Suara-suara Korban First Travel
Jakarta – Sebanyak 62 ribu jemaah calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan akibat aksi dugaan penipuan yang dilakukan Biro Perjalanan First Travel kini terbelenggu kebingungan. Berbagai upaya sudah mereka coba demi menyelamatkan nasib uangnya yang lenyap entah ke mana. Bahkan pada Jumat kemarin (18/8), ratusan korban Penyelenggara Ibadah Umrah itu datang bergerombol menyampaikan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)
Salah seorang korban yang berasal dari Kudus, Sarah, meminta agar pemerintah bersedia menggelontorkan satu persen dari dana haji untuk mengganti kerugian yang diderita 62 ribu calon jemaah korban First Travel.
“Kemarin ada dana haji yang Rp 100 triliun, diambil satu persen untuk menyelamatkan jemaah First Travel bisa enggak?” tanyanya, saat melakukan audiensi lewat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Jakarta. Menurutnya, usulannya tersebut masih rasional bila melihat banyaknya korban yang dianggapnya sudah melebihi bencana nasional. Sarah yang mengaku mewakili aspirasi korban lainnya menegaskan ketidakpercayaannya pada keterangan manajemen First Travel yang berubah-ubah.
Benar saja. Mengenai jumlah calon jemaah, misalnya, First Travel pernah menyebutkan korbannya 35 ribu orang. Kemudian disebutkan lagi ada 50 ribu orang. Namun belakangan, ternyata jumlah korban yang urung diberangkatkan mencapai 62 ribu orang.
“62.000 orang. Kalau saldo di rekeningnya tinggal Rp1,5 juta, kami mau minta siapa? Mau jual tas ‘Kremes’-nya Annisa?” ujar Sarah yang langsung disambut riuh mereka di ruangan.
Seperti diketahui, berdasarkan audit tahun 2016, dana haji tercatat sebesar Rp95,2 triliun. Badan Pengelola Keuangan Haji memperkirakan, pada akhir tahun ini, angkanya bakal mencapai Rp100 triliun. Dari sanalah Sarah kemudian mempertanyakan apakah uang pendaftaran yang sudah dibayarkan calon jemaah sudah disetor ke Kementerian Agama. Ia pun mengharapkan ada bank guarantee (jaminan) seperti asuransi perjalanan apabila memang sudah disetorkan.
“Harapan kami ini sebenarnya remeh-temeh kok, berangkat atau refund,” tegasnya kembali. Ia sendiri mengaku bahwa sudah menyetorkan uang sebesar Rp70 juta ke First Travel. Awalnya ia hendak menjalani ibadah umrah bersama keluarganya yang berjumlah empat orang.
Minta First Travel Jangan Dipailitkan
Sementara itu, kuasa hukum korban penipuan First Travel, Riesqi Rahmadiansyah, berharap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bisa dikabulkan. Artinya mereka berharap agar First Travel tidak diputuskan pailit.
Pada dasarnya, ucap Riesqi, jemaah tetap berharap agar tetap bisa berangkat umrah. Namun dengan dinyatakan pailitnya First Travel, mereka berpikir harapan untuk tetap umrah tertutup.
Riesqi lantas menuturkan bahwa permohonan PKPU sebenarnya sudah dilayangkan pada 3 Agustus 2017. Jika merujuk pada ketentuan, putusan pengadilan harusnya keluar dalam 90 hari. Atas dasar itulah Riesqi berharap korban First Travel bisa dipertemukan dengan pihak manajemen, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, serta Bareskrim Polri sebelum putusan PKPU keluar.
Di lain pihak, Kuasa Hukum First Travel, Deski, menilai permohonan yang diajukan beberapa jemaah justru tak termasuk kategori utang piutang. “Sampai sekarang kami masih berpikir bahwa permohonan ini tidak akan diterima majelis hakim karena masalah ini bukan utang piutang,” ujarnya.
W. Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
