Balas Cuitan Fahri Hamzah, Adian Napitupulu Tulis Surat Terbuka yang Tajam dan Menohok: Waktu Menjadi Penguji Kesetiaan Kita!

Jakarta – Aktivis 98 yang juga anggota DPR RI Adian Napitupulu merespon cuitan dengan foto yang diunggah Fahri Hamzah di akun twitter pribadinya pada 7 Mei 2022 lalu. Adian merespons cuitan tersebut lantaran dalam unggahan itu menyertakan foto dirinya dan Budiman Sudjatmiko.
Fahri Dalam cuitannya menuliskan daftar pesan yang berisi 6 poin: “Pesanku pada generasi ku!: 1. Jangan biarkan kebebasan terancam. 2. Jangan biarkan rakyat sakit dan menderita. 3. Jangan biarkan penguasa menganiaya. 4. Jangan biarkan pengusaha mengatur Negara. 5. Jangan jadi corong penguasa! 6. Bantu dan lindungi mahasiswa dan oposisi!” cuit Fahri pada 7 Mei 2022 dikutip, Jumat (13/5/2022).
Adian pun merespon cuitan Fahri tersebut dengan menuliskan surat terbuka yang diunggah oleh akun Twitter @Paltiwest pada Jumat 13 Mei 2022. Cuitan ini pun langsung menjadi trending topic di Twitter.
Dalam surat terbuka tersebut berjudul, ‘Fahri, waktu akan menjadi penguji setia masing-masing kita’. Awalnya Adian mengucapkan terima kasih kepada Fahri dan mempertanyakan kepada siapa cuitan itu dimaksudkan.
“Saya tidak tahu pesan itu untuk semua yang segenerasi atau hanya untuk saya dan Budiman saja, karena foto yang ada dalam twitnya (7 Mei 2022 pkl 20.44 WIB) hanya foto saya dan Budiman bukan foto orang banyak. Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan pada saya dan Budiman setelah 24 tahun Reformasi,” kata Adian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/5/2022). Berikut surat terbuka Adian Napitupulu untuk Fahri Hamzah:
Terima kasih untuk Fahri Hamzah yang telah memberi pesan pada generasinya. Saya tidak tahu pesan itu untuk orang-orang segenerasi Fahri Hamzah, atau hanya untuk saya dan Budiman Sudjatmiko. Sebab, foto yang ada dalam twit-nya (7 Mei 2022 pukul 20.44 WIB), hanya foto saya dan Budiman, bukan foto orang banyak.
Saya melihat pesan itu seperti mempertanyakan komitmen perjuangan, komitmen kerakyatan saya dan Budiman – setelah 24 tahun Reformasi. Jika demikian, izinkan saya menjawab dengan sedikit berbagi cerita kepada Fahri.
Teringat, ketika saya dan kawan-kawan tersisa yang masih di jalan tahun 1999, Fahri sudah menjadi Staf Ahli MPR. Berikutnya tahun 2004 Fahri dilantik menjadi anggota DPR, sementara saya dan kawan-kawan masih dipukuli dan ditangkapi.
Tahun 2008, kantor pengacara saya dipasang Police Line. Saya dikejar hingga jadi “gelandangan,” berkeliling dari kota ke kota, lalu jadi pengumpul trolly di berbagai pusat perbelanjaan. Tahun 2010 saya dipukuli hingga babak-belur oleh belasan Polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Fahri, kita beda pilihan, beda jalan dan yang saya pilih adalah jalan yang sulit, menyakitkan dan tidak menyenangkan. Walau demikian toh saya tidak pernah usil mengkritik dan mempertanyakan pilihan politik masing-masing orang, termasuk mengkritik Fahri saat itu sedang menikmati kursinya sebagai anggota DPR RI.
Tanggal 13 Maret 2007, DPR RI memutuskan agar penyidikan kasus Trisakti dan Semanggi, tidak diteruskan. Saat itu bukankah Fahri yang mengaku aktivis 98, juga sudah menjadi anggota DPR dan berada di komisi III, komisi terkait hukum dan HAM? Saya kecewa, tapi juga tak menghakimi Fahri. Walau, sebagai pimpinan Komisi III, tentunya Fahri bisa berusaha melawan penghentian penyidikan itu bukan?
