Connect with us
Amerika Serikat

Aturan Pemisahan Keluarga Imigran Akhirnya Dihentikan

aturan pemisahan keluarga imigran
Kondisi tempat penampungan anak-anak imigran gelap yang orang tuanya ditangkap otoritas Amerika Serikat.(Foto: AP)

Washington – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (20/6/2018) menandatangani perintah eksekutif yang ditujukan untuk mengakhiri aturan pemisahan keluarga imigran di perbatasan AS – Meksiko.

Melalui surat perintah itu, Trump menetapkan bahwa keluarga imigran harus ditahan bersama ketika ditangkap memasuki AS secara ilegal dan pelanggaran mereka akan tetap diproses.

“Ini masalah menyatukan keluarga dan di saat yang sama memastikan bahwa kami memiliki perbatasan yang kuat,” ujar Trump, sebagaimana dikutip Reuters.

Trump menandatangani surat perintah ini setelah dikritik oleh banyak pihak.

Sebuah video yang menunjukkan anak imigran sedang menangis di dalam penampungan berkondisi seperti kandang tersebar di dunia maya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Gus Mis: Ancaman bagi Negeri Ini adalah ISIS, HTI dan Kelompok Ekstremis

Oleh

Fakta News
Zuhairi Misrawi

Jakarta – Cendekiawan Nadhlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi (Gus Mis) menanggapi sebagian pihak yang masih meributkan bahaya PKI atau komunisme di Indonesia. Gus Mis menegaskan, ancaman bagi negeri ini adalah kelompok-kelompok ekstrimis seperti ISIS.

“Ancaman bagi negeri ini adalah ISIS, HTI dan kelompok ekstremis lainnya!,” ujar Gus Mis.

Gus Mis pun menduga kalangan yang gemar melontarkan isu PKI sebagai pihak yang berniat membelokkan isu.

Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) itu menyatakan, siasat kelompok-kelompok ‘anti PKI’ itu mudah terbaca.

“Jangan suka membelokkan pada hal lain, kawan. Siasatmu mudah dibaca!” ujar Gus Mis.

Isu PKI memang terus dihembuskan sebagian kalangan. Salah satunya tampak dari acara Apel Siaga dan Mimbar Bebas bertema: “Tumpas Komunis Dari Bumi Pertiwi Save Pancasila dan NKRI” yang diinisiasi Gerakan Pemuda Indonesia (GPI) bersama beberapa Ormas Islam, OKP dan LSM pada Senin (1/6).

Faktanya, yang mengganggu keamanan dengan tindakan brutal justru ekstrimis ISIS.Seorang anggota polisi Polda Kalimantan Selatan meninggal diserang simpatisan ISIS, Senin (1/6) dini hari.

Seorang lagi anggota polisi yang bertugas di Polsek Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan mengalami luka-luka akibat serangan teroris tersebut.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Terbitkan Pergub Penerapan PSBB Proporsional Menuju Masa New Normal

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) penerapan PSBB proporsional sebagai persiapan menuju new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Ketentuan ini diatur dalam Pergub Nomor 46 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Pergub ditandatangani Sabtu, 30 Mei 2020, mengatur pedoman AKB dalam koridor PSBB Jawa Barat dalam level kewaspadaan. Karena sebenarnya Jabar belum bermaksud melepaskan secara penuh PSBB,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, melansir Antara, Rabu, 3 Juni 2020.

Pergub 46 mencakup penentuan level kewaspadaan kabupaten/kota, pelaksanaan PSBB proporsional sesuai level kewaspadaan kabupaten/kota, protokol kesehatan per level kewaspadaan dalam rangka AKB, pengendalian dan pengamanan, serta monitoring evaluasi dan sanksi.

Dalam penentuan level kewaspadaan, ada sembilan indikator yang dipakai Pemda Provinsi Jabar. Yakni laju orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), pasien positif kesembuhan, kematian, reproduksi instan, transmisi/kontak indeks, pergerakan orang, dan risiko geografi atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

“Sembilan indikator ini berdasarkan kajian dan rekomendasi pakar epidemologi,” terangnya.

