Connect with us

Achmad Yurianto: 790 Positif, 58 Meninggal, 31 Sembuh Terkait Pandemi Corona di Indonesia Per 25 Maret

Jubir Penanganan Corona Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah kembali memperbarui data kasus virus Corona di Indonesia. Saat ini tercatat 790 orang positif COVID-19 dengan jumlah korban meninggal 58 orang. Berikut ini keterangan lengkap pemerintah RI.

“Total report kita untuk saat ini jumlah kasus positif adalah 790, kemudian jumlah kasus yang sudah sembuh dan dinyatakan boleh pulang dari rumah sakit, lepas perawatan ada 31 orang. Kemudian kasus meninggal ada 58 orang,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona, Achmad Yurianto, yang disiarkan langsung pada kanal YouTube BNPB, Rabu (25/3/2020).

Yurianto juga kembali mengingatkan agar masyarakat aktif menjaga jarak, baik di luar maupun di dalam rumah. Dia juga mencontohkan cara Vietnam yang sukses menangani virus tersebut.

“Di Vietnam adalah mengedepankan bagaimana physical distancing, menjaga diri, menjaga jarak, dan kemudian self isolation. Ini menjadi kekuatan besar yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dia bisa menghentikan penularan ini,” ucapannya.

Berikut pernyataan lengkap pemerintah yang disampaikan hari ini:

Achmad Yurianto, 25 Maret 2020

Pada kesempatan yang baik saya akan menyampaikan kembali beberapa kebijakan strategis yang harus kita laksanakan dan harus kita patuhi bersama-sama, karena kita sadari bahwa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ini pasti akan berbasis pada komunitas sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berperan di dalam kaitan dengan upaya untuk mencegah dan upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID19 ini. Inilah yang sekali lagi ingin kami sampaikan supaya kita memahami bersama bahwa penyakit menular ini khususnya COVID19, basisnya adalah masyarakat.

Kami sangat berharap bahwa masyarakat bisa menjadi subjek dan objek dari upaya pencegahan penyakit ini, ini tidak mungkin bisa dikerjakan oleh satu sektor secara sendiri, tidak mungkin dikerjakan oleh beberapa sektor tanpa terkoordinasi dan terintegrasi dan tanpa ada upaya yang kolaboratif di dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu saya akan sampaikan berturut-turut 5 tahapan yang harus kita laksanakan dalam rangka untuk mencegah dan mengendalikan sebaran COVID19.

Yang pertama adalah harus dilaksanakan pembatas jarak fisik, kontak fisik dalam komunikasi sehari-hari, bukan hanya di luar rumah tetapi di dalam rumah pun ini harus kita laksanakan. Mengapa ini penting karena kita dari sekarang penyakit ini adalah penyakit menular yang menular dari seseorang yang sakit kepada seseorang yang sehat melalui percikan ludah yang kecil-kecil yang kita sebut droplet pada saat yang sakit sedang bersin maupun pada saat yang sakit sedang berbicara, percikan langsung yang mengenai saluran napas orang sehat inilah yang sangat sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit. Ini menjadi sangat penting untuk kita karena pada kondisi saat ini gambaran fisik dari orang yang sakit tidak selalu didominasi oleh orang yang nampak sakit berat orang yang nampak kelihatan sakit, tetapi banyak sekali kasus positif mengandung virus ini justru pada orang-orang yang terlihat sakit ringan, tidak terlihat sakit berat bahkan di beberapa data yang kita miliki nampak tidak bergejala sama sekali, sehingga seakan-akan dirinya merasa tidak sakit. Ini penting mengapa kita harus menjaga jarak, baik di rumah maupun berada di luar rumah, setidak-tidaknya kita harus memiliki cara lebih dari 1,5 meter, ini menjadi kunci.

Kemudian yang kedua bisa saja percikan itu tidak mengenai kita secara langsung. Bisa saja troubled itu tidak mengenai kita secara langsung tapi mengenai barang-barang di sekitar kita, tanpa kita sadari tersentuh oleh tangan dan tanpa kita memperhatikan kebiasaan kita untuk mencuci tangan kita langsung makan, menyentuh hidung, menyentuh mata, maka sangat mungkin penularan ini akan terjadi. Oleh karena itu upaya untuk menjaga jarak fisik pada saat berkomunikasi dengan siapapun, ini menjadi kunci yang mendasari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit COVID19.

