemajuan ekonomi Indonesia yang begitu pesat tidak boleh memunculkan ketimpangan dan kepincangan di masyarakat. Tapi masih banyak dari masyarakat kita yang berjuang sendiri demi keadilan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Puan melanjutkan, keadilan ekonomi juga erat hubungannya dengan keadilan pemerataan dalam pembangunan. Ia mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, namun hal tersebut pun dinilai harus dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.
“Banyak rakyat di daerah 3T berharap pembangunan infrastruktur di kota asal mereka seperti di kota-kota besar. Sehingga mereka akan merasakan keadilan yang sama dalam memperoleh akses seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja yang akan berpengaruh pada kesejahteraan mereka,” papar Puan.
Terlepas dari hal itu, masyarakat di daerah pun disebut membutuhkan keadilan dalam hal penghidupan yang layak. Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah agar memberi intervensi pada program-program pembangunan perekonomian di daerah.
“Program-program yang digagas pemerintah diharapkan bisa memacu pertumbuhan ekonomi di semua daerah demi terciptanya keadilan ekonomi dan mengikis ketimpangan sosial antara warga di perkotaan dan di pedesaan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga menyoroti bagaimana di era sekarang, anak-anak generasi penerus bangsa masih banyak yang harus berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya hak mendapat pendidikan yang layak. Hal ini mengingat masih ada jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah di mana mayoritas disebabkan karena permasalahan ekonomi.
Belum lagi mengenai banyaknya siswa yang masih merasakan belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia, serta ketimpangan sarana prasarana pendidikan. Tidak sedikit anak sekolah yang harus berjuang dengan sangat berat untuk bisa belajar di sekolah setiap harinya.
“Adik-adik kita yang semangat untuk memperoleh pendidikan, merupakan sosok pejuang dalam mencapai keadilan pendidikan,” sebutnya.
“Kita ketahui bersama ada banyak contoh yang memperlihatkan anak sekolah harus berjuang dalam memperoleh pendidikan. Mulai dari akses sekolah yang susah dilalui, hingga kekurangan tenaga pengajar yang mengharuskan mereka bertahan seadanya di tengah gempuran kemajuan zaman,” imbuh Puan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