Dari sembilan indikator ini, menghasilkan lima level kewaspadaan kabupaten/kota. Level 1 Rendah yakni tidak ditemukan kasus positif, Level 2 Moderat yakni kasus ditemukan secara sporadis atau impor, Level 3 Cukup Berat yakni ada kluster tunggal, Level 4 Berat yakni ditemukan beberapa kluster, dan Level 5 Kritis yakni penularan pada komunitas.

“Lima level kewaspadaan ini kemudian melahirkan perlakuan atau protokol berbeda- beda per kabupaten/kota,” jelasnya.

Setiawan mencontohkan, kabupaten/kota dengan Level 1 maka protokolnya normal; Level 2 jaga jarak; Level 3 PSBB parsial; Level 4 PSBB penuh; dan Level 5 protokolnya adalah Karantina (lockdown).

Kemudian juga diatur level kewaspadaan per kecamatan/kelurahan. Protokol kesehatannya kurang lebih sama dengan tingkat kabupaten/kota dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Selain PSBB, Pergub 46 juga mengatur protokol kesehatan dalam rangka AKB yang perlakuannya sesuai dengan level kabupaten/kota. Dia mencontohkan, level 1 yang paling baik diperkenankan membuka tempat ibadah dengan syarat kapasitas maksimal 75 persen, pergerakan orang diizinkan antar provinsi, dan belajar di sekolah tapi hanya 50 persen siswa.

Kemudian, tempat wisata dibuka pukul 06.00 – 16.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen, dan masih banyak aturan lain, aktivitas perbankan kapasitas 70 persen dengan pegawai 25 persen kerja di rumah dan 75 persen ke kantor.

Sebaliknya Level 5 yang paling kritis akan diberlakukan karantina dengan pergerakan dibatasi per desa/kelurahan bahkan per RT/RW. Pegawai 100 persen kerja di rumah, supermarket, minimarket, mal, sampai pasar tradisional tutup.

“Kabar baiknya tidak ada kabupaten/kota yang masuk kategori kritis,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, mengatakan kabupaten/kota yang hendak menerapkan AKB harus lebih dahulu mencabut status PSBB berbarengan dengan pengajuan AKB ke Kementerian Kesehatan.

“Harus diingat untuk melakukan AKB harus mencabut dulu status PSBB ke Menteri Kesehatan. Karena PSBB pun atas seizin menteri kesehatan. Ini yang saat ini sedang berproses difasilitasi provinsi,” kata Daud.

Namun saat yang sama, ada 12 kabupaten/kota yang tetap menerapkan PSBB karena masih masuk zona kuning atau Level 3. Sementara 15 kabupaten/kota yang lain, dapat menerapkan AKB dengan syarat mencabut PSBB dan memohon AKB ke Menteri Kesehatan.

Daud juga meluruskan ihwal 102 kabupaten/kota yang diizinkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB) Pusat dan tidak ada satu pun daerah Jabar di dalamnya. Dia menerangkan yang dimaksud BNPB adalah 102 kabupaten/kota dengan daerah hijau.

Sementara menurut Presiden Joko Widodo, saat kunjungan ke Bekasi, jelas Daud, Jabar termasuk ke dalam empat provinsi yang diizinkan menerapkan AKB. Sisanya DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Provinsi Gorontalo.

“Jabar masuk ke dalam empat provinsi yang diizinkan. Makannya kita mengeluarkan AKB di lima level, ada 15 kab/kota di Level 2 atau zona biru dan 12 kabupaten kota di Level 3 zona kuning,” jelasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BPOM Bagi Resep Pangan Aman Selama Masa Pandemi COVID-19

Oleh

Fakta News
Direktur Pengawasan Pangan Olahan Risiko Sedang dan Rendah BPOM, Emma Setyawati

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengharapkan masyarakat dapat memahami apa itu pangan aman, bagaimana cara penyajiannya, distribusi sampai sebelum layak dikonsumsi. Hal itu penting, sebab pangan sebagai kebutuhan dasar bahan pokok dan konsumsi sehari-hari harus dipastikan dapat benar-benar dapat memberikan kebaikan bagi tubuh, bukan sebaliknya.