Kami mengerti betul bahwa ini bisa dilakukan oleh siapapun. Mestinya ini bukan pekerjaan yang sulit, oleh karena itu kami sangat berharap peran serta masyarakat untuk bukan hanya melaksanakan kebiasaan menjaga jarak tapi juga selalu mengingatkan orang lain untuk menjaga jarak. Ini menjadi kekuatan yang mendasari semua upaya dari pencegahan dan pengendalian penyakit COVID19. Ini yang harus menjadi komitmen bersama kita, kalau tidak maka akan sulit untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Oleh karena itu, bukan hanya di rumah, tetapi juga menjaga jarak adalah sesuatu yang penting.

Inilah sebabnya kenapa pemerintah mengkampanyekan bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah semata-mata adalah dalam rangka untuk mengurangi kemungkinan tertular oleh penderita lain yang positif. Ini hendaknya menjadi basis di dalam rangka mengendalikan penyakit ini, kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik maka kita akan sulit untuk mengendalikan ini secara lebih baik lagi.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menko Polhukam: Darurat Sipil Tidak Digunakan untuk Hadapi Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak akan menggunakan kebijakan darurat sipil saat ini untuk menghadapi persoalan COVID-19. Menurutnya, kebijakan itu akan diberlakukan jika keadaan memburuk.

“Sekarang itu tidak (darurat sipil), tidak untuk menghadapi COVID-19, kecuali perkembangan jadi lebih buruk dan menghendaki itu. Baru nanti itu dihidupkan atau digunakan karena memang UU itu sudah hidup sejak tahun 1959 sampai sekarang,” kata Mahfud dalam rekaman video kepada wartawan, Selasa (31/3/2020).

Mahfud menegaskan pemerintah bisa saja menggunakan kebijakan itu karena telah ada sejak 1959. Namun dia menegaskan kebijakan darurat sipil dan baru akan digunakan sekarang ini.

“Pemerintah juga sama sekali tidak merencanakan untuk melakukan darurat sipil dalam konteks COVID-19. Ketentuan tentang darurat sipil itu ada undang-undangnya sendiri yang berlaku sejak tahun 1959 yaitu dengan UU No 23 Perppu Tahun 1959,” tuturnya.

“Undang-undang itu sudah standby hanya diberlakukan nanti kalau diperlukan, kalau keadaan menghendaki darurat sipil baru itu diberlakukan,” lanjut Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan kebijakan darurat sipil terkait virus Corona COVID-19 dipakai jika dalam keadaan abnormal atau luar biasa. Namun ia melihat saat ini darurat sipil belum diperlukan.

“Darurat sipil itu kita siapkan apabila memang terjadi keadaan yang abnormal sehingga perangkat itu juga harus disiapkan dan kita sampaikan. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini tentu saja tidak,” ujar Jokowi dalam konferensi pers yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/3/2020).

Kebijakan itu sempat dibahas Jokowi dalam rapat terbatas, kemarin. Jokowi sudah menyiapkan skenario menghadapi wabah virus Corona.

“Semua skenario kita siapkan, dari yang ringan, dari yang sedang, maupun yang terburuk,” ujar Jokowi.

 

(adn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Tunggu Perkembangan Pandemi Covid-19 untuk Jadwal Pilkada Serentak

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Perihal jadwal baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memutuskan, pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi COVID-19.

“Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Penundaan waktu pilkada ini juga telah disepakati saat rapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Saat ini Tito tengah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.

“Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujarnya.

Tito mengatakan, hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah memobilisasi pemerintah daerah untuk bersatu melawan wabah corona. Usai kondisi membaik, Tito baru akan menggelar rapat menentukan jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid 19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid 19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman2 di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” tutup Tito.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ada tiga opsi yang diusulkan terkait jadwal baru pelaksanaan pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut satu di antaranya adalah Pilkada 2020 digelar pada Maret 2021, atau diundur 6 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” ungkap Arwani kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

“Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Terbitkan Aturan tentang Pelarangan Orang Asing untuk Masuk ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting

Jakarta – Pemerintah menerbitkan peraturan larangan bagi orang asing masuk atau transit di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” kata Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Jhoni Ginting melalui tayangan video di YouTube Ditjen Imigrasi, Selasa (31/3/2020).

Jhoni mengatakan aturan dimuat dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 2 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB dan berakhir bila pandemi virus Corona sudah terkendali dan aman.

“Dengan diberlakukannya Permenkum HAM ini, maka Permenkum HAM Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB, dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Jhoni menjelaskan, dalam aturan itu, terdapat pengecualian terhadap enam kategori orang asing. Keenam kategori orang asing itu boleh masuk ke Indonesia, namun tetap dengan syarat.

Berikut ini enam kategori orang yang diperbolehkan tetap masuk ke Indonesia:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose);
  5. Awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat;
  6. Bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
  2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
  3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Jhoni mengatakan Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Berikut ini regulasinya:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
  2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya