Hoax Perparah Keadaan di Rakhine
Jakarta – Dunia tengah bereaksi melihat betapa pilunya berbagai tindak kekerasan di negara bagian Rakhine, sebelah utara Myanmar. Sudah beberapa dekade belakangan, warga Rohingya mengalami perlakuan sewenang-wenang di Myanmar, dan kewarganegaraan mereka tidak diakui.
Namun sayangnya, di saat-saat seperti ini masih saja ada oknum yang malah membuat keadaan kian gaduh dengan menyebarkan foto-foto palsu di media sosial. Foto-foto dan video terkait Rohingya tersebut pun mengandung unsur hoax yang turut memperparah keadaan.
Dilansir BBC, Minggu (3/9), sebagian besar foto memang memperlihatkan kesadisan yang tentu saja memancing amarah besar. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa informasi resmi sangat terbatas di sana. Bahkan akses wartawan pun kerap terbentur di wilayah yang saat ini dipenuhi ketidakpercayaan dan rivalitas antara kelompok muslim Rohingya dan sebagian besar penduduk Buddha di Rakhine itu. Beberapa dari mereka yang berhasil masuk sekalipun , masih tetap kesulitan mengumpulkan informasi lantaran situasi yang tidak pasti.
Kira-kira enam hari lalu, tepatnya pada 29 Agustus 2017, Wakil Perdana Menteri Turki, Mehmet Simsek, mengunggah empat foto dari akun Twitternya. Isinya menuntut komunitas internasional untuk menghentikan genosida etnis Rohingnya.
Cuitannya tersebut pun langsung direspons ribuan “retweet” dan mendapatkan ribuan “like” dari netizen. Beberapa menyerukan amarah pertanda setuju, namun beberapa berbunyi kritik yang meragukan keaslian foto tersebut. Tiga hari setelah cuitan pertama, Simsek justru menghapusnya.
Cuitan Simsek yang sudah dihapus. Sumber BBC.
Foto pertama menunjukkan jasad yang sudah membusuk. Foto ini disebut paling sulit diketahui sumbernya. Namun beberapa respons netizen menyebut bahwa foto tersebut bukan berasal dari aksi kekerasan terbaru, melainkan memperlihatkan korban badai Topan Nagis yang terjadi pada Mei 2008. Komentar lain mengatakan foto itu merupakan korban kecelakaan perahu di Sungai Myanmar.
Foto kedua pun palsu. Foto tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang menangisi pria yang tewas terikat di pohon. Foto tersebut telah dikonfirmasi berasal dari Aceh, Indonesia dan diambil pada 2003 oleh seorang fotografer yang bekerja di Reuters.
Foto ketiga memperlihatkan ada dua bayi yang menangis melihat jasad ibunya. Ini juga palsu. Foto itu berasal dari Rwanda dan diambil oleh Albert Facelly yang bekerja untuk Sipa pada 1994. Bahkan foto tersebut sudah populer lantaran merupakan salah satu dari beberapa foto yang memenangkan World Press Award.
Lalu foto keempat memperlihatkan sejumlah orang terendam di kanal. Meski belum dipastikan sumbernya, namun foto tersebut bisa ditemukan di sebuah situs yang meminta dana untuk membantu korban banjir di Nepal-yang belum lama terjadi.
Itu hanya beberapa foto yang kebetulan dimuat oleh orang penting di Turki. Sementara di ranah media sosial, foto-foto lain yang menunjukkan kekejaman yang diklaim memperlihatkan korban pembunuhan massal sudah tersebar. Beberapa pun sulit diverifikasi.
Belum lama juga, tim dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang mengaku sudah melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran hak asasi di negara bagian Rakhine, pun menolak menggunakan foto atau video yang tidak mereka ambil sendiri. Mereka beralasan sangat sulit menilai keaslian materi foto-foto tersebut.
Namun temuan Komisi HAM PBB, mengenai adanya kekejaman luar biasa terhadap komunitas Rohingya, yang menurut mereka tergolong kejahatan kemanusiaan ditolak oleh pemerintah Myanmar. Sayangnya, Pemerintah Myanmar justru kemudian menolak mengeluarkan visa bagi sejumlah pencari fakta, termasuk wartawan, ke negara bagian Rakhine.
Namun, dari beberapa sumber yang dikumpulkan, situasi terbaru di negara bagian Rakhine, memang memperlihatkan sebuah gambaran jelas akan adanya konflik serius yang sudah memakan korban jiwa dalam jumlah besar. Intina sikap keterbukaan Pemerintah Myanmar sangat diperlukan. Terlebih saat ini beredar kabar bahwa etnis Rohingya tengah mengalami situasi yang amat buruk lantaran diserang oleh tentara dan warga sipil bersenjata.