Dalam diskusi bertajuk “Food Safety di Masa Adaptasi Pandemi Jadi Kunci Penanganan COVID-19” di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Direktur Pengawasan Pangan Olahan Risiko Sedang dan Rendah BPOM, Emma Setyawati mengatakan bahwa pangan aman itu adalah harus terbebas dari tiga cemaran, yakni biologi, kimia dan fisik. Dalam hal ini, virus termasuk dalam cemaran biologi.

“Virus itu sebetulnya cemaran biologi,” kata Emma di Jakarta, Rabu (3/6).

Dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, penularan dari virus SARS-CoV-2 atau virus corona jenis baru penyebab penyakit COVID-19 tidak terjadi lewat pangan. Akan tetapi virus dapat hidup di inang seperti bagian tubuh manusia dan penyebaran terjadi melalui droplets yang keluar dari mulut serta hidung seseorang yang terinfeksi.

“Virus ini bukan food borne desease bukan. Dia tidak ditularkan dari makanan, cuma dia bisa hidup di inang yang hidup. Ini berarti dari tangan ke tangan, dari droplets,” jelas Emma.

Dari gambaran tersebut, Emma mengingatkan bahwa pangan dapat kemudian tercemar virus mulai dari ketika pangan itu dibuat atau ketika pangan itu didistribusikan hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Sebab rangkaian proses itu tentunya juga melalui tangan ke tangan.

Oleh karena itu, BPOM kemudian mengeluarkan buku panduan produksi pangan sebagai upaya untuk memastikan keamanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Adapun buku panduan tersebut adalah berbentuk digital atau e-book yang dapat diakses melalui situs resmi pom.go.id dan dapat diunduh secara gratis.

“Badan POM mencoba untuk mengelola ini, membuat manajemen untuk peredaran pangan. Bagaimana menangani pangan ini sehingga pada saat dikonsumsi tetap aman,” jelas Emma.

Tentunya dalam mengeluarkan buku panduan tersebut, BPOM juga tidak bergerak sendiri, melainkan dengan melibatkan berbagai pihak seperti mulai dari produsen, distributor, jasa pengantaran dan lainnya.

Selain menjadi e-book, BPOM juga melakukan pertemuan secara virtual dengan berbagai pihak untuk memastikan pedoman pangan aman dapat dilakukan tanpa mengurangi gizi pangan tersebut.

Emma juga mengatakan bahwa e-book tersebut sebenarnya merupakan pedoman yang sebelumnya sudah ada dan dalam hal ini dimodifikasi dengan penambahan aturan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19.

“Jangan sampai desak-desakan di sarana produksinya. Kemudian, pakailah masker bahkan penutup rambut, pakai sarung tangan di tempat produksi. Ketika mengantarkan juga demikian, jangan langsung bersentuhan dengan tangan penerimanya,” jelas Emma.

Dalam pengemasan makanan tersebut, Emma juga mengatakan bahwa di setiap produk makanan perlu memiliki tiga lapis kemasan mulai primer, sekunder dan tersier. Hal itu dimaksudkan agar produk makanan tidak bersinggungan langsung dengan tangan produsen hingga distributor yang mengantarkan makanan tersebut.

“Distribusi aman sampai dengan ke tangan konsumen,” kata Emma.

Selain pengelolaan pangan aman, BPOM juga memastikan agar isi makanannya juga dapat sesuai dengan standar gizi yang layak untuk dikonsumsi dan memberi kebaikan bagi tubuh.

Baca Selengkapnya