Tahun 2014 saya baru terpilih menjadi anggota DPR, sementara Fahri kembali terpilih yang ketiga kalinya. Saat menuju pemilihan pimpinan DPR, Fahri bersama sebagian anggota DPR mengubah UU MD3, agar partai pendukung capres yang kalah bisa menguasai seluruh Pimpinan DPR.
Upaya itu berhasil dan membuat Fahri menjadi salah satu Pimpinan DPR. Sekali lagi saya kecewa, bagaimana mungkin Fahri yang mengaku aktivis 98 bisa menggunakan cara-cara yang bagi saya tidak mencerminkan cara berdemokrasi yang sehat, dewasa dan sportif? Untuk kesekian kalinya saya mengelus dada melihat realitas politik di DPR.
Agustus 2015 Fahri Hamzah mengatakan bahwa “anggota DPR rada-rada bloon.” Pernyataan itu bukan saja menghina para anggota DPR, tetapi juga menghina partai yang menyeleksi calon, bahkan lebih jauh menghina rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang memilih nama-nama di bilik suara.
Kembali saya kecewa pada Fahri yang mencela proses demokrasi, yang sudah memberi dia kesempatan menjadi anggota DPR tiga periode. Aneh, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mencacimaki sebuah proses, tetapi hasil dari proses itu justru dia nikmati selama belasan tahun?
Selanjutnya saya tidak bicara tentang kerja formal DPR yaitu membuat UU, menyusun dan menetapkan anggaran negara, lalu mengawasi eksekutif terkait pelaksanaan UU dan penggunaan anggaran. Saya ingin menyampaikan kepada Fahri Hamzah, sumpah jabatan DPR juga memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak sekadar kalimat dalam UU maupun angka APBN, melainkan juga menggunakan kewenangan dan jejaring politik anggota DPR untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat yang dianiaya dan yang diperlakukan tidak adil.
Dalam hal perjuangan kerakyatan itu, bolehkah saya bertanya, di mana Fahri Hamzah ketika saya dan rakyat sejak 2015 memperjuangkan agar berhektar-hektar tanah Cendana di Kabupaten Bogor bisa dibagikan menjadi milik rakyat?
Di mana Fahri ketika saya dan sebagian rakyat Bogor, Cianjur, Sumedang, Bandung, Majalengka, Cirebon hingga Semarang, memperjuangkan hak atas tanah yang dilintasi jalur SUTET?
Bolehkah saya bertanya kepada Fahri Hamzah, di mana dia saat saya dan Dani Amrul Ichdan (Direksi Mind Id) bersama masyarakat Pongkor, berjuang sesuai harapan Presiden Jokowi, agar ribuan rakyat bisa membentuk koperasi tambang dan menambang emas di lahan Antam di Pongkor?
Di mana Fahri ketika saya dan masyarakat Konawe Utara memperjuangkan 400 ha lahan Antam, agar bisa dikelola Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Utara? Di mana Fahri ketika saya memperjuangkan 170-an orang masyarakat Seram Bagian Barat yang telah lulus CPNS 10 tahun lalu, tetapi tidak pernah diangkat sebagai ASN?
Oh ya, Fahri, walau tidak memuaskan 100 persen dan dengan segala kekurangan, kelima masalah sudah dimenangkan rakyat.
Kenapa Fahri tidak ada bersama saya saat menjenguk ribuan aktivis dan mahasiswa, untuk memastikan tidak ada kekerasan dalam pemeriksaan terhadap mereka yang ditahan di Polda Oktober 2020, karena menolak UU Cipta Kerja?
Ke mana Fahri ketika saya dan beberapa Alumni Trisakti, di antaranya Maman Abdurachman, Hendro dan Iwan, berjuang meyakinkan banyak orang untuk membantu rumah dan modal kerja pada 4 keluarga korban Trisakti?
Kenapa justru yang menyiapkan 4 rumah untuk keluarga korban penembakan Trisakti bukan Fahri yang konon aktivis 98, tetapi justru Erick Thohir yang mungkin tidak ada di jalan tahun 98?
Kenapa yang membantu modal kerja senilai Rp 750 juta per keluarga bukan Fahri, tetapi Agus Gumiwang yang mungkin juga tidak berjuang bersama mahasiswa Trisakti yang ditembak mati 24 tahun lalu?
Di mana Fahri Hamzah saat ratusan pekerja taman dan kebersihan DPR, gaji mereka tidak dibayar hingga sehari sebelum Idul Fitri? Bukankah tahun 2017, Fahri adalah salah satu pimpinan DPR? Kenapa sebagai pimpinan DPR, Fahri membiarkan hal itu terjadi, sehingga saya harus seharian berkeliling meminjam uang sana sini dan mengagunkan BPKB agar gaji ratusan pekerja bisa dibayar DPR sehari jelang Hari Raya Idul Fitri?
Saya tidak melihat Fahri menemani saya beradu otot leher di Kesekjenan DPR, agar gaji Pamdal DPR tidak dipotong Rp 500.000 per bulan untuk Sertifikasi Pengamanan? Apakah Fahri sebagai pimpinan DPR tidak tahu, jika upah Pamdal dipotong Rp 500.000, sama saja mengubur mimpi sekolah anak anak Pamdal? Bukankah sebagai pimpinan DPR Fahri bisa mencegah pemotongan itu?
Di mana Fahri ketika tahun 2014 saya harus ke Lembaga Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, lalu kembali ke Jakarta untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar membebaskan Eva Susanti Bande, salah satu aktivis 98 yang tahun 2013 divonis 4 tahun penjara, karena memperjuangkan petani sawit di Sulteng?
Di mana Fahri Hamzah ketika saya dan aktivis 98 lainnya bolak-balik dan berkali-kali meyakinkan Presiden Jokowi agar menggunakan kewenangannya untuk membebaskan puluhan tahanan politik Papua?
Banyak dan teramat banyak cerita yang bisa saya sampaikan. Maaf jika semua itu saya uraikan. Bukan bermaksud memegahkan dan menyombongkan diri. Melalui jawaban ini, saya hanya mencoba mengingatkan Fahri Hamzah untuk tidak saling menghakimi dan mempertanyakan pilihan jalan perjuangan masing-masing.
Saya hanya ingin mengingatkan Fahri Hamzah, ada waktu di mana kita bicara tetapi ada juga banyak waktu di mana kita bekerja tanpa suara. Karena seringkali, sebuah perbuatan lebih berarti dari sejuta ucapan.
Akhir kata, saya mau mengingatkan Fahri, tepat 24 tahun lalu, 4 kawan kita dari Trisakti sedang meregang nyawa, tubuh mereka berlumur darah, menahan sakit lalu meninggal karena ditembak.
Dengan gugurnya mereka, lahirlah kebebasan yang kita rasakan hari ini. Lahirlah partai partai politik, lahirlah serikat serikat buruh, lahirlah kebebasan media, lahirlah presiden, gubernur, bupati dan anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Lahirlah Mahkamah Konsitusi, KPK, lahirlah pemisahan Polri dan TNI dan banyak lagi….
Salam Reformasi… Merdeka!!!
Adian Napitupulu, Anggota DPR RI, Sekjen PENA 98

BERITA
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara sah unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Berikut rincian perolehan suara per wilayah:
Kepulauan Seribu
- Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
- Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
- Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
- Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
- Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.
BERITA
Menang Satu Putaran Pilgub DKI Jakarta 2024, KAPT Ucapkan Selamat kepada Pramono Anung – Rano Karno

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung (Mas Pram) – Rano Karno (Bang Doel) yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Koordinator Nasional KAPT, Bambang J Pramono mengatakan kemenangan Pramono Anung – Rano Karno merupakan amanah warga Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi.
“Semoga amanah yang diberikan warga DKI Jakarta kepada Mas Pram dan Bang Doel bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Bambang J Pramono yang akrab disapa Gembos ini.
Selain itu Banbang menilai kemenangan satu putaran ini cermin kelompok Mas Pram – Bang Doel yang tetap kritis ditengah situasi Pilkada Serentak 2024 yang masih diwarnai upaya pembegalan demokrasi dengan adanya intervensi untuk merubah UU Pilkada sebagaimana terjadi dalam Pilpres 2024 dengan perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang inkonstitusional.
“Kita patut bersyukur Pilkada Serentak 2024 telah berlangsung. Walaupun kualitas pelaksanaannya saat ini masih terdapat banyak kekurangan terutama praktek tidak netral dari aparat yang terjadi di banyak daerah,” ucapnya.
“Selamat berjuang dan bekerja, semoga mas Pram – Bang Doel tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” pungkas Bambang menambahkan.