Adian Napitupulu: AHY Jangan Asal Bicara, Mana Data, Fakta, dan Angkanya
Ketika saya membaca pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait gunting pita Infrastruktur, seketika saya kembali merasa kasihan pada AHY. Bagaimana tidak, setelah berhenti dari TNI di usia muda lalu gagal menjadi Gubernur DKI, sekarang justru menyampaikan data yang salah tentang klaim infrastruktur.
Saran untuk teman teman di Partai Demokrat tolong jangan jerumuskan AHY. Kan kasihan sudah sewa tempat mahal, bicara di hadapan 3.000 kader pakai sound system ribuan watt, di liput banyak media,….. eh data yang disampaikan salah total.
Tapi ya sudahlah dari pada berlama lama mengasihani AHY lebih baik kita bicara data, angka dan fakta untuk membuktikan pernyataan AHY ternyata bertentangan dengan kenyataan. Kita uji apakah pernyataan AHY itu kebenaran atau kebohongan.
Kita ambil contoh 3 jenis Infrastruktur, semoga contoh ini cukup mewakili. Sebagai alat ukur awal kapan pembangunan, kita gunakan dari tahap konstruksi di mulai.
*Pertama Jalan Tol :*
Jalan Tol yang di bangun SBY di periode 2005 hingga 2014 mulai dari konstruksi hingga gunting pita *total 189,2 km.* Sementara jalan tol yang di mulai konstruksi nya di pemerintahan SBY tapi di selesaikan oleh Jokowi *total ada 222 km.* Kalau total panjang jalan tol yang dimulai era Jokowi tahun 2015 hingga nanti 2023 *total sepanjang 2.290 km.*
*Kedua, Bandara :*
Hingga akhir 2014 Sby menyelesaikan 24 Bandara yang sebagian besar sudah dikerjakan oleh Presiden sebelum Sby. Jadi Sby hanya meneruskan sebagian lalu ikutan gunting pita, bukan membangun seluruhnya dari awal.
Sementara Bandara yang ground breakingnya dilakukan Sby tapi akhirnya diselesaikan Jokowi jumlahnya ada *7 Bandara yaitu Kertajati, Tebelian, Muara Teweh, Buntukunik, Morowali, Miangas dan Namniwel.*
Adapun Bandara yang konstruksinya di mulai *oleh Jokowi sejak 2015 dan akan selesai 2023 total ada 31 Bandara.*
*Ketiga, Bendungan :*
Beberapa Bendungan di mulai konstruksinya tahun 2014 beberapa bulan sebelum masa jabatan Sby berakhir seperti, *Bendungan Tentip, Raknamo, Logung, Gondang dan Pidekso.* Ke 5 Bendungan ini Sby mungkin hanya sempat melakukan seremoni peletakan batu pertama saja, ya *kira kira bermodal 1 sak semen dan beberapa buah batu saja.* Kenapa demikian? Karena memang masa jabatan Sby di tahun 2014 secara konstitusional hanya 10 bulan saja.
Lalu berapa Bendungan yang bisa di bilang Sby berperan cukup besar walaupun juga tidak selesai? *Kira kira ada 13 Bendungan saja. Itupun penyelesaiannya tetap di tangan Jokowi.*
Orang mungkin bertanya, berapa bendungan yang konstruksinya di bangun Jokowi dan selesai di era periode Jokowi ? *Dalam data saya dari 2015 hingga nanti 2023 total ada 39 Bendungan sementara 4 lagi diresmikan tahun 2025 bonus bagi pemerintahan berikutnya*
Semoga 3 jenis infrastruktur ini cukup menjadi bukti bahwa pernyataan AHY itu tidak benar, atau kalo istilah sekarang menurut definisi versi KBBI dan Wikipedia, kebohongan itu sesuai dengan definisi Hoaks.
Kalau AHY masih butuh data nanti saya akan sampaikan data terkait infrastruktur lain yang sudah *di bangun Jokowi mulai dari 316.590 km jalan desa, 1.597.529 meter Jembatan Desa, 1.474.544 unit air bersih Desa, 501.054 unit Irigasi Desa. Apa AHY perlu data lain terkait jalan nasional non tol, infrastruktur limbah, listrik, telekomunikasi, minyak, gas bumi, olah raga, pariwisata, perumahan Rakyat dan jenis jenis lain sesuai Perpres 38 tahun 2015.
Atau kalau AHY tertarik saya juga bisa sampaikan data terkait seribu lebih unit Rusun yang karena mangkrak lalu jadi seram tapi bisa sukses untuk tempat shooting Pengabdi Setan. Atau mungkin masih butuh data Hambalang juga? Perlu?
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
