Connect with us

Adian Napitupulu: Mencari Tahu Kehendak Rakyat

Penulis:
Adian Napitupulu
Sekjen PENA 98 (Persatuan Nasional Aktivis 98)

Sebenarnya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden itu merupakan kehendak Rakyat atau bukan? Bagaimana untuk mengetahuinya? Apakah melalui Partai Politik dengan perwakilan kursi di parlemen, melalui Survey atau analisa Big Data? Atau hasil diskusi dengan beberapa petani dan beberapa pengusaha yang kebetulan sering ketiban cuan.

Kalau kehendak Rakyat diukur dari suara partai berdasarkan kursi perwakilan Rakyat yang menyerap aspirasi dari Rakyat melalui seluruh struktur partai hingga Rt/Rw maka kecil harapan perpanjangan masa jabatan Presiden untuk di setujui Parlemen karena partai yang menolak menguasai mayoritas kursi dengan total 388 kursi sementara yang setuju hanya 187 kursi.

Kalau alat ukur kehendak Rakyat di cerminkan dari hasil survey maka LSI sudah mengeluarkan hasil survei dan terbukti bahwa 70,7% masyarakat menolak perpanjangan masa jabatan presiden, sementara 20,3 masyarakat menginginkan sebaliknya.

Kalau menurut Muhaimin ketua PKB dan Luhut Binsar Panjaitan, berdasarkan Big Data maka disimpulkan bahwa 60% Rakyat setuju perpanjangan masa jabatan Presiden dan 40% sisanya menolak.

Kenapa hasilnya berbanding terbalik? Apakah karena presentase Survey di paparkan secara lengkap oleh lembaga independen sementara hasil Big Data di paparkan oleh ketua umum partai dan politisi yang sudah pasti tidak indenpenden dan pasti juga sarat kepentingan politik.

Paparan Survey lengkap sekali, Sementara paparan Big Data hanya di sampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail Di semua media hanya di sebutkan : “Data dari 100 juta pengguna sosial media dan 60% mendukung, 40% menolak” sama sekali tidak di sebutkan data tersebut dari Big Data berasal Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Snapchat atau apa ?

Dalam penyampaian hasil Big Data juga tidak ada paparan yang secara ilmiah menjelaskan metodeloginya bagaimana, angka 100 juta itu dari mana saja dan rentang waktu nya berapa lama, jenis kelamin, tingkat ekonomi, wilayah hingga margin error termasuk lembaga mana yang mengelola Big Data tersebut apakah Lembaga Independen, BIN, BRIN, Menkominfo, Badan Syber atau apa sebagaimana paparan hasil Survey yang lengkap dan detailbhingga kadang bisa sampai 25 bahkan 40 halaman.

Kenapa paparan tersebut penting? Karena Rakyat tidak bisa di klaim semena mena, seolah semua atas kehendak Rakyat sementara berdasarkan data, total Rakyat pengguna internet di Indonesia ada sekitar 201.800.000 jiwa dari 273.870.000 jiwa atau sekitar 73,7 %. Sementara pengguna sosial media yang menjadi basic pengambilan data terdiri dari 139.000.000 pengguna youtube, 130.000.000 pengguna Facebook 99.000.000 pengguna instagram, 92.000.000 pengguna tiktok dan 18.000.000 pengguna Twitter. Total 478.000.000 akun sosial media atau hampir dua setengah kali jumlah penduduk pengguna Internet di Indonesia.

Baiklah kita tunggu sama sama paparan ilmiah dari instasi yang mengelola dan menganalisa Big Data tersebut, semoga ada dan objektif.

Sambil menunggu, mari kita lihat bagaimana Rakyat Indonesia hari ini, Minyak Goreng Langka dan Mahal, Bahan Bakar Minyak naik, Gas Elpiji juga naik, Pandemi yang tak berhenti membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, banyaknya anak putus sekolah dll. Sebagai bagian dari komunitas dunia kita menyadari adanya berbagai ancaman perang dari berbagai sebab yang juga penting untuk di pikirkan.

Nah, dari situasi situasi itu bukankah Para Menteri dan Partai Koalisi harusnya Fokus untuk bahu membahu menyelesaikan masalah masalah tersebut dari pada sibuk melemparkan wacana yang tidak terkait dengan tupoksi jabatan dan keinginan Partai yang tak melulu soal mengejar jabatan. Dari perdebatan soal wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ini, kadang sering miris terfikir, *”Apa iya perpanjangan masa jabatan Presiden lebih penting dari pada menyelamatkan Rakyat?”*

Bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap isu isu ini? Hmmm sebatas yang saya ketahui 3 bulan lalu tanggal 23 Desember 2021 dalam sebuah pertemuan kecil, Presiden sama sekali tidak bicara tentang merubah Konstitusi apakah itu menjadi 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Yang ada justeru bicara tentang konflik pertanahan, pandemi, pertambangan dan beberapa waktu ngobrol ringan tentang hasil survey beberapa calon Presiden tentunya dengan jadwal pemilu tetap tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

COMMUNITY ORGANIZER (CO) DI RUANG PUBLIK

Oleh

Fakta News

Sebagai renungan pagi, saya ingin berbagi pandangan yang saya jumpai dalam keseharian saya. Lagi-lagi soal etika di ruang publik.