Permasalahannya sekarang, untuk memastikan keakuratan gambar yang beredar, dibutuhkan waktu lama, mengingat minimnya akses yang diberikan bagi pihak netral ke area tersebut. Pastinya, berhati-hatilah dalam menyikapi liarnya disinformasi media sosial.
Empat hal diduga tengah terjadi di Rakhine:
Pekan lalu, setelah ketegangan yang terjadi berminggu-minggu, militan dari Tentara Penyelamatan Rohingya Arakan atau ARSA menyerang sedikitnya 25 pos polisi
Bentrokan terjadi di sejumlah wilayah, bahkan ada yang melibatkan penduduk desa Rohingya yang bergabung dengan kelompok ARSA untuk melawan petugas keamanan
Namun, menurut beberapa laporan, di beberapa titik kejadian, petugas keamanan, yang kadang didukung oleh warga Buddha bersenjata, membakar desa-desa Rohingya dan menembaki penduduk
Di titik lain, komunitas Buddha juga diserang dan sebagian warganya terbunuh
PBB memperkirakan sekitar 40.000 warga Rohingya telah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh, dan mengisahkan soal kekerasan dan penyiksaan
W. Novianto
Jakarta – Selain soal Gaza, pertemuan 10th MIKTA Speakers’ Consultation juga menyoroti berbagai krisis di sejumlah negara lain. Termasuk perang yang masih terjadi antara Rusia dan Ukraina, serta peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyatakan, para ketua parlemen negara MIKTA berjanji untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai sesuai dengan hukum internasional. Parlemen negara MIKTA juga menegaskan kembali komitmen sebagai wakil rakyat untuk melindungi dan memajukan perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) yang digelar di Meksiko, Senin (6/5/2024). “Komitmen ini didasarkan pada penegakan supremasi hukum, menghormati hukum internasional, memperkuat sistem multilateral dengan PBB sebagai intinya, menjaga hak asasi manusia setiap individu,” ucapnya dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Tak hanya itu, parlemen negara MIKTA memastikan terus berkomitmen meningkatkan kerja sama internasional antar negara, dan mengatasi akar penyebab konflik dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi.
“Kami mengadvokasi penyelesaian perselisihan secara damai dan mempertahankan semua prinsip dan tujuan yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutup Puan.
Adapun isi chair statement MIKTA mengenai konflik Rusia dan Ukraina adalah sebagai berikut:
“Terjadi diskusi mengenai dampak kemanusiaan yang mengerikan akibat perang Federasi Rusia dengan Ukraina, yang oleh sebagian anggota didefinisikan sebagai agresi. Mengenai konflik tersebut, semua anggota menegaskan kembali dukungan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional, dan menyerukan penghentian permusuhan dan upaya diplomatik lebih lanjut untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Ukraina.
Anggota lain menggarisbawahi perlunya perdamaian antara Ukraina dan Federasi Rusia. Kami menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peluncuran rudal balistik, dan penggunaan teknologi rudal balistik serta transfer senjata yang melanggar hukum, oleh DPRK (Korea Utara). Peningkatan uji coba rudal balistik antarbenua dan peluncuran rudal balistik yang dilakukan DPRK baru-baru ini dan mengakibatkan ketegangan di Semenanjung Korea merupakan perkembangan mengkhawatirkan yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kami menegaskan kembali komitmen kami terhadap implementasi penuh semua Resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan. Kami memperhatikan upaya internasional untuk mewujudkan denuklirisasi DPRK secara menyeluruh, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah dengan cara yang damai.
Kami menyambut baik upaya komunitas internasional untuk mengupayakan perdamaian abadi dan menyerukan intensifikasi upaya ini sejalan dengan prinsip kesetaraan kedaulatan di antara pihak-pihak yang terlibat.”
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini mewacanakan agar Pemerintah memberikan kewarganegaraan ganda bagi diaspora bertalenta. Menanggapi itu, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai bahwa hal tersebut merupakan angin segar.
“Pernyataan Menko Marves memberikan angin segar terhadap aspirasi dwi kewarganegaraan,” ucap Christina dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Christina mengungkapkan bahwa rencana tersebut dapat diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. “Di mana tentunya dibutuhkan political will dari pemerintah agar penyusunan dan pembahasan revisi undang-undang kewarganegaraan ini bisa didorong di DPR RI,” ujar Christina.
