Achmad Yurianto: 790 Positif, 58 Meninggal, 31 Sembuh Terkait Pandemi Corona di Indonesia Per 25 Maret
Yang berikutnya di laksanakan kegiatan screening massal, screening massal itu adalah pemeriksaan massal untuk melakukan penyaringan, penapisan. Oleh karena itu, screening massal dengan menggunakan pemeriksaan rapid test tidak diarahkan untuk menegakkan diagnosa, karena tes yang kita gunakan adalah rapid test yang berbasis pada respon imunologi dari seseorang. Kita tahu kalau virus masuk ke dalam tubuh kita maka tubuh secara otomatis akan membentuk antibodi, inilah yang kemudian akan kita ukur dan inilah yang kemudian akan dideteksi oleh alat. Sehingga manakala di dalam pembacaan alat itu dari rapid test dikatakan positif, maka kita bisa memastikan bahwa tubuh orang itu pernah diinfeksi oleh virus atau sedang diinfeksi oleh virus, karena sistem kekebalannya antibodinya ada. Tapi manakala hasil pembacaan rapid test ini negatif, tidak ada jaminan bahwa dia tidak terinfeksi virus. Bisa saja dia sudah terinfeksi tetapi antibodinya belum terbentuk, kita paham bahwa pembentukan antibodi itu butuh waktu kurang lebih sampai dengan 6 atau 7 hari, sehingga kalau infeksi itu belum 6 atau 7 hari dan kita lakukan pemeriksaan hasilnya akan negatif.
Maka yang kita lakukan manakala hasilnya negatif meskipun tanpa keluhan, kita menyarankan untuk jaga jarak. Kalau kemudian ada keluhan maka kita akan menyarankan untuk karantina diri, sambil kita tunggu setelah 7 hari berikutnya kita lakukan tes lagi, manakala di dalam tasnya ditemukan positif makanya adalah guidance, tuntunan bagi kita untuk melakukan pemeriksaan antigen dengan menggunakan metode yang sudah kita ketahui yaitu Real Time PCR. Ini yang kemudian dipakai dasar di dalam kaitan dengan menegakkan diagnosa. Namun apabila setelah 7 hari dilakukan pemeriksaan kedua masih tetap negatif maka kita yakini bahwa kondisi yang bersangkutan saat ini sedang tidak terinfeksi, artinya bukan dia kebal, suatu saat kalau dia tidak bisa menjaga diri dengan baik, mengabaikan kontak dekat, mengabaikan tentang pembatasan aktivitas bisa saja tertular. Ini yang penting dan harus kita pahami.
Pada kasus yang positif dan kemudian kita konfirmasi dengan PCR, kita akan minta untuk melaksanakan karantina, pertama tentunya kita akan melihat manakala tidak ada keluhan atau keluhan minimal maka kita akan meminta yang bersangkutan melaksanakan karantina di rumah, bukan di rumah sakit. Dengan catatan yang ketat bahwa dia harus menggunakan masker terus-menerus selama 14 hari, kemudian menjaga jarak dengan semua anggota keluarga yang di rumah, kemudian makan dan minum menggunakan alat makan sendiri yang tidak berganti-ganti dengan anggota keluarga yang lain, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan kemudian menjaga kesehatan diri dengan pola hidup bersih dan sehat, cukup asupan gizi, banyak makan vitamin yang alami, tidak perlu yang sintesis, alami sangat banyak di buah dan sayur apapun, kemudian istirahat cukup, aktivitas yang cukup juga. Dengan cara seperti ini kita bisa berharap maka dia akan cepat pulih menjadi lebih baik lagi dan menjadi sembuh total.
Tentunya ada self monitor sepanjang 14 hari dia dilakukan monitoring, dan kita akan menyampaikan ini pada kesehatan wilayah atau bisa menggunakan beberapa situs online yang saya sebutkan tadi.
Apabila kemudian hasil positif dari PCR dan kemudian diyakini bahwa tidak bisa melakukan isolasi diri di rumah karena ada gejala panas, batuk, sesak atau kita temukan faktor penyakit lain, misalnya penderita hipertensi, diabetes, kelainan jantung, gagal ginjal kronis, maka kelompok inilah yang harus dilakukan isolasi di rumah sakit.
Pemerintah telah menyiapkan beberapa rumah sakit isolasi rumah sakit tambahan yang cukup besar, kita tahu bersama beberapa hotel, kemudian wisma atlet digunakan untuk kepentingan ini. Inilah yang kemudian akan kita pakai untuk melakukan isolasi rumah sakit dengan kasus-kasus yang sedang atau kasus-kasus tanpa penyulit, sedang tanpa penyulit. Tetapi manakala kemudian kita temukan kasus yang berat dengan penyulit maka inilah yang akan kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Di rumah sakit rujukan tentunya akan lebih intensif lagi pelaksanaan perawatannya, polanya adalah pola yang kita bangun di Jakarta. Sudah barang tentu pemerintah daerah pun juga akan mengaplikasikan di daerah masing-masing dengan pola-pola yang sama seperti yang kita buat di Jakarta saat ini, sehingga tidak perlu lagi ada kepanikan di masyarakat bahwa di dalam penanganan kasus ini seakan-akan tidak ada perhatian.
Ini yang mari kita tata dengan baik sehingga tidak semua orang yang sakit berbondong-bondong menuju ke rumah sakit dan tidak semua kasus isolasi harus dilaksanakan di rumah sakit, kalau cara berpikir ini bisa kita tata kembal, sudah barang tentu dengan kerja bersama, kerjasama secara sinergi kemudian saling mengingatkan Insyaallah ini akan bisa tertangani dengan lebih baik.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