Saya kira perbincangan ini menjadi penting, dan harus dikemukakan terus menerus sehingga klaim bahwa manusia Indonesia mahluk yang punya adab yang tinggi, agamis, sopan-santun betul-betul bukan sekedar mitos, dan tetapi juga ditunjukkan dalam keseharian di ruang publik.

Kita perlu membangun contoh yang utuh, dan secara sadar dipahami warga sehingga tergerak menjadi bagian dalam mewujudkannya.

Berbagai kerumunan yang dibangun sebagai sarana dalam mengkomunikasikan, ntah dalam peribadatan dan dialog keseharian haruslah menyentuh soal etika ini. Tentunya juga perlu ada upaya yang lebih sistemik dan sistematik untuk lembaga pemerintah yang diberi otoritas untuk itu.

Itulah esensi yang saya tulis beberapa waktu lalu di laman FB saya, salah dua dari banyak tulisan soal perulaku semena-mena di ruang publik.  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226780910091525&id=1313539313, dan juga https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225910687496504&id=1313539313.

Berbagai temuan otentik  saya di lapangan, mungkin berkaitan dengan aspek mendasar soal nilai, kebijakan publik, aspek teknis lapangan, dan berbagai respon paradoksial  berbagai kalangan.

Seperti yang sering saya ungkapkan,  pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengelola dan menjaga ruang publik. Program/proyek yang terbatas waktunya tidak cukup untuk menjaga perilaku warga dalam mengelola ruang bersama.yang memerlukan stamina yang tinggi sepanjang masa.

Sahabat saya Jumiarti Agus yang saat ini tinggal di Jepang sering menunjukkan perilaku dasyat apa yang dilakukan masyarkatJumiarti Aguss menerus masuk dipraktekan dalam keseharian pendidikan sejak dini. Budaya yang tidak instan dan ‘kun fayakun”.

Walaupun kita mempraktekan “kemerdekaan” privat dalam mengakses pendidikan dan pengetahuan, tidak demikian halnya dengan urusan publik. Ada kepentingan lainnya yang harus dijaga dan dikelola bersama.

Saya sering ungkapkan, kita ini lebih banyak #EO (Event Organizer), dibanding dengan #CO (Community Organizer).

Ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

#EO seringkali menjadi pilihan instan, karena dorongan dan persepsi bahwa pertunjukkan performatiflah yang menjadi tujuan pragmatisnya. Ukuran yang paling gampang untuk ditunjukan kepada para pendukung kegiatan, ntah yang bersumber dari anggaran pemerintah, donor, maupun banyak partisipasi seperti berbagai program CSR (Corporate Social Responsibilit).

Keberhasilan capaian terhadap perubahan yang mendasar mestinya dimulai dengan adanya #CO yang kuat.

Perubahan progresif yang konsisten dan diperbaiki terus menerus perlu didukung oleh banyaknya pegiat #CO. Pegiat yang mengambil peran sebagai fasilitator, dan  mediator manakala inisiasi gagasan diperkenalkan atau manakala perbenturan pandangan dan kepentingan terjadi diantara penggagas maupun yang diajak untuk mendukungnya. Atau peran lebih jauh mendorong sebagai akselerator untuk mempercepat berbagai aksi perubahan yang melembaga.

Sepanjang pengamatan saya, kita ini defisit #CO, surpkus #EO. Dan kalaupun  diperkenalkan seringkali hanya sebatas sebagai pelengkap dari suatu program ataupun kegiatan. Urusan publik adalah urusan yang harusnya melembaga, menerus, dan diujungnya melekat dalam perilaku keseharian sehingga menjadi budaya.

Paling ekstrim bertarung dilapangan. Menggunakan cara kekerasan dalam memaksakan keteraturan di ruang publik.
Cara lainnya yang paling aman, mungkin dilakukan pembiaran.

Dua-duanya bukan pilihan yang beradab kalau kita mengklaim diri kita memegang teguh demokrasi yang dilabeli dengan falsafah Pancasila. Apalagi diperkuat dengan berbagai nilai keagamaan/keyakinan yang konon sudah berakar lama di bumi Nusantara ini.

Ruang publik adalah ruang bersama dimana  kesepakatan dan kompromi dicapai didasarkan kepada persetujuan dan komitmen kolektif untuk mengukuhkan dan menjaganya. Semua punya peran untuk berkontribusi dalam setiap tahapan ketika gagasan perubahan itu diinisiasi. Tidak hanya

Elinor Ostrom (1933-2012), pemenang Nobel Ekonomi yang fenomenal dengan gagasan “Commons” yang dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Governing the Commons: Institutions and Evolution of Collective Actions” (1990) memberi satu alternatif lain sebagai pilihan di luar negara dan pasar, yang sering dinilai gagal dalam menyelesaikan urusan ruang yang diajukan sebagai pembangunan berbasis komunitas.

Kelemahan dua mekanisme itu dilengkapi oleh dengan peran komunitas sebagai pilar ketiga didalam membangun kesepakatan, dan aksi kolektif.

Ada delapan prinsip desain yang diajukan Ostrom berbekal dari pengalamannya yang luas sepanjang karir hidupnya bagi suatu tatakelola yang kokoh:

(1). Batas yang jelas antara pemanfaat(user) Dan sumberdayanya jelas (Boundaries of users and resource are clear.
(2). Kesesuaian antara biaya dan manfaat (Congruence between benefits and costs)
(3). Para pemanfaan memiliki prosedur untuk membuat aturannya sendiri (Users had procedures for making own rules)
(4). Pemantauan pemanfaat dan kondisi sumberdaya yang reguler (Regular monitoring of users and resource conditions)
(5). Sangsi berjenjang (graduated sanctions)
(6)   Mekanisme resolusi konflik (Conflict resolution mechanisms).
(7). Pengakuan minimal hak oleh pemerintah (Minimal recognition of rights by government)
(8). Pengaturan berlapis (Nested enterprises),
https://www.facebook.com/1313539313/posts/10223087811006356/

Karenanya saya mengajak sahabat FB, dan sahabat medsos dimanapun berada untuk terus mendialogkan, dan mewujudkan minimal di sekeliling tempat dan lingkungan kita berada.

Banyak cara untuk mendorong agar banyak yang ingin berperan sebagai #CO. Anak muda, emak-emak, tokoh agama adalah diantara sumber potensi untuk diajak. Kita sendiripun bisa juga sesuai dengan kemampuan bisa memainkan peran ini.

Gesture kolaborasi dan optimisme untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan sehat harus ditunjukkan. Sama halnya seperti yang sering kita tunjukan dalam menunjukkan identitas kita dalam medsos.

Tidak gampang memang, memerlukan suatu komitmen dan kesadaran tanpa henti untuk memperjuangkannya. Harapannya perubahannya tidak karikatif. Menggelegar dalam slogan, tetapi miskin dalam aksi yang secara serius untuk menuntaskannya.

Sebagai pelengkap saya ingin posting ceramah keren yang beredar di berbagai WA grup yang saya ikuti. Satire yang disampaikan oleh seorang Pendeta yang mungkin terkait dengan apa yang saya posting.

#ecosocrights #DiLANSIndonesia #CO4dilans

Baca Selengkapnya

BERITA

Usai Kunjungan Kerja ke AS, Presiden Jokowi Tiba di Indonesia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin pagi, 16 Mei 2022, seusai melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Tanah Air pada Senin, 16 Mei 2022, selepas melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat.

Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 05.15 WIB, setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang delapan jam dari Bandara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Banten Almuktabar, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Selama di Amerika Serikat, Presiden Jokowi menghadiri serangkaian kegiatan KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, hingga mengunjungi Space X di Boca Chica sekaligus bertemu dengan pendirinya, Elon Musk.

Dari Amerika Serikat, Presiden menyempatkan singgah di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, untuk bertakziah atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Singgah di Abu Dhabi, Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Sheikh Khalifa

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita kepada Presiden Persatuan Emirat Arab, Mohammed Bin Zayed, di Presidential Flight, Bandara Internasional Abu Dhabi, pada Minggu, 15 Mei 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta – Setelah menempuh penerbangan kurang lebih selama 14 jam dari Washington DC, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Minggu, 15 Mei 2022, sekitar pukul 15.50 waktu setempat.

Presiden Jokowi singgah untuk menyampaikan dukacita atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada Jumat, 13 Mei 2022 yang lalu.

Setelah turun dari pesawat, Presiden Jokowi kemudian menuju lokasi tempat penyampaian bela sungkawa di Presidential Flight yang masih berada dalam kawasan bandara.

Di tempat tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan Yang Mulia Mohamed bin Zayed dan menyampaikan belasungkawanya.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyampaikan dukacita dari pemerintah dan masyarakat Indonesia serta mendoakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Innalillahi wa innalillahi rajiun. Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Indonesia, saya menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa dan semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT,” ucap Presiden usai Takziah.

Presiden Jokowi menyebut Sheikh Khalifa merupakan pemimpin besar bukan hanya untuk PEA tetapi juga untuk kawasan dan dunia.

“Beliau adalah pemimpin besar dan kita khususnya umat Islam sangat kehilangan atas wafatnya Sheikh Khalifa, beliau adalah pemimpin besar bukan hanya untuk Uni Emirat Arab tetapi juga untuk kawasan Timur Tengah, serta untuk dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Usai takziah, Presiden Jokowi kemudian kembali menaiki pesawat dan melanjutkan penerbangannya menuju Tanah Air sekitar pukul 18.20 waktu setempat dan diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang pada Senin pagi, 16 Mei 2022.

Turut mendampingi Presiden saat bertakziah yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis.

Baca Selengkapnya