Christina lebih lanjut menuturkan, aspirasi kewarganegaraan ganda telah sejak lama diperjuangkan diaspora Indonesia di luar negeri dan komunitas perkawinan campuran. Menurutnya, Indonesia cukup banyak kehilangan talenta berbakat yang kemudian memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan.
“Seperti mereka yang berkarya di luar negeri sebagai ilmuwan, akademisi, profesional ataupun anak hasil perkawinan campuran. Fenomena itu dikenal sebagai brain drain atau hengkangnya sumber daya manusia (SDM) dari satu negara ke negara lain,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Christina menjelaskan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan saat ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai dengan anak tersebut berusia 18 tahun, kemudian anak tersebut harus memilih kewarganegaraan. Ia menilai, hal itulah yang menjadi penyebab banyaknya diaspora Indonesia yang melepas kewarganegaraannya.
“Di mana selanjutnya harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dilepaskannya. Untuk proses pemilihan ini undang-undang memberikan tenggang waktu selama 3 tahun atau hingga anak yang bersangkutan berusia 21 tahun,” ujar Christina.
Berdasarkan penelusurannya, dirinya menyebut cukup banyak diaspora yang ingin berbuat sesuatu atau lebih bagi Indonesia, namun terpaksa harus memilih melepaskan kewarganegaraan Indonesia-nya atas berbagai alasan, salah satunya ekonomi.
Untuk itu, Legislator asal DKI Jakarta ini menilai penerapan kewarganegaraan ganda dapat memberi keuntungan mencegah fenomena brain drain. Sehingga Indonesia akan tetap memiliki SDM bertalenta yang dibutuhkan untuk berkontribusi mencapai pembangunan Indonesia Emas 2045.
“Walau masih membutuhkan kajian lebih lanjut, kontribusi diaspora dengan kewarganegaraan ganda terhadap pertumbuhan ekonomi, melalui investasi dan lain-lain, juga berpeluang meningkat sebagaimana terjadi di beberapa negara yang telah menerapkan kewarganegaraan ganda,” tutup Christina Aryani.
Makassar – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong peningkatan anggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) dalam upaya pencegahan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di wilayah Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pasalnya, selama ini masa berlayar kapal pengawas dalam setahun hanya 45 hari.
“Kami di Komisi IV DPR sebetulnya sudah mendorong agar ada peningkatan anggaran ke Ditjen PSDKP sebagai pengawas dan pembela kepentingan di laut kita. Kalau kita lihat, anggarannya kecil sekali, tidak sampai Rp1 triliun. Apalagi masa berlayar kapal hanya 45 hari dalam setahun, tidak sampai 12 persen dari 365 hari. Bagaimana kita bisa mengawasi pencurian ikan, pemboman dan pencurian ikan kalau kondisinya seperti ini. Saya kira pengawasan yang sekarang ini sangat minim sekali,” kata Andi saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR mengunjungi Satker PSDP di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (7/5/2024).
Legislator Dapil Sulsel II ini berharap, kedepannya masa hari pengawasan berlayar minimal 150 hari. Sehingga potensi kecurangan, penyimpangan penangkapan ikan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya, sebenarnya ada potensi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), di Sulawesi sendiri ada 400 kapal yang tiap hari menangkap ikan tuna 5-10 ton per kapal.
“Bisa dibayangkan potensinya gitu kan dan kita melihat bahwa dari sekian banyak hasil tangkapan ini belum maksimal untuk PNBP, karena tadi apa namanya, gross tone kapalnya ini masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang ada,” ujar Andi.
Kedepan, menurut Politisi F-PKS ini, dengan adanya RUU Kelautan, Komisi IV akan mendorong penguatan pengawasan, anggaran dan penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan dan lain-lain. “Karena kita berharap negara juga hadir pada saat dibutuhkan subsidi untuk nelayan. Misalnya sekarang nelayan disubsidi solar, tapi banyak juga dinikmati oleh pengusaha-pengusaha besar, bahkan banyak lari ke industri, Ini kan jadi masalah. Saya kira perlu regulasi yang tegas dan pengawasan yang kuat, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anggaran tersebut bisa terwujud itu,” ucap Andi.
Puan: Parlemen Negara MIKTA Berkomitmen Lindungi dan Majukan Perdamaian
Wacana Diaspora Dwi Kewarganegaraan Angin Segar Bagi Diaspora Bertalenta
Komisi IV Dorong Peningkatan Anggaran Pengawasan Laut di Makassar
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
