Relawan KPN: Sudah Seharusnya Calon Menteri Punya Ikatan dan Semangat yang Sama dengan Jokowi
Jakarta – Organ relawan pendukung Jokowi Komite Penggerak Nawacita (KPN) mengingatkan bahwa Presiden Jokowi mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet pemerintahan termasuk menentukan calon-calon menterinya. KPN berharap hak prerogatif tersebut juga harus dihormati tanpa adanya tekanan maupun campur tangan pihak-pihak atau kelompok yang tak mempunyai ikatan emosional maupun dukungan dalam proses pengawalan pemerintahan Jokowi selama ini.
Jubir KPN Dedy Mawardi mengatakan di periode kedua memimpin Indonesia, Presiden Jokowi sudah sepatutnya mendapatkan menteri-menteri terbaik yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang mumpuni untuk mewujudkan agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan.
Adapun agenda perubahan yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi, menurut Dedy adalah Pertama, Akses pendidikan dan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Pembangunan ekonomi yang mengabdi pada cita-cita keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Ketiga, Peningkatan interaksi antarbudaya yang inklusif untuk menumbuhkan iklim toleransi, moderasi dan rasa persatuan nasional. Keempat, Penuntasan seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu. Kelima, Peningkatan keterlibatan publik dalam kehidupan politik kebangsaan untuk memperdalam demokrasi. Keenam, Reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk menghapuskan KKN. Ketujuh, Meningkatkan integrasi perencanaan-pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan keselarasan kerja pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
Dedy menilai agenda perubahan ini, sejatinya sudah tercermin dalam program pemerintahan sebagai program prioritas yang diperkenalkan presiden Jokowi sebagai Program Nawacita. Agenda ini hanya bisa terwujud jika para menteri mempunyai semangat yang sama dengan Jokowi untuk membangun bangsa sesuai cita cita para pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 45.
“Dukungan para relawan ini wajar karena kesamaan agenda. Singkat cerita kami menitipkan agenda perubahan ini ke Presiden Jokowi. Oleh karena itu untuk menjamin agenda ini bisa jalan, maka periode kedua pemerintahan Jokowi, komposisi kabinet jilid 2 selayaknya butuh figur-figur yang tak hanya mampu menjalankan agenda prioritas pemerintah, namun juga paham dengan apa yang diinginkan presiden, kabinet ini harus diisi oleh orang-orang yang menjiwai ruh perubahan itu sendiri, bukan yang sekedar membawa agenda pribadi atau kepentingan sempit kelompoknya” ucap Dedy.
“Figur menteri Jokowi nantinya juga harus bisa mengimplementasikan program maupun agenda perubahan lima tahun kepemimpinan Jokowi di periode keduanya. Selain profesionalitas, loyalitas dan kesepahaman niat dan tujuan membangun bangsa menjadi karakter yang harus dimiliki oleh menteri Jokowi,” lanjutnya.
Dedy berharap Presiden Jokowi lebih berhati-hati dalam memilih para menteri dengan mengoptimalkan proses screening yang mendalam terhadap figur yang dibidiknya. Jangan sampai figur yang terpilih nanti malah tak memiliki kesamaan niat dan semangat dalam mewujudkan platform perubahan.
“Mewujudkan platform perubahan pun butuh bantuan presiden. Kami melihat Jokowi punya ruang membangun legacy dengan bertindak benar dalam menunjuk kabinet. Presiden harus percaya intuisinya dan jangan mengandalkan pembisik yang sering kali menjadi proxy kepentingan tertentu,” papar Dedy menegaskan.
Dedy menambahkan, pihaknya tak mempermasalahkan figur calon menteri nantinya berasal dari kalangan profesional, kader parpol pendukung maupun relawan. Yang terpenting adalah figur tersebut mempunyai latarbelakang dan rekam jejak yang teruji dimasa lalu dan selama proses pengawalan kepemimpinan Jokowi di periode sebelumnya.
Ia pun meyakini para tokoh-tokoh relawan Jokowi pun tak kalah mumpuni baik dari sisi profesionalitas maupun loyalitas jika ditunjuk menjadi menteri. Pasalnya, selama ini para relawan telah menunjukkan hal tersebut baik sebelum 2014 maupun saat proses pengawalan pemerintahan periode pertama. Bahkan saat Pilpres 2019, relawan mempunyai andil yang sangat penting dalam pemenangan Jokowi-Amin.
“Pada dasarnya relawan jokowi ini rata-rata berlatarbelakang aktivis yang mempunyai platform perubahan yang fundamental dan berpikir Jokowi punya agenda yang sama. Walaupun 2024 bukan lagi pertarungan Presiden Jokowi, tetapi dia punya kesempatan untuk membantu melancarkan agenda perubahan. Ikatan antara Jokowi dan relawan ini bisa jadi kekuatan untuk mewujudkan agenda perubahan menuju Indonesia lebih baik,” pungkas Dedy.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
