Adian Napitupulu: AHY Jangan Asal Bicara, Mana Data, Fakta, dan Angkanya
Ketika saya membaca pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait gunting pita Infrastruktur, seketika saya kembali merasa kasihan pada AHY. Bagaimana tidak, setelah berhenti dari TNI di usia muda lalu gagal menjadi Gubernur DKI, sekarang justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur.
Saran untuk teman teman di Partai Demokrat tolong jangan jerumuskan AHY. Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader pakai sound system ribuan watt, di liput banyak media,….. eh data yang disampaikan salah total.
Tapi ya sudahlah dari pada berlama lama mengasihani AHY lebih baik kita bicara data, angka dan fakta untuk membuktikan pernyataan AHY ternyata bertentangan dengan kenyataan. Kita uji apakah pernyataan AHY itu kebenaran atau kebohongan.
Kita ambil contoh 3 jenis Infrastruktur, semoga contoh ini cukup mewakili. Sebagai alat ukur awal kapan pembangunan, kita gunakan dari tahap konstruksi di mulai.
*Pertama Jalan Tol :*
Jalan Tol yang di bangun SBY di periode 2005 hingga 2014 mulai dari konstruksi hingga gunting pita *total 189,2 km.* Sementara jalan tol yang di mulai konstruksi nya di pemerintahan SBY tapi di selesaikan oleh Jokowi *total ada 222 km.* Kalau total panjang jalan tol yang dimulai era Jokowi tahun 2015 hingga nanti 2023 *total sepanjang 2.290 km.*
*Kedua, Bandara :*
Hingga akhir 2014 Sby menyelesaikan 24 Bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum Sby. Jadi Sby hanya meneruskan sebagian lalu ikutan gunting pita, bukan membangun seluruhnya dari awal.
Sementara Bandara yang ground breakingnya dilakukan Sby tapi akhirnya diselesaikan Jokowi jumlahnya ada *7 Bandara yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntukunik, Morowali, Miangas dan Namniwel.*
Adapun Bandara yang konstruksinya di mulai *oleh Jokowi sejak 2015 dan akan selesai 2023 total ada 31 Bandara.*
*Ketiga, Bendungan :*
Beberapa Bendungan di mulai konstruksinya tahun 2014 beberapa bulan sebelum masa jabatan Sby berakhir seperti, *Bendungan Tentip, Raknamo, Logung, Gondang dan Pidekso.* Ke 5 Bendungan ini Sby mungkin hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama saja, ya *kira kira bermodal 1 sak semen dan beberapa buah batu saja.* Kenapa demikian? Karena memang masa jabatan Sby di tahun 2014 secara konstitusional hanya 10 bulan saja.
Lalu berapa Bendungan yang bisa di bilang Sby berperan cukup besar walaupun juga tidak selesai? *Kira kira ada 13 Bendungan saja. Itupun penyelesaiannya tetap di tangan Jokowi.*
Orang mungkin bertanya, berapa bendungan yang konstruksinya di bangun Jokowi dan selesai di era periode Jokowi ? *Dalam data saya dari 2015 hingga nanti 2023 total ada 39 Bendungan sementara 4 lagi diresmikan tahun 2025 bonus bagi pemerintahan berikutnya*
Semoga 3 jenis infrastruktur ini cukup menjadi bukti bahwa pernyataan AHY itu tidak benar, atau kalo istilah sekarang menurut definisi versi KBBI dan Wikipedia, kebohongan itu sesuai dengan definisi Hoaks.
Kalau AHY masih butuh data nanti saya akan sampaikan data terkait infrastruktur lain yang sudah *di bangun Jokowi mulai dari 316.590 km jalan desa, 1.597.529 meter Jembatan Desa, 1.474.544 unit air bersih Desa, 501.054 unit Irigasi Desa. Apa AHY perlu data lain terkait jalan nasional non tol, infrastruktur limbah, listrik, telekomunikasi, minyak, gas bumi, olah raga, pariwisata, perumahan Rakyat dan jenis jenis lain sesuai Perpres 38 tahun 2015.
Atau kalau AHY tertarik saya juga bisa sampaikan data terkait seribu lebih unit Rusun yang karena mangkrak lalu jadi seram tapi bisa sukses untuk tempat shooting Pengabdi Setan. Atau mungkin masih butuh data Hambalang juga? Perlu?
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
